Kesbangpol Lingga: Keberadaan Ormas Harus Diselaraskan dengan Peraturan
 |
| Kepala Kesbangpol Lingga, H Muslim |
EXPOSSIDIK.com, Lingga -- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Lingga H Muslim mengatakan Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah sebuah bentuk sosial kontrol bagi pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik dan mendukung percepatan pembangunan. "Karena itu, perlu ditingkatkan komunikasi dan harmonisasi," kata Muslim saat pemberian pelatihan ormas di Dabosingkep, Selasa, 11 Juli 2017.
Sejauh ini, kata Muslim, hubungan antara ormas dan pemerintah sudah berjalan, namun masih ada sedikit riak-riak yang saat ini sedang diusahakan diperbaiki.
Muslim mengakui, minat masyarakat Kabupaten Lingga untuk berorganisasi cukup baik. Hal ini diketahui dengan ada banyaknya ormas yang tumbuh. Tapi, perkembangannya tidak sejalan. "Karena, masih banyak yang belum mematuhi prosedur dan persyaratan sebuah organisasi," kata Muslim.
Dia berharap, Ormas di Kabupaten Lingga kedepan lebih baik dan menunjukkan peran dan fungsi kemitraannya dengan pemerintah.
Sementara itu, Asisten II Bupati Lingga, Zainudin Safiri, mewakili bupati membuka kegiatan pelatihan tersebut menyampaikan, saat ini pemerintah membutuhakan mitra dalam tujuannya mencapai cita-cita pembangunan.
"Ormas, dalam hal ini merupakan salah satu bagian penting dan strategis. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan komunikasi dan harmonisasi. Ormas harus mampu memerankan fungsinya sebagai sebagai fasilitator, komunikator dan motivator bagi masyarakat," ujarnya.
Zainudin berharap, seluruh peserta yang mewakili oragnisasinya masing-masing dapat mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik. "Semoga kedepan kita mendapat wawasan untuk peningkatan kualitas dan kemampuan dimasa datang," terangnya.
Program pelatihan yang diikuti 110 peserta dari perwakilan Ormas, LSM, OKP dan sejenisnya ini, lanjut Muslim, akan mendorong setiap organisasi di Kabupaten Lingga untuk mengikuti aturan dan prosedur berorganisasi yang benar seperti yang diatur oleh pemerintah.
MARDIAN
