EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

"Memang kita tak membayar pajak. Seperti biasa, kami membayar upeti kepada oknum aparat kepolisian setempat," ujar pemilik Panglong mengakui.

Terpisah, Kabid Perizinan Pemkab Padang Lawas, Robert Alisyahbana Harahap saat dikonfirmasi wartawan enggan memberikan data usaha panglong yang memiliki izin.

"Kalau mau mengetahui berapa banyak tempat usaha panglong yang punya izin, sebaiknya bapak harus membuat surat kepada Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Padang lawas," ucapnya kepada wartawan di kantornya pada Jumat (26/8/2022).

Seperti diketahui, hal ini u bukan rahasia umum lagi, hampir semua masyarakat mengetahui maraknya Ilegal longging di Kabupaten Padang lawas.

"Bahkan hampir diisetiap Kecamatan beroperasi tanpa merasa ada kendala. Pihak kehutanan, Kepolisian serta pemerintah kabupaten Padang lawas khususnya Dinas Perizinan terkesan tutup," beber salah seorang masyarakat, Sutan Harahap.

Menurut Sutan Harahap, pihak Dinas Perizinan tidak pernah memberikan arahan tertulis untuk mencantumkan papan merek usaha dagang apalagi tindakan.

"Kemudian para pelaku usaha Panglong tak satupun bisa menunjukkan dokumen yang sah seperti Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan merek Usaha Dagang demi menghindari kewajiban pajak," jelasnya.

Sementara itu, Daulay masyarakat lainnya menjelaskan, bahwa dampak dari maraknya panglong tanpa dokumen sah ini, beberapa kecamatan tidak jarang mengalami banjir bandang.

"Diketahui saat ini sebanyak 4 desa dikecamatan batang Lubu Sutam dalam perbaikan infrastruktur akibat banjir bandang," kesalnya.

Kemudian dampak banjir di Kecamatan Sosopan sarana Prasarana umum seperti Sekolah, Rumah ibadah, puskesmas dimasuki air dan lumpur begitu juga pisik jalan protokol rusak parah dihantam banjir.

"Jadi sebaiknya kalau mau jujur pihak pemerintah harus mampu menata masyarakat dalam berusaha, mengikuti aturan main yang ada, pihak pemerintah harus menindak para pelaku yang nakal agar tidak merusak lingkungan lagi," tegas Daulay.

Untuk diketahui, setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf e. (Rin)

"Peningkatan pembangunan badan jalan berupa pengerasan serta  pengaspalan itu boleh dibilang is the best (terbaik), masyarakat di kecamatan Batang Lubu Sutam Kabupaten ini berterima kasih," kata Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas ini di kediamannya di pinarik pada Jumat (19/8/2022) lalu.

Pembangunan jalan tersebut tidak terlepas dari hasil musyawarah antara legislatif dengan Eksekutif, maka sebahagian APBD terserap untuk membangun jalan di kecamatan Batang Lubu Sutam kabupaten Padang Lawas ini.

"Dalam hal perkembangan suatu daerah pasti ada yang dirugikan dan diuntungkan, jadi kalau ada riak-riak kecil tentang pembangunan itu, adalah suatu perkembangan pola pikir suatu kemajuan dari masyarakat itu sendiri," ujar Luat.

Pihak perusahaan Karya Nyata, Riky didampingi Darmansyah Nasution ketika dikonfirmasi menanggapi, bahwa panjang proyek peningkatan pembangunan badan jalan berupa pengerasan sekaligus pengaspalan (hotmix) adalah sepanjang 5 KM, dengan lebar aspal 4 meter.

Darmansyah Nasution menambahkan, bahwa pembangunan jalan ini sengaja dibuat planningnya rapi sedemikian rupa agar kwalitasnya bagus.

"Masyarakat sebagai pengguna jalan di sepanjang kecamatan Batang Lubu Sutam kabupaten Padang lawas ini bersyukur atas terbangunnya sarana jalan ini," kata Darmansyah. (Rin)

Demikian disampaikan Edison Amanegoro S.Pd di kantornya di Binanga, Padang Lawas kepada wartawan pada Jumat (12/8/2022) lalu.

Menurutnya, persiapan demi persiapan telah dimatangkan demi penampilan yang spektakuler di hari H mendatang. Adapun persiapan tersebut yaitu upacara pengibaran bendera merah putih, gerak jalan dan sebagainya.

"Hal itu dilakukan demi menghormati para pejuang kita yang telah memerdekakan bangsa Indonesia yang berdaulat dan menjadi satu, yaitu satu bangsa, satu tanah air dan satu bahasa. Pokoknya kita saksikan aja nanti," katanya.

Apalagi, lanjut Edison, setelah pandemi Covid-19, baru kali ini dilaksanakan kegiatan-kegiatan perayaan HUT RI yang lebih leluasa. "Jadi sangat disayangkan bila terlewatkan momen berskala nasional ini," ucapnya.

Dari data yang dihimpun, jumlah tenaga pengajar, tenaga administrasi, kebersihan dan keamanan di sekolah ini total keseluruhannya sebanyak 56 orang. Sedangkan siswa siswi sebanyak 550 orang mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9.

Sementara itu management kepemimpinan yang diterapkan adalah manajemen sistem demokrasi dibarengi management agama.

"Sedangkan fasilitas sekolah saat ini cukup memadai. Kita selalu mengutamakan kedisiplinan antara guru dan murid demi tercapainya keberhasilan antara guru dan murid," pungkasnya. (Rin)

Hal ini disampaikan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1108 Desa Hadungdung, kecamatan Aek Nabara, kabupaten Padang Lawas Sarmadan Harahap SPd  didampingi salah seorang guru Nurhasuma Siregar A.Ma di ruang kerjanya pada Selasa (9/8/2022).

Menurutnya, pokok sawit di pekarangan sekolah ini sangat membantu walau hanya 50 batang untuk mengantisipasi pengukuran yang tidak terduga. misalnya untuk acara perpisahan bagi murid yang tamat pastinya membutuhkan dana dan kegiatan lainnya.

Namun karena keterbatasan anggaran dari pemerintah untuk melakukan pemagaran sehingga sering dicuri orang, kemudian penjaga sekolah pun tidak ada. Buah sawit itu dipanen pencuri saat sudah pulang sekolah dan saat musim libur. Katanya.

Sekolah ini membutuhkan pembenahan berbagai fasilitas, yakni Ruang kelas baru (RKB) dibutuhkan 7 ruangan lagi, yakni Ruang kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, lapangan beberapa cabang olah raga. Kemudian perlunya penambahan tenaga pengajar (guru) terutama guru agama Islam, Kristen dan guru penjas.

Sarmadan menuturkan lagi, tenaga pengajar saat ini sebanyak 12 orang, 4 orang honorer,8 orang ASN. Diberdayakan untuk 10 Rombongan Belajar (Rombel). Untuk lebih efesien nya sebaiknya harus ada 15 orang tenaga pengajar. Jumlah murid saat ini sebanyak 220 orang, setiap tahunnya pada PPDB terus meningkat.

"Saya sudah lama mengabdi disekolah ini, mulai dari guru honor tahun 2003 diangkat jadi ASN tahun 2008, tahun 2013 berhasil memperoleh sarjana. Tahun 2014 penyesuaian dan saat ini menjabat sebagai kepala sekolah," ujar Sarmadan. (Rin)

Demikian disampaikan warga yang tidak mau disebut identitas di lingkungan masing-masing panglong illegal tersebut pada selasa (9/8/2022).

Menurut sumber media ini, hal itu terlihat di beberapa kecamatan di kabupaten Padang Lawas. Misalnya di kecamatan Barumun, panglong berinisial ID, Panglong AH, Panglong N, di kecamatan Barumun selatan yaitu panglong berinisial J, tepatnya di desa Sayur Mahitcat.

Di kecamatan Ulu barumun tepatnya di desa Paran Batu panglong milik seseorang berinisial KAH, panglong milik inisial T, panglong milik inisial D. Sementara di kecamatan Barumun Baru tepatnya didesa Hasahatan Jae yakni panglong milik SH, desa mompang panglong milik AH.

Kemudian di kecamatan sosopan memiliki 4 panglong yakni didesa Ulu Aer, desa Ulim, desa Sianggunan dan desa sihaporas diketahui beroperasi secara terbuka, tanpa mengindahkan aturan main yang ada.

Panglong di desa Penarik, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Padang Lawas. (Foto: Tim/Expossidik)

Oknum pengusaha dan aparat penegak hukum terkesan tutup mata dan terkesan terjadinya pembiaran, dan  diduga memperoleh upeti dari pelaku illegal dengan cara setor ke rekening.

Salah seorang oknum pengusaha di beberapa titik lokasi usaha panglong milik inisial AH ketika diwawancarai mengatakan, bahwa mereka melakukan usaha adalah demi menutupi kebutuhan rumah tangga.

"Dan saat itu juga terungkap bahwa dia (AH) setiap setiap bulannya memberikan Upeti kepada oknum aparat Polres Padang Lawas dan Polsek Barumun yakni Rp 4 juta ke Polres dan Rp 800ribu ke polsek setempat," bebernya.

"Jadi semua panglong di kabupaten Palas ini di beckup atau dilindungi oknum aparat Polisi," kata AH.

Menurutnya lagi, kalau tidak di berikan Upeti kepada mereka (oknum aparat Polisi) maka langsung melakukan penangkapan, sang oknum aparat langsung menggiring becak yang bermuatan kayu tersebut ke polres Padang Lawas.

"Kami merasa dijadikan sebagai sapi perahan, menjadi bulan-bulanan sang aparat, kalau lancar setoran atau upeti maka tidak ada tangkapan," ujar AH.

Secara terpisah Kapolres Padanglawas AKBP Indra Yanitra SIK Msi melalui Kasat Sabhara AKP Yusuf dan melaui ajudannya bermarga Lubis ketika di temui kantor tidak berada dikantor dan begitu juga melalui HP tidak  bersedia memberikan komentar. (Tim)

Dalam rapat tersebut, Muharram mengatakan akan memprioritaskan perbaikan fisik yang telah rusak akibat bencana banjir bandang yang terjadi baru baru ini.

"Kami akan saling bahu membahu bergandengan tangan bersama dengan cara memberdayakan aparatur desa dibantu oleh masyarakat di desa ini, demi keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Kata dia, pihaknya bersama perangkat desa akan mengatministrasi seluruh aset desa dengan tujuan agar dapat diberdayakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) demi pencapaian kesejahteraan masyarakat desa.

Pantauan media, petugas dari berbagai OPD (organisasi Perangkat Daerah) seperti dari Dinas Pertanian, Kecamatan dan OPD lainnya terlihat aktif memberikan penyuluhan agar lahan lahan pertanian di profuktifkan.

Disisi lain, kades Tamiang juga menyarankan agar tidak ikut serta melakukan pembalakan hutan agar tidak terjadi banjir bandang lagi, "semuanya itu disarankan demi keamanan dan kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat," pungkasnya. (Rin)

Demikian dikomentari salah seorang pemborong berinisial HH megatakan ketika dikonfirmasi wartawan di kota sibuhuan kabupaten Padang Lawas  pada Selasa (9/8/2022).

Biasanya pihak pemilik proyek harus transparan dan tidak ada yang ditutup tutupi, apalagi kegiatan ini adalah proyek Daerah yang menyerap angaran APBD kabupaten Padang lawas tahun 2022.

Papan merek Proyek diduga dimanipulasi agar tidak diketahui besaran volume, misalnya, panjang Proyek, lebar Proyek dan penanggung jawab proyek dan sebagainya.

Pantauan media dilokasi proyek, proses pembangunan masih berlangsung, mulai dari desa Manggis hingga Desa Aek Sorik kecamatan Batang Lubu Sutam kabupaten Padang Lawas.

Pantauan tersebut, bahwa badan jalan terlihat ditimbun dengan tanah liat, selanjutnya ditimpa dengan material bescos mutu rendah dan selanjutnya dihampar oleh alat berat.

Kemudian pasangan pemaretan ataupun drainase materialnya tidak seimbang yakni campuran semen dengan batu dan pasir yang tidak sebanding diduga tidak sesuai dengan RAB kegiatan sehingga terkesan terjadinya manipulasi volume Proyek.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada pihak kontraktor melalui Handphone yang mengaku bernama Darman menjawab dengan nada arogan dan emosi.

Saat wartawan konfirmasi tersebut menanyakan berapa KM panjang proyek, berapa lebar proyek, lalu Darman menjawab dengan emosi 'lihat saja di papan merek proyek!...', lihat dengan matamu, berarti kau tidak benar dari lapangan, ujarnya mencak-mencak. Lalu mematikan handphone nya.

Menurut HH lagi, padahal di papan merek sendiri tidak dicantumkan panjang dan lebar proyek. "Dalam hal ini memang kenyataan bahwa Darman tidak menguasai pekerjaanya selaku kontraktor, yang tidak bisa mengontrol emosinya dan tidak siap untuk dikritik walaupun sudah salah," ujar HH. (Rin)

Pasalnya, persoalan itu menandakan adanya pengawasan yang lemah dari jajaran Kantor Samsat Kediri. Tentunya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Jawa Timur dan Mabes Polri harus menindak lanjuti hal itu.

"Kita berharap Samsat melayani masyarakat sebaik-baiknya. Kalau bisa kedepannya pembayaran cukup lewat bank, dan Samsat hanya menerima berkas saja, agar tidak ada pungutan liar," ujarnya, Rabu (9/8/22).

Menurut Ipong, sapaan akrabnya, kelakuan oknum petugas yang diduga berkolaborasi dengan calo dan bekerjasama untuk meminta uang tambahan sebesar Rp 415 ribu ke wajib pajak berinisial M merupakan tindakan yang tidak terpuji.

Tentunya, jika kita dilihat dari nominal tersebut lumayan besar. coba kita bayangkan jika puluhan atau ratusan pemohon tiap hari menjadi korban pungli, maka jumlah pungli terjadi sangat besar setiap harinya dan akan menguntungkan para oknum tersebut, bebernya.

"Kali ini baru satu ketahuan, bayangkan berapa hari orang bayar pajak di sana. Baru motor pula, mobil mungkin lebih dari itu. Kalau KTP dan STNK-nya ada menurut saya itu tidak terlalu fatal selagi masih dalam Provinsi Jawa Timur," Jelas Ipong pada media ini.

Kemudian, lanjut Ipong memberikan pemahaman bahwa pembangunan daerah tak lepas peran pajak daerah diantaranya disumbang dari pajak kendaraan bermotor. 

Semakin warga taat dalam membayar pajak, maka pembangunan semakin terealisasi. Jadi, Itu sebabnya mengapa Pemerintah melakukan perpanjangan pemutihan yang berakhir pada September bulan depan.

"Berdasarkan data tersebut kami minta pihak berwenang secepatnya menindak tegas bagi oknum yang mengutip di luar yang resmi, tanpa harus menunggu laporan ke DM Instagram Samsat Kota Jawa Timur, karena tidak semua masyarakat paham Instagram,"Terangnya.

Syaiful Bahri berharap, sebaiknya Samsat Kota Kediri memberikan pelayanan sesuai dengan visi misi Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo agar tidak merusak citra kepolisian dimata masyarakat.

"Tolong buat para petugas dan pejabat yang di tugaskan di samsat Kota Kediri khususnya Kasat lantas serta KRI sebaiknya oknum yang melakukan Pungli segera di tindak tegas," Imbuhnya.

Hal itu, berawal dari Investigasi awak Media expossidik.com, bahwa ada dugaan pungli oleh oknum samsat kediri terhadap inisial M. Saat itu, Inisial M datang untuk membayar pajak 5  tahunan sepeda motor miliknya di kantor Samsat Kota Kediri. 

Lalu, dia (petugas), meminta alamat KTP dan STNK. tetapi alamat KTP dan STNK tidak sesuai, sehingga berkas masuk (ditolak). Namun, ketika berkas dimasukkan melalui calo diterima dengan persyaratan membayar biaya tambahan 400 ribu rupiah lebih.

" Anehnya, uang yang diminta tersebut tanpa diberi tanda bukti. Petugas tanpa sungkan meminta uang tambahan supaya urusan lancar dan tidak menunggu lama sepertinya sudah biasa," Ujar M kepada media ini.

"Sebenarnya 415 ribu rupiah , dengan biaya pengganti KTP yang tidak disertakan karena pembelian motor bekas,"tegasnya.

Sementara itu Kasat Lantas Kota Kediri Pandri Putra Simbolon saat di konfirmasi Via WhatsApp terkait dugaan pungutan liar tersebut mengatakan, Bawa calo dan inisial M yang dimaksud ke kanitregident atau ke saya," Balasnya, Kamis (4/8/2022). (Red)

Namun kedepannya BRK Syariah juga harus memperkuat layanan digital dengan produk digital yang lebih inovatif lagi. Sehingga dapat meningkatkan literasi perbankan syariah di Indonesia. 

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Bank Indonesia Wilayah Riau, Muhammad Nur dalam arahannya pada Rapat Kinerja Semester 1 tahun 2022 di Ballroom Menara Dang Merdu, Senin (11/07/2022) siang yang dihadiri oleh Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Pemimpin Divisi & Desk, Pemimpin Cabang, Pemimpin Cabang Pembantu, Pemimpin Kedai.

“Selanjutnya harus ada inovasi produk digital yang baru, khususnya dalam pelayanan. Maka insyaAllah penetrasi perbankan syariah atau inklusi keuangan syariah akan jauh lebih baik lagi,” kata Muhammad Nur yang juga menyampaikan apresiasi kepada BRK untuk perubahan menjadi BRK Syariah.

Muhammad Nur juga menyebutkan, perubahan konversi dari Bank konvensional menjadi Bank Umum Syariah dapat memberikan manfaat yang besar khususnya bagi sumber daya manusia di Bank Riau Kepri.

“Dengan perubahan konversi ini, pegawai tentunya akan meningkatkan kompetensi dan culture. Bagaimana penerapan perubahan culture dari rekan-rekan semua, tidak hanya aturan saja yang syariah tapi jiwanya insan BRK juga harus paham dengan ekonomi syariah,” sebut Muhammad Nur.

Tidak hanya itu saja, BI juga berharap, BRK Syariah konsen terhadap infrastruktur  termasuk sistem pembayaran.

“Wujud nyata pelayanan kita kepada masyarakat, pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan daerah mestinya tidak menggunakan cara atau metode lama lagi, tetapi dengan digitalisasi,” imbuhnya lagi.

Sebelumnya, Deputi KPW BI Riau Asral Mashuri juga menceritakan sebuah kita inspiratif yang dapat ditiru oleh segenap insan BRK Syariah untuk lebih baik lagi kedepannya. Seperti kisah pendaki puncak gunung Everest, Kecoak yang dapat bertahan hidup sesuai dengan lingkungannya.

“Kita sekarang berada pada era digitalisasi, kita tidak ingin menjadi Dinosaurus yang punah pada masanya, tetapi pakailah cara kecoa beradaptasi dengan lingkungannya, itu yang harus kita tanamkan. dan BRK sudah siapkan itu semua untuk mengantisipasi dan BRK sangat maju dari Bank yang ada di 10 Provinsi dan No 1 se-Sumatera ini dalam transaksi digital di lingkungan Pemda. InsyaAllah BRK akan menjadi ujung tombak digitalisasi perbankan,” kata Asral sebelum memulai persentasinya.

Dalam rapat tersebut turut hadir Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, tokoh ulama Mustafa Umar, Kepala Bi Riau Muhamad Nur, Kepala OJK Riau - Muhammad Lutfi, Deputi KPW BI Riau Asral Mashuri, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi BRK Syariah serta Pindiv, Pincab, Pincapem, Pindai BRK Syariah. (r/Fay).

Hal itu disampaikan langsung oleh Dewa Napitupulu selaku Ketua DPD SPI Kabupaten Siak dalam keterangan persnya yang di kirim melalui pesan WhatsApp pribadinya ke WA Grup resmi SPI PUSAT-DAERAH, Sabtu (25/6/22) pukul 13.06 WIB.

Dalam keluhannya, FS menjelaskan bahwa sebelumnya ia bermaksud untuk menindaklanjuti surat laporan yang ada di mapolsek Tualang dengan nomor No.B/312/VI/2022 Reskrim.

Sehingga, pada Rabu (22/6/22) kemarin sekitar pukul 13.00 WIB, FS bersama dengan 3 (tiga) orang rekan kerjanya mendatangi kantor Mapolsek Tualang sesuai dengan isi surat.

Sesampainya di Mapolsek Tualang, ketiga rekan kerjanya yang saat itu turut mendampingi disuruh menunggu di luar ruangan oleh seorang oknum Pamen Polsek Tualang berinisial AS.

"Hanya FS yang diperbolehkan bersama oknum Polisi AS itu di dalam ruangan, rekan yang lain di suruh menunggu oleh AS," kata Dewa Napitupulu sembari menjelaskan apa yang disampaikan oleh FS kepadanya sebelumnya.

Selanjutnya FS mempertanyakan kepada AS, apa masalahnya dan siapa masyarakat yang melapor?, "Kalau mengenai ijin, kita lengkap semua," ujar FS kepada oknum penyidik AS seperti diceritakan kembali oleh Ketua DPD SPI Siak.

Lebih lanjut dijelaskan oleh FS bahwa oknum penyidik AS itu meminta pada FS agar memberikan sejumlah uang, "Apabila tidak kamu penuhi, kamu  saya tahan dan Kantor Koperasi KSP RMB akan saya tutup," ujar AS kepada FS dengan nada mengancam.

Kemudian, karena merasa takut ditahan oleh oknum Polisi tersebut, FS menjemput uang sesuai yang diminta AS ke Kantor Koperasi RMB untuk memenuhi permintaan si oknum.

"Terus terang saya jadi bingung, maka uang saya jemput kekantor, kasir buat kwitansi dengan nilai nominal, dan untuk AS tersebut, sebab semua keterangan pengeluaran harus jelas," pungkasnya.

Lalu, sejumlah uang yang dibawa oleh FS dari kantor KSP RMB diserahkan langsung kepada AS, sesuai dengan perintah AS agar uang tersebut diletakkan di atas laptop kerjanya, AS juga menyampaikan kepada FS agar tidak memberitahu hal itu kepada siapapun, "Jangan buka mulut atau ember," ucap AS seperti diceritakan FS kepada Ketua DPD SPI Siak itu.

Menanggapi hal itu, kemudian tim dari DPD SPI Kabupaten Siak mendatangi Kantor Mapolsek Tualang dan menjumpai si oknum penyidik inisial AS.

Dari hasil konfirmasi, AS mengakui bahwa dirinya ada menerima sejumlah uang dari FS dan AS  meminta kepada tim DPD SPI Kabupaten Siak untuk membawanya dan menyerahkan pada pihak koperasi KSP RMB, "Tapi kita menolak, itu bukan wewenang kita," ujar Dewa Napitupulu.

Untuk menindaklanjuti hal itu, tim DPD SPI Siak kembali melakukan upaya konfirmasi kepada Kapolsek Tualang, AKP Alvin Agung Wibawa, S.I.K. melalui pesan WhatsApp ke nomor pribadinya terkait dugaan tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh oknum anggotanya itu.

Namun sangat disayangkan, Kapolsek Tualang memilih bungkam, pasalnya pesan konfirmasi yang dikirim telah terbaca dengan contreng biru, bahkan tim DPD SPI Siak juga menghubungi melalui panggilan telepon, setelah panggilan masuk dan diangkat, tapi langsung dimatikan.

"Bahkan lebih parahnya lagi, telepon biasa dan nomor WhatsApp kita langsung diblokir atau dimatikan," tutup Dewa melalui pers rilis yang dikirimkan kepada seluruh jajaran Solidaritas Pers Indonesia se-Indonesia melalui Grup WA. (r)

Sumber : Rilis DPD SPI Kabupaten Siak

Ketua DPD Forum Komunikasi Wartawan Indonesia Kabupaten Pasaman Barat, Pandapotan mengatakan, kegiatan ini nantinya akan dilaksanakan di Aula kantor Bupati Pasbar. Sebelumnya pembentukan pengurus daerah sudah melalui kesepakatan bersama sehingga secara struktur memang sudah tidak ada lagi masalah.

"Alhamdulillah secara struktur organisasi pengurus DPD FKWI Pasaman Barat untuk periode 2022-2025 sudah terbentuk. Hanya tinggal pelantikan saja," ujar Pandapotan, Kamis (23/6/2022) di Simpang Ampek, Pasaman Barat,

Dijelaskannya, FKWI ini secara organisasi memang berpusat di kota Batam terbentuk pada tahun 2020 lalu. Tentu ada pengembangan untuk daerah. Sebagai bentuk pengembangan tersebut, maka pengurus DPD FKWI  diberikan mandat untuk menyusun pengurus.

"Saat ini pengurus DPD FKWI Pasaman Barat sudah terbentuk, sebagaimana intruksi dari DPP bahwa wajib adanya pengembangan untuk daerah, dan Insyaallah pada 2 Juli 2022 mendatang akan dilantik," jelas Pandan.

Disebutkan dia, adapun untuk jumlah pengurus DPD FKWI Pasbar yang bergabung saat ini yakni 26 anggota, dimana terdiri dari berbagai media.

"Yang jelas organisasi ini bersama untuk membesarkannnya, tidak akan mungkin bisa berjalan sendiri tanpa adanya dukungan rekan pengurus," sebutnya.

Untuk itu, saya mengajak kepada semua anggota yang bergabung di FKWI Pasaman Barat agar tetap solid serta bersama berjuang dalam memajukan sebuah organisasi kewartawanan ini," tutupnya. (r)