EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Terdakwa Dorkas Lomi Nori usai Mendengarkan Tuntutanya

EXPOSSIDIK.com, Batam: Terdakwa Dorkas Lomi Nori dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Frihesti Putri Gina di Pengadilan Negeri (PN) Batam, dengan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 6 bulan, karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, Senin (10/12-2018).

Dalam amar tuntutan terdakwa yang dibacakan Jaksa Rosmarlina Sembiring mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa telah terpenuhi terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana.

Membujuk dan merayu tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya. Diamana terdakwa telah menawarkan sebuah lahan 1000 meter di Nogsa kepada saksi korban Hartono, dengan harga Rp 250 juta.

"Meminta Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam untuk memutuskan, menghukum terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378," baca Rosmarlina Sembiring dihadapan Majelis Hakim Yona Lamerosa didampingi Hakim Taufik dan Rozza.

Terkait tuntutan tersebut, Majelis Hakim menyampaikan kepada terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) nya pada persidangan berikutnya. "Silahkan terdakwa menyampaikan pembelaanya melalui PH nya. Dan terdakwa juga bisa menyampaikan pembelaan secara tertulis," ujar Hakim Yona.

Usai pembacaan amar tuntutan, terdakwa menyambangi Jaksa, dengan mengatakan, kenapa bukan Jaksanya yang membacakan tuntutan. "Takut Jaksanya ya," ujar terdakwa kepada Jaksa Rosmarlina Sembiring.

Diberitakan sebelumnya, Tipu uang Rp 250 juta, Dorkas Lominori masuk bui sel tahanan Polresta Barelang. Dorkas ditangkap Kepolisian Unit III Polresta Barelang diduga telah melakukan penipuan terhadap korban Hartono sebagai pelapor.

Saat beberapa awak media mengkonfirmasi diruang penyidik Unit III. Penyidik membenarkan, bahwa Dorkas telah ditangkap dan sudah ditahan di rumah tahanan Polresta Barelang. "Benar, Dorkas sudah ditahan,  kasus dugaan penipuan," kata salah seorang penyidik Polisi yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (11/8-2018).

Pantauan dilokasi ruang tahanan, terlihat rekan-rekan seprofesinya membesuknya, dan Dorkas terlihat sehat. Ditahan Dorkas akibat tidak mengindahkan panggilan kepolisian.

Sementara itu, Wakasat Polresta barelang yang dijumpai di Unit V Polresta Barelang, membenarkan bahwa Dorkas sudah ditahan. Namun, Wakasat enggan memberikan komentar tekait ditahannya Advokad Dorkas sekaligus merupakan Bacaleg salah satu partai di Batam.

“Oh ya tetapi bagusnya langsung aja dengan Kasatrskrim y,” ujarnya singkat.

Sadangkan sampai berita diunggah awak media belum berhasil mendapat jawaban kasatreskrim Polresta Barelang Kompol Andri Kurniawan saat dikomfirmasi melalui sambungan seluluarnya.

Hartono korban penipuan mengatakan, kasus ini sudah lama sejak ia laporkan, tapi ia lama menunggu proses hukum terkait laporanya atas penipuan yang dilakukan oleh Dorkas Lomi Nori.

"Laporan saya ke Polisi sudah cukup lama, 3 tahun 9 bulan sudah berjalan. Saya laporkan pada tanggal 5 November 2014 lalu dengan nomorTBL/121/XI/2014/SPKT-Kepri. Akhirnya tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 10.42 wib, Dorkas Lomi Nori di bawa ke Polresta Barelang untuk diperiksa dan langsung ditahan," ujar pengacara ini via telpon selulernya.

Ia mengatakan, Dorkas ia laporkan karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan karena menjual tanah seluas 1000 meter persegi di Nongsa dengan harga Rp250 juta. "Ternyata tanahnya tidak ada untuk diserahkan kepada saya,” tutur Hartono.

Hartono menceritakan awal pertama Dorkas melakukan penipuan terhadapnya. Tindak pidana penipuan ini bermula saat dirinya diperkenalkan dengan Dorkas oleh kliennya Andi. Lalu sekitar Desember 2012 Dorkas, menawarkan tanah seluas 1.000 meter persegi di Nongsa.

“Awalnya saya tidak mau beli. Tapi saya dipaksanya, dengan alasan menutupi kreditnya yang macet di BPR Danamon. Maka untuk menebus simpanan pinjam di BPR Danamon. Akhirnya saya mau beli dan pembayaran saya transfer ke rekeningnya langsung dan itu ada bukti transfernya,” kata Hartono.

"Uang saya transfer kerekeningnya secara bertahap. Ada empat kali saya transfer," tuturnya kembali.



Alfred

Gubernur dan Ketua DPRD Kepri Tandatangani Nota Keuangan dan Ranperda APBD Kepri tahun 2019

EXPOSSIDIK.com, Kepri: Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2019 di setujui DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, hal ini dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kepulauan Riau dengan agenda laporan akhir panitia khusus DPRD Provinsi Kepulauan Riau, di ruang rapat utama DPRD Provinsi Kepri, Jum'at (30/11/2018) pagi.

Rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi kepulauan riau tahun anggaran 2019 telah mendapat persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penyampaian Laporan Akhir Pansus, Ing Iskandarsyah mengatakan, Banggar DPRD Provinsi Kepri secara garis besar telah melaksanakan ranperda APBD Provinsi Kepri TA. 2019, diawali sebelumnya dengan pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun 2019 yang telah disepakati bersama dan ditandatangani pada tanggal 22 November 2018 yang lalu. 

"Sejak pembahasan Pra Rancangan KUA dan PPAS sehingga selesainya pembahasan nota keuangan dan Ranperda APBD TA 2019 Banggar dan TAPD telah melakukan pembahasan sebanyak lebih dari 10 kali pertemuan, terhitung mulai dari tanggal 9 Oktober - 29 November 2018", dalam penyampaiannya.

Ketua Pansus, Iskandarsyah Tandatangani Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA 2019

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 3.659.564.170.992,-.

Dari total tersebut dirincikan dalam struktur yakni untuk Pendapatan Daerah berjumlah Rp. 3.629.564.170.992,-. antara lain Pendapat Asli Daerah (PAD) Rp. 1.252.765.639.592,-. Penerimaan Dana Perimbangan atau dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp. 2.322.226.300.400,- yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berjumlah Rp. 54.572.231.000,- yang berasal dari dana insentif daerah, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Adapun besaran jumlah Belanja pada Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau TA. 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 3.659.564.170.992,-.

Usai Penandatanganan, Gubernur Kepri, Ketua DPRD Kepri dan Ketua Pansus Bersalaman

Sedangkan untuk Pembiayaan Daerah Sisa lebih anggaran tahun sebelumnya berjumlah Rp. 30.000.000.000,-. Pembiayaan Netto sebesar Rp. 30.000.000.000,-.

Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dalam sambutannya mengatakan, ada 5 prioritas tema kegiatan pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2019, yakni peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan, pengembangan pusat kebudayaan melayu, pengembangan infrastruktur wilayah, dan pengembangan tata kelola yang akuntabel.

"Penyusunan APBD TA. 2019 tetap memprioritaskan bidang pendidikan dengan alokasi APBD minimum 20%, dan kesehatan dengan alokasi APBD minimum 10% dengan tetap menjaga sinergitas terhadap program prioritas nasional dengan pedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku", ujarnya. 

Setelah penyampaian laporan akhir pansus, kemudian Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, serta Wakil Ketua II DPRD Kepri Husnizar Hood, dan Gubernur Kepri menandatangani berita acara Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA. 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


(Humas)

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak Menerima Hasil Pembahsan Nota Keuangan dan Ranperda tahun 2019 dari Fraksi-fraksi

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang:  DPRD Provinsi Kepulauan Riau menlaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda Pendapat akhir frakasi-fraksi DPRD Provinsi Kepulauan Riau terhadap hasil pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda APBD TA. 2019, di Ruang Rapat Sidang Utama DPRD Provinsi Kepri, Kamis (29/11/2018) Siang.

Dalam Pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kepri ini masing-masing memberikan pendapat dan harapan untuk penggunaan anggaran tahun 2019, agar sesuai yang diharapkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

1). Fraksi PDI-P (Saproni)
- Program pembangunan yang dilakukan di dinas-dinas harus sesuai dengann tupoksi dan balitbang,
- Pelaksanaan masalah pembangunan tribun sepakbola, harusnya diberikan pada dinas terkait, sesuai dengan tupoksinya masing-masing,
- Saat ini anggaran belum maksimal, sehingga belum dinikmati untuk kesejahteraan rakyat, seperti bidang kesehatan dan pendidikan,
- Fraksi PDI-P memohon kepada pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas di dalam penganggaran,
- Menegaskan kembali agar Pemerintah Daerah lebih dini mengantisipasi pengelolaan anggaran pada tahun 2019.

2). Fraksi Golkar (Raja Bakhtiar)
- Bahwa pendapat akhir Fraksi Golkar dengan ini menerima Rancangan Peraturan Daerah APBD TA 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 2019.

3). Fraksi Demokrat Plus (Joko Nugroho)
- Fraksi Demokrat Plus berpendapat agar program-program fisik yang diprogramkan di OPD  agar dipindahkan di Perkim,
- Khusus program Multiyears fraksi demokrat plus tetap meminta perhatian khusus terhadap pemerintah harus bersungguh-sungguh mengawasinya,
- Terkait Labuh Jangkar yang sudah disepakati sebesar 60 Milyar pada tahun 2019, fraksi demokrat plus meminta agar pemprov kepri segera menerbitkan Pergub sebagai dasar hukum untuk melakukan pemungutan retribusi labuh jangkar tersebut,
- Pemerintah harus berhati-hati terhadap program berhubung waktu yang bersamaan dengan pemilu 2019, jangan sampai ada asas manfaat kepentingan partai tertentu,

- Penerimaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat, terukur dan rasional, jangan sampai adanya pemaksaan pendapatan/ penerimaan,

- Pengelolaan keuangan di sekwan sudah saatnya dilakukan dengan profesional,
- Gubernur Kepri perlu mempertimbangkan pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah agar kinerja eksekutif dan legislatif berjalan seimbang untuk terwujudnya cek and balances sistem dalam pengelolaan keuangan daerah,
- Fraksi demokrat plus menyetujui Ranperda APBD 2019 menjadi Perda 2019.

4). Fraksi Hanura Plus (Sukhri Farial)
- Pemprov Kepri diharapkan untuk kembali menggali segala potensi-potensi yang akan berkontribusi demi peningkatan pendapatan asli daerah,
- Dukungan penganggaran tambahan dan penghasilan untuk guru-guru honorer,
- Fraksi Hanura Plus menyetujui Ranperda APBD 2019 menjadi Perda.

5). Fraksi PKS-PPP (Irwansyah)
- PAD masih bergantung pada dana-dana perimbangan,
- Kami melihat APBD 2019 dibayang-bayangi dengan kemungkinan terjadinya defisit, dan pada saat pembahasan ada OPD yang menyatakan adanya hutang yang harus dibayar,
- Agar jaminan kesejahteraan pada guru non ASN agar diperhatikan,
- Proyek gurindam 12 harus berhati-hati dalam pengerjaannya dan mensosialisasikan.

6). Fraksi Kebangkitan Nasional (Sirajudin Nur)
- Kami dari Fraksi FKN dengan ini menerima Rancangan Peraturan Daerah APBD TA 2019 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah 2019.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak, serta hadir Sekda Kepri Arif Fadillah sebagai perwakilan dari Pemprov Kepri.


(Humas)

Terdakwa Erlina, Mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana Berdoa saat Mendengarkan Amar Putusanya

EXPOSSIDIK.com, Batam: Mejelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Mangapul Manalu, dalam amar putusanya mengatakan, terdakwa Erlina tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pasal 49 ayat (1) Undan-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Dimana terdakwa mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana, Erlina dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmarlina Sembiring dan Samsul Sitinjak dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun, denda 10 milliar, subsuder 6 bulan kurungan penjara bila tidak dibayar.

Melainkan, menurut hakim Mangapul Manalu, terdakwa terbukti secarah sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana yang dimaksud, diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun," kata Hakim Mangapul Manalu saat membacakan amar putusan terdakwa, Selasa (27/11-2018).

Selain itu, lanjut Hakim Mangapul Manalu, fakta yuridis persidangan yang disampaikan dalam pembelaan (pledoi) terdakwa, melalui Penasehat Hukum (PH) nya, tidak berdasarkan hukum, sehingga pledoi terdakwa ditolak seluruhnya.

Terhadap putusan tersebut, terdakwa Erlina yang didampingi PH nya, Manuel P Tampubolon menyatakan banding. Sementara Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmarlina Sembiring dan Samsul Sitinjak mengatakan pikir-pikir.

"Saya banding yang mulia," ujar terdakwa Erlina dihadapan Majelis Hakim Mangapul Manalu didampingi Hakim anggota Jasael dan Rozza.

Menanggapi putusan tersebut, Manuel P Tampubolon mengatakan, putusan hakim dengan menggunakan surat dakwaan alternatif kedua bertentangan dengan surat dakwaan pertama yang digunakan JPU menuntut terdakwa.

Dimana analisa yuridis JPU berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, disusun secara alternatif yang membuktikan terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan pertama pasal 49 ayat (1) Undan-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Lanjut Manuel P Tampubolon, berdasarkan surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Dakwaan Alternatif, dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Kemudian, dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau.

"Arti dakwaan alternatif makna pengertian dan definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online dan sumber lainnya. Dakwaan alternatif berarti dakwaan lebih dari satu, jika dakwaan yang pertama tidak terbukti, dakwaan yang lain tidak perlu dibuktikan," ujar Manuel P Tampubolon.


Alfred

Dua Pelaku Pemungutan Liar Pemasangan daya baru listrik

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Tim saber pungli Polres Kepulauan Anambas lakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pegawai PT. Dredolf Biro pembangkit listrik di PLN Kep Anambas, Muhammad Amir dan pegawai Out sorcing di PLN Kepulauan Anambas, Ida Lela, Senin (26/11-2010).

Kedua pelaku di OTT tim saber pungli di kantor PLN Tarempa Jl ahmad Yani Laut Keluarahan Tarempa Kec. Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, karena keduanya telah melakukan pungutan liar berupa permintaan biaya pemasangan daya baru listrik PLN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada korban Aidihi.

Dalam rilis humas Polres Kepulauan Anambas mengatakan, kronologis Penangkapan terjadi pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 sekira pukul 09.00 Wib. Anggota Unit Penindakan UPP Kab. Kep Anambas melakukan pengecekan kelapangan di karenakan adanya informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pungutan liar berupa permintaan biaya dalam pemasangan daya baru listrik PLN di kantor PLN Kep Anambas yang berada di Jalan Ahmad Yani Laut.

Selanjutnya tim saber pungli melakukan pengamatan dan undercover terhadap terduga pelaku dan sekira pukul 11.00 Wib. Tim saber pungli melihat terduga pelaku sedang menerima uang dari Aidihi yang ada di TKP, dan kemudian tim saber pungli langsung bergerak untuk melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap terduga pelaku. Pada saat terduga pelaku sedang menerima uang dari masyarakat, Aidihi yang sedang melakukan pengurusan pemasangan daya baru listrik diatas.

Kemudian para terduga pelaku dilakukan interogasi di TKP dan ternyata terduga pelaku Muhamad Amir adalah seorang pegawai swasta PT. Draidolf  yang  bekerja sama dengan pihak PLN Kep. Anambas dan terduga saudari, Ida Lela sebagai tenaga Out coursing PT. PLN Kep Anambas yang sedang menerima uang dari Aidihi untuk biaya pemasangan daya baru listrik 6 ampere PLN sebesar Rp. 2.800.000, dan selanjutnya kedua pelaku dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kep. Anambas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Sedangkan barang bukti yang diamankan, 1 unit CPU Merk Samsung Warna Hitam Code 24C, 1 unit monitor computer merk Compag Warna Hitam, 1 buah keyboard computere merk Compag, 111 dokumen arsip Induk langganan, 64 dokumen pengajuan pemasangan Listrik, dan 56 lembar uang pecahan Rp.50.000.

Sehingga kedua pelaku diduga melanggar pasal Pasal 378 dan/atau pasal 368 K.U.H.Pidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 K.U.H. Pidana Dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan atau ancaman hukuman 9 tahun penjara.


Arthur/Humas Polres Kep. Anambas