EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Dewan Minta Kajari Tuntaskan Kasus Bansos Batam

Expossidik.com Kamis, Februari 18, 2016 Parlemen

Nyangyang, Ketua Komisi I DPRD Batam

Batam I expossidik.com - Adanya berbagai kasus bansos yang belum terbuka dengan terang benderang hingga saat ini membuat Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Nyangnyang Haris Pratamura angkat bicara.

Menurutnya, terkait kasus bansod dan BAJ, harus ada langkah tegas dari pihak kejaksaaan untuk menuntaskannya.

" Kita minta pihak Kejaksaan Negeri Batam untuk segera mengambil langkah-langkah kongkrit dalam mengungkap kasus bansos. Mengingat, kasus ini sudah lama tanpa ada tindakan kongkrit dari pihak penegak hukum," pintanya.

Begitu juga halnya dengan pencairan dana asuransi BAJ pegawai Pemko Batam, yang belum juga diserahkan hingga sekarang, harus jadi scala prioritas, ujarnya (17/2)

Nyangyang juga menjelaskan bahwa jikalau hal ini terus dibiarkan tentunya akan mengganggu pada kestabilitasan. Karena ada gangguan keamanan dibidang perekonomian.

"Untuk proses pembuktian, kita kan bisa lihat. Apakah dana Bansos itu dikeluarkan oleh pejabat terkait atau dinas," jelas Ketua Komisi I DPRD Kota Batam.

"Intinya, kita Komisi I DPRD Batam mendesak Kejaksaan Negeri Batam, untuk mempercepat pengungkapan dan penanganan kasus Bansos agar tidak mengganggu ketertipan dan stabilitas ekonomi di Kota Batam ini," paparnya. ***

sumber haluan

Manager CV. ESSM, Importir Produk Makanan Malaysia Jadi Terdakwa

Expossidik.com Kamis, Februari 18, 2016 Hukum

Terdakwa Kok Tiong di hadirkan di PN Batam

Batam I expossidik.com - Sri Angraini selaku saksi ahli Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM-red) dihadirkan di PN Batam untuk terdakwa Kok Tiong manager CV. Ego Sunter Sukses Mandiri (ESSM-red) terkait perkara izin edar

Anggraini mengatakan bahwa semua jenis obat dan makanan yang ingin diedarkan di pasaran harus memiliki izin edar dari BPOM RI dan sebelum izin ada izin tersebut, produk belum boleh dipasarkan.

Dia juga menjelaskan bahwa BPOM hanya mengeluarkan ijin edar sedangkan untuk masa kadaluarsa dikeluarkan oleh pabrik. Untuk produk impor yang bertanggung jawab dan membuat izin edar adalah perusahaan pengimpor. Sedangkan produk lokal yang membuat izin edar produsen yang bertanggungjawab pabrik pembuatnya.

”Untuk produk lokal, yang bertanggungjawab adalah pabrik pembuatnya, pak hakim," ucap Sri Anggaraini.

Setelah mendengar keterangan saksi ahli BPOM, Majelis Hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo SH dan didampingi Juli Handayani SH dan Muhammad Chandra Hakim SH sebagai anggota, mendengarkan keterangan terdakwa Kusni alias Kok Tiong (17/2).

Dalam keterangannya Kusni alias Kok Tiong mengatakan bahwa 9 macam produk yang diimpornya dari PT. Kee Wee Hup Kee Food Manufacture Malaysia itu, telah habis masa izin edarnya. Pihaknya juga telah mengurus izin edar tersebut sejak 6 bulan lalu belum keluar juga.

"Pengurusan izin edar sangat sulit, apalagi menggunakan sistem online, selain lebih rumit juga banyak antrian dan prosesnya memakan waktu 1 tahun," terang Kok Tiong.

Walaupun sudah mendapat teguran dari BPOM, CV Ego Sunter Sukses Mandiri tetap mengedarkan produknya ke toko-toko meskipun tidak ada izin edar karena untuk menutupi biaya operasional perusahaan.

"Memang nggak ada ijin edar, tapi produk makanan tersebut masih baru dan tidak kadaluarsa," paparnya. (red/sidik)

Jasman, Terdakwa BBM Diancam Pasal 53 Huruf b UU RI No 22/2001

Expossidik.com Kamis, Februari 18, 2016 Hukum

Terdakwa Jasman dihadirkan di PN Batam (Foto:e-sidik)

Batam I expossidik.com - Jasman, terdakwa kasus (Bahan Bakar Minyak-red) BBM jenis solar di hadirkan di Pengadilan Negeri Batam untuk mendengarkan tuntutan dari JPU, Triyanto SH (17/2).

JPU saat membacakan tuntutan mengatakan bahwa perbuatan terdakwa diatus dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Atas rujukan tersebut JPU menuntut terdakwa Jasman 1 tahun penjara.

Setelah jaksa penuntut umum membacakan tuntutan pada terdakwa, Ketua Majelis Hakim Vera Magdalena SHpun, bertanya pada terdakwa Jasman menanggapi tuntutan jaksa tersebut. Jasman berdiri dan mengatakan pada majelis hakim tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi.

"Ya, ibu majelis hakim, saya berjanji tidak akan melakukan perbuatan itu lagi," ucapnya pada majelis hakim sambil berdiri.

Atas dakwaan tersebut, sidangpun ditunda hingga (24/2). Sidang dakwaan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Vera Magdalena SH dan didampingi satu anggota majelis Iman SH (red/sidik)

Aunur Rafiq Minta Pers Independen

Expossidik.com Kamis, Februari 18, 2016 Karimun

Aunur Rafiq, Bupati Karimun

Karimun I expossidik.com - Bupati Karimun, Aunur Rafiq meminta pada media massa agar independen dan tidak menjadi alat untuk kepentingan tertentu. Hal itu diungkapkan Aunur Rafiq saat membuka sosialisasi tentang kode etik jurnalistik (18/2).

Menurut Aunur Rafiq media massa hendaknya menjadi media yang independen dan tidak menjadi alat kepentingan tertentu. Mengingat, media massa mempunyai peran yang sangat penting dan signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tak bisa dipungkiri, bahwa hampir pada setiap aspek kegiatan manusia, baik secara pribadi maupun umum, selalu berhubungan dengan aktifitas komunikasi massa," ujarnya

Dia juga berharap agar media massa dapat menjadi sumber informasi yang aktual dan profesional dan tidak menjadi alat kepentingan tertentu, sesuai kode etik jurnalistik yang mengacu pada UU Pokok Pers No. 40 tahun 1999.

Dia juga menambahkan dengan adanya sosialisasi seperti ini di harapkan ada pemahaman tentang kode etik, batasan, hak dan kewajiban dari setiap wartawan.

Acara sosialisasi kode etik jurnalistik menghadirkan narasumber dari Dewan Pers, yaitu Josep Adi Prasetyo dari Komisi Hukum dan Perundang-Undangan. Sedangkan moderator adalah Plt Asisten I, M Tang.

Acara sosialisasi di gelar oleh humas dan protokol Pemkab Karimun di Gedung Nasional Karimun yang diikuti puluhan wartawan baik dari media cetak, elektronik, portal online juga media mingguan. (As/sidik)

Terdakwa Muhamad Zul: Saya Dijanjikan Upah Rp200 Juta

Expossidik.com Rabu, Februari 17, 2016 Hukum

Ketua Majelis didampingi satu anggota (Foto:e-sidik)

Batam I expossidik.com - Terdakwa Muhamad Zul dalam perkara Narkotika jenis sabu sekitar 3 Kg dihadirkan di Pengadilan Negeri Batam (17/2) untuk dimintai keterangannya. Terdakwa Muhamad Zul merupakan pengembangan dari kasus Rifaldi dan Ali Imron.

Dalam kesaksiannya, terdakwa Muhamad Zul mengatakan bahwa dia diperinyahkan Heri untuk menjemput orang di Malaysia, tapi karena orangnya tak jadi pulang maka dia diperintahkan kembali untuk membawa bawaan berupa barang sabu jenis kristal.

"Pertamanya, saya disuruh Heri untuk menjemput orang, tapi karena tak jadi maka saya disuruh membawa barang," ujar Muhamad Zul di persidangan.

Muhamad Zul juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak mengetahui apa isi paket barang bawaan tersebut, mengingat dia hanya diperintah oleh Heri. "Isi barang saya tidak tahu karena saya hanya di suruh Heri," terangnya.

Ketika JPU Sigit SH, bertanya pada terdakwa Muhamad Zul berapa bayaran yang di berikan Heri atas barang bawaan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa Heri menjanjikan imbalan senilai Rp200 juta. "Heri menjanjikan Rp200 juta pak," ucapnya.

JPU Sigitpun kembali menyerang terdakwa dengan pertanyaan, masakan hanya untuk menjemput orang atau barang biasa diberi imbalan Rp200 juta, itukan tak logika cerca JPU. Berarti anda selaku terdakwa mengetahui bahwa barang bawaan itu narkotika jenis sabu tanya JPU, dijawab terdakwa iya.

"Ya, Pak Jaksa saya tahu barang itu adalah paket sabu saat akan membawanya," papar Zul datar.

Selain itu, Muhamad Zul juga menambahkan bahwa dari seluruh barang narkotika jenis sabu yang di bawanya, sebagian ditanam di sebuah pulau samping rumah. Sebagian lagi disimpan di rumahnya.

Selanjutnya, jelas Muhamadf Zul, dia bertanya pada Heri kapan upahnya bisa di terima seperti yang di janjikan, Heri mengarahkan Zul untuk menjual sedikit-sedikit barang yang di bawa untuk upah bawa barang.

Hari pertama, tutur Zul, sabu itu di jual sebanyak 4 ons kepada Batara Ari dan dia memberikan uang sebesar Rp45 juta. Dari sejumlah uang tersebut, Rp20 juta diambilnya, sedangkan sisanya diserahkan pada istri Heri sebesar Rp25 juta.

Hari berikutnya, sabu di jual kembali kepada Batara Ari sebesar 1 ons dan di beri uang sebesar Rp15 juta. Tapi, belum sempat uang ini di berikan pada Heri, dirinya sudah di tangkap oleh kepolisian. "Ya, gitu ceritanya pak, uang belum sempat diberikan pada Heri, saya ditangkap polisi," terangnya.

Sidang terdakwa Muhamad Zul dipimpin Hakim Ketua Majelis Vera Yeti Magdalena SH didampingi Iman Budi SH sebagai anggota dan JPU Sigit SH. Sidang dilanjutkan (2/3) dengan agenda tuntutan. (Red/sidik)

Hakim PN Batam Jatuhkan 'Hukuman Mati' Terdakwa Narkotika

Expossidik.com Rabu, Februari 17, 2016 Headline , Hukum

Terdakwa Akiong di PN Batam (Foto:e-sidik)

Batam I expossidik.com - Terdakwa Toni alias Akiong, Martunis dan Zainal mendengarkan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Batam, yang dijatuhkan Hakim Ketua Majelis Sarah Lois yang didampingi Hakim Anggota Endi dan Jasael serta JPU Bani Ginting (17/2)

Ketiga terdakwa kasus narkotika disidangkan secara terpisah. Sidang mendengarkan putusan diawali dari terdakwa Toni alias Akiong. Dalam persidangan Toni tertunduk mendengarkan putusan yang dibacakan majelis hakim.

Terdakwa Toni alias Akiong dalam putusan yang dijatuhkan majelis hakim terbukti secara syah bersalah dan menyakinkan. Terdakwa dengan sengaja membawa dan menjual narkotika jenis sabu ke Batam, Provinsi Kepri melalui pelabuhan Internasional Batam Center.

Toni membawa sabu dengan berat 1,029 Kg, sebelumnya ketiga terdakwa di tuntut JPU Bani Ginting selama 16 tahun penjara.

"Terdakwa Toni terbukti telah terbukti secara sah membawa narkotika jenis sabu serta menjualnya, dan menyakinkan terdakwa melanggar pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika golongan 1," baca Sarah.

Dalam putusan Ketua Majelis Sarah Lois mengadili terdakwa Toni alias Akiong dengan hukuman Mati. Sementara terdakwa Martinus dan Zainal dijatuhkan hukuman selama 15 denda 1 milyar subsider 4 bulan kurungan.

Usai mendengarkan putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim terhadap terdakwa Toni dengan hukuman mati, terdakwa melalui Penasehat Hukum, Eliswita menyatakan banding. Sedangkan Martunis dan Zainal menyatakan menerima hasil putusan, sementara JPU Bani Ginting menyatakan pikir-pikir. (Al/sidik)

Terdakwa Yvone : Saya Masuk PT EMR Indonesia Lewat Tan Sai Jo

Expossidik.com Rabu, Februari 17, 2016 Hukum

Teng Leng Cuan bersaksi di PN Batam (Foto:e-sidik)

Batam I expossidik.com - Sidang kasus penggelapan uang di PT. EMR Indonesia dengan terdakwa Tan Mey Yen alias Yvone kembali di gelar di Pengadilan Negeri Batam dengan menghadirkan saksi Teng Leng Cuan warga Singapura yang menjabat sebagai komisaris di PT. EMR Indonesia (16/2).

Teng Leng Cuan dalam kesaksiannya mengatakan bahwa dia mengetahui adanya selisih keuangan perusahaan Rp36 milyar ketika diberi tahu oleh Along dan Ahok, sebelum mereka melapor ke Polda Kepri.

"Saya mengetahuinya dari mereka, setelah itu, saya kemudian mengeceknya ke PT. Karya Sumber Daya dan PT. Batam Mitra Sejahtera milik pak Ahok. Setelah di cek memang ada selisih, lalu melaporkannya ke polisi, " ujar Teng Leng Cuan.

Teng Leng Cuan juga memaparkan bahwa terdakwa Yvone adalah istri dari Koh Hock Liang dan merupakan accounting yang ikut mengendalikan perusahaan. Kehadirannya di perusahaan di bawa Koh Hock Liang.

Selain itu, Teng Leng Cuan mengaku selalu mendapat laporan bulanan perusahaan, dan ia juga ada mengikuti rapat perusahaan tanggal 22 September 2014.

Kesaksian Teng Leng Cuan ini di jawab terdakwa Yvone ada yang salah dan ada yang benar. Yang salahnya adalah bahwa diirinya bukanlah istri dari Koh Hock Liang, tidak ikut mengendalikan perusahaan dan yang membawanya masuk ke perusahaan adalah Tan Sai Jo bukan Koh Hock Liang, jelas Yvone.

Sidang kasus penggelapan menghadirkan saksi Teng Leng Cuan di pimpin Hakim Ketua Majelis Wahyu SH didamping Yuli dan Tiwik sebagai anggota. Serta JPU Wawan Setiawan SH dan Wahyudi Barnad SH. (Red/sidik)

Curi Motor 1 Tahun 4 Bulan, Kalo Curi Susu 8 Bulan Penjara

Expossidik.com Rabu, Februari 17, 2016 Hukum

Batam I expossidik.com - Pengadilan Negeri Batam kembali melakukan sidang terhadap dua kasus pencurian, baik pencurian di mall dan kendaraan roda dua.

Kaharudin (32 tahun) terdakwa kasus pencurian 8 kaleng susu dan tas kulit di Mega Mall Batam Center, di vonis majelis hakim 8 bulan penjara kurungan di Pengadilan Negeri Batam (16/2)

Atas putusan majelis hakim tersebut, terdakwa Kaharudin ketika saat ditanya majelis mengatakan menerimanya. "Saya terima putusan tersebut, pak hakim," ucap terdakwa Kaharudin.

Sementara itu, Jumakri Rhido (21 tahun) terdakwa kasus pencurian kendaraan bermotor roda dua merk motor Yamaha Mio di vonis 1,4 tahun oleh majelis hakim. Sedangkan JPU Barnard menuntut terdakwa 1,6 tahun.

Dalam putusannya, Ketua Majelis Hakim Juli Handayani mengatakan terdakwa Jumakri Rhido terbukti bersalah melakukan pencurian dengan barang bukti Yamaha dan barang hasil curian tersebut di rampas untuk negara.

Putusan kedua terdakwa dibacakan Ketua Majelis Hakim Juli Handayani SH didampingi Tiwik SH dan Iman Budi SH sebagai anggota dengan JPU Barnard SH. (Red/sidik)

Ratu Narkotika Sabu Dikendalikan dari Lapas Surabaya

Expossidik.com Rabu, Februari 17, 2016 Headline , Hukum

Terdakwa Ummi dan Kurniawati di PN Batam (Foto:e-sidik)

Batam I expossidik.com - Ratu bandar kasus Narkotika dengan terdakwa Kurniawati dan Sri Ummi di sidangkan di Pengadilan Negeri Batam dengan agenda pemeriksaan terdakwa (16/2).

Dipersidangan, terdakwa Sri Ummi menerangkan bahwa dia kenal dengan Tejo melalui Anisa yang mengenalkan dan memberikan nomor handphone miliknya. Setelah kenalan tersebut, kemudian Tejo menghubunginya dari tahanan lapas Surabaya.

Dalam komunikasi itu, tutur Sri Ummi, Tejo meminta dia untuk berangkat ke Batam guna menjemput barang yang sudah ada dan dititipkan pada seseorang.

"Saya ke Batam disuruh Tejo, dengan alasan menjemput barang dari rumah di Batu Aji, mengingat barang itu sudah dititipkan dirumah tersebut selama 2 minggu," jelas Sri Ummi di persidangan.

Sri Ummi juga menjelaskan bahwa yang menjemput barang dari rumah di Batu Aji adalah dirinya. Sementara, terdakwa Kurniawati stanby di Nagoya dan menunggu orang yang mau ke kapal dengan tujuan Jakarta.

"Saya baru mengenal Kurniawati di Batam, karens sama-sama berhubungan melalui komunikasi handphone lewat Tejo di Lapas Surabaya," ujarnya.

Dari orderan membawa barang ini, terdakwa Kurniawati mendapat upah Rp17 juta yang di transfer melaui rekening sebanyak 2 kali dari Tejo yang berstatus masih tahanan di lapas Surabaya, sedangkan Sri Ummi mendapat Rp15 juta.

Disinggung Hakim Majelis terkait barang yang mau diambil dari rumah di Batu Aji, kedua terdakwa berdalih tidak mengetahui barang tersebut adalah narkotika jenis sabu yang di sembunyikan di dalam water heater.

Sidang kasus Ratu Narkotika jenis sabu dengan berat 3 kg dengan agenda dengarkan keterangan kedua terdakwa ini dipimpin Hakim Ketua Majelis July Hamdayani di dampingi Tiwik dan Iman sebagai anggota serta JPU Wawan dan Barnad. (Al/sidik)

Ricky: Pembuatan DED Sering Tidak Sesuai Fakta Lapangan

Expossidik.com Selasa, Februari 16, 2016 Parlemen

Batam I expossidik.com - Akibat keterbatasan anggaran tahun 2016 ini Pemko Batam akan menunda kelanjutan pembangunan sejumlah sekolah. Hal ini diungkapkan Gintoyono selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan (15/2)

Menurut Gintoyono, pada 2016 ini akibat keterbatasan anggaran maka Pemko akan menunda kelanjutan pembangunan sekolah.
"Untuk bangunan sekolah yang belum selesai rencananya akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2017," ujarnya.

Dia mengatakan terdapat sembilan sekolah yang belum selesai dibangun pada 2015, dan seharusnya pembangunan dilanjutkan pada 2016 menggunakan mekanisme pendanaan multi years (tahun jamak).

Gintoyono membantah pekerjaan pembangunan terhenti, melainkan hanya menunda selama setahun.

"Pembangunan bukan mangkrak, tapi tadinya dibangun bertahap, dengan dibuktikan bangunan yang belum selesai langsung sudah digunakan oleh sekolah tersebut," kata dia.

Sebanyak tujuh dari sembilan sekolah yang masih dalam tahapan pembangunan itu sudah dipergunakan warga untuk proses belajar mengajar. Sedang dua sekolah lainnya belum bisa digunakan untuk operasional sekolah.

"Dua sekolah masih tahap pemancangan tiang," kata dia.

Selain sembilan sekolah yang masih tahap pembangunan, tiga sekolah yang dibangun pada 2015 sudah selesai, yaitu SMP Legenda Malaka, SMP Dapur 12 dan SD Sei Pelunggut.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Batam, Riky Indrakari menyatakan pembangunan sekolah banyak ada yang bermasalah dalam perencanaan dan pembuatan Detailed Engineering Design.

Menurut dia, pembuatan DED seringkali tidak sesuai dengan fakta lapangan, misalnya saja dalam DED disebutkan lahan belum siap bangun.

"Seperti SMP yang di Tanjung Riau, yang kemudian yang tak bisa dibangun disdik, karena tidak ada pematangan lahan," kata dia. (red)

sumber antara

Ada Selisih Laporan Keuangan Besi Tua, Saksi Along Dihadirkan

Expossidik.com Selasa, Februari 16, 2016 Headline , Hukum

Saksi Along di hadirkan di PN Batam

Batam I expossidik.com - Dalam suasana sidak MA, Pengadilan Negeri Batam masih menyempatkan untuk menyidangkan kasus di PT. EMR Indonesia dengan terdakwa Tan Mey Yen alias Yvone warga negara Malaysia atas dugaan ikut serta dalam perbuatan yang dilakukan oleh Koh Hock Liang.

Sidang dengan agenda mendengar keterangan saksi Along dengan terdakwa Tan Mey Yen alias Yvone ini dipimpin Hakim Ketua Majelis Wahyu Prasetyo SH didampingi Juli Handayani SH dan Tiwik SH sebagai anggota.

Along dalam kesaksiannya mengungkapkan bahwa dia bekerja di PT. EMR Indonesia dari tahun 2007 hingga 2012 sebagai accounting. Kemudian menjabat sebagai direktur tahun 2013-2014, jadi controller dari tahun 2014-2015 dan kembali jadi direktur dari tahun 2015 sampai sekarangaat.

Along menjelaskan, PT. EMR adalah perusahaan perdangan besi tua, meliputi menjual dan membeli besi tua. Pemegang saham perusahaan terdiri atas dua orang yakni Teng Leng Cuan dan Koh Hock Liang keduanya warga negara Singapura . Teng Leng Cuan menjabat komisaris dan Koh Hock Liang sebagai direktur.

"Yang bertanggungjawab penuh dan mengatur semua transaksi keuangan adalah Direktur Koh Hock Liang dan Yvone adalah manajer office," ujarnya.

Along mengaku penjualan besi dalam pembukuan tercatat dari PT. EMR Indonesia kepada PT. Gunung Raja Paksi (GRP), namun sebenarnya penjualan besi dilakukan PT. EMR Indonesia kepada PT. Karya Sumber Daya (KSD) dan PT. Batam Mitra Sejahtera(BMS), kedua perusahaan itu milik Ahok alias Kasidi.

Along juga menambahkan bahwa dihadirkannya dirinya sebagai saksi dalam kasus Ivone karena adanya dugaan penggelapan uang sebasar Rp36 milyar yang dilakukan Koh Hock Liang dan terdakwa Ivone.

"Ini terjadi karena adanya perbedaan laporan keuangan di PT. EMR Indonesia dan rekannya PT. KSD dan PT.BMS. Pada laporan keuangan di PT.EMR Indonesia 2011-2014 Rp184 milyar, sedangkan di PT. KSD dan PT. BMS Rp 221 milyar. Jadi, ada selisih Rp 36 milyar," ungkap Along.

Pada sidang ini Jaksa Penuntut Umum adalah Wahyudi Barnard SH dan Wawan SH. Sidang kembali akan dilanjutkan hari ini, Selasa 16 Februari 2016. (red)

Dewan Desak Penyelesaian Berbagai Kasus

Expossidik.com Senin, Februari 15, 2016 Parlemen

A Dahlan saat dikonfirmasi di depan
Kantor DPRD Batam (foto:e-sidik)

Batam I expossidik.com - Mengingat masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Batam akan berakhir, Anggota Fraksi Gerindra mendesak Ahmad Dahlan segera menyelesaikan kasus bansos dan asuransi PNS di PT Bumi Asih Jaya (15/2).

Hal itu, diungkapkan anggota DPRD Kota Batam, Harmidi Husein, dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan. "Kasus Bansos ini harus diselesaikan, begitu juga dengan pencairan premi BAJ PNS," ujarnya.

Menurut Harmidi, tidak mungkin jika persoalan yang terjadi di periode sekarang ini, dibebankan pada Walikota dan Wakil Walikota Batam, terpilih. Karena, itu bukan tanggungjawab dia.

" Kan tidak mungkin, calon yang kami usung bertanggungjawab. Apalagi dalam kasus bansos maupun BAJ itu, yang tidak diambil dilakukan dimasa mereka menjabat," ungkap anggota DPRD Batam.

Selain itu, jelas Harmidi, mana ada sejarahnya ada kasus tunggakan pejabat lama, harus diserahterimakan ke pejabat Walikota Batam yang baru.

Itukan personal. Apalagi hal itu menyangkut dana APBD dan pelangaran hukum. Itu tidak bisa, tegas Harmidi.

Menurut anggota Komisi III ini, mau tidak mau, sebelum habis masa jabatan, Walikota Batam saat ini kedua kasus tersebut harus tuntas dan harus bertanggungjawab, agar tidak ada kesimpangsiuran.(red)

sumber haluan

Syahbandar Kundur, Lakukan Pembiaran Terhadap KM Doa Ibu

Expossidik.com Minggu, Februari 14, 2016 Karimun

KM Doa Ibu saat sandar (Foto:e-sidik)

KUNDUR, EXPOSSIDIK.COM - Pemilik Kapal Motor Doa Ibu merupakan salah satu pengusaha kapal asal Kundur. Kapal motor ini diduga telah melanggar aturan dinas perhubungan seputar bongkar muat barang tanpa ijin. Hal ini dibenarkan salah seorang pegawai Syahbandar Kundur.

Menurut Purwadi salah seorang pegawai Syahbandar Kundur yang sering disapa Lala dikatakan bahwa pemilik Kapal Motor Doa Ibu yang sering membawa barang bawaan dari Batam dan di bongkar di Kundur belum mendapat ijin bongkar muat.

"KM Doa Ibu maupun pihak agen perusahaan belum melaporkan kedatangan kapal mereka, baik secara lisan maupun tertulis, apa lagi untuk meminta izin bongkar muat," terang Purwadi.

Masih menurut Purwadi sebenarnya pihak kapal sepaling tidak harus melaporkan kedatangan kapal dan meminta izin untuk melakukan bongkar muat barang bawaan, ucapnya.

Sementara itu, Budi selaku pihak agen pelayaran menuturkan bahwa KM Doa Ibu hanya sebatas kapal pelayaran rakyat dan cuma kapal kecil.

Menurutnya, masih banyak kapal-kapal besar yang juga singgah di Kundur dan melakukan bongkar muat tapi tidak melaporkan kedatangan kapal maupun izin bongkar muatnya. "Apalagi kami yang cuma cari makan saja," ujarnya.

Hasil pantauan expossidik.com dengan tidak ada laporan manifest terhadap kapal pompong yang membawa barang bawaan dari Pulau Batam dan bongkar di Kundur, maka tidak diketahui isi manifest barang bawaan. Apakah barang yang di bawa tersebut adalah sembako atau narkotika yang diseludupkan.

Jika hal ini dibiarkan terus, maka negara akan dirugikan, mengingat banyak kapal pompong yang membawa barang, terutama barang dagangan dari Batam tidak memiliki manifest kepabeanan yang dikeluarkan oleh bea dan cukai Batam. Padahal, barang dari Batam, tidak boleh di bawa keluar.

Hasil temuan dilapangan, selain KM Doa Ibu, masih banyak lagi pengusaha kapal pompong di Kundur melakukan aksinya dengan modus yang sama dan tidak mengikuti aturan berlaku.

Karenanya, pihak Syahbandar diminta untuk bekerja dengan serius agar para pengusaha kapal, baik kecil atau besar, tidak lagi mengangkangi peraturan. Serta, meminimalisir adanya penyeludupan narkotika yang lagi marak belakangan ini. (Majid/sidik)

Kepri akan Buat Peta Utuh, RTRW Selama Ini Jadi Pertanyaan

Expossidik.com Minggu, Februari 14, 2016 Kepri

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Plt Gubernur Kepri, Nuryanto sebelum jabatannya berakhir, pernah meneken kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG-red) untuk menyusun peta Kepri agar perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan akurat.

Hal ini diungkapkan Nuryanto mengingat posisi Kepulauan Riau terdiri atas pulau-pulau dan terbentang sangat luas. Kerjasama ini sangat penting mengingat agar dapat memberikan gambaran yang jelas batas wilayah Kepri secara utuh.

Batas-batasan itu terdiri dari batas kabupaten, kota, provinsi dan antar negara. Dengan adanya kerjasama, terang Nuryanto, diharapkan Geospasial dapat membuat peta Kepri secara utuh dan sebagai pedoman dasar batas wilayah.

Kepala Badan Informasi geospasial, Priadi Kardono menyatakan kesiapannya untuk menyediakan peta wilayah bagi Kepri. Meskipun tantangan tersebut cukup sulit mengingat Kepri memiliki pulau-pulau terluar yang cukup kecil.

Adanya kerjasama Pempro Kepri dengan BIG untuk menyusun Peta Kepri ternyata membuka boroknya sendiri. Hal ini diutarakan Arifin selaku pengamal tata ruang.

Menurut Arifin, peta dasar adalah intrumen yang sangat penting bagi suatu daerah. Padahal, Pemprov Kepri ketika itu, pernah membuat Paduserasi RTRW yang di ajukan kepada pemerintah pusat. Lantas, peta dasar apa yang dipakai? Jika memang, baru sekarang mau membuat peta utuh Kepri yang bekerjasana dengan Geospasial.

Ini tambahnya, jadi perhatian serius dari Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpiliih, Sani Nurdin, mengingat persoalan RTRW merupakan persoalan yang sangat penting dan dapat membuat iklim investasi serta pembangunan mandek.

Tanpa adanya peta utuh Kepri, maka RTRW di daerah ini masih abu-abu dan dipertanyakan. Akankah ini berlarut-larut, kita tunggu saja. Semoga kedepan daerah ini memiliki 'Peta Utuh Kepri' semoga, harap Arifin. (Ag/sidik)

Harga Minyak Subsidi Mahal, Pangkalan Ambil Sendiri di AMPS

Expossidik.com Jumat, Februari 12, 2016 Natuna

Salah satu pangkalan minyak Sedanau (Foto:e-sidik)

NATUNA, EXPOSSIDIK.COM - Mahalnya harga minyak subsidi di daerah Sedanau, Natuna di duga dipicu banyaknya biaya operasional untuk pengangkutan minyak dari APMS Bunguranku Jaya ke pangkalan. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang pemilik pangkalan minyak di Sedanau (12/2).

Menurut salah seorang pemilik pangkalan yang enggan disebutkan jadi dirinya mengatakan bahwa dalam hal order minyak, pangkalan harus mengambil sendiri minyak yang di order tersebut ke AMPS Bunguranku Jaya yang berada di Selat Lampa, tidak jauh dari pertamina.

Dengan mengambil sendiri minyak yang akan diorder , terangnya, maka otomatis ada tambahan dana untuk biaya operasional sebagai ongkos angkut hingga sampai ke pangkalan. "Kami ambil sensiri minyak tersebut di AMPS Bunguranku Jaya," ujarnya.

Lanjutnya, biaya atas pengambilan minyak dari AMPS Bunguranku Jaya yang di tanggung sendiri meliputi, biaya transportasi, upah dan makan minum ABK. Akibatnya, otomatis harga minyak akan naik.

"Jadi, harga minyak pasti naik mengingat kami banyak mengeluarkan biaya untuk operasional hingga sampai ke pangkalan. Kalau kami hanya menjual sesuai harga yang ditetapkan pertamina maka kami akan rugi besar," ucapnya.

Pemilik pangkalan menyarankan agar pihak AMPS Bunguranku Jaya selaku agen yang di tetapkan oleh pertamina diminta untuk mendistribusikan langsung minyak tersebut ke pangkalan sehingga masyarakat terbantu dan harga sesuai dengan yang ditetapkan pertamina.

"Ya, itu tadi kalau mau harga minyak yang ditetapkan pertamina tersebut sesuai sampai ke masyarakay maka pihak APMS langsung mendistribusikan minyak tersebut ke pangkalan dan tidak ada biaya atas ongkos angkut," harapnya.

Akong salah seorang pengurus dan pemilik APMS Bunguranku Jaya mengatakan bahwa pihaknya juga mengambil sendiri minyak dari pertamina. Karenanya, kalau pangkalan minyak menginginkan minyak, maka mereka harus mengambil sendiri.

"Kita kan menjual minyak kepangkalan yang ada di Sedanau sesuai dengan harga yang di tetapkan pertamina," ujar Akong.

Akong, saat ditanya expossidik.com mengapa pihak APMS Bunguranku Jaya tidak langsung mengirim minyak ke pangkalan yang dituju mengingat Pranata Naga dan Pertamina telah membayar biaya transportasi, Akong tak menjawab.

Dia hanya bilang kalau pangkalan mau minyak, maka pangkalan harus ambil sendiri minyaknya di AMPS Bunguranku Jaya. "Kalau tak mau, ya sudah," terangnya. (Her/sidik)

Terkait Kapal Tenggelam, Camat Sedanau Undang Nahkoda dan Tekong

Expossidik.com Jumat, Februari 12, 2016 Natuna

Camat Sedanau undang nahkoda dan tekong (Foto:e-sidik)

NATUNA, EXPOSSIDIK.COM - Tenggelamnya Kapal Pompong beberapa hari lalu menjadi pelajaran yang berarti bagi masyarakat Sedanau. Karenanya, maka Camat Sedanau mengundang seluruh stage holder untuk merembukan masalah ini di Kantor Camat Sedanau (12/2).

Pada kesempatan tersebut Camat Sedanau, Asmara Juana Suhardi, mengundang seluruh kapten kapal baik pompong maupun ferry dan para tekong kapal. Turut hadir dalam acara itu, Sekcam, syahbandar, lurah, perhubungan dan Danposal Pelda Basuki Ahmad.

Asmara Juana mengatakan bahwa maksud dari acara undangan adalah sebagai wahana untuk koreksi dan evaluasi terhadap keberadaan kapal yang berlayar di Sedanau, karena hingga kini masih banyak kekurangan.

Mulai dari ketersediaan dan kelengkapan surat-surat kapal, hingga tersedianya life jacket untuk penumpang bila ada kecelakaan. "Ini harus dibenahi jangan sampai kejadian tenggelamnya kapal pompong Seluan Bahari terulang kembali," ucapnya.

Camat Sedanau mengajak masyarakat yang memiliki pompong dan belum memiliki life jacket agar berangsur-angsur untuk membeli peralatas tersebut. "Ya, kalau bisa diangsur beli life jacket karena untuk keselamatan," pintanya.

Sementara itu, pegawai syahbandar yang ikut hadir di acara undangan mengatakan akan membantu para nahkoda kapal pompong, terutama warga tempatan yang belum memiliki surat keterampilan SKK. "Nanti kami akan bantu," paparnya.

Masyarakat Sedanau berharap apa yang telah diungkapkan tersebut dapat terealisasi demi mencegah kejadian tenggelamnya kapal di Sedanau terulang krmbali. (Her/sidik)

M Sani-Nurdin Basirun, Gubernur Terpilih, Hari Ini Dilantik Presiden

Expossidik.com Jumat, Februari 12, 2016 Kepri

HM Sani dilantik Jokowi di istana (Foto:Setneg)

Jakarta I expossidik.com - Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih, Muhammad Sani dan Nurdin Basirun hari ini sekitar pukul 14.00 WIB akan dilantik oleh Presiden Jokowi Dodo di istana negara Jakarta. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kiumolo.

Menurut Tjahjo Kumolo, pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih akan dilantik di istana. Sementara untuk bupati dan walikota terpilih akan dilantik pada 17 February 20016. "Pelantikan bupati dan walikota terpilih dilakukan oleh gubernue masing-masing," ujarnya.

Pasangan gubernur dan wakil gubernur yang akan dilantik oleh Presiden Jokowi hari ini, merupakan kepala daerah terpilih yang dilaksanakan serentak pada pemilu 9 Desember 2015 lalu.

Selain melantik gubernur dan wakil gubernur Kepri, Muhammad Sani dan Nurdin Basirun, presiden juga melantik 6 pasangan gubernur dan wakil gubernur.

Keenam pasangan tersebut meliputi, Irianto Basire-Udin Hianggio (Gubernur Kalimantan Utara), Olly Dondokambey-Steven Octavianus (Gubernur Sulawesi Utara), Irwan Prayitno-Nasrul Abit (Gubernur Sumatera Barat).

Zumi Zola-Fachrori Umar (Gubernur Jambi), Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (Gubernur Bengkulu) dan Sahbirin Noor-Rusdi Resnawan (Gubernur Kaliantan Selatan)***

(Sumber Kontan)

Terdakwa Ganja 12 kilo, 17 Tahun dan Sabu 1 Gram Dituntut 6 Tahun Penjara

Expossidik.com Jumat, Februari 12, 2016 Hukum

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Lesman dan Supardi, terdakwa kasus narkotika jenis ganja seberat 12 kilogram di tuntut 17 tahun penjara denda Rp1 milyar, subsider 6 bulan penjara oleh JPU Rumondang Manurung SH di PN Batam (10/2).

Dalam tuntutannya, JPU Rumondang mengatakan bahwa yang memberatkan kedua terdakwa adalah terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika dan terlebih kedua terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Ketua Majelis Hakim, Wahyu Prasetyo SH memberikan satu minggu kepada kedua terdakwa untuk menyiapkan eksepsinya." Saya kasih waktu seminggu untuk menyiapkan pembelaan," ujarnya.

Sidang dengan agenda tuntutan JPU dipimpin Hakim Ketua Majelis Wahyu Prasetyo SH didampingi Juli Handayani SH dan Muhammad Chandra SH sebagai hakim anggota. Sidangpun ditunda dan dilanjutkan (17/2).

Sementara itu, untuk perkara Darwin terdakwa kasus narkotika jenis shabu 1 gram di tuntut 6 tahun pidana penjara oleh JPU. Sidang tuntutan JPU Andi Akbar SH di pimpin Hakim Ketua Majelis Sarah Louis SH di dampingi Endi Nurindra SH dan Jasael SH sebagai hakim anggota.

Terdakwa terbukti melanggar pasal 112 Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Yang meringankan terdakwa adalah belum pernah dihukum, berlaku sopan dan mengaku serta menyesal atas perbuatannya. (Ag/sidik)

Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Lewat Perda

Expossidik.com Kamis, Februari 11, 2016 Parlemen

Batam I expossidik.com - Rapat Pimpinan DPRD sepakat untuk mengubah dan menghapus batas minimal penganggaran lingkungan hidup sebesar 1 persen dari total APBD, menghapus kewenangan di laut dan mengubah kewenangan pemberian izin.

Pemerintah Kota dan DPRD Kota Batam menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup setelah mengubah beberapa pasal untuk menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.

"Perda ini diharapkan mampu melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup," kata Wakil Wali Kota Batam Muhammad Rudi seusai Rapat Paripurna DPRD di Batam (11/2).

Anggota Komisi III DPRD Batam Jurado Siburian mengatakan pasal yang isinya mewajibkan pemerintah mengalokasikan angaran untuk lingkungan minimal 1 persen dari total APBD harus dihapus, karena tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

DPRD juga sepakat untuk menghapus pasal yang 63 huruf a dan pasal 64 yang terkait dengan kewenangan penetapan peruntukan laut.

Pasal itu dihapus karena sesuai pasal 14 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemda, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kelautan tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten kota.

Sementara pasal yang membunyikan kewenangan dan tugas pemberian izin lingkungan sepakat diubah. Jika sebelumnya kewenangan berada di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP), dirubah dan kewenangan dikembalikan kepada badan yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup, yaitu Bapedal.

Perubahan itu disesuaikan dengan Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.97/Menhut-II/2014 dan diperbarui dengan Permen P.1/Menhut-II/2015 yang dalam ranperda diatur pada 165. (red)

sumber antara

Saksi Taryono, Bantah Rekayasa Terdakwa

Expossidik.com Kamis, Februari 11, 2016 Hukum

Kompol Taryono di sumpah di pengadilan (Foto:e-sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Kompol Taryono, Penyidik dari TNI AL di hadirkan JPU sebagai saksi atas ke empat terdakwa Kasman, Harry Lahia, Imanuel Lassa dan Hermuis Geze di Pengadilan Negeri Batam. Sebelum bersaksi, Kompol Taryono di sumpah menurut agama Islam (11/2).

Dalam keterangannya, saksi Taryono mengatakan bahwa pihak penyidik TNI AL saat melakukan penyidikan terhadap ke 4 terdakwa telah bekerja dengan atauran yang berlaku sesuai KUHAP.

"Sebelum dilakukan pemeriksaan saya dari penyidik bertanya kepada ke 4 terdakwa, apakah terdakwa sehat, apakah sudah makan dan apakah sudah siap untuk dilakukan pemeriksaan," ujarnya di pengadilan.

Menurut Taryono ketika dilakukan pemeriksaan terhadap ke 4 terdakwa, tidak ada unsur pemaksaan maupun rekayasa. "Kalau terdakwa bilang itu pemaksaan terserah, yang jelas saya bertanggung jawab pada atasan saya. Bukan pada mereka," ucapnya.

Saat dilakukan pemeriksaan, terang Taryono, terdakwa di periksa di ruangan kecil, tapi tetap dapat terlihat dari luar mengingat ada jendela kaca, jadi tidak betul ada unsur pemaksaan dan rekayasa. "Saya tidak ada kepentingan dalam hal ini, jadi buat apa saya merekayasa," jelas Taryono.

Selain itu, ucapnya, ketika ke 4 terdakwa di periksa di dampingi oleh dua orang pengacaranya, namun saat itu, hanya satu yang datang. Pengacara tersebut berasal dari terdakwa dan kapasitasnya hanya sebagai pendamping.

Setelah diperiksa, tambah Taryono, berkas tersebut di bacakan dan ditandatangani oleh terdakwa dan di ketahui oleh pengacaranya. "Hasil BAP merupakan hasil final, setelah terdakwa membaca dan tidak ada keberatan lagi, maka di tandatangani," jelasnya.

Kesaksian Taryono merupakan konfrontir terhadap keterangan ke 4 terdakwa yang mengatakan di persidangan bahwa mereka di paksa dan direkayasa oleh penyidik. Tapi, hal itu di bantah saksi Taryono.

Atas kesaksian Taryono, Ketua Majelis Hakim Wahyu Prasetyo bertanya pada terdakwa apakah kesaksian penyidik benar atau salah. Terdakwa Kasman mengatakan sebagian benar sebagiannya salah, yang salah adalah dia tidak di perbolehkan membaca BAP.

Sidang meminta keterangan saksi ini dipimpin Hakim Ketua Majelis Wahyu Prasetyo SH di dampingi Endi Nurindra SH dan Jasael SH sebagai hakim anggota dengan JPU Wawan dan Andi Akbar.

Sidang di tunda dua minggu ke depan (25/2) dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. (Ag/sidik)

EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Labels

Technology

Dewan Minta Kajari Tuntaskan Kasus Bansos Batam

Manager CV. ESSM, Importir Produk Makanan Malaysia Jadi Terdakwa

Jasman, Terdakwa BBM Diancam Pasal 53 Huruf b UU RI No 22/2001

Aunur Rafiq Minta Pers Independen

Terdakwa Muhamad Zul: Saya Dijanjikan Upah Rp200 Juta

Hakim PN Batam Jatuhkan 'Hukuman Mati' Terdakwa Narkotika

Terdakwa Yvone : Saya Masuk PT EMR Indonesia Lewat Tan Sai Jo

Curi Motor 1 Tahun 4 Bulan, Kalo Curi Susu 8 Bulan Penjara

Ratu Narkotika Sabu Dikendalikan dari Lapas Surabaya

Ricky: Pembuatan DED Sering Tidak Sesuai Fakta Lapangan

Ada Selisih Laporan Keuangan Besi Tua, Saksi Along Dihadirkan

Dewan Desak Penyelesaian Berbagai Kasus

Syahbandar Kundur, Lakukan Pembiaran Terhadap KM Doa Ibu

Kepri akan Buat Peta Utuh, RTRW Selama Ini Jadi Pertanyaan

Harga Minyak Subsidi Mahal, Pangkalan Ambil Sendiri di AMPS

Terkait Kapal Tenggelam, Camat Sedanau Undang Nahkoda dan Tekong

M Sani-Nurdin Basirun, Gubernur Terpilih, Hari Ini Dilantik Presiden

Terdakwa Ganja 12 kilo, 17 Tahun dan Sabu 1 Gram Dituntut 6 Tahun Penjara

Tingkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, Lewat Perda

Saksi Taryono, Bantah Rekayasa Terdakwa

Author Name

Formulir Kontak