EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa: Parlemen

Tampilkan postingan dengan label Parlemen. Tampilkan semua postingan

DPRD Kota Batam Jadwalkan Kembali Pembahasan KUA/PPAS APBD Kota Batam tahun 2020

Expossidik.com Selasa, Juni 18, 2019 Headline , Parlemen

Rapat Paripurna Pembahasan KUA/PPAS APBD kota Batam tahun 2020

EXPOSSIDIK.com, Batam: Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto kembali menjadwalkan Pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam tahun 2020. Hal ini disampaikanya dalam sidang paripurna DPRD Batam tentang penyampaian dan Penjelasan Walikota Batam atas Rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2020. Senin, (17/06/2019).

Nuryanto menyampaikan setelah mendapat penjelasan dari Wakil Wali Kota Batam, yang menyampaikan bahwa pihak Pemerintah Kota (Pemko) Batam masih menunggu Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kepri tahun 2020.

Pada sidang ini, Nuryanto juga menyampaikan, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 pemendagri no. 31 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan RKPD Tahun 2020 Pemko batam belum dapat menerbitkan peraturan Walikota Batam tentang Rencana RKPD Kota Batam Tahun 2020, karena menunggu terbitnya Pergub Kepri.

Sebelumnya, pada pidatonya Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad, yang mewakili Wali Kota Batam, menyampaikan, bahwa Pemko Batam telah melakukan penyusunan rancangan KUA/PPAS kota Batam tahun 2020 dengan mempedomani rancangan ahli Rencanan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2020, namun sampai saat ini belum dapat ditindak lanjuti, karena menunggu Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kepri tahun 2020.

Lanjut, Amsakar Achmad mengatakan, berdasarkan koordinasi dengan Pemprov Kepri didapatkan informasi bahwa rancangan RKPD Provinsi Kepri, masih dalam tahap proses fasilitasi dengan Kemendagri yang dijadwalkan pada tanggal 17 Juni sampai 19 juni 2019, Sehingga sampai saat ini, Pemko Batam belum dapat menetapkan peraturan Walikota Batam tentang RKPD tahun 2020.

Secara umum tentang rancangan KUA/PPAS APBD Kota Batam Tahun 2020 yang disusun berdasarkan rancangan akhir RKPD Kota Batam Tahun 2020 adalah :
Rencana pendapatan dalam rancangan KUA Tahun 2020 diproyeksina sebesar Rp 2.854.223.229.019,79 yang berasal dari:
Pendapatan asli daerah kota batam tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.384.978.640.365,19
Dana perimbangan, pendapatan dana perimbangan kota batam tahun anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp 1.146.981.088.400
Pendapatan daerah kota batam yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah ditargetkan sebesar Rp 267.263.500,254,60
Penerimaan daerah dari sisi pembiayaan pada tahun anggaran 2020 diperkirakan sebesar Rp 55.000.000.000.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD, Zainal Abidin dan Wakil Ketua II DPRD, Iman Sutiawan dan 26 Anggota DPRD Batam. Selain itu juga tampak, Sekda Pemko, Jefridin, FKPD, OPD, serta Toko Agama dan Masyarakat Kota Batam.

Red

Nyanyang Haris Gugat KPU Batam ke MK

Expossidik.com Senin, Juni 17, 2019 Headline , Parlemen

Caleg Partai Gerindra Provinsi Kepri dapil 4, Kota Batam, Nyanyang Haris Pratamura.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Batam: Caleg dari Partai Gerindra, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dapil 4, Nayanyang Haris Pratamura, melakukan gugatan terhadap panitia penyelenggara pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Gugatan ini keputusan saya, dan didukung oleh Mahkamah Partai Gerindra. Partai pun setuju," kata Nyanyang Haris di kutip dari Wartakepri.co.id, Rabu (12/6-2019).

Kemudian, kata Nyanyang, dalam tahapan rekapitulasi telah terjadi kecurangan yang saya alami. “Banyak suara yang hilang, sehingga Pemilu kali ini tidak memuaskan,” ujar Nyanyang.

Nyanyang menerangkan bahwa semua sudah dipersiapkan Partai Gerindra. “Sidang gugatan di MK akan terselenggara pada tanggal 28/06/2019 hingga 01/07/2019,” tambah Nyanyang.

Nyanyang berharap melalui proses MK akan mendapatkan keadilan dan dapat mengantarkan dirinya menjadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau periode 2019-2024.

Red/Wartakepri

Safari Ramadhan: PPDB Kota Batam dari Tahun ke Tahun Tak Kunjung Selesai

Expossidik.com Selasa, Juni 11, 2019 Batam , Headline , Parlemen

Anggota DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan. (Fhoto:Istimewa)

EXPOSSIDIK.com, Batam: Kurangnya daya tampung Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sekolah Negeri, Kota Batam. Sehingga tiap tahun timbul persoalan dialami oleh orang tua murid, untuk memperjuangkan anaknya tetap sekolah demi menggapai cita-cita anaknya.

Persoalan ini terungkap saat orang tua wali murid, Animo yang mendaftarkan anak ke sekolah negeri. Menurutnya, pendaftaran murid ke sekolah negeri cukup tinggi daya tampungnya, dan sangat terbatas.

"Inilah akibatnya, pembangunan sekolah negeri masih terkendala dengan lahan," ujarnya.

Menaggapi permasalahan PPDB di kota Batam, Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Safari Ramadhan mengatakan, permasalahan ini dari tahun ke tahun yang tidak kunjung selesai.

“Kami melihat sampai saat ini permasalahan PPDB dari tahun ke tahun selalu menghadapi permasalahan yang sama, di situ kami melihat pemerintah sepertinya tidak serius dalam pembangunan pendidikan,” ujar Safari saat dihubungi madia ini, Selasa (11/06/2019).

Safari Ramadhan yang juga ketua DPD PAN Batam ini juga mengatakan, pemerintah kadang lebih fokus ke infrastruktur jalan, tetapi mengenyampingkan membenahi pendidikan.

“Pemerintah lebih fokus ke infrastruktur, sementara sekolah negeri yang tidak mencukupi sampai saat ini, hal ini belum juga ada solusi setiap tahunnya dari pemerintah,” tegas Safari.

Safari menekankan, sekolah harus menampung siswa yang mendaftar di sekolah negeri, harus ada kebijakan dari pemerintah

“Harusnya pemerintah koordinasi juga dengan sekolah swasta, agar persoalan PPDB ini tidak menjadi permasalahan tahunan tanpa akhir, ternyata ini tidak dilakukan,” ungkap Safari.

Red/Kritisnews.com

Penerimaan Didik Baru Bukan Kesalahan Pemerintah Kota Batam

Expossidik.com Minggu, Juni 09, 2019 Headline , Parlemen

Anggota DPRD Kota Batam, Jurado Siburian

EXPOSSIDIK.com, Batam: Anggota DPRD Kota Batam, Jurado Siburian mengatakan, proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak sepenuhnya kesalahan dari Pemerintah Kota Batam.

Kemudian dikatakan Jurado, bahwa masyarakat Kota Batam seharusnya tidak boleh terlalu memaksakan kehendak untuk anak-anaknya bisa bersekolah di sekolah Negeri atau sekolah yang didirikan Pemerintah.

”Masih ada sekolah-sekolah swasta yang bisa menjadi tempat untuk sekolah anak-anak masyarakat Kota Batam. Kalau masyarakat dalam kategori marjinal maka itu resiko sendiri, jangan salahkan Pemerintah terus-menerus,” ujar Jurado, Minggu (9/6-2019).

Menurut Jurado, aturan zonasi merupakan aturan yang dibuat Menteri Pendidikan. “Aturan tersebut sudah sangat baik namun masih ada kendala,” kata Jurado.

Jurado mengatakan kendala dalam aturan zonasi adalah jumlah penduduk dalam usia sekolah di Kota Batam tidak sebanding dengan Gedung sekolah milik Pemerintah.

“Pemerintah Kota Batam bersama-sama tokoh masyarakat sudah memohonkan lahan untuk pembangunan Gedung sekolah kepada BP Batam tetapi masih belum mendapatkan lahan tersebut hingga sekarang.

Jurado juga menghimbau bahwa panitia pelaksanaan PPDB tolong berlaku jujur sesuai aturan yang ada. “Jangan ada bermain curang demi mendapatkan sejumlah rupiah seperti Kepala Sekolah SMP 10 Batam yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli pada tahun 2018 silam,” tegas Jurado.

Jurado juga menambahkan panitia pelaksanaan jangan mau juga menerima anak peserta didik baru yang merupakan titipan pejabat di Kota Batam.

“Jika semua berjalan sesuai dengan aturan yang ada maka tidak akan terjadi lagi permasalahan-permasalah dalam PPDB pada tahun-tahun berikutnya,” tutup Jurado.

Red/Wartakepri.co.id

Udin P Sihaloho Berharap Pemerintah Membangunan Sekolah Negeri di Setiap Kelurahan

Expossidik.com Senin, Mei 20, 2019 Headline , Parlemen

Anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho. Fhoto: Istimewa.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Dikutip dari infokepri.com, sekretaris Komisi IV DPRD Batam, Udin P Sihaloho menilai Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2019/2020 dengan sistem zonasi sangat bagus.

Menurut Udin PPDB itu dapat mengetahui kemampuan anak didik itu dan perkembangan prestasi sekolah itu. Hanya saja penerapannya di Kota Batam agak sulit, lantaran pembangunan sekolah negeri di Kota Batam masih banyak disetiap Kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

“Salah satu Kelurahan di Kota Batam yang tidak memiliki sekolah negeri baik SD, SMP dan SMA seperti di kelurahan Sei Jodoh,” kata Udin P Sihaloho saat ditemui di ruang kerjanya di kantor DPRD Kota Batam, di Jalan Engku Putri, Batam Centre, Batam, Senin, (20/5/2019).

“Jika tidak ada sekolah negeri di Kelurahan tersebut, apakah anak-anak mereka tidak disekolahkan,” kata Udin menambahkan.

Ia mengharapkan perhatian Pemko Batam dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Batam untuk mencari solusi di Kelurahan yang tidak memilki sekolah negeri.

Udin juga mengakui bahwa ada 5 % PPDB untuk diluar zonasi bagi anak yang berprestasi namun tidak semua anak bisa berprestasi tentu saja ada anak murid yang kemampuannya yang pas-pasan.

Untuk itu, Udin mengharapkan agar pihak sekolah swasta memberikan perhatian terhadap murid-muridnya yang kurang mampu dengan meringankan uang sekolah mereka.

“Pemerintah Pusatkan sudah memberikan dana Biaya Oporasional Sekolah (BOS) dari dana BOS itu kan bisa membantu agar pihak sekolah swasta memberi keringanan biaya sekolah terhadap murid-muridnya yang kurang mampu,” katanya.

Selain itu, kata Udin, pihak Pemko Batam juga memperhatikan guru-guru swasta agar memberikan insentif kepada mereka. Dengan adanya dana insentif itu maka para guru di sekolah swasta akan terbantu dan biaya sekolah untuk murid-muridnya yang tidak mampu dapat diringankan bila perlu dibebaskan uang sekolahnya.

Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengharapkan bagi orang tua murid yang mampu untuk tidak menyekolahkan anaknya ke negeri tetapi ke sekolah swasta sehingga pihak sekolah negeri itu dapat menerima anak yang kurang mampu walaupun dari luar zonasi sekolah itu.

“Saya sering melihat, seperti di Sungai Panas banyak anak-anak yang sekolah di negeri diantar orang tuanya dengan mobil artinya orang tua anak tersebut bisa dikatakan orang yang ekonominya mapan,” tutup Udin

Sumber: infokepri.com

Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Tunda Rapat Paripurna Laporan Pansus Pembahasan LKPJ Walikota Tahun 2018

Expossidik.com Rabu, Mei 08, 2019 Parlemen

Rapat Paripurna Laporan Pansus Pembahasan LKPJWalikota Batam tahun 2018.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Tak kunjung kuorum setelah 2 kali skor, Pimpinan rapat paripurna Wakil Ketua I DPRD Batam, Zainal Abidin akhirnya menunda rapat paripurna tentang Laporan Pansus Pembahasan LKPJ Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2018 Sekaligus Pengambilan Keputusan. Rabu (8/5/2019).

Pada rapat ini sebelumnya, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Zainal Abidin melakukan 2 kali penundaan, Skors pertama diberikan waktu 15 menit dan skors kedua diberikan waktu 10 menit. Namun dari 2 skors tersebut ternyata, dari total 50 anggota DPRD Kota Batam, anggota DPRD yang menandatangani daftar hadir hanya sebanyak 20 orang.

Penundaan Sidang Paripurna berlangsung sampai sekitar pukul 11:00 WIB. Selanjutnya Pimpinan Sidang, Zainal Abidin memutuskan untuk membatalkan dan menjadwal ulang sidang, sesuai dengan ketentuan yang ada.

Untuk diketahui : Berdasarkan UU Pasal 97 ayat 3 dan PP No.12 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan apabila tidak kuorum rapat ditunda paling banyak 2 kali dengan tenggang waktu masing-masing tak lebih dari satu jam.

Apabila pada akhir waktu rapat kuorum belum terpenuhi rapat ditunda paling tidak tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan Badan Musyawarah. Dengan demikian rapat paripurna hari ini tidak dapat dilanjutkan karena tak memenuhi kuorum.

Red

Kunker DPRD Bogor dan Tanah Datar Disambut Kabag Humas DPRD Batam

Expossidik.com Jumat, Mei 03, 2019 Headline , Parlemen

Kunker DPRD Bogor dan Tanah Datar ke Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Kunjungan Kerja (Kunker) anggota DPRD Bogor dan DPRD Tanah Datar ke Batam, disambut oleh Kabag Humas DPRD Batam dan staf Humas Sekretaris Dewan. Hal itu karena anggota DPRD Batam, masih disibukan kegiatan masing-masing pasca Pemilu, Jumat (3/5-2019).

Taufiq mengatakan, dirinya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang akan didiskusikan pada kunker tersebut.

"Ini memang bukan kewenangan saya, tapi berhubung anggota dewan tidak ada yang hadir, maka saya akan mencoba menjawab semampunya, karena yang lebih mengetahui memang anggota DPRD nya sendiri," kata Taufiq.

Dalam diskusi itu, DPRD Bogor dan DPRD Tanah Datar ingin mengetahui mengenai apa saja evaluasi yang telah dilakukan oleh DPRD Batam dan kebijakan yang sudah dilakukannya.

Mengenai hal itu, Taufik menjelaskan, DPRD Batam memiliki Badan Musyawarah untuk membuat usulan-usulan anggota DPRD. Memori pelaksanaan tugas akan dibagikan kepada seluruh anggota dewan. DPRD melakukan Sidak, Rapat Dengar Pendapat (RDP), Reses dan lain-lainnya.

Kata di soal Sidak, jika anggota dewan mendapat adanya laporan dari masyarakat seperti temuan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti limbah, perjudian dan lain-lain. Sedangkan RDP berupa mediasi yang diadakan di komisi masing-masing anggota.

"Misalnya ada permasalahan antara warga dengan sebuah perusahaan yang belum menemui titik terang, kita akan mendatangkan mereka untuk dilakukan mediasi,"ungkap Taufik.

Terkait dengan APBD Batam, pada tahun 2019, Taufiq mengatakan jika APBD Batam sendiri sebesar Rp.2.823.000.000.000 dengan komposisi PAD Rp.1.350.000.000.000.

"Setiap masa persidangan kami juga selalu membuat laporan kinerja dari anggota DPRD, dalam 1 tahun ada 3 laporan masa persidangan yang kami adakan," ujarnya.

Disinggung terkait Kota Industri yang sudah mulai beralih menjadi Kota Pariwisata, menurut Taufik, Batam tidak bisa hanya mengandalkan Industri saja untuk pertumbuhan ekonominya, apalagi Kota Batam tidak memiliki sumber daya alam. Maka itu salah satunya menciptakan pertumbuhan ekonomi baru adalah melalu wisata, karena tempat Batam yang sangat strategis dengan luar negeri memungkinkan Batam menjadi salah satu tujuan wisata mancanegara.

"Industri tidak bisa menjadi satu-satunya penopang pertumbuhan ekonomi, banyak industri yang lesu akibat dampak ekonomi global," kata Taufik.

Untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Batam menjadi lebih baik lagi, Batam mengalokasikan anggaran untuk pariwisata agar UMKM bertumbuh, karena dampak dari ekonomi global kemarin tidak begitu berdampak pada UMKM.

Selain itu mereka juga akan membuat ikon-ikon baru Batam, penataan kota, perluasan jalan, infrastruktur dan lain-lain. Dan perencanaan itu satu persatu sudah mulai berjalan di Kota Batam.

Red

Udin P Sihaloho: Belanja Obat di RSUD Embung Fatimah tahun 2019 Dianggarkan 26 M

Expossidik.com Kamis, Mei 02, 2019 Headline , Parlemen

Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho mengungkapkan, jumlah anggaran belanja obat-obatan dan barang habis pakai di RSUD Embung Fatimah selama 2019 ini senilai Rp 26.902.244.216,19.

Menurutnya angka ini bukanlah angka yang kecil untuk membeli obat-obatan di RSUD EF di sepanjang 2019 ini.

"Kalau di tahun anggaran baru seperti ini pun masih kurang obat, itu bukan rumah sakit tapi rumah pembantaian," kata Udin, Rabu (1/5/2019) malam.

Diakuinya untuk anggaran obat-obatan itu sudah terkunci minimal 10 persen dari APBD untuk kesehatan.

Ia menilai tak akan mungkin kekurangan kalau hanya untuk pengadaan obat.

"Tak akan mungkin itu mustahil di bulan-bulan seperti ini bisa habis. Saya meragukan permasalahan lama di RSUD dengan tanda kutip dosa warisan itu belum terobati hingga saat ini sehingga mengganggu anggaran di tahun berjalan," paparnya.

Dampak pelayanan buruk di RSUD ini, kata dia, meskipun sama-sama pasien BPJS, masyarakat lebih cenderung memilih rumah sakit tipe C ketimbang RSUD yang sudah tipe B namun tidak memiliki pelayanan yang baik.

Ironisnya kasus kekosongan obat ini tak ada respon ataupun solusi dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam sendiri.

"Ketika pasien membeli obat dari luar itu sudah mempersulit keluarga. Kenapa tak RSUD aja yang mempersiapkan. Kan mereka lebih tau resep obat yang dibutuhkan. Kalau keluarga yang beli nanti bisa salah resep. Takutnya, keluarga langsung berikan ke perawat, lalu perawat langsung berikan ke pasien ternyata salah resep, rumah sakit bertanggung jawab tak," katanya.

Ia menambahkan sejak awal April kemarin, warga juga sudah banyak yang melapor kepadanya. Padahal masih tahun anggaran baru.

Sumber: Tribunbatam.co.id

Aman Sarankan Pemko Batam Bentuk Bosda

Expossidik.com Senin, April 08, 2019 Headline , Parlemen

Anggota DPRD Kota Batam, Komisi II, Aman

EXPOSSIDIK.com, Batam: Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Aman menyarankan Pemerintah Kota Batam untuk membentuk dana “Biaya Operasional Sekolah Daerah” (Bosda) untuk membiayai anak-anak kurang mampu, Senin (08/04/19) di Kantor DPRD Kota Batam.

Aman dalam keterangannya mengatakan, berbicara tentang pendidikan di Kota Batam merupakan tanggung jawab pemerintah Kota Batam yang sangat krosial dan perlu perhatian serta penanganan yang sangat serius, karena masih banyaknya ditemukan anak-anak usia sekolah yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya, karena faktor biaya.

“Pendidikan anak merupakan tanggung jawab pemerintah yang sangat krosial dan Kami berharap pemerintah bisa MoU dengan sekolah swasta untuk memberikan pendidikan gratis," terang Aman.

Ia menegaskan, sampai saat ini pemerintah Kota Batam belum melakukan kerjasama dengan sekolah swasta untuk menerima siswa dengan biaya gratis bagi anak yang tidak mampu.

“Sampai sekarang belum ada MoU dengan sekolah swasta untuk biaya gratis yang akan ditanggung oleh pemerintah melalui dana Bosda," lanjutnya.

Lanjutnya dari DPRD Kota Batam sendiri sudah memberikan surat kepada Pemerintah Kota Batam untuk menghadirkan sekolah swsta untuk bekerjasama menyediakan sekolah gratis bagi anak tidak mampu yang ditanggung melalui dana Bosda.

“Kalau Kita ingin menyelesaikan masalah pendidikan di kota Batam ini teratasi yaitu dengan cara sekolah swasta yang direkomendasikan oleh Dinas Pendidikan kota Batamdengan memberikan bantuan dana bos, yang berasal dari pemerintah pusat dan dananya masuk kesekolah masing-masing sebagai supporting kepada anak-anak tidak mampu," tuturnya.

Aman menekankan alasan dibentuknya dana Bosda karena karena pendidikan adalah suatu kebutuhan dasar masyarakat.

“Jangan sampai anaka-anak Kita ada yang tidak bisa sekolah, gara -gara tidak bisa bayar SPP dan jangan sampai anak-anak Kita sekolah di Swasta ndak diijinkan untuk ikut ujian gara-gara sppnya tidak lunas atau jangan sampai juga karena tidak bayar SPP karena orang tuanya memang tiak punya karena rapotnya ditahan karena tidak bayar disekolah swasta sehingga ada yang ijasahnya ditahan karena tak bisa bayar SPP sampai Dia lulus, kan kasihan kalau begitu," papar Aman.

Selain itu Aman juga meminta pemerintah Kota Batam memperhatikan insentif guru swasta menegah kebawah, yang gajinya dibawah UMK Batam agar lebih fokus dalam melakukan proses belajar dan mengajar.

“Dan ini yang jadi persoalan dan harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Batam untuk pemberian insentif dana kepada guru sebagai bukti kepemihakan pemerintah terhadap guru-guru Kita, agar lebih fokus mengajar," tutup Aman.

Sumber: Terdepan.co.id

Rapat Paripurna, Fraksi Demokrat Prioritaskan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Expossidik.com Senin, April 08, 2019 Headline , Parlemen

Sidang Rapat Paripurna DPRD Kota Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Sidang rapat paripurna DPRD Kota Batam, tentang mendengarkan tanggapan dan jawaban Wali Kota Batam atas pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJM Kota Batam Tahun 2016-2021, sekaligus pembentukan panitia khusus (Pansus), Senin (8/4-2019).

Dalam sidang tersebut, Fraksi Demokrat, angka kemiskinan Kota Batam sebesar 4, 97% pada tahun 2015. Namun angka kemiskinan Kota Batam sudah mengalami penurunan menjadi 4,81% pada tahun 2017. Kebijakan ini menjadi prioritas dalam perubahan RPJM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Batam berada di angka 6 sampai 7%. Selain angka kemiskinan, fraksi Demokrat juga menyoal pendidikan, belum bebasnya penduduk Batam dari buta aksara dan program wajib belajar pendidikan dasar menjadi fokus program.

Menanggapi kebijakan investasi untuk menciptakan lapangan kerja dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Safari Ramadhan. Amsakar mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya seperti program peningkatan investasi Kota Batam, kemudahan pelayanan perizinan di mall pelayanan publik, menjaga iklim investasi yang kondusif. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan investasi di Kota Batam sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Batam.

Wali Kota Batam juga mengapresiasi masukan Amintas Tambunan dari Fraksi Demokrat dalam hal membuat payung hukum perubahan Perda Nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 yang disesuaikan dengan RPJM nasional dan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau.

Menanggapi perihal penguatan ekonomi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Mukriyadi. Amsakar mengatakan, hal itu sudah menjadi perhatian serius Pemko Batam. Yakni mendorong ekonomi kerakyatan berbasis UMK dan koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik.

Amsakar menjelaskan, indikator usaha kecil dan industri kecil menengah menjadi kewenangan provinsi. Namun, Pemerintah Kota Batam tetap memperhatikan melalui fasilitasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi.

Dihapusnya indikator jumlah sentra UMKM yang dibentuk pada program peningkatan, pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro adalah berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana indikator program lebih kepada outcome bukan output.

“Selain itu kewenangan pemerintah kota hanya pada usaha mikro. Sedangkan untuk usaha kecil sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan usaha menengah menjadi kewenangan pemerintah pusat berdasarkan PP Nomor 18 tahun 2016,” kata Amsakar.

Dihapusnya indikator pembangunan gedung Balai Latihan Kerja juga berdasarkan evaluasi Kemenpanrb. Dimana indikator program lebih kepada outcome bukan output. Kegiatan pembangunan BLK tetap menjadi kebijakan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan di dalam rencana strategis perangkat daerah dinas Ketenagakerjaan.

Fraksi Hanura Bustamin menanggapi, agar dalam ranperda perubahan RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021 perlu penguatan infrastruktur pasar. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Batam kata Amsakar, sependapat. Sebagai salah satu yang dapat memberikan penguatan di sektor industri dan peningkatan peran di sektor jasa perdagangan, pariwisata, maritim, pertanian dan perikanan untuk menopang perekonomian.

Fraksi Persatuan Keadilan menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Idawati Nursanti, adanya kerjasama yang baik dan harmonis antara legislatif dan eksekutif, sehingga pertukaran informasi dan komunikasi dapat berjalan lancar untuk pembahasan ranperda perubahan RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021.

Usai menyampaikan jawaban dan tanggapan. Selanjutnya panitia khusus (pansus) dibentuk sesuai yang diusulkan oleh masing-masing fraksi yang diketuai Amintas Tambunan. Rapat paripurna dipimping Ketua DPRD, Nuryanto.

“Pansus yang telah terbentuk, diminta untuk segera melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dan melaporkan hasilnya dalam rapat paripurna,” kata Nuryanto.

Red

DPRD Kota Batam Minta Pembagian Sembako Murah Dihentikan

Expossidik.com Kamis, April 04, 2019 Headline , Parlemen

RDP DPRD Kota Batam dengan Camat dan Lura se-Kota Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dengan Camat dan Lurah, Kota Batam. Anggota DPRD Kota Batam, Jurado Siburian mengatakan, pembagian Sembako Murah oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam memalui Disperindag dinilai melanggar kesepakatan dengan DPRD Batam.

Hal itu dikatakanya, kesepakatan antara Pemko dan DPRD Kota Batam dalam pembagian sembako murah, disepakati bersama, dibagikan setelah pelaksanaan Pileg dan Pilpres selesai. Namun pembagian sembako sudah dilaksanakan di dua kecamatan.

"Kami minta kepada seluruh Camat dan Lurah se-kota Batam untuk menghentikan pembagian sembako murah. Tunggu sampai ada keputusan DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Pembagian sembako murah yang dijadwalkan oleh Disperindag Kota Batam dihentikan," ujar Jurado, Kamis, (4/4/2019) di gedung serba guna DPRD Batam.

Lanjutnya, pembagian sembako murah di stop, database warga penerima yang sudah diberikan kepada masyarakat, agar diberikan kepada DPRD Batam.

Kemudian, anggota DPRD Kota Batam, Dandis Rajagukguk, meminta Disperindag menjelaskan alasan melanggar kesepakatan yang telah disepakati antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD Batam. "Kenapa dimajukannya pembagian sembako murah tersebut"

“Saya melihat dilapangan, ada pembagian sembako murah di Kecamatan Sagulung, tapi tidak ada pemberitahuan. Bahkan infonya, pembagian Sembako itu, bukan dari Pemerintah Kota Batam, tetapi dari sesorang,” ungkap Dandis.

Ditambahkan Jurado Siburian, terkait masalah sembako murah, pembahasan di Komisi sudah dibahas dan diputuskan, pembagian sembako murah dilaksanakan setelah pesta demokrasi. Dan akan dibagikan dihari-hari besar seperti Bulan Ramadhan dan Natal. Untuk itu, agar semua camat yang belum di selenggarakan agar di stop. Dan notulen ini akan disampaikan kepada pimpinan DPRD Batam.

“Sudah terlaksana di 2 Kecamatan. Kami akan serahkan Notulen rapat hari ini kepada pimpinan kami, dan kami atas nama DPRD Batam meminta pembagian sembako yang sudah dijadwalkan supaya di stop dulu sementara waktu, sebelum ada arahan dan putusan rapat berikutnya, Tolong kalian hargai Notulen ini, sampaikan kepada Disperindag agar pembagian itu di stop dulu,” kata Jurado menutup rapat.

Red

DPRD Kepri Nilai Upaya Pemprov Kepri Jauh Menwujudkan Visi Misinya

Expossidik.com Rabu, Maret 27, 2019 Headline , Parlemen , Tanjungpinang

Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak Saat Memberikan Kata Sambutan

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) menilai upaya Pemerintah Daerah Provinsi Kepri dalam usaha mewujudkan visi misinya masih lah jauh dari harapan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, arah pembangunan yang ditempuh Pemprov Kepri masih belum berjalan sesuai RPJMD yang ada.

Padahal, konsepsi penyelesaian target pencapaian visi Pemprov Kepri dalam Sepuluh Tahun pertama adalah menyelesaikan infrastruktur untuk segala kebutuhan tiga aspek visi Kepri.
selanjutnya, untuk sepuluh tahun berikutnya salah satu prioritasnya adalah penyiapan dan pembenahan sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan kepariwisataan.

“Infrastruktur untuk pengembangan obyek pariwisata Kepri harus lebih visioner dalam menginovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna optimalisasi rencana pembangunan Kepri kedepan,” ujar Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam sambutan nya saat pembukaan acara Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Provinsi Kepri di aula Hotel CK, Tanjungpinang, Rabu (27/3/2019).

Atas dasar itulah, langkah yang diambil DPRD Provinsi Kepri merangkum pokok-pokok pikiran. Untuk Merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2020 kedepan.

“Pertama, kami mendorong sarana prasarana transportasi laut dan jembatan pelabuhan sebagai salah satu prasarana transportasi yang mempunyai peranan dalam hal distribusi ekonomi,” tuturnya.

Pokok pikiran kedua, lanjutnya, adalah sektor tambang darat, Amdal dan Sumber Daya Alam Terbarukan. Dari pengamatan DPRD Kepri, pertambangan di DPRD Kepri khususnya Bauksit pada umumnya belum menerapkan konsep pengelolaan pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan SOP yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Sehingga, menimbulkan dampak terhadap bentuk geografis alam, iklim, sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar pertambangan tersebut.
Selain itu, kerusakan bentuk geografis alam (lingkungan dan iklim) yang terjadi akibat ekploitasi aktifitas pertambangan itu, tidak diiringi dengan pemasukan yang sepadan bagi anggaran pendapatan daerah.

“Atas dasar itu, kami meminta kepada Pemda Provinsi Kepri untuk menyikapi pemberian izin kuasa pertambangan ini dengan melakukan evaluasi yang lebih cermat dan ketat”

Selanjutnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor maritime pada labuh jangkar. Lewat Musrenbangda ini, DPRD Kepri mendorong terus Pemda Provisi Kepri untuk merealisasikan pendapatan Negara bukan pajak lewat pengelolaan labuh jangkar ini.

“Tahun ini merupakan ujung dari pengabdian kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri dalam lima tahun masa pengabdian2014-2019. Maka kami berharap realisasi PAD melalui labuh jangkar ini dapat menjadi kado manis bagi Masyarakat Kepri,” harap politisi PDIP ini.

Jumaga juga menambahkan yang keempat, adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata. Untuk kita ketahui, Kepri menjadi daerah kunjungan wisata ketiga setelah Bali dan Jakarta. Adapun kota yang paling sering dikunjungi adalah Batam, Bintan, Natuna dan Anambas.

Berdasarkan hal itulah, DPRD meminta Pemprov Kepri melalui dinas-dinas terkait meningkatkan aksesbilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, dukungan penguatan promosi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata.

Dan yang terakhir, DPRD kembali mendorong pembentukan Bank Kas Daerah. “Melalui Musrenbangda 2019 kali ini, Saya mengajak pemerintah Provinsi Kepri untuk kembali memikirkan dan merintis berdirinya Bank Daerah milik kita sendiri. Karena, nantinya Bank ini akan menjadi kebanggaan kita bersama ,” kata Jumaga.

Dengan memiliki Bank Daerah sendiri, maka pemasukan yang akan diperoleh akan jauh lebih besar dari hanya menerima pembagian deviden setiap tahunnya. Contoh dengan ada hadir nya Bank Daerah seperti ini sudah banyak. Misalnya Bank DKI, Bank Jabar, Bank BJB, Bank Nagari, Bank Riau di berbagai daerah.

Ditempat yang sama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengucapkan terimakasih atas kritik dan saran sebagai masukan dalam melaksankan pembangunan di Kepri ini. kedepan nya agar dapat tetap berjalan dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, optimis dapatmencapai hasil yang maksimal jika dikerjakan bersama-sama.

“Mengenai labuh jangkar yang disebut pak Ketua, kami akan lebih optimal mengejarnya ke Kementerian Perhubungan. Begitupula hal nya sektor Pariwisata dan sektor-sektor lain sebagainya dalam pembangunan menuju Kepri yang lebih maju,” pungkas Nurdin.

Red/Hms

Walikota Batam Laporkan LKPJ Anggaran Tahun 2018

Expossidik.com Kamis, Maret 21, 2019 Headline , Parlemen

Rapat Paripurna DPRD Kota Batam, Penyampaian LKPJ Walikota Batam anggaran Tahun 2018

EXPOSSIDIK.com, Batam: Sesuai dengan UU no 23 tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala daerah diwajibkan melaporkan penyelenggaraan pertanggungjawaban dan ringkasan anggaran akhir tahun kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rapat paripurna DPRD Kota Batam, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran akhir tahun 2018, dibacakan oleh Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad, Kamis (21/3-2019).

Kata Amsakar Ahmad, endapatan dan pembiayaan anggaran tahun 2018 sebesar Rp 2.574.446.475.71,26, dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp 2.425.932.467.999,76 setara dengan 106,03%. Sedangkan target pendapatan tahun 2018, sebesar Rp 2.508.604.184.132,21, dan yang terealisasi sebesar Rp 2.360.902.860.709.71, setara dengan 94,08%.

Sementara itu, adapun permasalahan pendapatan anggaran tahun 2018 adalah, penerimaan yang berasal asli dari pendapatan asli daerah. Dan sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi serta kebijakan pemerintah pusat yang belum optimalnya penerimaan dana transfer khususnya dana alokasi khusus.

"Realisasinya sangat bergantung kepada SKPD, dan penerimaan bagi hasil PPH 21, PPH 25 dan PPH 29 belum maksimal, hal ini dikarenakan orang yang bekerja diwilayah Kota Batam tidak mempunyai nomor wajib pajak yang terdaftar di Kota Batam," ujar Amsakar.

Kemudian, anggaran bagi hasil dengan Provinsi, realisasinya tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, karena belum maksimalnya penerimaan wajib pajak di kota Batam. Adapun solusi yang dicanangkan Pemko Batam, untuk meningkatkan pertumbuhan Ekonomi dan Investasi untuk meningkatkan pendapatan daerah kota Batam.

"Pemko Batam akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan mendorong SKPD untuk berperan aktif dan berkoordinasi dengan Kementrian teknis," kata Amsakar.

Lanjutnya membacakan, pemerintah kota Batam juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh yang berkepentingan yang memperoleh pekerjaan di kota Batam agar mempunyai NPWP cabang Batam. Pemko Batam juga akan meningkatkan koordinasi dengan Provinsi, agar pembagian bagi hasil dapat terealisasi tepat waktu.

Usai pembacaan LKPJ Walikota Batam, DPRD Kota Batam langsung membentuk panitia khusus, untuk bertugas mengadakan materi terkait LKPJ Walikota Batam dan mencari masukan dari Pemerintah Daerah dan pihak terkait. Sehingga nantinya pansus akan melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna.

"Pansus akan bekerja selama
30 hari kedepan, diketuai Sallon Simatupang. Dan nanti, Pansus akan melaporkanya," kata pimpinan rapat sidang paripurna.

Red

Sembilan Fraksi DPRD Kota Batam Setujui perubahan Perda RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021

Expossidik.com Selasa, Maret 12, 2019 Kepri , Parlemen

Rapat Paripurna DPRD Kota Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Rapat Paripurna ke VI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019, Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, agenda Pandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda Perubahan Perda No.8 Tahun 2016 Tentang RPMJD Kota Batam Tahun 2016 - 2021, Senin (11/3-2019).

Sembilan Fraksi DPRD Kota Batam menyatakan setuju untuk adanya perubahan Perda No.8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 - 2021, yang diusulkan oleh Wali Kota Batam.

Dalam pembukaan rapat paripurna, Pimpinan rapat, Zainal Abidin Wakil Ketua I DPRD Batam mengatakan, Ranperda perubahan Perda No. 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021, merupakan Ranperda unsulan Permerintah Kota Batam yang telah disampaikan oleh Walikota Batam pada rapat paripurna yang ke V masa persidangan II Tahun Sidang 2019, tanggal 25 Februari 2019 lalu.

"Tahapan selanjutnya adalah pandangan umum fraksi terhadap Ranperda yang dimaksud. Dan akan disampaikan kepada Walikota Batam sebagai bahan masukan dalam memberikan tanggapan atau jawabannya," ungkapnya.

Pada sidang paripurna ini, Fraksi PDI Perjuangan, Pembicara, Udin P Sihaloho menyampaikan, RPJMD tahun 2016 - 2021 merupakan dukungan penting dalam implementasi pembangunan sampai tahun 2021 yang berkaitan dengan pertanggung jawaban akhir masa jabatan Wali Kota Batam.

Dikatakannya, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahtaraan sosial dalam jangka waktu 5 tahun.

"Pembahasan RPJMD membutuhkan serangkaian beberapa tahapan yang harus di lakukan secara transparan, responsip, partisipatif dan terukur. Kami berharap Ranperda ini menjadi perda yang berkualitas dengan melibatakn semua kepentingan masyarakat didukung dengan pembahsan yang berkualitas yang menurut hemat kami sangat sulit terwujud, karena berdekatan dengan Pemilu 17 April 2019, oleh karenanya kami meminta supaya pembahasan ranperda ini ditunda sampai habis Pemilu. Jika ranperda ini tetap dipaksakan pembahsaannya, maka fraksi PDIP menegaskan bahwa kami tidak ikut bertanggung jawab jika kemudian hari terjadi persoalan terkait pertanggung jawaban Walikolta diakhir masa jabatannya." tutupnya.

Fraksi Golkar, Pembicara, Hendra Asman SH, MH menyampaikan, usulan perubahan Perda ini secara garis besar dipengaruhi oleh kondisi makro pembangunan saat ini, dimana perekonomian Kota Batam sedang bangkit dimasa sulit akibat pengaruh situsai dalam negeri maupun ekonomi global, sehingga diperlukan penyesuaian target RPJMD yang lebih realistis dengan kemampuan daerah.

"Sebagaimana kita ketahui terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dialami Kota Batam dan Provinsi Kepuluan Riau, sepanjang tahun 2016 - 2017 yang hanya tumbuh pada kisaran 4,77% 2016 dan semakin melemah pada tahun 2017 menjadi 2,19%, dan perlu dicermati dalam memproyeksikan dan merencanakan pembangunan Kota Batam di separuh pelaksanaan tahun perencanaan RPJMD kedepan, berdasarkan pertimbangan - pertimbangan yang dilakukan maka fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan bahwa RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021, perlu dilakukan perubahan dan selanjutnya dapat dibahas di tingkat Pansus." ungkapnya.

Hal senada diungkapkan oleh Fraksi Demokrat, Pembicara Mesrawati Tampububolon, SE, MH mengatakan, salah satu faktor dilakukannya perubahan Perda RPJMD disebabkan dengan keterlambatan pertumbuhan perekonomian Kota Batam dan Provinsi Kepeluan Riau sepanjang tahun 2016 dan 2017. Dimana pada tahun 2016 hanya tumbuh kisaran 5,43% untuk Kota Batam, dan 4,77% untuk Provinsi Kepri, pada tahun 2017 semakin melemah pada kisaran 2,19% untuk Kota Batam, dan 2,01% untuk Provinsi Kepri.

"Kami menyadari dan bersependapat bahwa dengan berdampaknya pertumbuhan perekonomian pasti ada berdampak pada beberapa sektor di Kota Batam, dari hal tersebut sangat wajar Pemerintah Kota Batam akan melakukan perubahan RPJMD Kota Batam tahun 2016 - 2021, karena proritas dan target pembangunan daerah pasti akan berubah. Fraksi Demokrat DPRD Kota Batam menerima usulan perubahan Perda No.8 tahun 2016 tentang RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021, dan dapat dilanjutkan pembahasannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku." katanya.

Fraksi PAN, Pembicara Safari Ramadhan S.Pd.I mengharapkan, perubahan Perda No.8 Tahun 2016 tantang RPJMD Kota Batam Tahun 2016- 2021 dengan harapan arah kebijakan tahun 2019, yang diarahkan memacu investasi dapat diwujudkan dalam rangka menciptakan lapangan kerja untuk menampung angkatan kerja yang terurus, meningkat sehingga Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani dapat tercapai.

"Kami menyatakan setuju pada perubahan Perda No.8 Tahun 2016 tantang RPJMD Kota Batam Tahun 2016- 2021," pungkasnya.

Berikutnya dari Fraksi Nasdem, PKS, Hanura dan Persatuan Keadilan melalui Pembicaranya menyatakan setuju dan menyambut baik usulan perubahan Perda No.8 Tahun 2016 tantang RPJMD Kota Batam Tahun 2016- 2021, dan dapat ditindaklanjuti pada tahap berikutnya.

Pada rapat tersebut dihadiri oleh, Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Sekda Kota Batam, BP Batam, Ketua LAM Kota Batam, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pimpinan OPD Pemko Batam, di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre - Batam.

Red

Acara Gratis, Iman Setiawan Ajak Kehadiran Masyarakat

Expossidik.com Selasa, Maret 12, 2019 Batam , Headline , Parlemen

Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Iman Setiawan

EXPOSSIDIK.com, Batam: Ketua tim Badan Pemenagan Prabowo-Sandi, Kota Batam, Iman Setiawan mengajak masyarakat hadir dalam acara menyapa masyarakat Batam yang diselenggarakan di Ocarina pada hari Rabu (13/3-2019) nanti.

"Untuk acara nanti, masyarakat yang kami undang diperkirakan sekitar 10 ribu orang, dan ini gratis," kata Iman Setiawan di ruang kerjanya, Senin (11/3-2019).

Kemudian, kata Iman Setiawan, untuk persiapan ini, surat pemberitahuan ke Bawaslu, ke KPU dan kepolisian sudah rampung 90 persen. Sementara, mengenai kepastian kehadiran Capres Prabowo. Iman menyebut sudah mendapat konfirmasi kedatangan Prabowo dari tim Jakarta.

“InsyaAllah pak Prabowo akan hadir,” ujar Iman.

Lanjut Iman, terkait undangan lewat sms yang beredar di kalangan masyarakat Batam, dengan isi "Mengambil kaos, uang makan Rp 300 ribu dan paket sembako gratis di Blok B No 42, komplek superblok Imperium, Jl, Sudirman, Taman Baloi, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29432, Indonesia, itu "Hoaks".

"Ini udah kami klarifikasi ke masyarakat lewat media. Sms itu memang nomor saya, dan kami pun udah pergi ke telkomsel melaporkanya," kata Iman.

Oknum yang melakukan tindakan hoaks yang beredar itu, dan menyerangnya. Itu mencoreng tatanan demokrasi. Jangan menyerang orang dibelakang, terang-terangan aja. Karena
tidak semua masyarakat, harus dinilai dengan uang, dan tidak baik jika mengukur masyarakat dengan uang.

Wakil Ketua DPRD Kota Batam itu menyayangkan sikap orang yang mengatasnamakan dirinya dengan menjanjikan masyarakat untuk datang disuatu tempat untuk mengambil kaos dan dana transport. “Kan kasihan orang yang sudah datang kesana gak taunya tidak ada yang dijanjikan,” ujar Iman.

Iman juga mengakuinya, hingga sampai saat ini masih ada yang menelepon mempertanyakan kebenaran hal tersebut. “itu, ya saya kasih tau aja kalo undangan itu tidak benar,” kata iman usai mengangkat HP masyarakat yang menelponya.

Terkait hal ini, SMS yang dikirim dari nomornya, yang menjanjikan uang. Pihaknya sudah melakukan konfirmasi ke Telkomsel.

“Itu nanti kita urus, kami fokus di acara Prabowo Menyapa Masyarakat Kepri," katanya.

Iman juga menyampaikan kepada masyarakat Batam, supaya agar lebih bijak dengan informasi informasi yang diterima. Mengingat situasi sekarang dengan canggihnya komunikasi melalui media sosial.

Untuk masyarakat yang akan hadir Rabu besok dengan Agenda Prabowo Menyapa Masyarakat Kepri di Wisata Ocarina, Gratis, tidak dikenakan biaya masuk karena tim panitia sudah berkoordinasi dengan manajemen Ocarina.

Red

Aksi Demo Aliansi Mahasiswa di Gedung DPRD Batam, Minta Walikota dan Sekda Dicopot

Expossidik.com Selasa, Maret 05, 2019 Batam , Headline , Parlemen

Demo Mahasiswa di DPRD Kota Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Kota Batam melakukan aksi demo damai di gedung DPRD Kota Batam. Mereka meminta hasil nota kesepakatan yang disampaikanya pada aksi demo sebelumnya, Selasa (5/3-2019).

Mahasiswa minta penjelasan DPRD Kota Batam terkait penyimpangan wewenang Sekdako Batam, dimana adanya surat edaran membantu koruptor dengan alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Batam dan ditandatangani oleh Sekda.

"Nota kesepakatan pada aksi demo sebelumnya sudah diterima oleh DPRD Kota Batam. Tapi hingga sampai saat ini tidak ada kepastian dari DPRD Kota Batam. Ada apa ini?, kami hanya menyampaikan suara masyarakat," ujar para mahasiswa dalam orasinya, Selasa (5/3-2019).

Ditegah aksi demo damai mahasiswa, anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Musofa dan Lik Khai turun menjumpai mahasiswa. Dia mengatakan, aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan segera di Rapim kan.

"Berikan kami waktu tiga hari ini. Saya akan sampaikan ke pimpinana DPRD Kota Batam. Dan saya tidak bisa mengambil keputusan, soal surat nota kesepakan udah diruang pimpinan," kata Musofa.

Mendengarkan hal itu, para mahasiswa tidak mengindahkan, karena tidak mendapat kepastian. Orasi pun terus dilanjutkan, dan para mahasiswa sempat mengatakan, anggota DPRD Kota Batam pembohong.

"Anggota DPRD Kota Batam yang pembohong jagan dipilih lagi nanti," kata para mahasiswa dalam orasinya.

PERNYATAAN SIKAP

1. Meminta kepada Jaksa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 16 tahun
2004 bahwa Jaksa sebagai salah satu penyidik untuk penanganan Tindak Pidana Korupsi.

2. Meminta Walikota mundur dari jabatan karena tidak mampu mencopot Sekda Kota Batam.

3. Meminta kepada DPRD menjalankan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2015 Tentang pemerintah Daerah yang terdapat pada pasal 42 ayat (1) butir D yang berbunyi "Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Daerah/wakil kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubermur bagi DPRD Kabupaten atau Kota. "Karena Walikota tidak mampu mengurusi tubuh dari pemerintah kota Batam, salah satunya yang dilakukan oleh Sekda Kota Batam.

Red

Aksi Demo Mahasiswa di DPRD Kota Batam "Ricuh"

Expossidik.com Selasa, Maret 05, 2019 Batam , Headline , Parlemen

Situasi Kericuhan Mahasiswa dengan Polisi

EXPOSSIDIK.com, Batam: Aksi demo damai aliansi mahasiswa kota Batam di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam terjadi kericuhan. Aksi aliansi mahasiswa tersebut meminta penjelesan nota kesepakatan yang disampaikan ke DPRD Kota Batam, Selasa (5/3-2019).

Kericuhan mahasiswa dengan polisi tersebut, mahasiswa tidak terima atas ucapan polisi, yang mengatakan, jangan anarkis, kalau tidak kami bertindak. Hal itulah mengundang emosional para mahasiswa, hingga sampai terjadi kericuhan adu mulut dan pemukulan.

"Kami tidak anarkis, kami tidak terima atas pernyataan pak polisi tadi. Padahal kami mahasiswa hanya bisa memaksa masuk jika permintaan kami tidak direspon," ujar para mahasiswa.

Namun kericuhan tersebut bisa direda setelah Kapolsek Batam Kota, AKP Rizky turun dari atas ruang pimpinan DPRD Kota Batam.

"Saya tadi ke ruang pimpinan, memediasi. Supaya pimpinan DPRD Kota Batam turun untuk menyampaikan apa yang diminta para mahasiswa," kata AKP Rizky dihadapan para mahasiswa.

"Kami melakukan aksi demo damai di gedung ini, mendesak DPRD Kota Batam yang telah menerima nota
kesepakan supaya menjalankan fungsinya yang terdapat dalam pernyataan sikap kami. Surat kami sudah lama kami masukkan, tapi sampai sekarang ini tidak ada tindak lanjutnya," kata para mahasiswa.

Kemudian, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam, Zainal Abidin turun menemui mahasiswa. Dia mengatakan, akan segera permasalahan ini dirapatkan dalam Rapat Pimpinan (Rapim).

"Berikan kami waktu selama tiga hari ini. Kami akan melakukan Rapim terkait permasalahan ini," kata Zainal Abidin kepada mahasiswa.

PERNYATAAN SIKAP

1. Meminta kepada Jaksa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No 16 tahun
2004 bahwa Jaksa sebagai salah satu penyidik untuk penanganan Tindak Pidana Korupsi.

2. Meminta Walikota mundur dari jabatan karena tidak mampu mencopot Sekda Kota Batam.

3. Meminta kepada DPRD menjalankan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2015 Tentang pemerintah Daerah yang terdapat pada pasal 42 ayat (1) butir D yang berbunyi "Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Daerah/wakil kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubermur bagi DPRD Kabupaten atau Kota. "Karena Walikota tidak mampu mengurusi tubuh dari pemerintah kota Batam, salah satunya yang dilakukan oleh Sekda Kota Batam.

Red

Pembangunan di Kelurahan Kabil dan Duriangkang Tahun 2019 ada 21 Titik

Expossidik.com Sabtu, Februari 16, 2019 Headline , Parlemen

Bobi Alexsander Siregar, Anggota DPRD Batam Komisi IV

EXPOSSIDIK.com, Batam: Anggota Komisi IV DPRD kota Batam Bobi Alexander Siregar mengatakan ada 21 titik pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2019 di daerah wilayah Kelurahan Kabil dan Kelurahan Duriangkang.

"Ada sebanyak 19 titik di kelurahan Kabil dan 2 titik di Kelurahan Duri Angkang Tanjung Piayu yang kita perjuangkan pada tahun 2019 ini, " ucap Bobi di salah satu warung kopi diwilayah Kabil, Sabtu (16/2/2019).

Bobi menjelaskan, dari sebanyak 21 titik pembangunan yang akan dibangun tersebut yakni semenisasi jalan, drainase, batu miring, gedung serbaguna, posyandu dan GOR mini. Dan pembangunan tersebut diiharapkan nantinya dapat dirasakan masyarakat Kabil dan Duri Angkang.

"Kita diberangkatkan oleh masyarakat, dan kita harus memperjuangkan suara masyarakat dalam hal melalui pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat juga," jelas Bobi.

Menurut anggota anggota DPRD kota Batam yang terpilih periode tahun 2014 - 2019 itu menyebutkan, selama 17 tahun lamanya daerah Kabil mengalami ketertinggalan dalam hal infrastruktur pembangunan, hal itu dikarenakan tidak adanya perwakilan rakyat yang duduk di DPRD untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

"Dengan adanya kita yang sudah duduk di DPRD kota Batam, kita sudah berupaya untuk menyamaratakan pembangunan seperti di daerah-daerah lain. Dan jika masyarakat di daerah Kabil dan Duri Angkang masih memberangkatkan saya untuk duduk yang kedua kalinya sebagai anggota DPRD kota Batam periode 2019 - 2024 nanti, maka kita akan tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk infrastruktur pembangunan didaerah-daerah RW lainnya yang masih belum tersesntuh," Ungkap Bobi

Red/KW5

Nuryanto Hentikan Pembahasan Ranperda Bea Gerbang dan Pengolahan Sampah Kota Batam

Expossidik.com Senin, Februari 11, 2019 Headline , Parlemen

Rapat Pembahasan Ranperda Bea Gerbang dan Pengolahan Sampah

EXPOSSIDIK.com, Batam: Rapat Paripurna ke-3 masa persidangan II tahun sidang 2019. Pimpinan rapat paripurna, Nuryanto hentikan pembahasan Ranperda Bea Gerbang dan Pengolahan Sampah Kota Batam. Hal itu karena penolakan oleh Fraksi yang ketiga kalinya, Senin (11/2-2019).

"Ranperda Bea Gerbang atas jasa pengolahan sampah tidak bisa dilanjutkan ketingkat pansus. Karena Ranperda tersebut sudah tiga kali mendapat penolakan. Maka tidak bisa dilanjutkan," kata Nuryanto memimpin rapat sambil menutup sidang.

Kemudian, Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad mengatakan, keputusan DPRD Batam menolak sampai 3 kali, dan itu pandangan DPRD Kota Batam. Kedepannya Pemko Batam akan melakukan pertimbangan terkait angka 15 %. Dan kemungkinan Pemko Batam kedepannya akan melakukan perluasan TPA.

"Kita tutup buki dulu dan tidak bisa dilanjutkan kembali. Untuk sementara kita fokus perluasan TPA, supaya persoalan sampah di Batam bisa teratasi dengan baik," kata Amsakar.

Sebelumnya, kata Amsakar, dalam rapat paripurna, dia sudah membacakan terkait pandangan Ranperda. Inisiatif DPRD Batam dalam penataan dan pelestarian kampung tua. Atas usulan tersebut Pemerintah kota Batam mengatakan sependapat dengan DPRD Batam.

“Pemerintah Kota Batam mengucapkan trimah kasih kepada DPRD Batam terhadap perhatiannya kepada Kampung Tua, dan Pemko Batam menyambut baik usulan Ranperda penataan Kampung Tua yang diusulkan DPRD Batam,” kata Amsakar.

Red

DPRD Kota Batam Agendakan Pertemuan dengan BC Batam

Expossidik.com Senin, Februari 11, 2019 Headline , Parlemen

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. Fhoto:Istimewa

EXPOSSIDIK.com, Batam: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam Nuryanto mengatakan akan mengundang pihak Kantor Pelayanan Umum Bea Cukai Tipe B Batam , sebagaimana dalam aturan yang tertuang dalam surat keputusan Dirjen Bea Cukai No Kep.07/BC/2019. Pertemuan itu, dilakukan untuk meminta penjelasan soal ketentuan baru pengiriman barang keluar Batam.

Kata Nuryanto, upaya tersebut merupakan langkah untuk menanggapi kebijakan yang telah menghadirkan kehebohan bagi masyarakat Batam. Khususnya mereka yang berkecimpung dalam usaha yang memakai jasa pengiriman ini.

Hadirnya penjelasan dari Bea Cukai, kata Nuryanto, akan membuat persoalan yang muncul di tengah masyarakat bisa ditanggapi secara benar. Dimana saat ini, respon negatif dan pertanyaan perihal penerapan aturan yang dinilai mengekang aktivitas bagi pelaku usaha terkait beredar luas di tengah masyarakat.

“Makanya kita segera akan agendakan untuk pertemuan dengan Bea Cukai. Meminta penjelasan secara detil. Kita taunya kebijakan ini memberatkan masyarakat, karena itu ada penolakan,” kata Nuryanto di Batam, Senin (11/2/2019).

Lebih jauh, Nuryanto menyampaikan bahwa, pihaknya tentu akan mengambil sikap atas kondisi yang terjadi. Terlebih lagi, hal itu berkaitan dengan hajat hidup masyarakat Batam. Dimana kondisi ekonominya memang tengah merangkak naik.

Langkah yang diambil, harus menempatkan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama. Karena memang mereka adalah objek dari penerapan aturan tersebut. Jika hal itu berdampak pada terganggunya aktivitas mereka mengais rejeki, tentu akan menghadirkan gelombang penolakan.

Nuryanto berharap, penjelasan dari Bea Cukai Batam nantinya akan menghasilkan kabar baik bagi masyarakat. Sehingga pihaknya sebagai wakil rakyat di daerah bisa memberikan penjelasan yang mampu menenangkan dan solutif. Jika tidak, maka harus ada langkah-langkah yang bisa menghadirkan solusi bagi masyarakat.

Seperti diketahui, pemerintah melalui surat keputusan Dirjen Bea Cukai No Kep.07/BC/2019 menempatkan Kota Batam sebagai daerah Internasional dalam hal aturan pengiriman barang keluar. Dimana alur pemeriksaan yang sebelumnya hanya menggunakan pemeriksaan x-ray, berubah menjadi lebih ketat dengan cara diperiksa satu persatu oleh petugas Bea dan Cukai.

Pemerintah juga melakukan pengenaan pajak pada pengirim yang melakukan pengiriman terhadap satu tujuan di atas nilai 75 USD. Kondisi ini, mengakibatkan banyak barang-barang yang menumpuk di kargo bandara. Dampaknya, memperlambat barang sampai kepada penerima.

Red/KW5

EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Labels

Technology

DPRD Kota Batam Jadwalkan Kembali Pembahasan KUA/PPAS APBD Kota Batam tahun 2020

Nyanyang Haris Gugat KPU Batam ke MK

Safari Ramadhan: PPDB Kota Batam dari Tahun ke Tahun Tak Kunjung Selesai

Penerimaan Didik Baru Bukan Kesalahan Pemerintah Kota Batam

Udin P Sihaloho Berharap Pemerintah Membangunan Sekolah Negeri di Setiap Kelurahan

Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Tunda Rapat Paripurna Laporan Pansus Pembahasan LKPJ Walikota Tahun 2018

Kunker DPRD Bogor dan Tanah Datar Disambut Kabag Humas DPRD Batam

Udin P Sihaloho: Belanja Obat di RSUD Embung Fatimah tahun 2019 Dianggarkan 26 M

Aman Sarankan Pemko Batam Bentuk Bosda

Rapat Paripurna, Fraksi Demokrat Prioritaskan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

DPRD Kota Batam Minta Pembagian Sembako Murah Dihentikan

DPRD Kepri Nilai Upaya Pemprov Kepri Jauh Menwujudkan Visi Misinya

Walikota Batam Laporkan LKPJ Anggaran Tahun 2018

Sembilan Fraksi DPRD Kota Batam Setujui perubahan Perda RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021

Acara Gratis, Iman Setiawan Ajak Kehadiran Masyarakat

Aksi Demo Aliansi Mahasiswa di Gedung DPRD Batam, Minta Walikota dan Sekda Dicopot

Aksi Demo Mahasiswa di DPRD Kota Batam "Ricuh"

Pembangunan di Kelurahan Kabil dan Duriangkang Tahun 2019 ada 21 Titik

Nuryanto Hentikan Pembahasan Ranperda Bea Gerbang dan Pengolahan Sampah Kota Batam

DPRD Kota Batam Agendakan Pertemuan dengan BC Batam

Author Name

Formulir Kontak