EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

"Memang kita tak membayar pajak. Seperti biasa, kami membayar upeti kepada oknum aparat kepolisian setempat," ujar pemilik Panglong mengakui.

Terpisah, Kabid Perizinan Pemkab Padang Lawas, Robert Alisyahbana Harahap saat dikonfirmasi wartawan enggan memberikan data usaha panglong yang memiliki izin.

"Kalau mau mengetahui berapa banyak tempat usaha panglong yang punya izin, sebaiknya bapak harus membuat surat kepada Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Padang lawas," ucapnya kepada wartawan di kantornya pada Jumat (26/8/2022).

Seperti diketahui, hal ini u bukan rahasia umum lagi, hampir semua masyarakat mengetahui maraknya Ilegal longging di Kabupaten Padang lawas.

"Bahkan hampir diisetiap Kecamatan beroperasi tanpa merasa ada kendala. Pihak kehutanan, Kepolisian serta pemerintah kabupaten Padang lawas khususnya Dinas Perizinan terkesan tutup," beber salah seorang masyarakat, Sutan Harahap.

Menurut Sutan Harahap, pihak Dinas Perizinan tidak pernah memberikan arahan tertulis untuk mencantumkan papan merek usaha dagang apalagi tindakan.

"Kemudian para pelaku usaha Panglong tak satupun bisa menunjukkan dokumen yang sah seperti Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan merek Usaha Dagang demi menghindari kewajiban pajak," jelasnya.

Sementara itu, Daulay masyarakat lainnya menjelaskan, bahwa dampak dari maraknya panglong tanpa dokumen sah ini, beberapa kecamatan tidak jarang mengalami banjir bandang.

"Diketahui saat ini sebanyak 4 desa dikecamatan batang Lubu Sutam dalam perbaikan infrastruktur akibat banjir bandang," kesalnya.

Kemudian dampak banjir di Kecamatan Sosopan sarana Prasarana umum seperti Sekolah, Rumah ibadah, puskesmas dimasuki air dan lumpur begitu juga pisik jalan protokol rusak parah dihantam banjir.

"Jadi sebaiknya kalau mau jujur pihak pemerintah harus mampu menata masyarakat dalam berusaha, mengikuti aturan main yang ada, pihak pemerintah harus menindak para pelaku yang nakal agar tidak merusak lingkungan lagi," tegas Daulay.

Untuk diketahui, setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang diatur Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf e. (Rin)

Demikian disampaikan warga yang tidak mau disebut identitas di lingkungan masing-masing panglong illegal tersebut pada selasa (9/8/2022).

Menurut sumber media ini, hal itu terlihat di beberapa kecamatan di kabupaten Padang Lawas. Misalnya di kecamatan Barumun, panglong berinisial ID, Panglong AH, Panglong N, di kecamatan Barumun selatan yaitu panglong berinisial J, tepatnya di desa Sayur Mahitcat.

Di kecamatan Ulu barumun tepatnya di desa Paran Batu panglong milik seseorang berinisial KAH, panglong milik inisial T, panglong milik inisial D. Sementara di kecamatan Barumun Baru tepatnya didesa Hasahatan Jae yakni panglong milik SH, desa mompang panglong milik AH.

Kemudian di kecamatan sosopan memiliki 4 panglong yakni didesa Ulu Aer, desa Ulim, desa Sianggunan dan desa sihaporas diketahui beroperasi secara terbuka, tanpa mengindahkan aturan main yang ada.

Panglong di desa Penarik, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Padang Lawas. (Foto: Tim/Expossidik)

Oknum pengusaha dan aparat penegak hukum terkesan tutup mata dan terkesan terjadinya pembiaran, dan  diduga memperoleh upeti dari pelaku illegal dengan cara setor ke rekening.

Salah seorang oknum pengusaha di beberapa titik lokasi usaha panglong milik inisial AH ketika diwawancarai mengatakan, bahwa mereka melakukan usaha adalah demi menutupi kebutuhan rumah tangga.

"Dan saat itu juga terungkap bahwa dia (AH) setiap setiap bulannya memberikan Upeti kepada oknum aparat Polres Padang Lawas dan Polsek Barumun yakni Rp 4 juta ke Polres dan Rp 800ribu ke polsek setempat," bebernya.

"Jadi semua panglong di kabupaten Palas ini di beckup atau dilindungi oknum aparat Polisi," kata AH.

Menurutnya lagi, kalau tidak di berikan Upeti kepada mereka (oknum aparat Polisi) maka langsung melakukan penangkapan, sang oknum aparat langsung menggiring becak yang bermuatan kayu tersebut ke polres Padang Lawas.

"Kami merasa dijadikan sebagai sapi perahan, menjadi bulan-bulanan sang aparat, kalau lancar setoran atau upeti maka tidak ada tangkapan," ujar AH.

Secara terpisah Kapolres Padanglawas AKBP Indra Yanitra SIK Msi melalui Kasat Sabhara AKP Yusuf dan melaui ajudannya bermarga Lubis ketika di temui kantor tidak berada dikantor dan begitu juga melalui HP tidak  bersedia memberikan komentar. (Tim)