Ketua Umum DPP Pelra, Sudirman Abdullah menyerahkan bendera pataka kepada Ketua DPD Pelra Riau dan Kepri, Andi Mashadiyat. (Foto: Faisal)
BATAM | EXPOSSIDIK.COM: Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Pengusaha Pelayaran Rakyat Indonesia (Pelra) Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau Periode 2022-2027 resmi dikukuhkan.

Prosesi pengukuhan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DPP Pelra, Sudirman Abdullah, yang dilaksanakan di Planet Holiday Hotel Batam, Sabtu (19/2/2022) malam.

Ketua Umum DPP Pelra, Sudirman Abdullah mengatakan mengatakan, selama ini Pelra itu sendiri masih dianggap sebelah mata, oleh karena itu dengan adanya pengurus baru yang akan berinovasi semoga kembali bersinergi bersama pemerintah.

“Sebab kita tahu bahwa Kepulauan Riau ini banyak barang-barang yang diangkut Pelra sampai ke pelabuhan yang terpencil,” kata dia.

Sampai sekarang ini, ada 25 hingga 30 persen barang yang diangkut ke daerah, khususnya pelosok terpencil, di mana tidak bisa dilayani oleh pelayaran nasional, maka di situ fungsi Perla sebenarnya.

Menurut Sudirman, sebagai upaya memberikan kelancaran dalam pengelolaan pelayaran itu, pemerintah daerah perlu memikirkan Pelra. Bagaimana yang pertama yakni menyediakan muatannya seperti BUMN salah satunya dulu itu ada Bulog, memberikan muatan kepada Pelra.

“Nah dengan adanya pengurus baru ini, sehingga nantinya bisa bersinergi dengan pemerintah daerah, agar kedepan Pelra kembali jaya seperti yang dulu, khususnya Riau dan Kepulauan Riau,” katanya.

Apalagi, lanjut Sudirman, Kepulauan Riau dan Riau ini banyak sekali pulau-pulau terluar yang mana Pelra sangat diperlukan untuk mengangkut barang seperti kelapa, semen dan lainnya ke pulau terpencil.

“Ini lah peran penting dari Pelra sendiri, sebab bisa menjangkau dan mengantar ke pulau terpencil, maka dari itu pemerintah perlu perhatiannya untuk Pelra,” ucapnya.

Sudirman atas nama DPP mengucapkan selamat kepada pengurus baru Pelra Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, baik tingkat DPD maupun DPC yang baru saja dilantik.

“Semoga bisa terus bersinergi bersama pemerintah dan begitu juga dengan KSOP bahkan seluruh anggota apa yang diharapkan bisa difasilitasi,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Pelra Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, Andi Mashadiyat, menyampaikan bahwa dengan dilantiknya pengurus ini satu sisi sangat terbebani adanya dua provinsi ini, tetapi ia akan mencoba untuk mampu menjalankan program yang ada tersebut, di mana selama ini masih dalam rencana.

“Insya Allah dalam 100 hari kedepan program kerja yang direncanakan itu adalah menertibkan pelabuhan tikus yang selama ini tidak dianggap resmi, sebab akses tempat transaksi barang haram itu di sana. Maka nantinya juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait meminta kiranya dibuatkan pelabuhan khusus,” kata dia.

Lanjut Andi, nantinya jika pelabuhan khusus ini sudah disediakan pemerintah daerah, maka dari itu di sana semua disatukan, baik penumpang maupun barang.

“Untuk penyatuan sistem tersebut, dilakukan kedua provinsi ini pihaknya pun menilai itu tidak akan sulit, karena Pelra ini akan sangat diselaraskan apakah dengan perizinan, pengurusan muatan atau segala macam,” katanya.

Untuk itu, kedepannya ia berharap peran penting semua pengurus Pelra juga sangat perlu sekali, sebab tidak gampang menyatukan persepsi. “Apalagi yang saya pimpin DPD Pelra ini ada dua provinsi yang disatukan,” pungkasnya.

Diketahui, selain DPD Pelra Riau dan Kepulauan Riau, DPC Pelra yang dilantik adalah DPC Pelra Kota Batam, DPC Pelra Pekanbaru, DPC Pelra Bintan, Tanjungpinang, Indra Giri Hilir dan Dumai. (Fay)