EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Gara-gara Main Qiu Qiu, Berujung Mendekam di Penjara

Expossidik.com Kamis, November 03, 2016 Hukum

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Enam orang terdakwa judi aku qiu qiu di hadirkan untuk mendengarkan keterangan saksi yang di hadirkan JPU di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (3/11).

Keenam terdakwa tersebut adalah Abdul, Syahrudin, Ruskan, Iwan, Iskandar dan fery.

Saksi Eko dalam keterangannya mengatakan bahwa terdakwa main qiu qiu di sebuah gudang di Tanjung Uma.

"Mereka menggunakan gudang tersebut untuk bermain judi qiu qiu tanpa ada izin dari pemilik gudang," terang saksi di persidangan.

Atas kesaksian tersebut majelis bertanya pada keenam terdakwa apa ada yang salah dari keterangan saksi tersebut.

Keenam terdakwa mengatakan keterangan saksi benar. "Ya, yang mulia kesaksian tersebut benar," ujar terdakwa di persidangan.

Akibat perbuatan terdakwa di kenakan pasal sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo pasal 2 ayat (1) UU No.7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Subsider pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHPidana

Sidang dipimpin Halim Ketua Majelis Syahrial Harahap di dampingi Topik dan Jasael sebagai anggota dengan JPU Samsul Sitinjak SH.

[ag/sidik]

M Azlan Warga Malaysia Terkait Sabu 0,65 Gram Dituntut 10 Tahun

Expossidik.com Kamis, November 03, 2016 Hukum

Terdakwa Azlan dan Susilawati

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Mohd Azlan (WN Malaysia) dan Susilawati terdakwa kasus Narkotika sabu di hadirkan untuk me dengarkan tuntutan dari JPU Rumondang di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (3/11).

Terdakwa Susilawati terlihat menangis saat menyampaikan pembelaan (Pledoi) nya di depan majelis hakim.

Sepasang suami istri ini dituntut JPU berbeda-beda, dimana Susilawati dituntut 11 tahun sedang Mohd Azlan (WN Malaysia) dituntut 10 tahun dan denda masing-masing terdakwa 1 Milyar subsider 1 tahun kurungan.

"Saya anak tunggal yang mulia. Orangtua sudah lama meninggal. Anak saya masih bayi, tidak ada yang menjaga, jadi mohon ringankan hukuman, saya mengaku bersalah," ucap Susilawati dalam Pledoinya

Sementara itu, Suami Susilawati menyampaikan, mohon keringanan dan menyesali perbuatanya. "Mohon keringanan yang mulia, saya khilaf dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi," ujar Mohd Azlan di persidangan.

Sesuai pelanggaran yang dilakukanya, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Hakim Ketua Zulkifli, bersama Anggota Hera Polosia dan Iman Budi Putra Noor, akan bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan. "Untuk itu, sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda putusan. Sidang ditutup," kata Hakim Zulkifli.

Sebelumnya, terdakwa sepasang suami istri ini tertangkap basah saat hendak melakukan transaksi narkotika di depan rumah makan Densiko Bengkong (23/3) lalu. Ditemukan, sabu seberat 3,23 gram dan pil ekstasi 21 butir dari tangan terdakwa Susilawati.

Sedangkan pada terdakwa Mohd Azlan ditemukan sabu seberat 0,65 gram yang disimpan dikotak rokok Malboro miliknya.

[af/sidik]

Mengedarkan Sabu 6.63 Gram, Ardea Bintoro Dituntut JPU 9 Tahun

Expossidik.com Kamis, November 03, 2016 Hukum

Terdakwa Ardea Bintoro

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Miliki sabu 6,63 gram dan sudah dibungkus menjadi delapan paket, terdakwa Ardea Bintoro dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Andi Akbar selama 9 tahun penjara denda 1 Milyar subsider 1 tahun kurungan

Akibat perbuatannya, JPU Andi Akbar menyatakan terbukti secarah sah memiliki, melakukan, menjual Narkotika jenis sabu. Sehingga terdakwa dikenakan pasal yang sesuai dengan pelanggaran pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika," ujar JPU Andi di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (3/11).

Usai mendengarkan tuntutan, terdakwa menyampaikan pembelaan (Pledoi), itu setelah Hakim Majelis yang dipimpin Mangapul Manalu didampingi Hakim anggota Reditte dan Chandra mempersilahkanya.

"Memohon keringanan hukuman, saya salah yang mulia," ujar terdakwa sambil tertunduk mengeluarkan air mata.

Karena Hakim perlu musyawarah, maka sidang ditunda, untuk putusan, kita lanjutkan kembali, Kamis (10/11), ucap majelis hakim.

Diketahui, terdakwa yang tinggal di Sagulung ini, dikenal sebagai pengedar narkotika. Akan hal itu, masyarakat sekitar merasa resah melihat terdakwa yang kerap dicari atau didatangi oleh orang-orang baru bukan warga Sagulung.

Atas laporan masyarakat ke Polda Kepri, maka petugas Ditresnarkoba Polda Kepri melakukan pemantauan terhadap terdakwa, dan mendapati barang bukti yang langsung ditemukan di kantong celana yang terdakwa.

[af/sidik]

Warga Tanjung Riau Kembali Geruduk Pengadilan Negeri Batam

Expossidik.com Kamis, November 03, 2016 Headline , Hukum

Warga kembali datangi pengadilan Negeri Batam

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Terdakwa Aris Solihin dan Retno Siswahono terkait kasus pengeroyokan dihadirkan untuk mendengarkan keterangan saksi Sopian Hadi di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (3/11).

Sidang dipimpin Hakim Ketua Majelis Tiwik di dampingi Endi dan Egi

Diluar sidang sekelompok warga yang yang simpati pada terdakwa memenuhi ruang tunggu tamu Pengadilan Negeri Batam.

Bahkan rata-rata warga yang datang membawa anak dan istrinya, sehingga ruang pengadilan penuh sesak oleh warga Tanjung Riau.

Sopian usai sidang mengatakan bahwa banyak masyarakat yang hadir di acara sidang itu tidak mengetahui permasalahannya.

"Sumber masalahnya adalah rumah saya, dimana diserbu oleh segerombolan orang dan banyak dari mereka yang hadir ini tidak tahu masalah," ujar Sopian.

Sopian juga menuturkan untuk kasus Ini tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan, tapi menyangkut rumahnya yang diserang warga.

"Klo soal perusahaan itu bukan urusan saya karena saya bukan karyawan perusahaan," ucapnya menambahkan.

[ag/sidik]

Samsul Rumengkang Minta Penegak Hukum Tegas Terhadap Pelaku Penyeludupan Manusia

Expossidik.com Kamis, November 03, 2016 Batam , Headline

Samsul Rumengkang di dampingi Romo Pascal dan rekan

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - LSM GAT Kepri beserta aktivis buruh migran mengadakan temu pers terkait maraknya buruh migran yang menjadi korban di Restoran Saung Sunda, Kamis (3/11)

Ketua LSM GAT Samsul Rumengkang mengatakan bahwa pengiriman TKI ilegal sudah terjadi sejak dahulu hingga saat ini dan cenderung terus berulang.

Karenanya, dia meminta aparat penegak hukum, Pemerintah daerah dan pusat untuk segera mengambil tindakan yang lebih kongkrit terkait titik titik jalur beroperasinya pengiriman buruh migran tersebut.

Selain itu, dia juga meminta aparat penegak hukum menindak tegas terhadap para pelaku penyelundupan manusia di Kepri.

Mengingat, terangnya, jaringan pengiriman buruh migran tidak hanya beroperasi di Batam, namun sudah merambah ke Tanjungberakit dan Sungai Kecil Kabupaten Bintan.

Samsul juga mengapresiasi tindakan aparat penegak hukum dalam menangani penyelamatan korban kapal tenggelam di perairan Nongsa yang membawa buruh migran dari Malaysia ke Indonesia melalui jalur ilegal.

Dia juga Merasa prihatin atas kejadian yang dialami buruh migran hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Hal senada diungkapkan Romo Pascal dari (KKPMP) Komisi Migran dan Perantau Pastoral Migran dan Perantau Kepri bahwa ini bukan kejadian yang pertama karenanya dia meminta pihak berwajib untuk bertindak terkait data pihak migran siap membantu dan memberikan dara tersebut

Terkait penerapan hukum terhadap pelaku pengiriman TKI ilegal pihaknya meminta majelis Halim serius menjatuhkan hukuman pada terdakwa sehingga terjadi penjeraan.

Hadir dalam Konferensi Pers tersebut Samsul Rumangkang selaku Ketua GAT (Gerakan Anti Traffiking) Kepri, Romo Paschal dari Komisi Migran dan Perantau Pastoral Migran dan Perantau Kepri, Reinhard.S, Mision Faner RGS, Deddy Ismanto, Rita Ramdani dan Lientje Ramby dari Rumah Faye.

[ag/sidik]

Komisi III DPRD Bondowoso beserta SKPD Kunker ke DPRD Batam

Expossidik.com Kamis, November 03, 2016 Parlemen

Komisi II DPRD Batam terima Kunker rombongan Komisi III Bondowoso

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Komisi II DPRD Kota Batam menerima Kunjungan Kerja (Kunker) anggota dewan dari Komisi III DPRD Bondowoso, Jawa Timur di Ruang Rapat Komisi, Kamis (3/11).

Kedatangan peserta kunker dari Bondowoso ini dalam rangka sharing soal Pengambilan Kebijakan Pembahasan KUA-PPAS APBD TA.2017 dan Ranperda tentang APBD TA.2017.

Agenda kunker kali ini dipimpin oleh Hendra Asman dari Fraksi Golkar di dampingi Mukriadi dari PKS dan Salon Simatupang dari Nasdem.

Hendra Asman selaku pimpinan rapat menuturkan bahwa untuk soal KUA PPAS Batam belum di bahas mengingat baru baru ini sedang membahas SOTK.

"Karena ada pembahasan SOTK maka soal KUA PPAS belum di bahas," ujarnya.

Hendra juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini target PAD Batam berasal dari pajak hotel dan restoran mengingat daerahnya sangat signifikan di lintas transit bisnis.

"Pendapatan dominan kami berasal dari hotel dan restoran yang ada di Batam," ujarnya.

Menurutnya, karena lokasi Batam merupakan daerah transit bisnis maka satu peluang tersebut harus di gaet.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Batam Salon Simatupang bahw KUA PPAS di Batam saat ini belum di bahas.

Sementara itu, salah seorang peserta Kunker Bondowoso mengatakan bahwa PAD Bondowoso saat ini sekitar 46 persen berasal dari pendapatan rumah sakit.

Kepala Bapeda Bondowoso juga menambahkan bahwa daerahnya juga memiliki potensi wisata gunung, kopi dan beras organik, dimana untuk beras organik sudah diregistrasi dengan tujuan Jepang dan Eropa.

Rombongan peserta kunker Bondowoso terdiri dari 11 orang anggota dewan dari Komisi III dan 5 orang SKPD termasuk Kepala Bapeda Pemkab Bondowoso.

[ag/sidik]

DPRD Kota Tanjung Pinang Setujui Ranperda SOTK jadi Perda

Expossidik.com Kamis, November 03, 2016 Advetorial , Tanjungpinang

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno saat membacakan keputusan

Walikota Tanjungpinang Lis Darmasyah dan Ketua DPRD Suparno bersalaman

Lis Darmansyah menandatangani hasil rapat paripurna

Rapat paripurna SOTK diikuti 21 anggota DPRD Kota Tanjungpinang

TANJUNG PINANG | EXPOSSIDIK.COM - DPRD Kota Tanjung Pinang (3/11) mengadakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian akhir pansus persetujuan dan penetapan Ranperda Perangkat Daerah kota Tanjungpinang menjadi Perda tahun 2016.

Acara ini dilangsungkan di ruang Rapat DPRD yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno, didampingi Walikota Lis Darmansyah serta 21 orang anggota DPRD Kota Tanjungpinang.

Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno dalam penyampaiannya meminta pendapat kepada anggota DPRD apakah menyetujui Ranperda Perangkat daerah tersebut menjadi Perda, secara serentak para anggota DPRD menyetujui.

"Kami menyetujui Ranperda Perangkat Daerah di jadikan Perda," jawab anggota dewan yang hadir di ruang rapat paripurna.

Atas keputusan tersebut, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah sangat mengapresiasi dan menyambut baik sehingga dapat memperlancar proses kegiatan.

Lis menuturkan dengan membandingkan data pejabat perangkat daerah sesuai peraturan pemerintah pasal 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah yaitu berjumlah 59 SOTK dengan 628 jabatan.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 2007 tersebut adalah Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah untuk perangkat daerahnya berjumlah 43 SOTK dengan 626 jabatan, paparnya.

Dia juga menambahkan, sebagaimana dalam penjelasan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah yaitu tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh harus tepat guna, berdaya guna dan tidak terdapat tugas dan fungsi yang dibebankan lebih dari satu perangkat daerah, tambahnya.

[ari/istimewa]

Safaruddin Muda: Perpat akan Turunkan 10 Ribu Orang Tolak Kenaikan UWTO

Expossidik.com Rabu, November 02, 2016 Batam , Headline

Pendiri Perpat, Safaruddin Muda

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Terkait kenaikan UWTO yang diterapkan BP Batam, Organisasi Pemuda Tempatan (Perpat) Batam akan menggelar unjuk rasa ke DPRD dan BP Batam pada hari Senin (7/12). Hal ini diungkapkan Safaruddin Muda di Batam Centre, Rabu (2/11)

"Kami dari organisasi Pemuda Tempatan (Perpat) Kota Batam akan melakukan unjuk rasa aksi damai di Gedung DPRD dan kantor BP Batam," kata Safaruddin yang merupakan pendiri Perpat ini.

Di dua tempat ini, kata Saparuddin Muda, massanya akan menyampaikan aspirasi, sS

ebagai warga masyarakat Kota Batam yang peduli pada daerah. Pihaknya, akan menuntut agar persoalan UWTO dikembalikan ke titik semula.

Menurut Safaruddin, massa yang ikut berunjuk rasa pada Senin nanti hanya kader organisasi Perpat saja jumlahnya kurang sekitar 10 ribu orang. "Masa tersebut baru pada tahap pemanasan," ujarnya serius.

Bukan itu saja, lanjutnya, kalau seperti ini kan, sama juga secarah halus BP Batam menjolimi warga Batam, apalagi warga Perpat adalah putra tempatan yang sudah turun menurun tinggal di Kota Batam.

"Sebelum merdeka nenek kami sudah ada tinggal disini, apakah kami akan diusir dari Pulau Batam gara-gara ketentuan kenaikan UWTO," ujarnya.

Karena itu, terangnya, Perpat sebagai putra tempatan punya hak bersuara. Dan aksi demo yang berlangsung nanti sudah dipersiapkan dengan matang. Dan dalam hal ini pihak Perpat belum melibatkan elemen-elemen yang lainnya.

"Jadi ini hanya dari massa Perpat dan belum melibatkan pihak lain," terang Safaruddin.

Selain itu, terang Safaruddin, pihaknya sudah berkomunikasi dengan aparat keamanan baik TNI maupun Polisi. "Insyah Allah, demo nanti tidak anarkis, kami bisa menjaminnya, tapi jika ada penyusup yang membuat anarkis maka kita serahkan pada pihak yang berwenang," tegasnya.

"Sekali lagi saya sampaikan, aksi demo yang berkekuatan 10 ribu nanti, kami jamin tidak ada yang anarkis. Ini hak suara masyarakat Batam, dimana dalam hal ini bukan hanya pengusaha saja yang resah, tapi seluruh masyarakat akibat kenaikan UWTO," ungkapnya.

Karenanya, pendiri Perpat ini meminta agar Pemerintah Pusat mengbalikan UWTO ketitik semula atau bila perlu mengahapus, harap Safaruddin Muda.

[af/sidik]

Ricky Indrakari: Soal Warnet, Seharusnya Bukan Jam Buka Tutup yang di Batasi

Expossidik.com Rabu, November 02, 2016 Parlemen

Ricky Indrakari

BATAM I EXPOSSIDIK.COM - Menanggapi kebijakan Pemko Batam terhadap Usaha Mikro Kecil, Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Warung Internet (Warnet) yang cenderung mematikan usaha kecil, Ricky Indra Kari Ketua Komisi IV DPRD Batam angkat bicara, Rabu (2/11).

Ricky menilai, aturan yang dibuat Pemerintah Kota Batam melalui Peraturan Walikota itu bersifat reaktif dari laporan masyarakat sepihak, dan bukan aturan yang komprehensif yang mencerminkan keadilan bagi masyarakat kecil, ujarnya.

Menurut Ricky seharusnya Pemko dalam membuat aturan menimbang efek baik-buruk dan positif-negatifnya secara komprehensif. Karena seperti aturan mengenai PKL, setelah menggusurnya Pemko tidak memberi solusi untuk merelokasi PK5 tersebut.

Terkait PKL itu menurut Ricky, DPRD saat ini sedang mengusulkan Perda untuk inisiatif PKL dalam rangka memberdayakan PK5 sesuai konsideran Perpres. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Permendagri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Sementara soal jam buka tutup Warnet, Pemko seharusnya dalam membuat Perwako juga mengedepankan azas keadilan bagi usaha Warnet.

"Mereka seharusnya mengajak para pengusaha Warnet untuk berdiskusi terlebih dahulu," pintanya.

Seharusnya, terang Ricky, bukan jam tutupnya yang dibatasi, namun Warnet harus menjalan beberapa klausul yang menjadi tanggung jawabnya, seperti di jam anak sekolah mereka harus membatasi atau tidak memperbolehkan anak sekolah main di tempat tersebut.

Sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2010 tentang Pendidikan, tambahnya, pengawasan anak sekolah mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan 21:00 WIB adalah tanggung jawab orang tua.

"Bukan malah melempar tanggung jawab kepada usaha mikro kecil Warnet. Ini yang harus dipahami oleh para orang tua," ungkapnya.

[ag/red]

Terkait Eksepsi, JPU Menolak Seluruhnya Keberatan Penasehat Hukum Suwandy Phionesgo

Expossidik.com Rabu, November 02, 2016 Headline , Hukum

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Suwandy Phionesgo terdakwa kasus penggelapan uang SGD139.500 dan Rp906.800.000 di hadirkan untuk mendengarkan tanggapan JPU atas eksepsi penasehat hukum terdakwa di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (2/11).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Triyanto melalui JPU pengganti Rian saat membacakan tanggapannya memohon pada majelis hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara ini dan memutuskan sebagai berikut,

Pertama, menyatakan menolak seluruh keberatan Penasehat Hukum Suwandi Phionesgo. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor: No.rek.perk: PDM-403/oharda2/BATAM/09/2016 tertanggal 4 Oktober 2016 atas nama terdakwa adalah sah menurut hukum.

Karenanya, telah memenuhi syarat formal maupun materil sebagaimana diisaratkan dalam pasal 143 ayat (2) huruf a,b KUHAP.

Ketiga, menyatakan melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Suwandy dengan dasar dakwaan JPU.

Atas tanggapan JPU tersebut, maka majelis hakim menunda sidang hingga minggu depan dengan agenda putusan sela.

Sidang di pimpin Hakim Ketua Majelis Tiwik di dampingi Endi dan Egi dengan JPU pengganti Rian SH.

[ag/sidik]

Idres Mardi: Seharusnya UWTO Perumahan di Gratiskan

Expossidik.com Rabu, November 02, 2016 Parlemen

BATAM I EXPOSSIDIK.COM - Terkait isu kenaikan Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) ditanggapi Idres Mardi dari Fraksi Golkar DPRD Kota Batam, Rabu (2/11)

Idres Mardi dalam keterangannya mengatakan kenaikan tarif yang diberlakukan Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 sangat memberatkan masyarakat Batam.

Menurut Idres Mardi seharus UWTO untuk perumahan di gratiskan, sedangkan untuk jasa dan industri dipungut secara proporsional.

"Idealnya UWTO untuk perumahan masyarakat digratiskan, sedangkan untuk jasa dan indsutri dihitung kembali secara proporsional, jangan langsung dinaikkan," ujarnya.

Sementara itu, Fauzan dari Fraksi Hati Nurani Bangsa mengatakan, keberadaan UWTO seharusnya dihapuskan atau BP Batam yang harus ditiadakan, karena menurutnya keberadaan BP Batam saat ini membuat Pemerintah Kota Batam tidak bisa membangun infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat, seperti sekolah dan balai latihan kerja.

" Kalau menurut saya sebaikanya UWTO dihapuskan atau BP Batam dibubarkan, dengan adanya dualisme kepemimpinan di Batam, Pemko sangat sulit untuk membangun sekolah, dan juga balai latihan kerja," terangnya.

[ag/red]

Cabuli Enam Santrinya, Abah sang Guru Ngaji Divonis 8 Tahun Penjara

Expossidik.com Rabu, November 02, 2016 Headline , Hukum

Abah Syaifuddin Guru Ngaji cabuli santrinya

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Pria paruh baya ini di vonis Hakim Majelis Mangapul Manalu selama 8 tahun penjara. Hal itu dinyatakan Hakim, terdakwa Mohammad Syaifudin alias Abah bin H. Misbahuddin, terbukti secarah sah bersalah terkait tindak percobaan cabul.

"Perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melanggar pasal 82 ayat (2) jo pasal 76E UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 ayat (1) KUHP," baca hakim di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (2/11)

Dan selain menjatuhkan hukuman penjara dengan pidana selama 8 tahun, Hakim Majelis juga mengenakan denda Rp 100 juta, subsider 4 bulan kurungan.

Atas putusan majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum Andi Akbar, yang sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 9 tahun menyatakan, pikir-pikir, hal yang sama disampaikan terdakwa yang didampingi Penasihat Hukum Elisuwita menyatakan pikir-pikir.

Sementara, beberapa keluarga korban yang mengikuti sidang tersebut sempat mengutarakan kekesalannya, namun akhirnya menerima putusan majelis hakim yang dinilai sudah sangat setimpal.

"Hukuman terdakwa (Guru Ngaji) yang dijatuhkan Hakim Mangapul Manalu yang didampingi Hkim anggota Jasael dan Chandra, kami terima," ungkap Ibu dari salah satu korban.

Tapi, lanjut orang tua korban, tadi terdakwa masih menyatakan pikir-pikir. Jika terdakwa belum menerima putusannya dan harus banding, kami siap melayaninya. "Kalau terdakwa banding nanti, kami siap melayaninya," ujar ibu-ibu korban ini di luar ruang sidang

Dalam perkaranya, diketahui terdakwa memiliki sebuah yayasan pengajian Sultan Saifuddin di rumahnya di Puri Agung III, Kelurahan Mangsang Sei Beduk. Dari sana, ia memiliki beberapa murid. Namun, tidak hanya mengajarkan ilmu mengaji, terdakwa malah berprilaku menyimpang terhadap 6 santriwati yaitu Yn, IS, Ra, Za, Ka, Nu dan Ad.

Walaupun tidak sampai melakukan hubungan layaknya suami-istri, tapi perbuatan terdakwa sungguh keji. Ia kerap mencari kesempatan untuk bisa menggerayangi tubuh korban, bahkan memperlihatkan video porno kepada korban yang masih berusia dibawah umur.

Dan perbuatan yang berulang-ulang dilakukannya itu, tak ayal membuat salah satu korban (Yn) dan menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya.

[af/sidik]

Ikut Bermufakat Jahat dengan Narkotika di Vonis 10 Tahun

Expossidik.com Rabu, November 02, 2016 Hukum

Terdakwa Saifuddin

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Terdakwa Syaifuddin bin Ilyas terkait sabu seberat 41,6 gram di hadirkan untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (2/11).

Dalam amar putusannya majelis hakim dikatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan Pemufakatan jahat menjual, membeli, menawarkan dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika bukan bukan tanaman.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa di vonis selama 10 tahun penjara denda 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

"Terdakwa Syaifuddin di vonis selama 10 tahun penjara dengan denda 1 miliar, bila tidak di bayar kan ditambahkan kurungan selama 6 bulan," baca Ketua Majelis Hakim Tiwik di persidangan.

Atas vonis tersebut terdakwa menerimanya. "Saya menerima putusan tersebut yang mulia," ucap terdakwa Starifuddin.

Hal senada juga diungkapkan JPU yang menerima vonis dari majelis hakim.

[ag/sidik]

Maryadi Kurir Sabu dari Malaysia di vonis Hakim 11 Tahun Penjara

Expossidik.com Rabu, November 02, 2016 Hukum

Terdakwa Maryadi di persidangan

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Terdakwa Maryadi alias Adi bin Kasim kurir sabu seberat 178 gram dari Malaysia di hadirkan di untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (2/11)

Majelis hakim dalam amar putusannya mengatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah tanpa hak menjual, membeli, menawarkan narkotika bukan tanaman.

Atas perbuatannya majelis memutuskan memvonis terdakwa selama 11 tahun denda 1 miliar subsider 6 bulan kurungan.

"Terdakwa Maryadi di vonis selama 11 tahun penjara dengan denda 1 miliar, bila tidak di bayar ditambahkan kurungan selama 6 bulan," baca Tiwik di persidangan.

Majelis juga memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan barang bukti sabu dirampas untuk dimusnahkan.

Selain itu, baca Tiwik, terdakwa di bebankan biaya perkara sebesar Rp5 ribu sedangkan satu buah Paspor dikembalikan pada pemiliknya.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Majelis Tiwik didampingi Endi dan Egi.

[ag/sidik]

Melayu Melawan Demo Kantor BP Batam Tolak Kenaikan UWTO

Expossidik.com Rabu, November 02, 2016 Batam , Headline

Demo Talim kenaikan UWTO

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Ratusan pendemo yang menolak diberlakukannya UWTO diakomodir oleh Melayu Melawan mendatangi Kantor BP Batam, Rabu (2/11)

Dalam orasinya para orator meneriakkan yel yel tolak diberlakukannya UWTO oleh BP Batam.

"Penerapan UWTO telah melukai masyarakat Batam yang sudah tinggal lama dan beranak cucu di daerah ini," ucap salah seorang orator di atas truk mimbar orasi.

Para orator juga meminta perwakilan BP Batam untuk datang menemui pendemo di lapangan.

"Kami minta perwakilan BP Batam turun menemui kami, kalau tidak kami akan merengsak masuk dan menduduki Kantor BP Batam," tegas orator.

Hasil pantauan dilapangkan terlihat Kapolres Barelang turun menemui pendemo, namun para orator menolaknya dan meminta agar perwakilan pejabat BP Batam yang turun.

"Yang kami inginkan pejabat BP Batam yang turun," ucap orator.

Setelah ada perundingan antara pihak kepolisian dengan BP Batam disepakati perwakilan turun dan menemui pendemo.

Gusmardi Bustami Deputi 5 yang membidangi pelayanan mengatakan kenaikan UWTO adalah kebijakan Pemerintah pusat.

"Kami mengerti aspirasi masyarakat Batam, namun kenaikan UWTO tersebut sudah sesuai atas dasar pertimbangan wilayah yang kecil," ujarnya.

Menurut Gurmardi, kenaikannya UWTO cuma sedikit, malahan yang memiliki luas tanahnya cuma 70 meter tarifnya turun," ucap Gusmardi di atas mobil speaker kepolisian.

Atas keterangan tersebut, pihak pendemo tidak terima keterangan perwakilan BP Batam dan meminta Gusmardi turun.

Dalam orasinya para pendemo menolak adanya PMK dan perka terkait kenaikan UWTO karena telah melukai masyarakat Batam.

[ag/sidik]

Terkait Sabu 0.2 Gram, Jaksa Tuntut Terdakwa Budi Setiawan 8 Tahun Penjara

Expossidik.com Selasa, November 01, 2016 Hukum

Terdakwa Busi Setiawan di persidangan

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Terdakwa Budi Setiawan terkait kasus narkotika sabu seberat bruto sebesar 0,2 gram di hadirkan untuk mendengarkan tuntutan dari JPU di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (1/11).

JPU Imanuel Tarigan dalam tuntutannya mengatakan bahwa terdakwa terbukti sah bersalah menawarkan, menjual, membeli menjadi perantara dalam hal beli narkotika golongan bukan tanaman.

Menurut JPU, terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak terkait atas penggunaan narkotika tersebut.

Atas perbuatannya, terdakwa di tuntut selama 8 tahun penjara denda 1 Milyar subsider 6 bulan kurungan.

"Terdakwa dituntut selama 8 tahun penjara dengan denda 1 Milyar, bila denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa ditambahkan kurungan selama enam bulan," baca JPU Imanuel Tarigan di persidangan.

Selain tuntutan pidana, baca Imanuel, kepada terdakwa juga dibebankan biaya perkara sebesar Rp5 ribu.

Atas tuntutan tersebut, majelis bertanya pada terdakwa apakah ada pembelaannya. Terdakwa dalam kesempatan tersebut mengungkapkan pembelaannya secara lisan di depan majelis.

"Saya menyesal dan memohon pada majelis hakim untuk memberikan keringanan atas tuntutan JPU tersebut," ucap terdakwa.

Sementara itu, JPU atas jawaban terdakwa menyatakan bahwa JPU tetap pada tuntutannya.

Sidangpun di tunda yang dipimpin Hakim Ketua Majelis Syahrial Harahap di dampingi Topik dan Yuna dengan JPU Imanuel Tarigan SH.

[ag/sidik]

JPU Yan Elhas Tuntut Terdakwa Kekerasan pada Anak Menyebabkan Luka Berat Selama 1,5 Tahun Penjara

Expossidik.com Selasa, November 01, 2016 Hukum

Terdakwa Dian di hadirkan di persidangan

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Terdakwa Dian Syafvrizal bin Bachtom terkait kasus kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat di hadirkan untuk mendengarkan tuntutan dari JPU di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (1/11).

JPU Yan Elhas Zeboea SH dalam tuntutannya mengatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat.

Atas perbuatannya tersebut JPU menuntut terdakwa Dian Syafvrizal selama 1 tahun dan 6 bulan penjara dengan denda Rp25 juta subsider 6 bulan penjara.

"Terdakwa Dian di tuntut selama 1.6 tahun penjara dengan denda Rp25 juta dan jika denda tidak di bayarkan ditambahkan hukuman selama 6 bulan," baca JPU Yan Elhas di persidangan.

Selain tuntutan pidana, terang JPU Yan Elhas, kepada terdakwa juga di bebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2 ribu.

Atas tuntutan dari JPU tersebut, Majelis hakim bertanya pada terdakwa apakah akan mengajukan pembelaannya. Terdakwa setelah berdiskusi dengan penasehat hukumnya mengatakan akan mengajukan pembelaan (pledoi).

"Saya Aksan mengajukan pembelaan yang mulia," ucap terdakwa.

Sidang di tunda hingga minggu DRoni dengan agenda pembelaan dari terdakwa Dian. Sidang di pimpin Hakim Ketua Majelis Syahrial Harahap di dampingi Topik dan Yuna dengan JPU Yan Elhas SH.

[ag/sidik]

Fakta Baru, Tibone Lala Dititipkan Barang Sabu oleh Febry Tanpa Diberitahu Isinya

Expossidik.com Selasa, November 01, 2016 Hukum

Terdakwa di hadirkan di persidangan PN Batam

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Terdakwa Febry Adytia bin Hasan alias Ebi terkait kasus narkotika sabu seberat 99.29 gram di hadirkan untuk di dengarkan keterangannya di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (1/11).

Terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa dia membeli sabu satu paket untuk di pakainya sendiri senilai Rp500 ribu.

"Saya beli satu paket sabu berat 0.29 gram seharga Rp500 ribu dari Agam (DPO) di rumah liar Kampung Aceh, Simpangdam Mukakuning," ujarnya di persidangan.

Menurut terdakwa, sabu tersebut di belinya dari gajinya yang bekerja sebagai penjaga biliar dengan gaji Rp1.5 juta.

Kemudian setelah diinterogasi oleh pihak penyidik, terdakwa mengakui ada sabu yang lain yang di titipkan pada Timbone Lala bin Sudin alias Lala (Dituntut terpisah) yang bekerja di Toko Elektronik Furniture Pasar Aviari.

Dan, setelah di bawa ke rumahnya di kapling lama di dapati barang bukti lain yaitu sabu seberat seberat 99 gram dan hand phone Samsung.

Terdakwa juga mengaku bahwa dia menitipkan barang pada Lala karena terdakwa berencana untuk pulang kampung ke Palembang yang rencananya akan di jual seharga Rp55 juta.

Saat ditanya majelis hakim apakah Lala yang juga di jadikan terdakwa di beri tahu bahwa barang yang di titipkan tersebut adalah sabu, terdakwa mengatakan bahwa dia tidak memberi tahu Lala apa barang yang di titipkan tersebut.

'Lala memang bertanya pada saya kenapa barang titipannya tidak diambil ambil karena sudah 11 hari, tapi saya bilang nanti aja," terang terdakwa Febry.

Atas jawaban tersebut, majelis hakim marah pada terdakwa karena telah menitipkan barang sabu dimana akhirnya Lala jadi korban.

"Kamu ini gimana menitip sabu pada orang lain dan tidak memberi tahu isi barang tersebut. Klo hal ini terjadi pada keluarga Mu gimana, kan kasihan. Kamu ini telah membuat orang yang tidak bersalah jadi korban," ucap Ketua Majelis Hakim Syahria Harahap geram.

Sidangpun di tunda hingga minggu depan dengan agenda tuntutan dari JPU. Sidang di pimpin Hakim Ketua Majelis Syahrial Harahap di dampingi Topik dan Yuna dengan JPU Samsul Sitinjak.

[ag/sidik]

Ahli Samsul Arifin: Sebelum Ijin Amdal Lengkap, Reklamasi Tidak Bisa Dikerjakan

Expossidik.com Selasa, November 01, 2016 Headline , Hukum

Ahli Amdal Prof Samsul Arifin dihadirkan di persidangan

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Terdakwa Afuan di hadirkan untuk mendengarkan keterangan ahli Prof. Syamsul Arifin.SH.MH yang dihadirkan JPU Susanto Martua di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (01/11).

Dihadirkannya ahli terkait kasus Reklamasi atau Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Tiban Utara Tanjung Uma Kecamatan Lubuk Baja dan wilayah Kelurahan Tiban Indah Sekupang Batam.

Menurut ahli, pengerjaan reklamasi yang dikerjakan oleh PT. Power Land belum bisa dikerjakan sebelum dokumen amdal dan ijin lingkungan hidup ada.

"Sebelum rekrontruksi pengerjaan reklamasi dilaksanakan harus dilengkapi dahulu ijin amdalnya. Hal itu sesuai dengan UU No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup," ujar ahli di persidangan.

Menuturnya, sebelum diadakan kegiatan penimbunan (reklamasi), pihak perusahaan harus menyampaikan kepada pemerintah setempat dan mensosialisasikan kepada masyarakat setempat.

"Kalau ijin belum dikeluarkan, tapi rekontruksi pengerjaan berjalan, maka perusahaan tersebut sudah menyalahi aturan," terangnya.

Harusnya, tambah Syamsul Arifin, dalam pengurusan ijin amdal dalam proses reklamasi itu harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu.

Selain itu, terangnya, setiap kegiatan pekerjaan yang dilakukan perusahaan yang di subcon ke perusahaan lainnya, maka perusahaan tersebut akan di ikut sertakan dalam tindak pidana kejahatan sebagaiman dimaksud dalam pasal 55 serta pasal 97 dan 99 UU No 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup mengatakan ikut melakukan kejahatan.

Sidang menghadirkan ahli ini di pimpin Hakim Ketua Majelis Edward Sinaga di dampingi Endi dan Egi dengan JPU Martua. Sidangpun di tunda minggu depan dengan agenda menghadirkan saksi konsultan pengurusan Amdal yang memiliki sertifikasi.

[af/sidik]

Ratusan Pengujuk Rasa Tolak WTO di BP Batam Sambil Goyang Duma

Expossidik.com Selasa, November 01, 2016 Batam , Headline

Demo warga Batam tolak kenaikan UWTO

BATAM | EXPOSSIDIK.COM - Ratusan warga Batam siang ini melakukan orasi penolakan dan penghapusan WTO di depan Kantor BP Batam, Selasa (1/11)

Salah seorang orator dalam orasinya diatas mobil truk meminta warga Batam menolak untuk diberlakukan WTO.

"Kita sudah puluhan tahun tinggal di Batam hingga beranak cucu karenanya, kita selaku warga tidak setuju atas kenaikan UWTO oleh BP Batam, ucap orator.

Edi Susilo yang juga melakukan orasi dalam kesempatan itu mengungkapkan hal yang sama bahwa ada kegusaran pengusaha atas akan diterapkannya kenaikan UWTO oleh BP Batam.

"Masyarakat Batam saat ini sedang sulit, jadi tolong BP Batam jangan ditambah sulit lagi dengan menaikkan WTO," ucap orator.

Usai lelah orasi dilanjutkan dengan menyetel lagu dangdut goyang Duma yang diikuti joget bersama para pendemo.

Pendemo juga sempat mendorong pagar BP Batam untuk mendobrak masuk, namun bisa dikendalikan dan pendemo pun kembali tenang.

Hasil pantauan expossidik.com juga terlihat pesawat tanpa awak (Drone) milik BP Batam melintas di atas para pendemo.

Salah seorang karyawan BP Batam saat ditanya apakah BP Batam yang menurunkan Drone untuk memantau para pendemo di lapangan,dikatakan bahwa memang pihaknya memiliki Drone tersebut.

"Iya memang kita memilik Drone kecil warna putih yang dikendalikan oleh petugas dari tingkat atas, tapi benar tidaknya Drone itu punya BP Batam atau bukan saya tidak bisa pastikan," ucapnya.

[ag/sidik]

EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Labels

Technology

Gara-gara Main Qiu Qiu, Berujung Mendekam di Penjara

M Azlan Warga Malaysia Terkait Sabu 0,65 Gram Dituntut 10 Tahun

Mengedarkan Sabu 6.63 Gram, Ardea Bintoro Dituntut JPU 9 Tahun

Warga Tanjung Riau Kembali Geruduk Pengadilan Negeri Batam

Samsul Rumengkang Minta Penegak Hukum Tegas Terhadap Pelaku Penyeludupan Manusia

Komisi III DPRD Bondowoso beserta SKPD Kunker ke DPRD Batam

DPRD Kota Tanjung Pinang Setujui Ranperda SOTK jadi Perda

Safaruddin Muda: Perpat akan Turunkan 10 Ribu Orang Tolak Kenaikan UWTO

Ricky Indrakari: Soal Warnet, Seharusnya Bukan Jam Buka Tutup yang di Batasi

Terkait Eksepsi, JPU Menolak Seluruhnya Keberatan Penasehat Hukum Suwandy Phionesgo

Idres Mardi: Seharusnya UWTO Perumahan di Gratiskan

Cabuli Enam Santrinya, Abah sang Guru Ngaji Divonis 8 Tahun Penjara

Ikut Bermufakat Jahat dengan Narkotika di Vonis 10 Tahun

Maryadi Kurir Sabu dari Malaysia di vonis Hakim 11 Tahun Penjara

Melayu Melawan Demo Kantor BP Batam Tolak Kenaikan UWTO

Terkait Sabu 0.2 Gram, Jaksa Tuntut Terdakwa Budi Setiawan 8 Tahun Penjara

JPU Yan Elhas Tuntut Terdakwa Kekerasan pada Anak Menyebabkan Luka Berat Selama 1,5 Tahun Penjara

Fakta Baru, Tibone Lala Dititipkan Barang Sabu oleh Febry Tanpa Diberitahu Isinya

Ahli Samsul Arifin: Sebelum Ijin Amdal Lengkap, Reklamasi Tidak Bisa Dikerjakan

Ratusan Pengujuk Rasa Tolak WTO di BP Batam Sambil Goyang Duma

Author Name

Formulir Kontak