EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Pengunjung Cafe Dendi Sky View Membludak. (Foto: Screenshot)

Tak hanya sekedar tempat nongkrong saja, tempat ini juga menyajikan spot yang menakjubkan seperti bangunan yang instagenic sehingga sangat cocok dijadikan untuk hunting foto. Dan yang paling istimewa yaitu kita bisa menikmati view waduk atau bendungan Wonorejo yang begitu indah. Disekitar lokasi juga terdapat pepohonan hijau menjulang tinggi.

Hanya saja sangat disayangkan ketika di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak cafe-cafe tutup atau dibatasi dengan cara pesan take away (bawa pulang). Namun hal itu tidak diterapkan untuk cafe Dendi sky view yang berada di jln raya Waduk Wonorejo Bantengan, Mulyosari, Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Sabtu (9/10/2021) lalu.

Ratusan pengunjung Cafe Dendi Sky View tampak antri memasuki area Cafe. (Foto: Screenshot)

Seperti diketahui, peraturan protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Sosialisasi kepada masyarakat juga masih perlu untuk terus dilakukan.

Peraturan masih harus ditegakkan. Sosialisasi dan ajakan kepada masyarakat juga harus selalu dilakukan karena telah ditetapkan menjadi peraturan Undang-undang, sehingga ada sanksi pidana untuk yang terbukti melanggarnya.

Seperti diketahui, aturan jam buka Cafe-Restoran dimasa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala Mikro dibatasi hanya sampai pukul 21.00 Wib.

Dari video yang beredar, Sabtu (9/10/2021) sekitar pukul 19.00 Wib, kondisi kafe tersebut dipenuhi puluhan bahkan ratusan pengunjung. Parahnya, para pengunjung berkerumun tanpa mengindahkan aturan jaga jarak.

Terlihat, Cafe dua lantai ini tampak dipenuhi pengunjung, baik dilantai satu maupun lantai dua. Untuk mengelabui petugas lokasi cafe yang jauh dari kota jadi kurang terjangkau oleh petugas.

Sampai berita ini di turunkan, pihak manajemen Cafe yang dikonfirmasi lewat pesan WhatsApp justru hanya acuh tidak memberikan jawaban ketika dikirim Vidio berisi kerumunan para pengunjung saat antrian.

Tak hanya itu, salah satu manajemen yang berinisial N ketika dikonfirmasi justru memblok nomor awak media ini yang menandakan hal tersebut tidak transparan dan justru seolah-olah berusaha mangkir.

Terkait ini, pihak Dinas Pariwisata Waduk dan Tim Gugus Covid-19 Kabupaten Tulungagung belum dapat dikonfirmasi. (Red)

Walikota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin saat memberikan kata sambutan. (Foto: Yul)

Pelatihan yang digelar oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Dispopar) dilaksanakan selama 3 hari mulai 27- 29 September dengan menggandeng nara sumber dari AsiDewi (Asosiasi Desa Wisata Indonesia), Andi Yuwono. Sosialisasi tersebut diikuti 40 peserta dari pokdarwis (kelompok sadar wisata), pengelola destinasi wisata dan pengelola pondok pesantren.

Dalam sambutannya, Wali Kota Probolinggo menuturkan kepariwisataan merupakan bagian integral pembangunan nasional dan perlu dipahami bersama. Pemerintah ingin geliat destinasi wisata lebih siap dan matang dalam situasi dan kondisi seperti sekarang ini.

“Melalui pelatihan ini, kita ajak pengelola dan pengusaha untuk duduk bersama untuk memikirkan supaya tetap bisa melangkah di situasi pandemi sekarang ini. Dengan catatan harus sesuai dengan protokol kesehatan,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Habib Hadi menekankan pemerintah melalui dinas terkait terus memberikan sosialisasi, gambaran dan konsep sehingga para peserta mempunyai sudut pandang yang berbeda dan siap melangkah.

“Memang awalnya sulit merubah pola lama ke pola baru, seakan-akan menyulitkan. Jika tidak mau beradaptasi ke kebiasan baru, sama halnya menolak adanya geliat ekonomi di sektor wisata. Jadi ini butuh keterlibatan bersama dan mau berbenah,” ujarnya.

“Ada catatan khusus dari saya, bagi pengunjung yang menginap (stay) atau menikmati situasi alam yang kita sajikan tetapi tidak menerapkan protokol kesehatan, masyarakat sangat mudah untuk protes. Apabila itu terjadi akan ada peringatan, sampai kedua kali ada pembiaran dengan terpaksa harus diambil keputusan," kita Habib Hadi.

"Sebelum itu terjadi, melalui forum ini sebagai wadah untuk bersama-sama melakukan hal yang terbaik dan sinergi antara kebijakan pemerintah dengan para pelaku usaha, pengelola homestay dan pondok wisata. Tidak menutup kemungkinan akan menjadi jujugan wisata yang aman, nyaman dan masyarakat menjadi lebih percaya,” tutup Habib Hadi.

Ditempat yang sama, Kepala Dispopar Budi Krisyanto mengatakan, pembangunan sektor pariwisata mempunyai kedudukan yang strategis dalam kerangka menunjang pertumbuhan perekonomian Kota Probolinggo. Dispopar terus berupaya mendorong pengelolaan destinasi wisata yang sesuai dengan protokol kesehatan.

“Baik itu bagi pengelola destinasi wisata dan jasa wisata termasuk home stay, kita terus melakukan pendampingan melalui pelatihan-pelatihan, kunjungan terbatas melihat tempat-tempat yang sudah benar-benar menerapkan protokol kesehatan dengan kuat. Lalu kita dorong pengunjung, wisatawan melalui sosialiasi secara virtual dan sebagainya agar menjadi pengunjung yang baik. Kondisi yang sehat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan, sehingga ketika akan menginap benar-benar menerapkan disiplin protokol kesehatan,” ujar Kepala Dispopar Budi Krisyanto.

Budi juga menyampaikan fasilitas di sekitar destinasi wisata maupun homestay seperti tempat cuci tangan harus dipersiapkan dengan baik serta imbauan pun harus diperjelas dan tegas.

"Ketika Kota Probolinggo berada di level 2 atau level 1 nantinya diharapkan semuanya siap untuk melaksanakan pengelolaan destinasi wisata dan homestay agar terhindar dari anggapan negatif atau complain dari pengunjung wisata. Dispopar akan menyegerakan vaksin dan memastikan para pengelola destinasi wisata telah divaksin," pungkasnya. (Yul)

Pembelajaran tatap muka siswa di Kabupaten Probolinggo terapkan Protokol kesehatan. (Foto: Yuli)

Penambahan jumlah lembaga ini dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap uji coba PTM Terbatas minggu sebelumnya. Kini, jumlah lembaga yang melakukan uji coba PTM Terbatas mencapai 874 lembaga. Meliputi, 63 lembaga Kelompok Bermain (KB), 238 lembaga TK, 510 lembaga SD dan 63 lembaga SMP.

Sebelumnya pada 6 September 2021 lalu, PTM Terbatas ini dilaksanakan di 136 lembaga pendidikan yang meliputi 24 lembaga KB, 24 lembaga TK, 48 lembaga SD dan 40 lembaga SMP. Pemberitahuan terkait penambahan lembaga yang diperbolehkan melakukan uji coba PTM Terbatas ini disampaikan oleh Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi melalui surat yang ditujukan kepada kepala sekolah dengan nomor : 420/40441426.101/2021 tertanggal 10 September 2021.

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas yang sudah dilaksanakan dalam satu minggu pertama bulan September, maka perlu dilakukan penambahan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Kabupaten Probolinggo,” kata Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Fathur Rozi.

Menurut Rozi, mengenai aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan uji coba PTM Terbatas ini sama dengan minggu sebelumnya. PTM Terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% untuk jenjang SD dan SMP. Sedangkan untuk jenjang PAUD maksimal 33%.

“Pembelajaran Tatap Muka Terbatas dilaksanakan dengan ketentuan guru dan tenaga kependidikan yang melaksanakan pembelajaran sudah dilakukan vaksinasi. Peserta didik yang akan melaksanakan pembelajaran diutamakan yang sudah melaksanakan vaksinasi (usia 12-17 tahun),” jelasnya.

Rozi menerangkan PTM Terbatas dilakukan secara bergantian (shift learning) dengan durasi pembelajaran untuk jenjang SMP dan SD kelas III-VI lama pembelajaran maksimal 8 jam pelajaran per hari (30 menit per jam pelajaran) dengan jeda istirahat 15 menit di dalam kelas.

“Jenjang SD kelas I dan II lama pembelajaran maksimal 6 jam pelajaran per hari (30 menit per jam pelajaran) dengan jeda istirahat 15 menit di dalam kelas. Jenjang PAUD maksimal selama 4 jam pelajaran per hari (30 menit per jam pelajaran) tanpa jeda istirahat di luar kelas,” tegasnya.

Lebih lanjut Rozi menjelaskan satuan pendidikan yang melaksanakan PTM Terbatas telah menetapkan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 pada tingkat Satuan Pendidikan dengan SK Kepala Satuan Pendidikan dan memiliki pemetaan terhadap kondisi kesehatan warga satuan pendidikan.

“Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas kepada Dinas Pendidikan melalui Pengawas SAtuan Pendidikan masing-masing secara berkala dan periodik. Seluruh warga sekolah wajib mematuhi protokol kesehatan dan SOP pelaksanaan pembelajaran,” tegasnya.

Sementara Sekretaris Dispendik Kabupaten Probolinggo Edy Karyawan menyampaikan selain hasil monev, penambahan jumlah lembaga yang melaksanakan uji coba PTM Terbatas dilakukan karena ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer) sebagai pengganti Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

“Selain itu sebagai bentuk dukungan terhadap program percepatan vaksinasi Covid-19. Sebab siswa yang akan mengikuti PTM Terbatas syaratnya sudah harus divaksin. Apabila belum divaksin, maka dipersilahkan mengikuti pembelajaran melalui daring,” ujarnya.

Edy menerangkan pelaksanaan uji coba PTM Terbatas ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sebelum masuk sekolah, anak-anak harus di tes suhu tubuhnya, apabila mencapai 37,5 derajat maka tidak boleh masuk.

“Persiapan di sekolah, guru harus datang lebih awal. Kalau gurunya telat, siapa yang akan mengecek siswanya. Setiap pelajaran hanya dilakukan selama 30 menit dengan jeda istirahat 15 menit di dalam kelas. Oleh karena itu, siswa harus bawa bekal makanan dan minuman sendiri,” jelasnya.

Menurut Edy, sekolah juga harus menyiapkan air minuman gelas atau botol untuk siswa yang lupa tidak membawa, tetapi bukan air galon supaya tidak memakai gelas secara bergantian. Sekolah juga harus menyiapkan masker cadangan.

“Cara pembagian siswanya tergantung sekolah, tetapi tidak boleh pagi dan siang. Pembagiannya dibuat setiap hari secara bergantian masuk ke sekolah. Saat ini kami tidak menuntut penuntasan kurikulum, yang penting anaknya enjoy. Proses belajar mengajar tidak boleh sama dengan sebelum pandemi Covid-19,” tegasnya.

Edy menambahkan pelaksanaan uji coba PTM Terbatas ini akan terus dievaluasi dan dimonitoring secara rutin. “Apabila ada lembaga yang melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan, maka akan kami off kan dan tidak bisa melakukan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas lagi. Jadi lakukan semua ketentuan yang sudah disampaikan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya. (Yuli)

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin. (Foto: Ist)

Budi menjelaskan, prokes hidup bersama pandemi Covid-19 tersebut akan memanfaatkan sistem teknologi informasi (TI) seperti aplikasi Peduli Lindungi untuk memastikan masyarakat menjalankan protokol kesehatan.

"Kami kerjasama dengan beberapa asosiasi, perkumpulan, untuk mulai susun protokol kesehatan berbasis TI. Ada aplikasi Peduli Lindungi yang kita pakai secara nasional untuk jaga prokes," kata Budi dalam konferensi pers virtual Perkembangan PPKM, Senin (23/8/2021).

Pemerintah berharap, dengan pemanfaatan aplikasi tersebut, masyarakat Indonesia bisa terbiasa dengan pandemi Covid-19 dan bisa hidup bersama Covid-19 sebagai epidemi.

"Sehingga kita bisa hidup bersama epidemi, dengan menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi," kata Budi.

Sebagai informasi, pandemi adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di sejumlah wilayah negara/benua. Atau, dengan kata lain itu menjadi masalah bersama dunia dalam satu waktu.

Sementara epidemi adalah ketika suatu penyakit telah menyebar dengan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai memengaruhi populasi penduduk di wilayah atau negara tersebut. 

Budi mengatakan penggunaan teknologi berbasis TI ke depannya akan jadi salah satu syarat berkegiatan demi menjaga penerapan protokol kesehatan di segala sektor kegiatan.

Penerapan TI dalam protokol kesehatan akan hadir dalam sektor industri, perdagangan, perkantoran, pariwisata, pendidikan, hingga sektor hiburan seperti pertandingan bola, konser, atau kuliner.

Budi juga menyebut pemanfaatan TI akan digunakan dalam menerapkan protokol kesehatan saat ritual keagamaan atau hari raya besar.

"Ritual-ritual keagamaan yang setiap Minggu atau hari raya besar, nanti akan disusun prokes atas arahan Presiden Jokowi, berbasis TI, berpusat di aplikasi Peduli Lindungi," tuturnya.

Penyempitan Target 3T

Lainnya, untuk hidup bersama pandemi Covid-19 selain protokol kesehatan itu, Budi memaparkan arahan Jokowi soal kajian peta jalan untuk telusur, tes, dan tindak lanjut (tracing, testing, treatment/3T) dalam hidup bersama pandemi. Nantinya testing dan tracing itu akan dilakukan hanya kepada yang suspek atau kontak erat yang memang bergejala.

"Arahan bapak presiden nanti testing dan tracing harus sangat terarah, tidak massal, benar-benar yang butuh. Atau, istilahnya ahli kesehatan adalah testing epidemiologi, bukan untuk skrining," ujar Budi." Bukan semua orang dites karena mau melakukan aktivitas tertentu."

Pendekatan untuk testing dan tracing itu, kata Budi, akan diperkuat imbas dari arahan tersebut.

"Testing-tracing kuat sangat diperlukan untuk hidup bersama epidemi. Kalau tadinya melawan pandemi, berubah jadi hidup bersama epidemi," imbuh Budi.

Ketiga, adalah perawatan (treatment), di mana Jokowi memberi arahan spesifik agar nantinya harus ada perawatan untuk layanan primer atau isolasi dengan pengobatan-pengobatan  dasar.

"Sehingga rumah sakit-rumah sakit hanya diisi kasus-kasus kritis dan berat," ujar Budi.

Untuk hal tersebut, sambungnya, Kemenkes pun sedang melakukan kajian agar perawatan di rumah sakit khusus yang kritis dan berat, serta berupaya mengurangi angka kematian yang relatif masih tinggi saat ini.

Sebelumnya pemerintah memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis level di Jawa-Bali hingga 30 Agustus 2021. Beberapa wilayah di Jawa keluar dari PPKM Level 4 dan menerapkan Level 3, di antaranya wilayah Jabodetabek, Surabaya Raya, dan Bandung Raya.

Sementara PPKM berbasis level di luar Jawa-Bali diperpanjang hingga 6 September. Ada 11 dari 45 kabupaten kota keluar dari PPKM Level 4 dan menerapkan Level 3, di antaranya Bengkulu Utara, Merangin, Barito Kuala, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Barat, Ende, Sikka, Siak, Bengkulu, dan Kota Dumai.

Sumber: CNN Indonesia

Pegawai BP Batam bantu awasi protokol kesehatan di Kwaa industri. (Foto: Ist)

Batam, expossidik.com: Badan Pengusahan (BP) Batam ikut terjun langsung melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan protokol di sejumlah perusahaan kawasan industri di Batam yang dilaksanakan mulai 8 Juli hingga 20 Juli 2021.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang juga Walikota Batam memberikan pengarahan di hadapan 100 pegawai BP Batam yang akan dikerahkan untuk membantu mengawasi protokol kesehatan di kawasan industri di Batam. Pengarahan Kepala BP Batam dilaksanakan di Dataran Engku Putri Batam Center, pada Kamis (8/7/2021).

“Ada 100 perusahaan yang akan di-monitoring terkait dengan protokol kesehatan saat ini, karena kondisi penyebaran virus korona di Batam meningkatkan Kembali. Kita berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat,” kata Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi, mengimbau Pengelola Kawasan Industri di Batam agar terus menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Virus Corona di lingkungan kerjanya secara ketat dan disiplin.

“Kita hanya punya waktu 1 bulan untuk menurunkan status zona level 4, artinya saat ini kita di posisi PPKM Mikro, tidak boleh meningkat menjadi PPKM Darurat. Jadi kita harus turun dari PPKM Mikro hingga kita akan menjadi normal seperti biasa,” jelas Rudi.

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Operasional Pabrik dalam Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Optimalisasi Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kota Batam, BP Batam melalui Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal bersama Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi memberikan pengarahan kepada 100 orang pegawai BP Batam yang bertugas untuk melakukan monitoring di perusahaan-perusahaan kawasan industri.

Nantinya para pegawai yang bertugas akan melihat dan memantau secara langsung kegiatan yang dilakukan di perusahaan, apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan dan aturan dari pemerintah.

Batam adalah daerah Industri, investor dan pelaku usaha bersama pemerintah akan bersama-sama menjalankan protokol kesehatan agar kegiatan produksi tetap berjalan lancar. Oleh sebab itu, BP Batam akan membantu melakukan monitoring di perusahaan.

“Hal yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita ingin semua lapisan masyarakat ikut mendukung program ini agar kita bisa kembali hidup normal seperti biasa, saat ini kita akan mengawasi dan memberitahu, namun apabila tetap melanggar kita akan tindak tegas tanpa terkecuali,” tegas Muhammad Rudi. (r/Exp)