EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Karyawan BPJS Kesehatan Cabang Batam foto bersama dengan warga usai senam Prolanis. (Foto: Fay)

BATAM | EXPOSSIDIK.COM: Dalam rangka memperingati HUT ke-54 BPJS Kesehatan pada 15 Juli 2022 mendatang, BPJS Kesehatan menggelar Pekan Senam Prolanis bagi Peserta JKN Serentak (Pekan Semangat) di 5.400 titik. 

Senam Prolanis ini pun berhasil menyabet Rekor MURI sebagai pelaksanaan senam bagi peserta penyakit kronis dengan titik lokasi pelaksanaan terbanyak se-Indonesia. 

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Batam, Iwan Adriady, pada tahun 2021, biaya yang dihabiskan untuk penyakit katastropik mencapai Rp 17,915 triliun atau 24,11 persen dari total biaya pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan. 

Oleh karena itu, pihaknya berupaya menjaga masyarakat yang sehat tetap sehat melalui berbagai program promotif preventif. Sementara bagi masyarakat yang berisiko menderita penyakit katastropik seperti diabetes melitus dan hipertensi, dapat mengelola risiko tersebut melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) yang juga merupakan bagian dari upaya promotif preventif perorangan peserta JKN.

“Berbagai penyakit katastropik tersebut sangat bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Melalui kegiatan senam ini, kami ingin mempromosikan betapa murahnya dan mudahnya menjalankan hidup sehat. Dampak jangka panjangnya diharapkan bisa menekan jumlah penderita penyakit katastropik di Indonesia,” ujar Iwan, Rabu (13/7/2022).

Dikatakannya, masih dalam rangkaian peringatan ulang tahunnya yang ke-54, BPJS Kesehatan Cabang Batam juga menggelar aksi donor darah yang melibatkan partisipasi seluruh pegawai BPJS Kesehatan di penjuru Indonesia. 

Lanjutnya, aksi kemanusiaan ini merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong Duta BPJS Kesehatan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Sebelum mendonorkan darah, Duta BPJS Kesehatan wajib menjalani skrining kesehatan terlebih dulu untuk memastikan memenuhi kualifikasi sebagai calon pendonor darah. 

Kemudian, selain untuk menambah stok ketersediaan kantong darah bagi Palang Merah Indonesia (PMI), donor darah ini juga besar manfaatnya, seperti mencegah risiko terkena penyakit jantung, kolesterol, hingga kanker, menurunkan berat badan, serta bisa mendeteksi penyakit serius.

"Donor darah juga mendorong proses peremajaan sel-sel darah, artinya darah di dalam tubuh kita akan digantikan oleh darah baru yang lebih baik dan sehat, sehingga tubuh bisa menjadi lebih bugar dan produktif,” pungkasnya. (Fay)

Kapusdokkes Polri, Brigjen Pol dr. Asep Hendradiana foto bersama dalam kegiatan sarasehan Polda Kepri bersama BPJS Kesehatan di Batam. (Foto: Fay)

BATAM | EXPOSSIDIK.COM: Dalam rangka implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat tahun 2022, BPJS Kesehatan menggelar sarasehan bersama Polri dijajaran Polda Kepri yang dilaksanakan di Hotel Best Western Premier, Panbil Batam, Kamis (19/5/2022).

Hadir dalam kegiatan itu, Kapusdokkes Polri Brigjen Pol dr. Asep Hendradiana, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Rudi Pranoto, Kabagyanhak Rowatpers SSDM Polri, Kabid Dokkes Polda Kepri, Deputi Direksi BPJS Bidang Pelayanan Peserta Irfan Humaidi. 

Hadir juga Pejabat Utama Polda Kepri,y Kapolres jajaran Polda Kepri, Karumkit Bhayangkara Polda Kepri, Bhayangkari Polda Kepri dan jajaran, Brand Ambasaddor BPJS Kesehatan, Bli Ade Rai dan para peserta Sarasehan Polri.

Deputi Direksi BPJS Bidang Pelayanan Peserta Irfan Humaidi mengatakan peningkatan kualitas layanan menjadi salah satu komitmen BPJS Kesehatan seiring dengan tuntutan masyarakat atas layanan di era digital saat ini.

"Tuntutan ini mendorong BPJS Kesehatan senantiasa berinovasi melalui perluasan pilihan kanal layanan dan implifikasi proses administrasi," ujar Irfan usai kegiatan.

Dikatakannya, peningkatan kualitas layanan tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPJS Kesehatan perlu kerja sama yang erat kepada seluruh stakeholder. Kerjasama dan dukungan dari institusi Polri yang selama ini sudah sangat membantu BPJS Kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta JKN-KIS.

″Banyak hal yang harus ditingkatkan dari sisi BPJS Kesehatan diantaranya peningkatan pemahaman program JKN kepada seluruh peserta melalui sosialisasi termasuk kepada seluruh personil Polri. Perluasan kanal-kanal layanan administrasi serta perluasan kerjasama Faskes untuk menjangkau semua peserta JKN dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan," imbuhnya.

Selanjutnya Kapusdokkes Polri Brigjen Pol dr. Asep Hendradiana, mengatakan BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undangan no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan undang-undang no 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Sejak 1 januari 2014 seluruh Pegawai Negeri pada Polri wajib menjadi peserta JKN, Sebagai peserta JKN Pegawai Negeri pada Polri dan keluarga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat yang bekerjasama dengan BPJS kesehatan. 

Faskes polri yang bekerja sama dengan bpjs terdiri dari :

• Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama / Poliklinik sebanyak 564 FKTP yang telah bekerja sama dengan BPJS kesehatan dan 41 FKTP yang belum kerjasama dengan BPJS kesehatan, yang berada di tingkat pusat sampai kewilayahan.

• Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan / Rumkit Bhayangkara yang sudah bekerjasama dgn BPJS sebanyak 51 RS. Bhayangkara.

Lanjutnya, Polri sangat mengapresiasi kegiatan sarasehan ini, bersama kita melakukan monev serta sosialisasi terhadap pelaksanaan program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan. Polda kepri baik di Rumkit Bhayangkara TK IV Batam menjadi pilihan tempat pelaksanaan kegiatan supervisi dan sarasehan antara BPJS Kesehatan dengan Polri.

"Dukungan implementasi di tahun 2022 fasilitas kesehatan di jajaran Biddokkes FKTP / Poliklinik Polda Kepri untuk melihat secara dekat dan komitmen faskes untuk memberikan pelayanan kesehatan yang presisi dan bermutu bagi," ungkap Kapusdokkes Polri Brigjen Pol dr. Asep Hendradiana.

Berikut data Faskes Polri yang ada di Polda Kepri dan jajaran terdiri RS. Bhayangkara tingkat IV Batam dan 10 FKTP, dari 10 FKTP tersebut 7 FKTP sudah kerja sama dengan BPJS kesehatan dan 3 FKTP Polda Kepri yang belum kerja sama yaitu FKTP Polres Anambas, FKTP Sat Brimob dan Poliklinik SPN Polda Kepri.

Selanjutnya, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs. Rudi Pranoto mengatakan kepada seluruh personil Polri dan Bhayangkari yang hadir agar dapat memanfaatkan kegiatan sarasehan ini semaksimal mungkin, sehingga dapat memberikan manfaat baik bagi diri sendiri maupun anggota keluarga masing-masing. 

"Jadikan sarasehan ini sebagai ajang saling berbagi, melakukan evaluasi, serta menambah pengetahuan dan sebagai sarana meningkatkan Sinergitas dalam mengoptimalkan program jaminan kesehatan kedepannya. 

"Sampaikan kembali informasi yang diterima hari ini kepada rekan sejawat dan orang-orang di lingkungan dekatnya, sehingga Polda Kepri siap membantu BPJS kesehatan sebagai salah satu sumber informasi program JKN-KIS," pungkasnya. (Fay)

Istimewa

“Kami bersyukur atas apresiasi yang diberikan kepada RSBP Batam, kami sangat terbuka untuk menerima masukan dari mitra dan stakeholder agar pelayanan semakin baik kepada masyarakat, kata Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSBP Batam dr. Muhammad Yanto usai menerima penghargaan.

Penghargaan tersebut diberikan atas kinerja RSBP Batam dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) melalui penerapan bridging system. Hal itu sesuai dengan amanat dari Kepala BP Batam Muhammad Rudi untuk dapat terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Bridging System merupakan fasilitas teknologi atau web service antara Sistem Informasi Manajemen (SIM) BPJS Kesehatan dan SIM Rumah Sakit.

SIMRS RSBP Batam sudah terbridging dengan mobile JKN BPJS Kesehatan. Disebutkan, banyak pasien yang mendaftar secara online melalui aplikasi JKN untuk layanan kesehatan. Pendaftaran online lebih diuntungkan karena waktu layanan lebih singkat, pasien sudah mendapatkan nomor antrian lebih awal hingga pasien dapat melihat antrian yang berlangsung.

“Dibuktikan dengan mendapatkan penghargaan dari BPJS, kualitas layanan ini akan kami tingkatkan, RSBP akan mendigitalisasi semua layanan mulai dari pendaftaran, poliklinik, laboratorium, radiologi sehingga semua layanan dapat cepat dan akurat,”pungkasnya.

Adapun penghargaan lain juga diberikan kepada RS Camatha Sahidya dengan FKRTL Rekrutmen PRB terbaik tahun 2021, RS Harapan Bunda dengan FKRTL Rekrutmen PRB terbanyak tahun 2021 dan RS Awal Bros Batam dengan FKRTL dengan pemanfaatan tertinggi bridging system antrian mobile JKN triwulan I.

Sehari sebelumnya (12/4/2022), RSBP Batam menerima kunjungan dari Dinas Kesehatan RSUD Embung Fatimah dan Puskesmas Kota Batam serta sejumlah dinas terkait lainnya. Kunjungan tersebut bertujuan untuk study tiru terkait implementasi layanan SIMRS RSBP Batam secara komprehensif.

RSBP Batam tengah melakukan pengembangan fasilitas kesehatan dalam rangka menyambut Kawasan Ekonomi Khusus Kesehatan di Sekupang. 

Terbaru, RSBP Batam meresmikan lima layanan kesehatan terkini. Kelima layanan yang diresmikan tersebut antara lain, Studi Elektrofisiologi dan Ablasi Jantung untuk mengatasi intervensi aritmia pada jantung, Endourologi, Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy (ESWL) dan Retrogade Intra Renal Surgery (RIRS) untuk menghancurkan batu ginjal pada saluran kemih, Mammograpy untuk pemindaian kelenjar payudara pada penderita kanker payudara dan Paviliun Alamanda di Klinik Kesehatan Jiwa. (r/Fay)

Masyarakat memperlihatkan Kartu BPJS Kesehatan. (Foto: Fay)

BATAM | EXPOSSIDIK.COM: Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti angkat bicara memberikan penjelasan sehubungan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022. 

Ia mengatakan, Inpres Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan kepada 30 Kementerian/Lembaga termasuk Gubernur, Bupati, Walikota untuk mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS. 

"Hal ini menujukkan bahwa Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah menginstruksikan 30 kementerian/lembaga tersebut untuk mensyaratkan JKN-KIS dalam berbagai keperluan. Sekali lagi, bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat," katanya, Senin (21/2/2022). 

Ia mengatakan, saat ini 86% penduduk Indonesia telah memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dengan menjadi peserta Program JKN-KIS. Cakupan kepesertaan ini termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, yang dibiayai oleh pemerintah sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). 

Para pensiunan ASN/TNI/POLRI pun otomatis sudah menjadi peserta JKN-KIS. Tahun 2024, diharapkan 98% rakyat Indonesia bisa terlindungi JKN-KIS sesuai dengan Target Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang (RPJMN).

"Secara kontinu, kami juga terus berupaya meningkatkan layanan kepada seluruh peserta JKN-KIS, seperti menghadirkan kanal-kanal layanan digital (Mobile JKN, CHIKA, BPJS Kesehatan Care Center 165, PANDAWA hingga melalui media sosial resmi BPJS Kesehatan), simplifikasi dan kemudahan proses pendaftaran, perubahan data, pembayaran iuran, dan pelayanan informasi serta pengaduan, serta melakukan simplifikasi proses layanan di fasilitas kesehatan (penerapan sistem antrean online, pemanfaatan NIK untuk proses administrasi peserta, simplifikasi layanan hemodialisa dan thalassemia mayor), hingga meningkatkan kualitas layanan Program JKN-KIS melalui penguatan sinergi bersama fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan stakeholders lainnya. Bahkan, kini proses pengecekan status keaktifan kepesertaan peserta JKN-KIS atau mencetak kartu JKN-KIS Digital hanya perlu waktu kurang dari 5 menit," katanya. 

Ghufron pun menegaskan bahwa kebersamaan menjadi kunci utama dalam program ini. Program JKN-KIS adalah program bersama, bukan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu. Oleh karenanya, dibutuhkan partisipasi dari semua pihak, bukan hanya dari BPJS Kesehatan, pemerintah atau peserta yang butuh manfaatnya saja, agar program ini bisa berjalan berkelanjutan. 

"Sudah banyak regulasi yang menegaskan bahwa setiap penduduk Indonesia wajib menjadi peserta Program JKN-KIS, mulai dari UU SJSN Tahun 2004, UU BPJS Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan perubahan keduanya yaitu Perpres Nomor 64 Tahun 2020, Inpres Nomor 8 Tahun 2017, hingga Inpres Nomor 1 Tahun 2022," pungkasnya. (Fay)

BPJS Kesehatan wilayah Sumbagteng saat Ngopi Bareng insan pers Batam. (Foto: Fay)

Batam, expossidik.com: BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng) Jambi mengelar Ngopi (Ngobrol Pinter) Bareng bersama insan pers Batam.

Kegiatan tersebut dalam rangka sosialisasi serta berbagai Inovasi dalam Program JKN-KIS, yang  dilaksanakan di Gravity Ten Aston Hotel Batam pada Kamis (25/11/2021).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Deputy Wilayah Sumbagteng Jambi dr. Eddy Sulistijanto Hadie, sejumlah pejabat di lingkungan BPJS se-Provinsi Kepri serta insan pers Batam.

Kegiatan ini terbilang sengaja dilakukan sebagai upaya dalam peningkatan kualitas layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN- KIS) khususnya kepada awak jurnalis di Provinsi Kepri.

Ragam inovasi layanan hingga kemudahan yang ada di BPJS Kesehatan juga dipaparkan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah menyediakan Pelayanan Tatap Muka dan Pelayanan Non Tatap Muka, bernama Vika (Voice Interactive JKN), Pandawa hingga ragam fitur menarik yang ada di Mobile JKN.

Kita harus semakin meningkatkan komunikasi kepada masyarakat, termasuk terkait layanan online dan digital di masa pandemi. Sehingga apa yang dilakukan ini bisa dinikmati oleh para peserta,” ungkapnya.

Optimalisasi pada fitur Mobile JKN, tambahnya, kiranya dapat menciptakan kebiasaan peserta untuk melakukan layanan tanpa tatap muka dengan mudah dan aman.

Sementara dalam pelayanan Chika diantaranya dapat mengecek status peserta, mengecek tagihan iuran, mengecek lokasi kantor cabang/faskes, panduan layanan, tutorial Mobile JKN, skrining kesehatan dan layanan Pandawa.

Pada layanan Vika, peserta dapat mengakses pelayanan mengecek status peserta dan mengecek tagihan iuran. Selain layanan tersebut, BPJS juga meluncurkan layanan Pandawa.

Melalui Pandawa, peserta dapat mengakses pelayanan diantaranya pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali kartu, pindah jenis kepesertaan dari PBI/PPU non aktif menjadi peserta PBPU/Mandiri, perubahan/perbaikan data, perubahan FKTP, pengurangan anggota keluarga, perubahan kelas rawat bagi peserta yang belum membayar iuran pertama.

Semua layanan yang ada ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, serta mengakomodir harapan dan memenuhi kebutuhan peserta maupun para pemangku kepentingan,” pungkasnya. (Fay)