EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Kapal Malaysia yang melakukan ilegal fishing berhasil diamankan KKP. (Foto: ist)

Jakarta, expossidik.com: Ketegasan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terhadap pelaku pencurian ikan di laut Indonesia kembali ditunjukkan melalui sikap tanpa kompromi aparat Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dalam menangkap pelaku illegal fishing. 

Sempat diwarnai aksi kejar-kejaran dan manuver berbahaya, tim patrol KKP berhasil menangkap dua kapal ikan asing ilegal asal Malaysia.

“Kami mengonfirmasi penangkapan dua kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia pada akhir pekan kemarin di WPPNRI 571 Selat Malaka,” terang Plt. Direktur Jenderal PSDKP yang juga Sekretaris Jenderal KKP, Antam Novambar dalam siaran resmi KKP, Kamis (22/7/2021).

Antam menuturkan bahwa penangkapan kapal ilegal Malaysia dengan nama KHF 1764 tersebut dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan Hiu 03 yang dinakhodai oleh Yohanes Tielung di wilayah landas kontinen Indonesia pada Sabtu (17/7/2021). 

Sedangkan satu kapal lainnya dengan nama SLFA 5124 ditangkap oleh Kapal Pengawas Hiu 01 yang dinakhodai Essing di dekat perairan Bagan Siapiapi pada Minggu (18/7/2021).

“Satu kapal kami ad hoc ke Pangkalan PSDKP Batam sedang satu kapal lainnya ke Stasiun PSDKP Belawan,” lanjut Antam.

Dalam video dokumentasi yang disampaikan kepada awak media, penangkapan kapal tersebut berlangsung secara dramatis. Kapal ikan asal Malaysia tersebut tampak berusaha melarikan diri dengan terus melakukan manuver berbahaya agar dapat lolos dari Kapal Pengawas Perikanan Ditjen PSDKP KKP. 

Dalam video tersebut tampak pula alat tangkap trawl masih berada di dalam air dan digunakan untuk menghalangi upaya penangkapan yang dilakukan oleh petugas.

“Kapal asing ilegal ini mencoba lari, memacu kecepatan tinggi, kapal ini juga menghalangi kami dengan tali dan alat tangkap, hampir 35 menit kami melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil kami lumpuhkan,” terang Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono.

Ipunk juga menegaskan bahwa aparat Ditjen PSDKP KKP tetap siaga dan terus melakukan pengawasan di laut termasuk dalam periode penerapan PPKM ini. Hal tersebut dilakukan untuk mewaspadai aksi pencurian ikan yang dilakukan dengan memanfaatkan masa pandemi Covid-19 ini.

“Belajar dari pengalaman tahun lalu, kami tidak kendor dan akan tetap mengamankan setiap jengkal wilayah laut kita,” tegas Ipunk.

Dengan penangkapan dua kapal asing ilegal tersebut, KKP telah menangkap 124 kapal selama 2021. Terdiri dari 81 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 43 kapal ikan asing yang mencuri ikan, dengan rincian 14 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 23 kapal berbendera Vietnam. 

Selain gigih memberantas illegal fishing, KKP juga terus menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 62 pelaku destructive fishing seperti bom ikan, setrum maupun racun. (Fay)

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menyerahkan 1 ekor sapi sebagai hewan Qurban secara simbolis kepada Dandenma Mabes TNI Brigjen TNI (Mar) Oni Junianto. (Foto: ist)

Jakarta, expossidik.com: Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. yang didampingi Kasum TNI Letjen TNI Eko Margiyono, M.A. dan Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr. (Han) menyerahkan 1 ekor sapi sebagai hewan Qurban secara simbolis kepada Dandenma Mabes TNI Brigjen TNI (Mar) Oni Junianto, bertempat di Ruang Hening Mabes TNI Cilangkap, Senin (19/7/2021).

Saat penyerahan hewan Qurban tersebut, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan pesan kepada Dandenma Mabes TNI. “Saya serahkan hewan qurban saya untuk di sembelih dan dibagikan kepada yang berhak menerimanya,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Dandenma Mabes TNI Brigjen TNI (Mar) Oni Junianto mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI atas penyerahan 1 ekor sapi sebagai hewan Qurban. “Saya terima hewan Qurban dari Panglima TNI dan rencananya sapi ini akan disembelih besok pagi bersama 12 ekor sapi lainnya serta 16 ekor kambing di Masjid Jenderal Soedirman Mabes TNI Cilangkap,” ujanya. (Red)

Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia dan Menteri ESDM Arifin Tasrif. (Foto: ist)

Jakarta, expossidik.com: Badan Keamanan laut (Bakamla) RI dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI sepakat untuk bekerja sama dalam hal menjaga keamanan sumber daya migas Indonesia di perairan perbatasan Laut Natuna Utara.

Hal tersebut disepakati oleh Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia, S.Sos.,M.M., dan Menteri ESDM Arifin Tasrif saat melaksanakan komunikasi melalui saluran video teleconference di dua tempat berbeda, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Markas Besar Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (16/7/21).

Laksdya TNI Aan Kurnia menginisiasi rapat terbatas tersebut dimaksudkan untuk bersilaturahmi sekaligus untuk mengadakan pembicaraan penting terkait keamanan sumber daya migas yang berada di laut Natuna Utara dan pembicaraan strategis lainnya berkaitan dengan tupoksi Bakamla RI. 

Dalam pembicaraan itu, Kepala Bakamla RI menjelaskan bahwa kapal Bakamla RI secara terus menerus telah menggelar kekuatan selama 24 jam di perairan perbatasan laut Natuna Utara dan secara silih berganti dengan TNI AL. “Guna mengantisipasi eskalasi kapal negara asing daerah eksplorasi migas di perairan perbatasan laut Natuna Utara, Bakamla RI bersama TNI Al berkoordinasi untuk melaksanakan patroli mengamankan daerah tersebut,” jelas Laksdya TNI Aan Kurnia.

Disadari Kepala Bakamla RI, bahwa Bakamla RI menghadapi kendala dalam keterbatasan anggaran pelaksanaan operasi oleh karena itu perlu adanya sinergitas dengan Kementerian ESDM. Melalui MoU antara Bakamla RI dan ESDM, Bakamla RI dapat menyusun rencana operasi kontijensi mengantisipasi adanya eskalasi kapal negara asing di perairan perbatasan negara lain.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyambut baik atas pertemuan kali ini, seharusnya Kementerian ESDM yang terlebih dahulu menginisiasi kolaborasi dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. “Dan kami mengapresiasi apa yang telah dilakukan Bakamla RI dalam mengamankan perairan di daerah perbatasan,” kata Arifin Tasrif.

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan menyambut baik apabila adanya MoU antara Bakamla RI dan ESDM. Hal ini dapat mendukung program-program eksplorasi migas diwilayah perbatasan dengan negara asing. “Ini kita sambut baik sekali,”ujar Arifin Tasrif.

Pada kegiatan teleconference, Kepala Bakamla RI didampingi oleh Sestama Bakamla RI Laksda Bakamla S. Irawan, M.M., Deputi Jakstra Laksda Bakamla Tatit E. Witjaksono, S.E., M.Tr. (Han), Plt. Deputi Inhuker Laksma Bakamla Erry Herman, Direktur Kerja sama Laksma Bakamla Bambang Irawan dan Direktur Operasi Laut Laksma Bakamla Suwito. Sedangkan Menteri ESDM didampingi oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Prof. Ir. Tutuka Ariadji, M.Sc., Ph.D., IPU dan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto. (Red)

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan bantuan ke warga dampak dari PPKM darurat. (Foto: ist)

Jakarta, expossidik.com: Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan peninjauan ke Posko PPKM Mikro di Kantor Kelurahan Turangga, Lengkong, Bandung, Jawa Barat, Jumat (16/7/2021). Pada kesempatan tersebut, mereka juga melihat langsung permukiman warga yang berada di Slum Area atau areal kumuh. 

Setelah melihat hal tersebut, Sigit segera menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk segera melakukan percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) PPKM Darurat kepada masyarakat, yang perekonomiannya terdampak akibat Pandemi Covid-19. 

"Dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini, bantu masyarakat dengan sungguh-sungguh. Lakukan pendataan dan segera distribusikan bantuan. Berikan pengabdian terbaik bagi masyarakat," kata Sigit. 

Menurut Sigit, instruksi ini berlaku untuk seluruh jajaran TNI-Polri di wilayah. Pasalnya, dengan adanya bantuan tersebut akan meringankan beban masyarakat di tengah Pandemi virus corona seperti saat ini. 

Sigit juga berharap dengan terdistribusinya bantuan dari Pemerintah melalui personel TNI-Polri dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, masyarakat tidak perlu keluar rumah di saat PPKM Darurat. 

"Ada bantuan dari Pemerintah yang diantar TNI dan Polri. Berkenan diterima, semoga bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Kami imbau, jangan kemana-mana selama PPKM Darurat," ucap Sigit. 

Selain memberikan bantuan kepada masyarakat, Panglima dan Kapolri juga melakukan peninjauan vaksinasi massal di Youth Center Arcamanik, Bandung, Jawa Barat. Kegiatan itu menargetkan 4.500 orang bakal disuntik vaksin. 

"TNI-Polri koordinasi dengan Pemda untuk menentukan sasaran vaksinasi untuk wilayah merah. Perintah pak Presiden untuk cek terkait dengan daerah-daerag yang belum terjangkau vaksinasi," tutup Sigit. (Red)

Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar saat Peletakan Lunas Dua Kapal di Batam. (Foto: ist)

Jakarta, expossidik.com: Keseriusan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengawal larangan ekspor benih bening lobster dan memberantas praktik destructive fishing di era Menteri Trenggono ditunjukkan dengan membangun dua speed boat yang memiliki kemampuan manuver dan kecepatan tinggi. 

Dua speed boat tersebut digadang-gadang sebagai pemburu penyelundup lobster dan pengebom ikan.

“Saat ini kami sedang menyiapkan dua unit speed boat baru berkecepatan tinggi yang akan memperkuat armada pengawasan kita tahun ini,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar, melalui siaran pers yang diterima redaksi, Jumat (16/7/2021).

Antam menuturkan bahwa speed boat yang saat ini dibangun, akan diproyeksikan sebagai sarana pengawasan terhadap penyelundupan lobster dan pengeboman ikan. 

Menurut Antam, dengan bahan alluminium alloy dan fender hard tube polyurea serta kecepatan mencapai 55 knot, speed boat tersebut memiliki keunggulan untuk bermanuver dan melakukan pengejaran.

“Ini untuk menandingi kecepatan para penyelundup lobster maupun pengebom ikan,” jelas Antam.

Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada, Pung Nugroho Saksono menyampaikan bahwa proses peletakan lunas atau keel laying telah dilaksanakan pada Selasa (13/7/2021) dan diharapkan bisa selesai pada akhir November 2021.  Pembangunan speed boat ini sendiri dilakukan di PT Palindo Marine Batam. 

“Kami proyeksikan November ini sudah bisa digunakan,” jelas Ipunk.

Untuk merespon berbagai tantangan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dibawah kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono terus melakukan pembenahan. 

KKP berupaya memperkuat infrastruktur pengawasan dengan menambah jumlah armada pengawasan, dan memperkuat teknologi pengawasan termasuk diantaranya dengan meningkatkan kemampuan pemantauan melalui pesawat pemantau (air surveillance) dan teknologi satelit. (Fay)

Pelatihan jarak jauh dengan Japan Coast Guard (JCG) resmi dibuka yang berlangsung secara daring, Selasa (13/7/2021). (Foto: Ist)

Jakarta, expossidik.com: Saat pandemi bukan berarti mengendurkan semangat dan kinerja bagi personel Bakamla RI. Dari waktu ke waktu, pelatihan untuk peningkatan kapasitas personel terus dilakukan. Hal yang istimewa terjadi di lingkungan Bakamla RI. Pelatihan jarak jauh dengan Japan Coast Guard (JCG) resmi dibuka Selasa (13/7). Kegiatan yang berlangsung secara daring ini, berpusat di Markas Besar (Mabes) Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Selasa (13/7/2021) kemarin.

Kegiatan yang bertajuk On The Job Training (OJT) ini secara resmi dibuka oleh Direktur Latihan Bakamla RI Laksma Bakamla Sandy M. Latief, dan dihadiri Senior Representative Japan International Cooperation Agency (JICA) Honzu Shigeo, dan Commanding Officer of Mobile Cooperation Team JCG Capt. Higuchi Norikazu, beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Laksma Bakamla Sandy M. Latief mengatakan bahwa pelatihan ini merupakan sebuah peluang yang baik personel Bakamla, guna mengetahui dan memahami tentang materi yang diberikan oleh pakar dari Mobile Cooperation Team (MCT) Japan Coast Guard.

“Diharapkan seluruh personel Bakamla dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik dan memahami materi yang sampaikan,” ujar Laksma Sandy, Rabu (14/7/2021).

Senior Representative Indonesia Office Japan International Cooperation Agency (JICA) Honzu Shgeo mengatakan bahwa kerjasama pelatihan secara online ini sudah terlaksana sebanyak tiga kali.

“Adapun kegiatan pelatihan ini merupakan program pelatihan dalam rangka memelihara kerjasama antara Bakamla dengan JCG dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan para personel Bakamla saat ini,” kata Honzu Shgeo.

Kegiatan ini difasilitasi oleh pakar dari JCG. Materi yang diberikan pun cukup menarik mulai dari materi tentang hukum laut internasional dan UNCLOS, prosedur melakukan Inspeksi di kapal target, dan teknik penangkapan tersangka di kapal target.

Tidak hanya itu, pertukaran pengalaman dalam menerapkan penindakan hukum di laut, pengalaman dalam aksi penangkapan tersangka, atau penyelamatan korban, juga turut disampaikan dalam OJT ini. Teknik dan pengetahuan dalam lingkup tugas merupakan faktor esensial bagi personel penjaga laut, tidak memandang dari negara mana personel itu berasal. Namun tidak dapat dipungkiri, pengalaman juga merupakan salah satu guru terbaik, dan evaluasi berkesinambungan adalah kunci sukses keberhasilan seseorang atau sebuah instansi.

Kegiatan OJT ini diselenggarakan selama 2 hari, yaitu tanggal 13 - 14 Juni 2021 dan diikuti ratusan peserta dari personel Stasiun Pemantauan Keamanan dan Keselamatan laut, Stasiun Bumi, Kapal Negara, Catamaran dan RHIB Bakamla RI. (r/Exp)

Jakarta, expossidik.com: TAUZIA Hotel Management (TAUZIA) yang merupakan anggota dari The Ascott Limited (Ascott) meluncurkan integrasi loyalty program My TAUZIA Privilege (MTP) menjadi ASR (Ascott Star Rewards) dan website terbaru discoverasr.com sebagai platform pemesanan online global.

Director of Marketing, TAUZIA Hotel Management, Irene Janti, mengatakan integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan transformasi digital, dan untuk meningkatkan pengalaman tamu serta untuk mendukung bisnisnya yang berkembang pesat.

"Tauzia Hotels saat ini telah menjadi bagian dari Discover ASR untuk menyatukan brand kami dalam satu platform pemesanan online. Penambahan properti milik TAUZIA ke dalam discoverasr.com dan integrasi loyalty program MTP menjadi ASR merupakan dorongan besar bagi perjalanan transformasi digital kami. Kami berharap dapat memberikan sinergi pemasaran yang lebih besar dan memberikan yang terbaik bagi para member setia, seiring dengan terus berkembangnya portofolio kami," ungkapnya melalui rilis yang diterima redaksi, Selasa (13/7/2021).

Dijelaskannya, anggota MTP dapat mendaftar sebagai anggota ASR dan akan langsung menerima eVoucher diskon sebesar 25 persen ketika menghubungkan akun MTP ke akun ASR. Anggota tier MTP Friendly dan Unique juga akan dihubungkan dengan tier Silver dan Platinum ASR masing-masing.

"Anggota MTP dapat menukar poin MTP ke poin ASR dan menerima 2.000 poin bonus ASR saat menyelesaikan pertukaran pertama mereka. Selanjutnya, anggota akan mulai mendapatkan poin ASR. Program MTP ini akan berakhir pada 31 Desember 2021," imbuhnya.

Selain itu, integrasi TAUZIA Hotels juga dibuktikan dengan peluncuran situs website terbaru discoverasr.com untuk menyatukan brand yang terpisah ke dalam satu platform pemesanan online.

Discoverasr.com memberikan kemudahan akses untuk para tamu ke lebih dari 400 apartemen, coliving spaces, dan hotel dengan total lebih dari 77.000 unit, di lebih dari 190 kota dan 30 negara. Hal ini mencakup lebih dari 10.000 unit di 61 properti milik TAUZIA hotels, yang tersedia untuk pertama kalinya di platform pemesanan online milik Ascott.

Discoverasr.com menampilkan 14 merek penginapan terdepan dan ternama, yaitu Ascott The Residence, The Crest Collection, Somerset, Quest, Citadines, lyf, Préférence, Vertu, Harris, Citadines Connect, Fox, Yello, Fox Lite, dan POP!.

Dengan mengutamakan pengalaman pengguna yang lebih intuitif, anggota ASR dapat mencari dan memesan dengan lebih mudah tujuan perjalanan mereka, sekaligus berkesempatan untuk mendapatkan penawaran-penawaran terbaik di properti yang berpartisipasi dalam ASR. Anggota ASR juga dapat dengan mudah menukarkan poin ASR untuk mengurangi total biaya menginap mereka.

Untuk di kota Batam sendiri ada 3 hotels yang juga bergabung dengan Discoverasr.com yaitu HARRIS Hotel Batam Center, HARRIS Resort Waterfront, HARRIS Resort Barelang.

Lanjutnya, aplikasi seluler Discover ASR juga telah diluncurkan pada Oktober 2020 untuk memberikan kenyamanan dan fleksibilitas yang lebih besar kepada anggota ASR. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 177.000 sejak diluncurkan.

Melalui aplikasi seluler ini, anggota ASR dapat mencari penawaran, mengelola keanggotaan, menukarkan poin ASR, melakukan check-in dan check-out dengan mudah, dan melakukan pembayaran tanpa kontak.

Fitur terbaru aplikasi ini memungkinkan para tamu untuk menyesuaikan masa menginap mereka dan memberikan feedback melalui survey. Fitur-fitur terbaru akan dikembangkan secara bertahap untuk semua properti.

"Untuk informasi dan pemesanan lebih lanjut, silakan kunjungi discoverasr.com dan media sosial @tauziahotels," pungkasnya. (r/Exp)

Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Aan Kurnia temu daring dengan Dubes Jepang, Y.M. Kenji Kanasugi. (Foto: Ist)

Jakarta, expossidik.com: Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia membahas kerja sama di ranah keamanan dan keselamatan laut dengan Dubes Jepang Y.M. Kenji Kanasugi. Pertemuan berlangsung secara daring di ruang kerja Kepala Bakamla RI, Mabes Bakamla RI, Jl. Proklamasi No. 56, Jakarta Pusat, Senin (13/7/2021) kemarin.

Bakamla RI dengan pemerintah Jepang, khususnya dengan Japan Coast Guard (JCG), telah menandatangani Memorandum of Cooperation (MoC). Terdapat empat bidang kerja sama yang disepakati, antara lain peningkatan kapasitas personel di bidang keamanan dan keselamatan maritim, penyelenggaraan pertemuan tahunan, pertukaran informasi dan komunikasi, dan kegiatan lainnya yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam perjalanannya, Bakamla RI dan JCG telah berhasil menjalin hubungan yang harmonis dengan menerapkan MoC yang telah ditandatangani. Mengirim personel Bakamla RI untuk menempuh pendidikan jenjang S2 di bidang Maritime Security and Safety Policy, sudah terlaksana di tahun 2019. Pelatihan hybrid (melalui daring dan luring) di bidang Maritime Law Enformcement (MLE), juga digelar di tahun yang sama, dan akan dilakukan lagi di tahun 2021 ini.

Selain itu, kapal patroli JCG dengan nama lambung Tsugaru pernah datang ke Indonesia di tahun 2018, tepatnya di pelabuhan JICT Tanjung Priok. Berkat kunjungan tersebut, tidak hanya pertukaran pikiran dalam lingkup tugas dan tanggung jawab coast guard, namun juga diketahui lebih dalam sisi humaniora personel coast guard dari negeri Matahari Terbit tersebut dalam bertugas.

Berbekal track record kerja sama yang cukup baik tersebut, Bakamla RI berharap pertukaran informasi dapat ditingkatkan oleh kedua instansi. “Terkait pertukaran informasi dapat dioptimalkan melalui Indonesia Maritime Information Center (IMIC)”, ucap Laksdya TNI Aan Kurnia.

Selain itu, menanggapi kondisi pandemi, diharap kerja sama yang terjalin tidak merenggang. “Kami semua masih berjuang dalam kondisi pandemi, sehingga kami harap pertemuan, koordinasi dan konsolidasi pembahasan suatu masalah dapat dilakukan secara daring”, lanjut Laksdya TNI Aan Kurnia.

Dalam pertemuan turut dibahas pembangunan Pusat Pendidikan dan Latihan Maritim Bakamla RI di Batam. Diharapkan kerja sama dengan JCG dapat ditingkatkan dengan bertukar pikiran dan penerapan di bidang keamanan dan keselamatan laut oleh JCG.

Dubes Kenji Kanasugi juga turut senang dengan hubungan baik antara Bakamla RI dengan pemerintah Jepang. Diharap kerja sama dapat terus ditingkatkan dan diimplementasikan dengan baik. (Exp)

Barang bukti bong, yang berhasil diamankan Polisi. (Foto: ist)

Jakarta, expossidik.com: Polisi menetapkan Nia Ramadhani dan suaminya, Ardi Bakrie sebagai tersangka narkoba jenis sabu. Dalam penggeledahan di rumah keduanya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, polisi menemukan barang bukti berupa alat isap sabu.

Penggeledahan itu bermula dari penangkapan ZN, sopir Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie. Saat digeledah, polisi menemukan sabu-sabu. Sabu-sabu itu diakui ZN milik Nia Ramadhani.

"Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap ZN ditemukan satu klip narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dilakukan interogasi ternyata yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah barang milik saudara RA (Nia Ramadhani, red). Itu pengakuannya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus dalam jumpa pers, Kamis (8/7/21).

"Kemudian penyidik melakukan penggeledahan di kediaman saudara RA dan menemukan saudara RA di dalam rumah. Hasil penggeledahan ditemukan  bong atau alat isap sabu-sabu milik saudari RA," ungkapnya.

"Saudari RA sering memang menggunakan sabu-sabu ini, yang bertempat di daerah Pondok Pinang atau Pondok Indah Jakarta Selatan," lanjut Yusri.

Yusri menjelaskan, saat penggeledahan dilakukan, Ardi Bakrie tidak berada di rumah. Namun, Nia mengaku menggunakan narkoba bersama suaminya.

"Kemudian dilakukan pendalaman dan mengakui bahwa juga suaminya saudara AAB juga mengisap bersama menggunakan sabu-sabu ini bersama-sama. Tapi pada saat di TKP saudara AAB tidak ada," tutur Yusri. (Red)

Sumber: detik.com

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. (Foto: ist)

Jakarta, expossidik.com: Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dit Tipidkor) Bareskrim Polri melakukan pelimpahan tahap II atau penyerahan barang bukti dan tersangka, kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan bahwa, pelimpahan tahap II itu dilakukan setelah Kejaksaan Agung menyatakan berkas Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat dan enam tersangka lainnya, lengkap atau P-21. Mereka langsung dibawa ke Nganjuk untuk diserahkan kepada JPU Kejagung di Kejari Nganjuk. 

"Pada tanggal 5 Juli Kejagung menyatakan berkas penyidikan lengkap atau P-21. Hari ini sampai Surabaya didampingi JPU dari Kejaksaan Agung dan menuju ke Nganjuk lewat transportasi darat dengan protokol kesehatan yang ketat," kata Argo kepada wartawan, Jakarta, Kamis (8/7/21).

Dengan dilakukannya proses tahap II ini, Bupati Nganjuk dan enam tersangka lainnya bakal segera disidang. 

Selama proses penyidikan, kata Argo, penyidik Dit Tipidkor Bareskrim Polri telah melakukan pemeriksaan sebanyak 49 saksi, tiga saksi ahli dan melakukan penggeledahan serta melakukan penyitaan terhadap sejumlah uang dan dokumen. 

"Selanjutnya terhadap tujuh tersangka tersebut dilakukan penahanan oleh pihak Kejaksaan Agung di rumah tahanan negara Polda Jawa Timur," ujar Argo.

Dalam kasus ini, KPK bersama Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka yakni Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin.

Dalam kasus ini, Bupati Nganjuk dan ajudannya disangka Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan/atau  Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi yang diubah dan ditambah melalui UU Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Korupsi Jo  Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka lima Camat disangka Pasal 5 ayat (1) huruf A dan atau B dan Pasal 13 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Red)

Sebanyak 34 awak kapal berkewarganegaraan Vietnam Dideportasi. (Foto: Ist)

Jakarta, expossidik.com: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  bersinergi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam penanganan awak kapal pelaku illegal fishing berkewarganegaraan asing yang masih berada di Indonesia.

Melalui Pangkalan PSDKP Batam, 34 orang awak kapal berkewarganegaraan Vietnam yang telah selesai menjalani proses penegakan hukum diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung pinang dan Kantor Rudenim Pusat Tanjung Pinang pada Jumat dan Sabtu (18-19/6/2021).

“34 orang ABK kapal ikan Vietnam kami serahkan dalam rangka persiapan deportasi ke negara asal”, ujar Plt. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar lewat siaran pers yang diterima expossidik.com, Selasa (22/6/2021).

Antam juga menjelaskan bahwa sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam hukum laut internasional, para awak kapal berkewarganegaraan asing tersebut tidak dikenakan hukuman badan sehingga setelah semua proses hukum telah selesai dapat dipulangkan.

"Jadi untuk efektivitas dan efisiensi pemberantasan ilegal fishing para nelayan asing yang telah melalui proses penegakan hukum ini kita pulangkan," terang Antam.

Lebih lanjut Antam menyampaikan apresiasinya kepada berbagai pihak yang telah bersinergi dengan baik dalam penanganan awak kapal berkewarganegaraan asing.

“Terima kasih kepada Kementerian Luar Negeri dan Jajaran Ditjen Imigrasi yang telah berperan besar dalam kegiatan ini," pungkas Antam.

Dihubungi secara terpisah, Plt. Direktur Penanganan Pelanggaran, Nugroho Aji, pada waktu yang sama, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat pemulangan awak kapal pelaku illegal fishing berkewarganegaraan asing yang masih berada di Indonesia. Nugroho menjelaskan bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah pandemi Covid-19 yang membatasi proses keluar masuk lintas negara.

“Kami masih terus komunikasikan percepatan pemulangan awak kapal WNA yang masih ada di Indonesia,” ujar Nugroho.

Nugroho juga menyampaikan bahwa dengan tertundanya kepulangan banyak awak kapal tersebut, pihaknya harus menyiapkan anggaran ekstra untuk penanganan.

Sebagai informasi, di Pangkalan PSDKP Batam saja, terdapat 162 awak kapal berkewarganegaraan dengan rincian, yang berada di kantor Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 130 awak kapal. Diantaranya, 127 Vietnam, 1 Rusia dan 2 Myanmar dan di Satwas Natuna masih menyisakan 32 awak kapal Vietnam. (Exp)

Kapal berjenis motor tanker (MT) bernama lambung Ocean Star. (Foto: ist)

Jakarta, expossidik.com: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) siap kerahkan unsur untuk membantu proses evakuasi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia pada kapal berjenis motor tanker (MT) bernama lambung Ocean Star.

Hal itu diutarakan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Aan Kurnia yang langsung memerintahkan Direktur Operasi Laut Bakamla RI Laksma Bakamla Suwito di Mabes Bakamla RI, Jakarta Pusat, Kamis (17/6/21).

Adapun unsur yang siap digerakan dalam evakuasi adalah KN Ular Laut-405 yang saat ini berada di Tual dan KN Kuda Laut-403 berada di Ambon. “Bakamla terus berkoordinasi dengan Bagian Asia Selatan dan Tenggara (Aselteng) Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan pihak Kemenlu akan memberikan informasi kepada Bakamla jika ada perkembangan lebih lanjut guna menggerakan unsur Bakamla,” ujar Laksma Bakamla Suwito. 

Diketahui, Kurang lebih ada 21 orang ABK yang seluruhnya berwarga negara Indonesia (WNI), terombang-ambing selama hampir empat bulan lamanya diatas kapal MT. Ocean Star. Saat ini, kapal diketahui berada di Perairan Timor Leste.

Berita ini menjadi viral saat ABK MT. Ocean Star mengunggah sebuah video permintaan pertolongan di media sosial, baru-baru ini. Dalam video tersebut, para ABK meminta agar  dapat diberikan bantuan sesegera mungkin. Dikarenakan kondisi kapal dan ABK saat ini sangat memprihatinkan.

Berdasarkan keterangan ABK tersebut di videonya, kapal tiba di Dili 3 April silam dalam rangka mendukung kegiatan operasional minyak dan gas (migas) di Timor Leste. Kapal dengan status disewakan dua perusahaan saat ini mengalami mati mesin dan mati listrik. 

Hanya genset penerangan saja yang dapat dinyalakan, karena status bahan bakar minyak (BBM) sudah 0%. Hal ini berdampak pada pompa yang tidak dapat berfungsi untuk menanggulangi kebocoran yang terjadi di salah satu ruangan.

Dalam kondisi kapal yang hampir tenggelam, ABK kapal mengunggah video dengan maksud memohon pertolongan. Karena kedua perusahaan yang terkait atas penugasan kapal itu juga tidak memberi respon.

Mengetahui informasi tersebut, Bakamla RI melaksanakan pelacakan posisi kapal dan kondisi sekitar kejadian melalui Pusat Komando dan Pengendalian (Puskodal) Bakamla RI. Direktorat Operasi Laut juga melaksanakan koordinasi dengan Kemenlu dan Athan Timor Leste dan berhasil memastikan keberadaan dan kondisi kapal dan ABKnya tersebut. Bakamla RI terus memantau proses penanganan yang dibutuhkan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI dan pihak-pihak terkait. Diharapkan proses evakuasi dapat dilakukan secepatnya.

Adapun pihak yang terlibat dalam penyelamatan MT. Ocean Star diantaranya KBRI Dili Timor Leste, KSOP Kupang, Ditpolairud Polda NTT, Polairud Atapupu kab. Belu, Pos AL Atapupu Kab. Belu, dan SROP Kupang. (Exp)

Petugas Bakamla cek tumpahan cairan limbah berbahaya oleh unsur patroli Bakamla RHIB  87-11 di sekitar perairan Teluk Jakarta. (Foto: ist)

Jakarta, expossidik.com: Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI melalui Unsur patroli RHIB 87 - 11 bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan kapal Kalpataru Sudin LHK Kepulauan Seribu menggelar patroli bersama dalam upaya menindaklanjuti dari temuan dugaan tumpahan cairan limbah berbahaya oleh unsur patroli Bakamla RHIB  87-11 di sekitar perairan Teluk Jakarta, kemarin.

Tumpahan cairan limbah berbahaya diduga berasal dari aktifitas kapal-kapal yang sedang berlabuh di sekitar Buoy Timur Tanjung Priok, Kali Baru dan Marunda. Selain itu ada dugaan tumpahan cairan limbah B3 itu berasal dari aktifitas bongkar muat oli kotor sisa Crud Palm Oil (CPO) dan pemotongan kapal yang berada di Tanggul Pengaman Pantai Kali Baru.

Tim gabungan yang terdiri dari 7 personel RHIB 87 - 11 Bakamla RI, 4 personel Balai Gakkum KLHK dipimpin PPLH Madya Bertua Aruan beserta 3 orang penyidik, PDLK Sudin Kepulauan Seribu Glen Wanara bersama 10 orang staf dan awak kapal Kalpataru melaksanakan inspeksi dimulai dari tempat bongkar muat oli kotor dan pemotongan kapal di Kali Baru. Hasil pemeriksaan mendapati sebuah aktifitas penyimpanan oli kotor yang termasuk dalam kategori limbah B3 tanpa izin.

Selanjutnya Tim Patroli gabungan menyusuri Sungai Cilincing hingga bermuara ke laut dan mendapati banyak tempat di bantaran sungai yang dijadikan untuk penyimpanan oli kotor, gudang limbah CPO, serta gudang besi tua.

Disela-sela kegiatan, Direktur Operasi Bakamla Laksma Laksma Bakamla Suwito, S.E., M.Si (Han)  mengatakan Patroli gabungan tesebut merupakan bentuk sinergitas tugas operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari instansi yang berwenang yakni Bakamla dan KLHK dalam menindak pelanggaran hukum pencemaran limbah di laut, Kamis (17/6/21).

“Dengan adanya patroli bersama, menunjukan kekompakan antar lembaga pemerintah dalam mewujudkan keamanan dan keselamatan di laut,” ujar Laksma Bakamla Suwito.

Kegiatan patroli gabungan di laut diakhiri dengan penyerahan berita acara oleh PPLH Madya Bertua Aruan kepada Komandan Tim Paroli Bakamla RI Serma Bakamla Akhmad Sodikin sebagai bukti bahwa temuan dugaan pencemaran limbah di Teluk Jakarta telah ditindaklanjuti dan akan diproses lebih lanjut oleh penyidik KLHK. (Red)

Kapolri Jenderal L Sigit Bersama Direktur Jenderal Permasyarakatan Reynhard Silitonga menunjukkan barat bukti hasil tangkapan didepan wartawan. (Foto: ist)

Jakarta, expossidik.com: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan turut berkontribusi dalam keberhasilan pengungkapan peredaran narkoba jenis sabu seberat 1.129 ton jaringan Timur Tengah dan Afrika (Nigeria). 

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, mengungkapkan bahwa keberhasilan pengungkapan peredaran narkoba jaringan internasional ini merupakan hasil sinergi antar Aparat Penegak Hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). 

“Melalui Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju kami memang fokus dalam pemberantasan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan negara (rutan) serta sinergi dengan APH lainnya. Sehingga kami sangat terbuka dalam kerja sama dan berkontribusi aktif dalam mengungkap peredaran narkoba,” ujar Reynhard, Senin (14/6/2021) melalui siaran pers yang diterima awak media.

Pengungkapan tersebut berawal dari analisis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Tim Satgas Pengungkapan Kasus Narkoba Polda Metro Jaya terhadap jaringan sindikat internasional yang sudah diungkap sebelumnya selama sebulan terakhir. Sebelumnya peredaran narkoba jenis sabu seberat 1,5 ton jaringan Timur Tengah-Malaysia-Indonesia berhasil digagalkan. 

“Kami berkomitmen akan terus bersinergi dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Informasi yang dibutuhkan terkait pengungkapan peredaran narkotika akan kami komunikasikan dengan APH lainnya sebagai bentuk kontribusi pemasyarakatan,” tegas Reynhard. 

Dari pengungkapan jaringan narkoba Timur Tengah-Afrika tersebut diperkirakan nilai barang bukti mencapai Rp1.694 Triliun dan jika beredar dapat dikonsumsi sekitar 5,6 juta jiwa penduduk. 

Sementara itu, sepanjang tahun 2020 petugas pemasyarakatan berhasil melakukan 215 kali  penggagalan, dan sepanjang tahun 2021 berhasil dilakukan 68 kali penggagalan. 

Sementara itu Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa, mengungkapkan bahwa peredaran narkoba sindikat internasional tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kondisi pandemi Covid-19 yang masih melanda di berbagai belahan dunia. Pengungkapan tersebut memberikan gambaran bahwa Indonesia saat ini mengalami banjir narkoba di masa pandemi Covid-19. 

“Kami menggunakan strategi khusus yaitu preemtif strike dengan jalan mengungkap jaringan internasional dari hulu sebelum narkoba tersebut beredar di Indonesia. Langkah ini sangat efektif dan memberikan efek defference bagi para pengedar tersebut,” ujar Mukti. 

Lebih lanjut Mukti mengungkapkan bahwa para pelaku disangkakan Pasal 114 ayat (2) subsider Pasal 115 ayat (2) lebih subsider Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman minimal pidana selama enam tahun maksimal hukuman mati. (Exp)

Anji (Foto: ist)

Jakarta, expossidik.com: Polisi kembali mengamankan seorang musisi berinisial AEP alias AN yang belakangan diketahui adalah Anji. Penangkapan itu berkaitan dengan narkoba.

Kabar tersebut dibenarkan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol Ady Wibowo. Ia membenarkan anggotanya telah menangkap artis tersebut.

"Benar, kami baru saja menangkap musisi ternama berinisial AN," kata Kombes Pol Ady Wibowo dalam keterangannya, Minggu (13/6/21).

Anji ditangkap polisi dikediamannya di kawasan Cibubur. Ia ditangkap pada hari Jumat (11/6/21).

Dari penangkapan itu, polisi ikut menyita barang bukti berupa ganja.

"Yang bersangkutan kami tangkap sendiri dengan barang bukti narkotika yang kami duga ganja," ujar Kanit 1 Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKP Harry Gasgari.

Namun saat dikonfirmasi kabar tersebut, manajer Anji, Pepenk, membantah hal tersebut. Ia menyebut kabar itu tidak benar.

"Ah, nggak, dari siapa (informasinya)?" ujar Pepenk.

Sumber : Detik.com

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. (Foto: ist)

Jakarta, expossidik.com: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Polda dan Polres jajaran untuk memberantas setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat. 

Hal itu menyusul adanya instruksi langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri untuk menindak tegas preman yang sering melakukan pemalakan terhadap sopir kontainer di wilayah Jakarta Utara. 

"Seluruh Polda dan Polres jajaran harus menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan. Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Kamis (10/6/21).

Tak hanya itu, Sigit menyebut telah memberikan instruksi langsung kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan seluruh Kapolda untuk tidak memberikan ruang sedikitpun bagi oknum-oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme.

Kemudian, Sigit juga meminta kepada jajarannya untuk merilis setiap penangkapan preman. Hal itu bertujuan untuk memberangus dan membuat efek jera para preman. 

"Negara tidak akan kalah dengan aksi premanisme. Oknum dan preman segera bersihkan, tangkap dan tuntaskan," tegas Sigit. 

Selain itu, Sigit mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan Hotline 110 ketika mendapatkan aksi premanisme. Menurutnya, layanan tersebut akan tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian. 

"Masyarakat tetap tenang tidak perlu khawatir dengan aksi premanisme. Kepolisian kini memiliki aplikasi Dumas Presisi dan layanan Hotline 110. Kami akan memberikan bantuan yang maksimal kepada warga," tutup Sigit. (Red)

BP Batam hadiri RDP bersama komisi VI  DPR RI lewat Virtual. (Foto: Ist)

Jakarta, expossidik.com: Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual bersama Komisi VI DPR RI yang membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun 2022.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam RDP tersebut hadir secara virtual di Gedung Pemko Batam, pada kesempatan yang sama Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro, Anggota Bidang Pengembangan Kawasan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin hadir secara langsung di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat pada Selasa (8/6/2021).

Dalam RDP ini Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, menyampaikan Kinerja Pelaksanaan Anggaran BP Batam dan RKP dan RKA BP Batam.

Purwiyanto, memaparkan pelaksanaan anggaran 2021 tidak terlepas dari terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap pergerakan roda ekonomi di Batam dalam tahun 2021, dan masih berjalannya proses pengadaan dari belanja tambahan yang bersumber dari saldo.

Terkait kinerja ini, dalam sisa waktu tahun 2021, BP Batam akan berusaha untuk mempercepat realisasi penerimaan PNBP, antara lain melalui penagihan piutang dan mempercepat kegiatan yang menghasilkan PNBP.

Purwiyanto juga menyampaikan, dalam tahun 2022, fokus pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah Pemulihan Industri, Pariwisata, dan Investasi.

“Fokus tersebut sejalan dengan salah satu Fokus Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural,” kata Purwiyanto.

Sehubungan dengan itu dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung perkembangan 4 (empat) sektor prioritas, yaitu:

1. Industri Manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi, seperti industri smartphone, teknologi informasi dan komunikasi, dan kedirgantaraan;

2. Industri Jasa, seperti maintenance, repair, and overhaul (MRO) pesawat dan kapal, shipbuilding dan shipyard, pendidikan & kesehatan internasional, serta financial service khususnya digital financial;

3. Kegiatan Pengembangan Logistik, seperti transhipment, e-commerce, warehouse dan infrastructure link; serta

4. Pariwisata yang berfokus pada pembangunan destinasi wisata dan event pariwisata, serta pengembangan industri kreatif (sinematografi).

Selain dengan BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menggelar RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala BP Kawasan Sabang dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). (r/Exp)

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo resmikan gedung Presisi Polres Kota Tangerang. (Foto: Ist)

Terkait peresmian Gedung Presisi, Sigit berharap hal tersebut semakin meningkatkan transformasi Polri saat ini di bidang pelayanan publik sehingga mencapai kualitas yang diharapkan oleh publik. Tujuannya adalah agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik.

"Saya menyambut baik atas peresmian gedung baru Polres Kota Tangerang ini karena merupakan langkah nyata dalam menunjang pelaksanaan tugas Polri guna meningkatkan kualitas pelayanan publik," kata Sigit dalam sambutannya di Gedung Presisi Polres Kota Tangerang.

Mantan Kapolda Banten ini menekankan, transformasi pelayanan publik harus menitikberatkan pada moderenisasi sarana prasarana sentra pelayanan kepolisian dengan didukung sistem manajemen mutu yang terintegrasi big data, teknologi komunikasi, dan sistem komunikasi publik, serta manajemen media yang baik.

"Semoga Polres Kota Tangerang mampu mewujudkan postur Polri yang Presisi sehingga selalu mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dan mampu menjawab harapan masyarakat," ujar Sigit.

Disisi lain, Sigit mengharapkan bahwa, gedung tersebut segera dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang ramah untuk para disabilitas, perempuan dan anak-anak.

Selain itu, Ia menyebut, gedung ini harus sesuai dengan cita-cita pembangunannya yakni Smart Building yang merupakan konsep mengacu pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Lalu, pelayanan di SPKT dapat terintegrasi dengan seluruh satuan fungsi pelayanan lainnya seperti pelayanan SKCK, pelayanan surat kehilangan, pelayanan perizinan kegiatan masyarakat. Tak lupa soal pemanfaatan Hotline layanan polisi 110 dan layanan masyarakat lainnya di command center.

"Sebagaimana janji saya pada saat Fit and Proper Test dengan DPR RI, bahwa kantor kepolisian akan menjadi tempat yang modern, humanis serta ramah untuk semua orang, terutama bagi kaum disabilitas, perempuan, dan anak," tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

Untuk peresmian 100 ribu rumah personel kepolisian dan ASN, Sigit menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung keberhasilan program tersebut.

Menurut Sigit, pembangunan rumah merupakan salah satu aksi dalam konsep transformasi Polri menuju Presisi. Hal itu sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai Polri.

Pemenuhan kebutuhan rumah yang dilakukan bertahap itu, kata Sigit, dapat memaksimalkan kinerja dari personel ataupun ASN. Mengingat, rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia.

"Ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, diharapkan penyimpangan perilaku anggota dapat diminimalisir dan anggota dapat fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, pada saat bekerja, tidak terpikir lagi tentang keluarga di rumah karena kondisi rumah yang kurang layak," papar eks Kadiv Propam Polri itu.

Dalam capaian program 100 hari Kapolri, Sigit memaparkan bahwa 213.526 personel atau 49,3 persen sudah memiliki rumah. 146.494 personel atau 33,7 persen personel belum mempunyai rumah. Dan 72.936 personel atau 17 persen telah menghuni Rumdin Polri.

"Polri bekerja sama dengan 35 Developer atau pengembang dan 4 Bank Pemberi Kredit dalam pemenuhan perumahan bagi PNPP melalui pembangunan rumah KPR bersubsidi dan non subsidi sebanyak 34.491 unit yang terdiri dari 17.400 unit apartemen dan 17.091 unit rumah tapak yang direncanakan akan selesai pada tahun 2024," tutup Sigit. (Red)