EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Fhoto Istimewa Jual Beli Barang Online

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Indonesia membutuhkan pendapatan tambahan untuk menggerakkan perekonomian nasional terutama dari sektor pajak. Kenaikan pendapatan ini diperlukan untuk menambal defisit anggaran belanja negara yang saat ini menyasar industri jual-beli online (daring).

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menilai, keinginan pemerintah untuk menarik pajak dari pelaku usaha kecil yang tertuang dalam aturan terbaru perpajakan niaga daring, dinilai kontraproduktif dengan tekad pemerintah memajukan pelaku UMKM. Dia berharap aturan ini tidak diberlakukan dulu sebelum adanya komunikasi dengan pelaku UMKM dan perusahaan pemiliki paltform marketplace niaga daring.

Ikhsan mengatakan, saat ini pelaku UMKM sangat terbantu dengan adanya teknologi niaga daring. Sebab mereka bisa mendapatkan lebih banyak pembeli karena kemudahannya dalam melakukan order dan pengiriman kepada pembeli.

Jika pertumbuhan minat jual beli dalam niaga daring kemudian dipajaki maka bisa jadi pelaku UMKM beralih menggunakan media lain untuk berjualan, yang belum tentu seutung saat mereka masuk dalam platform marketplace. "Ini aneh. Di satu sisi UMKM didorong untuk masuk e-commerce, di sisi lain dikejar-kejar pajak. Jadi bagaimana?" kata Ikhsan, Ahad (13/1).

Berdasarkan data yang dihimpun Akumindo, UMKM yang berjualan melalui niaga daring baru mencapai 6 juta unit dari total 56 juta UMKM di seluruh Indonesia. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi pertumbuhan perekonomian Indonesia saat seluruh UMKM bisa memanfaatkan keberadaan platform marketplace.

Ikhsan menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu mendorong pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan niaga daring. Setelah banyak usaha kecil yang berkecimpung, barulah aturan pajak ini dijalankan.

Jika saat ini aturan perpajakan niaga daring diberlakukan, Ikhsan khawatir pelaku UMKM yang awalnya ingin masuk dalam niaga daring memilih berjualan melalui media sosial saja.

Asosiasi Niaga Daring Indonesia (Indonesia E-Commerce Association/Idea) meminta pemerintah untuk menciptakan aturan yang dapat mendukung pertumbuhan industri niaga daring. Mereka berpandangan pemerintah seharusnya bisa membuat peraturan yang lebih bijak dan mendorong perkembangan industri ini.

"Esensinya, asosiasi ingin aturan pemerintah bisa mendukung tumbuh kembang industri, bukan untuk mematikan," kata Ketua Umum Idea Ignatius Untung.

Menurut dia, aturan yang baru dikeluarkan Kementerian Keuangan diprediksi bisa mempersempit keinginan pelaku usaha kecil, yang mayoritas berkecimpung dalam platform marketplace, untuk berkembang dalam bisnisnya. Bahkan kebijakan ini pun bisa menahan laju pertumbuhan bisnis niaga daring di Tanah Air.

Saat ini, lanjut Untung, pihak asosiasi tengah mempelajari lebih dalam mengenai aturan pajak niaga daring. Sebab dalam sebuah aturan pasti akan ada untung rugi yang didapatkan.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, mengatakan pihaknya segera melakukan pemberitahuan secara bertahap menganai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Dengan demikian, diharapkan para perusahaan pemilik platform marketplace pun paham pentingnya kebijakan ini diambil.

"Kita juga rencanakan sosialisasi bersama platform marketplace untuk para pedagang, penyedia jasa, atau pelapak," kata Hestu.

Menurut Hestu, Direktorat Jenderal Pajak saat ini belum memproyeksikan kenaikan tingkat kepatuhan maupun penerimaan pajak dari implementasi aturan tersebut. Namun, aturan ini diberlakukan karena Kementerian keuangan berupaya menciptakan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan usaha, sekaligus menciptakan peluang usaha yang setara.

"Ini menjadi sarana untuk pembinaan kepada pelapak untuk lebih sadar melaksanakan kewajibannya membayar pajak demi pembangunan nasional yang lebih maju," ujarnya.

Pekan kemarin, Kementerian Keuangan telah mengumumkan aturan perlakuan perpajakan untuk usaha melalui niaga daring. Dalam aturan ini, pedagang dan penyedia jasa harus melaksanakan kewajiban terkait pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omzet apabila omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun atau pajak UMKM.

Industri jual-beli ritel online mengalami pertumbuhan pesat. Pada 2017 saja, dari 140 jutaan penggunan internet di Indonesia, menciptakan transaksi belanja online hingga hampir 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp 146 triliun. Jumlah ini dipastikan akan terus naik pada tahun-tahun mendatang.

Sumber:Republika.co.id

Sidang Mendengarkan Putusan Terdakwa Dorkas Lomi Nori

EXPOSSIDIK.com, Batam: Divonis 8 bulan kurungan penjara, terdakwa Dorkas Lominori berteriak histeris diruang sel tahanan Pengadilan Negeri (PN) Batam usai mendengarkan putusanya. Dorkas Lomi Nori berteriak tidak terima dengan putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana.

"Saya tidak bersalah, kenapa divonis bersalah," ujar Dorkas berteriak histeris diruang sel PN Batam, Jumat (11/1-2019).

Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Yona Lamerosa Ketaren mengatakan, terdakwa Dorkas Lomi Nori terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana penipuan.

"Mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 8 bulan," kata Hakim Yona didampingi Hakim anggota Taufik dan Rozza.

Terhadap putusan tersebut, terdakwa yang didampingi tiga Penasehat Hukum (PH) nya menyatakan pikir-pikir, hal yang sama dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Frihesti Putri Gina.

Diberitakan sebelumnya, Terbukti melakukan tindak pidana penipuan. Terdakwa Dorkas Lomi Nori dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Frihesti Putri Gina di Pengadilan Negeri (PN) Batam, dengan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan, Senin (10/12-2018).

Dalam amar tuntutan terdakwa yang dibacakan Jaksa Rosmarlina Sembiring mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana.

Membujuk dan merayu tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya. Diamana terdakwa telah menawarkan sebuah lahan 1000 meter di Nogsa kepada saksi korban Hartono, dengan harga Rp 250 juta.

"Meminta Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam untuk memutuskan, menghukum terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378," baca Rosmarlina Sembiring dihadapan Majelis Hakim Yona Lamerosa didampingi Hakim Taufik dan Rozza.

Terkait tuntutan tersebut, Majelis Hakim menyampaikan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) nya pada persidangan berikutnya. "Silahkan terdakwa menyampaikan pembelaanya melalui PH nya. Dan terdakwa juga bisa menyampaikan pembelaan secara tertulis," ujar Hakim Yona.

Usai pembacaan amar tuntutan, terdakwa menyambangi Jaksa, dengan mengatakan, kenapa bukan Jaksanya yang membacakan tuntutan. "Takut Jaksanya ya," ujar terdakwa kepada Jaksa Rosmarlina Sembiring.


Red/al

Empat Terdakwa Kasus Narkotika 3 Kg lebih Dihadang ke Sel Tahanan Usai Mendengarkan Putusanya

EXPOSSIDIK.com, Batam: Empat terdakwa sindikat Narkotika jenis sabu berat 3.210 (Tiga ribu dua ratus sepuluh) gram atau 3 Kg lebih dalam bungkus teh cina merk Guanyingwang tangkapan BNNP Kepri divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam dengan "berbeda-beda". Dimana ke empat terdakwa tersebut ditangkap di Hotel Cittic Kampung Pelita Lubuk Baja, Kota Batam, Jumat (11/1-2019).

Ke empat terdakwa, sebelumnya dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Samsul Sitinjak yakni terdakwa Nurdin bin Hamid 18 tahun, sedangkan terdakwa Yuni alias Cece, Sofian alias Asen dan Ismadi bin Yahya dituntut kurungan penjara 19 tahun, dan denda masing-masing ke empat terdakwa, 1 milliar, subsuder 6 bulan kurungan penjara bila tidak dibayarkan.

Dalam amar putusan yang dibacakan ketua Majelis Hakim Yona Lamerosa Ketaren didampingi Hakim anggota Taufik Abdul Hamid dan Rozza Elafrina, ke empat terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

"Mengadili terdakwa Yuni alias Cece dan Nurdin bin Hamid dengan kurungan penjara selama 15 tahun, terdakwa Ismadi bin Yahya 19 tahun dan terdakwa Sofian alias Asen 14 tahun. Kemudian masing-masing terdakwa didenda 1 milliar, subsuder 6 bulan kurungan penjara," baca Hakim Yona Lamerosa Ketaren dihadapan para terdakwa didampingi Penasehat Hukum (PH) nya, dan JPU Samsul Sitinjak.

Terhadap putusan tersebut, terdakwa Yuni dan Nurdin mentakan terima, dan terdakwa Sofian als Asen, Ismadi menyatakan pikir-pikir. Sementara JPU Samsul Sitinjak menyampaikan pikir-pikir.

Dalam pokok perkara selama persidangan, terdakwa Ismadi telah disuruh Abeh (DPO) warga Negara Malaysia membawa sabu ke Batam dengan upah  RM 18.000 atau RP 63 juta. Setelah itu terdakwa Ismadi melakukan pertemuan dengan suruhan Abeh (DPO) yaitu Bos (DPO) orang India warga Negara Malaysia dan menyerahkan kepada terdakwa empat bungkus teh cina merk Guanyingwang yang berisikan sabu.

Setelah mendapatkan barang tersebut, terdakwa Ismadi berangkat dari Malaysia dengan tujuan ke Batam melewati pelabuhan Batu Ampar, menggunakan boat pancung. Namun setelah terdakwa tiba di pelabuhan Batu Ampar, petugas BNNP Kepri melakukan penangkapan sesuai informasi yang diterimanya.

Terdakwa Ismadi ketika ditangkap, mengatakan bahwa barang sabu yang dibawanya akan diserahkan kepada Nurdin bin Hamid atas suruhan Ramli (DPO) di kamar 235 Hotel Citik Kota Batam. Kemudian tim BNNP Kepri melakukan penangkapan kepada terdakwa Nurdi bin Hamid, Yuni alias Cece dan Sofian alias Asen.

Ke empat terdakwa tersebut mengakui selama peraidangan berlangsung, dan mengakui mendapatkan upah ketika pekerjaan selesai. Namun naas menimpanya, belum berhasil kerjaanya, sudah tiba ditangkap duluan.


Red/al

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, fhoto: Istimewa

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, bahwa sekarang ini kepercayaan terhadap perekonomian dan tentu suasana global tetap harus diwaspadai, meskipun capital inflow sudah mulai terjadi sehingga neraca pembayaran menjadi lebih positif. Oleh karena itu tekanan terhadap rupiah juga sudah terlihat semakin mengurang.

“Tapi ini kita akan jaga terus bersama Bank Indonesia dari sisi persepsi karena kemarin dengan APBN yang kita sampaikan sangat positif, primary balance nya sudah mendekati nol, defisitnya jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1) sore.

Kondisi itu, jelas Menkeu, menyebabkan premium terhadap kepercayaan terhadap surat-surat berharga di Indonesia menjadi meningkat. Sehingga saat Federal Reserve (Bank Sentral AS) mengumumkan bahwa mereka akan bersabar itu memberikan boostterhadap posisi Indonesia.

“Jadi ini yang akan kita coba terus perbaiki di dalam rangka untuk bisa meningkatkan positive sentimen pada awal tahun,” terang Sri Mulyani.

Sebagaimana diketahui berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus menguat. Pada transaksi Senin (7/1) ini, nilai tukar rupiah mencapai Rp 14.105 menguat dibanding akhir pekan lalu Rp14.350 per dollar AS.

Laksanakan APBN

Mengenai arahan Presiden Joko Widodo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa melaksanakan apa yang sudah di dalam APBN 2019 itu penting. Karena kemarin penyerapan sudah bagus 99% tapi itu ditolong dengan belanja-belanja tambahan seperti Asian Games yang ditambahkan, kemudian anggaran bencana yang juga kita pindahkan ke K/L, itu menyebabkan penyerapan lebih baik.

Tapi tentu, lanjut Menkeu, kita fokusnya jangan sampai menunggu terlalu lama karena kita juga lihat sampai 2019 itu penyerapannya juga menunggu pada bulan Desember. “Jadi kalau bisa juga seawal mungkin karena banyak yang sudah disiapakan,” ujarnya.

Pemerintah, menurut Menkeu, juga fokus terhadap stabilitas harga pangan yang dijaga oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Kemudian juga untuk bagaimana meningkatkan positif terhadap kesempatan kerja. “Itu yang  menjadi salah satu yang akan kita fokuskan,” ucapnya.

Sumber: Setkab.go.id

Terdakwa yang Diduga Melarikan Diri, Dimasukkan Kedalam Sel

EXPOSSIDIK.com, Batam: Diduga mau melarikan diri, tahanan terdakwa Mastam alias Ikbal bin Samsudin lompat pagar ruang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Batam, saat petugas tahanan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam dan Polisi dengan sigap mengamankan tahanan tersebut.

Pantauan dilokasi, tahanan kasus Narkotika yang mencoba melarikan diri itu diamankan diluar pagar sel tahanan, kemudian dimasukkan kedalam sel.

"Jangan dipukuli dan diinjak-injak suami saya. Sudahlah pak," ujar istrinya menangis histeris, sambil menyaksikan suaminya suaminya dipukuli dan di injak-injak, Senin (7/1-2019).

Kemudian dilanjutkan ibu terdakwa Mastam alias Ikbal kasus Narkotika, anaknya melompat pagar sel tahanan mau memeluk istrinya yang sedang menangis diluar pagar.

"Pas anak saya mau dimasukkan kedalam sel tahanan Pengadilan Negeri (PN) Batam. Istrinya menagis melihat suaminya, lalau anak saya (tahanan) melompat pagar untuk memeluk istrinya," ujar ibu terdakwa tahanan Narkotika ini sambil menyaksikan anaknya dipukuli.

Dipukuli petugas anaknya, lanjutnya, ia tidak menyalahkan petugas jaga tahanan. Karena itu konsekuensinya, petugas menduga, anaknya mau melarikan diri. "Padahal mau memeluk istrinya yang sedang menangis," tambahnya.

"Kami juga berharap supaya anak saya jangan lagi dipukuli nanti didalam sel, Rutan Barelang. Anak saya memang salah," tambahnya.

Terkait dugaan tahanan yang mencoba melarikan diri. Humas PN Batam, Taufik Nainggolan mengatakan, supaya penjagaan tahanan dari pihak kepolisian dan Kejaksaan makin diperketat. Sehingga tidak terjadi lagi seperti ini.

"Kami berharap penjagaan tahanan terdakwa diruang sel tahanan PN Batam makin diperketat," ujar Taufik.


Alfred

Surat Perpanjangan Penetapan Terdakwa Erlina yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru

EXPOSSIDIK.com, Batam: Surat perpanjangan penetapan penahanan terdakwa Erlina, mantan Direktur BPR Agra Dhana kasus penggelapan dalam jabatan, dengan kerugian Rp 4 juta, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, menuai pertanyaan dan penuh kejanggalan. Hal itu disampaikan oleh Keluarga dan Penasehat Hukum (PH) terdakwa Erlina, Manuel P Tampubolon.

Pasalnya, dalam surat pengantar penetapan perpanjangan penahanan terdakwa tingkat banding yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2018 dilegalisir (Stempel Basah) Pengadilan Negeri (PN) Batam, dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sedangkan surat penetapan perpanjangan penahanan terdakwa tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan PT tidak ada dilegalisir.

"Tanggal 30 November 2018 saya menyatakan banding ke PN Batam. Kemudian Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengeluarkan surat penetapan penahanan, tanggal 3 Desember 2018 selama 30 hari, dihitung sejak tanggal 30 November sampai dengan 29 Desember 2018, itu dilegalisir oleh PN Batan," ujar Manuel P Tampubolon, PH terdakwa Erlina, di sekitaran Hotel Sukajadi, Senin (31/12-2018).

Sementara, lanjut Manuel P Tampubolon, penetapan perpanjangan penahanan terdakwa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Desember 2018, diterima oleh Lapas Perempuan kelas IIB Baloi, Kota Batam, tidak ada dilegalisir oleh PN Batam.

"Kenapa surat penetapan perpanjangan penahanan terdakwa yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi, Jalaluddin, S.H., M.Hum tidak ada dilegalisir?. Dan sudah menetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sesuai pasal 27 ayat (2) jo pasal 21 ayat (4) KUHAP UU No. 8 tahun 1981. Sedangkan surat penetapan penahanan tanggal 3 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Syafrullah Sumar, S.H.,M.H, dilegalisir oleh PN Batam. Kan aneh," ujarnya.

Lebih anehnya lagi, kata Manuel, ia berangkat ke kantor Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 18 Desember 2018, sesuai surat pengantar pengiriman surat banding dari PN Batam ke PT Pekanbaru, tertanggal 12 desember 2018.

"Saya ke PT Pekanbaru, tujuanya untuk pemeriksaan kelengkapan surat banding. Ternyata di tanggal 18 Desember 2018, berkas perkara belum diterima oleh PT Pekanbaru, sehingga belum ditetapkan Nomor perkara dan juga belum ditetapkan Majelis Hakim Tinggin perkara. Yang menjadi pertanyaanya adalah, tanggal 14 Desember 2018, sudah ditetapkan penetapan perpanjangan penahanan terdakwa di tingkat banding selama 60 hari," tutur Manuel P Tampubolon.

Kemarin, ujarnya, tanggal 30 Desember 2018, ia ke Lapas Perempuan kelas IIB Baloi, Batam, karena masa penahanan terdakwa Erlina usai tanggal 29 Desember 2018. Namun pihak petugas Lapas Perempuan mengatakan, bahwa surat perpanjangan penetapan terdakwa ada.

"Kata Kasi Pembinaan Lapas Perempuan Kelas IIB, Agustina, surat perpanjangan penetapan penahanan terdakwa Erlina, tidak ada," ujar Manuel menirukan bahasa petugas Lapas.

Sementara, Kasi Pembinaan Lapas Perempuan, Agustina saat diwawancarai oleh awak media mengatakan, surat perpanjangan penetapan penahanan terdakwa Erlina sudah ada, dan itu dikeluarkan PT Pekanbaru tanggal 14 Desember 2018.

"Ada surat penetapan perpanjangan penahanan terdakwa pada kami. Kalau mau diambil, bisa aja diambil sekarang, tapi saya masih libur pak, besok ajalah diserahkan ama PH terdakwa. Dan tadi juga PH dan keluarga terdakwa sudah datang ke Lapas Perempuan meminta surat perpanjangan penetapan penahanan terdakwa," ujar Agustina lewat telpon selulernya, Minggu (30/12-2018).

"Setiap surat perpanjangan penetapan penahanan terdakwa dikeluarkan, kami selalu menyampaikan kepada terdakwa dan keluarganya," tambah Agustina.

Namun hal itupun dibantah oleh suami terdakwa, Hendri. Hendri mengatakan, mana pernah disampaikan kepada keluarga. "Kalau diminta, baru dikasih pihak Lapas Perempuan. Itulah yang sering terjadi," ujar Hendri, suami terdakwa Erlina.

Mendengarkan keterangan dari petugas dan Kasi Pembinaan Lapas Perempuan kelas IIB, Penasehat Hukum terdakwa Erlina berang, karena tidak ada kepastian yang didapatnya. Sehingga hal ini bisa dinyatakan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).

"Hak Azasi Manusia itu dimana sekarang. Pelayanan Lapas Perempuan kelas IIB kurang maksimal. Tadi dikatakan begini, sekarang dikatakan begitu, mana yang benar ini," terang Manuel dengan tegas.


Alfred

Pemusnahan Barang Bukti Tangkapan Polda Kepri dan Polresta Barelang Selama tahun 2018

EXPOSSIDIK.com, Batam: Polda Kepri musnahkan barang bukti Narkoba jenis Sabu, Pil Ekstasi dan Minuman beralkohol dalam rangka Operasi Lilin Seligi 2018 Polda Kepulauan Riau, di dataran Engku Putri Batam Centre, Batam, Jumat (21/12-2018).

Barang bukti yang dimusnahkan tersebut, dalam rilis Humas Polda Kepri, data hasil pengungkapan kasus Tindak Pidana Narkoba Ditresnarkoba Polda Kepri dan Satresnarkoba jajaran Polda Kepri  selama tahun 2018, sebagai berikut:

Jumlah Perkara (CT): 432 kasus, Penyelesaian Perkara (CC): 377 kasus,
Jumlah Tersangka: 631 orang, Laki-laki WNI: 568 orang, Perempuan WNI: 51 orang, Laki-laki WNA: 12 orang. Kemudian jumlah barang bukti Ganja: 28814,04  gram, Sabu: 174341,54 gram,
Ekstasi: 29898 butir, Heroin: 94 gram, Katinon: 50100 gram, Happy five : 318 butir, Pil pcc: 90 butir, Ketamin: 1730 gram, Obat & kosmetika Berbahaya: 198  jenis.

Sedangkan barang bukti narkotika yang telah dimusnahkan selama tahun 2018 berdasarkan pasal 1 ayat 5, pasal 2 peraturan Kepalan BNN RI dan pasal 91 ayat 2, 3, 4, 5 pasal 92 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ganja: 27517 gram, Sabu: 147906,17 gram, Ekstasi: 27300 butir, Kationon: 48951,49 gram

Dan barang bukti yang akan dimusnahkan pada hari ini jumat 21 Desember 2018, diperoleh dari pelaksanaan kegiatan cipta kondisi menjelang pelaksanaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 berupa Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) mulai dari tanggal 23 November 2018 - 19 Desember 2018.

Barang bukti hasil pengungkapan Tindak Pidana Narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dan Satresnarkoba Polresta Barelang yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 6.481,59 gram, sabu dan 2225 butir ekstasi dengan rincian sebagai berikut:

Ditresnarkoba Polda Kepri Sabu: 5516,59 gram, Ekstasi: 2225 butir. Kemudian dari Polresta Barelang Sabu: 965 gram, minuman beralkohol tanpa izin edar sebanyak 4109 Botol.
 
Dalam acara pemusnahan barang bukti tahun 2018, turut dihadiri, Dr.H.Nurdin Basirun, S.Sos,M.Si (Gubernur Kepri).
Jumaga Nadeak (ketua DPRD Provinsi Kepri), Irjen Pol Andap Budhi Revianto, SIK (Kapolda Kepri), Brigjen Pol Drs Yan fitri Halimansyah, MH (Wakapolda Kepri), Kombes Pol Purwolelono, SIK, MM (Irwasda Polda Kepri), Pejabat Utama Polda Kepri, Brigjen TNI Gabriel Lema (Danrem 033/WP), Brigjen Pol Drs. Richard Nainggolan (kepala BNN Provinsi Kepri), Kombes Pol Hengky, SIK, MH (Kapolresta Barelang), Letkol Inf Romel Jangga Wardana Dandim 0316/Batam, Mayor Laut Yudefri Lanal Batam, Letkol Inf Hasbul Hasyiek Lubis Danyonif Raider Khusus 136/Batam, Didie Tri Hariyadi, SH, MH (Kajari Batam), dan Susila Brata, SE, MM (Kepala Bea dan Cukai Batam).


Humas Polda Kepri

Ketua KPK, Agus Rahardjo, Fhoto: Istimewa

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Sepanjang 2018, KPK telah melakukan 29 kali Operasi tangkap tangan dan kali ini KPK menangkap 9 orang terkait korupsi dana hibah KONI. Tiga pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga terkena Operasi Tangkap (OTT) Tangan KPK.

OTT  Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut berkaitan dengan dugaan fee dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

KPK telah menangkap Deputi IV, pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara, dan dua orang staf. KPK juga telah menyegel tiga ruangan, yakni Deputi IV, Asdep Orpres, dan ruang staf, Total 9 Orang Ditangkap

Selain pejabat Kemenpora, terdapat pengurus KONI yang juga ditangkap terkait dana hibah.

“Ada sembilan orang (yang ditangkap),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah Selasa 18 Desember 2018.

Pejabat Kemenpora yang ditangkap termasuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana.
KPK telah menyita uang Rp 300 juta dari OTT yang dilakukan kepada pejabat Kemenpora. Uang itu diduga merupakan fee terkait anggaran dana hibah untuk KONI.

Ada juga kartu ATM berisi uang ratusan juta rupiah yang disita KPK. “KPK melakukan cross-check dan menemukan bukti-bukti awal berupa uang sekitar Rp 300 juta dan sebuah kartu ATM yang juga berisi uang seratusan juta rupiah,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Selasa, (18/12-2018).

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait dana hibah untuk KONI. KPK menduga ada kickback yang diterima pejabat Kemenpora dari pencairan dana hibah itu.

“Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo.


Sumber: Celebestopnews.com

Kapolri Jenderal Polisi Tito Kaenavian. Fhoto: Istimewa

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta jajarannya yang menjabat memimpin bidang hubungan masyarakat (humas) bekerja seperti pemimpin redaksi agar tidak didikte media massa. Polisi tidak boleh didikte oleh media massa melainkan menjadikannya sebagai mitra.

“We should not dictated by the media, but we should dictate the media, (Kita seharusnya tidak didikte oleh media, tapi kita harus mendikte media),” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara Rapat Konsolidasi Analisis dan Evaluasi Kehumasan 2018, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Yang dimaksud Tito adalah, dalam hal mengontrol isu-isu terkait Polri yang berkembang di media. Menurut dia, polisi yang memimpin bidang hubungan masyarakat (humas) di seluruh tingkat satuan kepolisian dari wilayah hingga tingkat pusat tidak boleh sekadar menjadi juru bicara, tetapi harus berkontribusi dalam mengelola isu yang muncul di publik.

“Opini publik dipengaruhi bagaimana media memberitahukan suatu isu kepada publik. Agar humas secara proaktif mencari isu positif seperti polisi yang berkinerja baik dan yang membuat terobosan baik yang dilakukan polda, polres hingga ke polsek,” kata Tito.

Tito mengingatkan, upaya media konvensional ini kerap berimplikasi pada lahirnya keresahan masyarakat atau bersifat provokatif.

“Perlu dilihat juga kalau berita yang dimunculkan oleh teman-teman media atas nama exclusif, profit dan rating tapi berakibat pada keresahan publik atau provokatif, yang kita harapkan, tujuan akhirnya agar media turut membantu tugas Polri untuk menciptakan stabilitas keamanan,” pungkas Tito.


Sumber: celebestopnews.com

Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasym Buka MTQ di Desa Kundur

EXPOSSIDIK.com, Kundur/Karimun: Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasym buka Musabaqah Tilwatil Qur'an ( MTQ) di Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat. Dimana acara kegiatan tersebut merupakan program pemerintah Kabupaten Karimun yang dilaksanakan setiap tahunya, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga ke Provinsi, dan nantinya akan berlanjutan ke tahap Nasional. Hal itu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, Jumat (14/12/2018).

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dilaksanakan sebagai tombak untuk memberikan motivasi kepada generasi muda, lebih giat mempelajari Al-Qur'an serta memaknainya didalam kehidupan. Selain itu, mengajak masyarakat muslim agar menjadikan Al-Quran itu sebagai penerang dan petunjuk.

"Melalui (MTQ) dapatlah kita ciptakan generasi yang cintakan Alquran," tutur Anwar Hasym, saat membuka MTQ di Dusun lI Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.

"Marilah bersama kita jadikan Al-Quran sebagai colok untuk menerangi, serta me jadikan petunjuk di dalam penghidupan sehari-hari. Disamping itu juga dengan adanya MTQ, maka lahirlah para Qari dan qariah yang nantinya akan membawa nama baik Desa, dan itu sudah tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Karimun," ujar Anwar Hasym kembali.

Wakil Bupati Karimun juga berpesan, dengan leluasanya peredaran berbagai jenis bentuknya narkoba, dan bermacam pula minuman keras yang akan menghancurkan genarsi muda. "Mari kita bersama sama, khusnya orang tua untuk mencegah anak-anak muda kita dari terjerumus dari Narkoba," pinta Anwar Hasym.

Seiring dengan itu MD. Nuru selaku kepala Desa kundur, mengucap ribuan terima kasih kepada Wabup Karimun Anwar Hasym beserta rombongan, dan juga anggota DPRD Kabupeten Karimun, Rasno, DPRD Provinsi Kepri, Ery Suwandy yang turut memeriahkan di acara pembukaan MTQ ini.

Swadi

Hendri Suami Terdakwa Erlina Tunjukkan Memori Banding yang diajukanya

EXPOSSIDIK.com, Batam: Walaupun terdakwa Erlina, mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam. Hendri (suami Erlina),  didampingi Penasehat Hukum (PH) nya, Manuel P Tampubolon kembali mendatangi PN Batam untuk menyerahkan memori banding ke Panitera, Selasa (11/12-2018).

"Memori banding terdakwa Erlina saya serahkan hari ini. Dimana terdakwa langsung menyatakan banding, setelah majelis hakim Mangapul Manalu menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Erlina dengan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun," ujar Manuel P Tampubolon.

Manuel menyampaikan, bahwa dia belum mempercayai klienya bersalah, sesuai dengan fakta-fakta selama persidangan. "Sampai saat ini saya dan keluarga terdakwa tidak percaya, Erlina bersalah. Makanya kami banding," tutur Manuel usai menyerahkan memori banding ke Panitera.

"Mudah-mudahan Panitera secepatnya mengirimkan memori banding ke Pengadilan Tinggi," sambung Manuel.

Ditambahkan Hendri, dia berkeyakinan bahwa istrinya tidak bersalah, sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmarlina Sembiring dan Samsul Sitinjak, menuntut terdakwa Erlina menggunakan pasal 49 ayat (1) UU nomor 10 tahun 1998 tentan Perbankan, dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun.

Dan divonis oleh Majelis Hakim Mangapul Manalu, Jasael dan Rozza dengan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun, yang katanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 374 penggelapan dalam jabatan.

Padahal, lanjut Hendri, selama fakta persidangan yang dia ikuti, mulai pemeriksaan saksi-saksi, tak satu pun saksi menyatakan istrinya bersalah. Bahkan barang bukti tidak pernah dibuktikan dipersidangan. Anehnya lagi, saksi pelapor tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa dalam persidangan.

"Jadi ada yang tak beres dalam penegakan keadilan dalam perkara istri saya ini. Makanya kami banding," kata Hendri didampingi Manuel P Tampubolon.

Terkait vonis hakim, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa, kata Hendri, jangankan 2 tahun, 1 detik pun kami tetap banding. "Saya yakin istri saya tidak bersalah," tutur Hendri.

Alfred

Logo AJO Indonesia

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Gelar rakernas AJO Indonesia sikapi peran media di tahun politik, daan penetapan konsep "Be-Indonesia" sebagai konsep media AJO Indonesia yang terintegrasi dengan persyaratan mutlak

Ketua Umum AJO Indonesia Rival Achmad Labbaika menyampaikan, Konsentrasi Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, adalah membangun media yang profesional dengan mengedepankan kemampuan teknologi yang modern, tatakelola keredaksian dan para jurnalis yang kekinian, untuk kemudian mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

Dengan semakin hangatnya suhu politik, dan semakin dekatnya pelaksanan Pemilihan Umum pada April 2019. AJO Indonesia sebagai Organisasi Pers dan Media Nasional, merasa perlu untuk mengambil sikap, tegas Rival Achmad di Jakarta, Senin, (11/12/2018).

"Sebagai sebuah organisasi yang didalamnya tergabung banyak media-media lokal dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang didalamnya pula terdapat beragam pilihan politik dari masing-masing individu, baik pemilik, pemimpin redaksi, serta jurnalis. Yang pada hakekatnya merupakan hak asasi dalam berdemokrasi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, merasa perlu untuk menyikapi keberagaman pilihan tersebut, untuk tetap menjadi sebuah keberagaman namun tidak merupakan sikap dan tujuan serta pilihan politik organisasi," Tegas Rival Achmad.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan kepada seluruh media yang tergabung sebagai anggota untuk tidak tampil dengan membatasi ruang redaksional serta pemberitaan hanya terhadap satu Pasangan Calon (Paslon). Namun memberikan ruang yang sama dengan pemberitaan yang proporsional dan menjauhi pemberitaan yang bertendensi negatif kepada kedua Paslon agar masyarakat mendapatkan informasi yang baik, benar, dan bertanggungjawab.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan kepada seluruh media yang tergabung sebagai anggota untuk menghindari berita-berita yang mengandung kontroversi tanpa kepemilikan bukti yang kuat yang cenderung mengarah untuk menjatuhkan elektabilitas salah satu Paslon tertentu.

Rival Achmad mengakui, bahwasanya benar, media-media anggota AJO Indonesia bukanlah media mainstream, namun jumlah yang mencapai ribuan dari keanggotan media online yang tergabung dalam AJO Indonesia di 18 DPD provinsi se-indonesia tentunya dapat memberi warna melebihi satu, atau dua media mainstream terbesar di Indonesia sekalipun.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan seluruh anggota media untuk menjaga ruang publik dengan memberikan dan menyajikan berita-berita baik. Berita yang lebih bermanfaat untuk kembali membentuk dan membangun stigma di masyarakat luas tentang  *“Pesta Demokrasi Yang Penuh Kegembiraan”*.

"Bahwa berbeda pilihan tidak akan membuat seseorang menjadi bukan Indonesia, tidak Pancasilais, tidak Nasionalis, atau bahkan tidak Agamis," ungkap Rival Achmad.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan sebagai bentuk indentifikasi member keanggotaan AJO Indonesia seluruh anggota media AJO Indonesia untuk dapat menggunakan dan atau meletakkan Logo Organisasi di web/aplikasinya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan kepada seluruh ketua DPD untuk segera memperbaharui data keanggotaan media, dan kemudian menyerahkan data terbaru disertai kelengkapan legal (Badan hukum) dalam bentuk hard copy kepada DPP dengan segera, dikali pertama selambatnya saat Rakernas pada tanggal 15 Desember 2018.

Rival menegaskan,dalam hal pengembangan bisnis media yang akan di selenggarakan bersama, dimana DPP AJO Indonesia akan mengeluarkan satu Aplikasi yang berbasis Web dengan nama *"Be-Indonesia"*, maka akan di tetapkan persyaratan yang berlaku mutlak. Dengan ketentuan yang diputuskan bersama saat Rakernas 15 Desember 2018. Tutup Rival Achmad.


Sebelumnya DPP AJO Indonesia telah memberikan undangan kepada seluruh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD dan DPC AJO Indonesia. Untuk dapat menghadiri Rakernas Pra Rapimnas AJO Indonesia, yang diselenggarakan di Kantor DPP AJO Indonesia dengan alamat :  Ruko Mitra Matraman Blok A2 / 18 Jl. Raya Matraman No 148. Jakarta Timur.


AJO Indonesia