EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Proses pembelajaran tatap muka disalah satu Sekolah Menengah Pertama dengan menerapkan protokol kesehatan. (Foto: Ist)

Pasalnya, saat ini angka konfirmasi positif Covid-19 di Kepri terus menurun setelah pemberlakuan PPKM, dikhawatirkan apabila pembelajaran tatap muka dimulai akan melonjakkan kembali angka positif tersebut.

"Saya minta dipertimbangkan kembali kebijakan tatap muka tersebut, karena lebih susah bagi kita menangani perlonjakan kasusnya kalau nanti naik lagi," kata Ansar saat memimpin Rapat Penanganan Pandemi Covid-19 dan Vaksinasi Se-Kepulauan Riau dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (19/8/2021) lalu.

Kata Ansar, meskipun di sekolah anak-anak sudah diatur sedemikian rupa untuk menjaga jarak di ruang kelas, namun tidak ada yang bisa menjamin usai sekolah anak-anak tersebut bisa terus menjaga protokol kesehatan. 

Lanjut Ansar bahwa indeks penurunan angka positif Covid-19 sejalan dengan indeks penurunan pergerakan mobilitas masyarakat. 

Maka upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah membatasi pergerakan masyarakat termasuk menunda pembelajaran tatap muka.

"Meskipun dari pemerintah pusat sudah memberikan izin, tetapi kebijakan di daerah tetap kita yang putuskan," jelas Ansar.

Pada rapat tersebut, Ansar meminta kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kepri mendata siswa-siswi SMK yang belum divaksin. 

Hal ini dikarenakan murid SMK akan magang di perusahaan dan para pengusaha mensyaratkan kartu vaksin bagi siswa/i yang akan magang.

"Nanti kita akan menyelenggarakan vaksinasi masal untuk anak-anak SMK," kata Ansar.

Terkait vaksinasi sampai dengan Kamis (19/8), capaian vaksinasi dosis I di Kepulauan Riau mencapai angka 71,98 persen, sedangkan dosis II sudah sampai di angka 27,30 persen. 

Sementara untuk vaksinasi bagi anak usia 12-18 tahun sudah tercapai angka 42,98 persen.

Hanya Kabupaten Lingga yang belum mencapai angka minimal vaksinasi 70 persen di Kepulauan Riau. Yang tertinggi adalah Kabupaten Natuna yang sudah tercapai 78,39 persen.

Ansar juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk segera menghabiskan stok vaksin yang ada di Kabupaten/Kota. Karena akan lebih mudah bagi Pemprov Kepri untuk meminta pengiriman stok vaksin dari pusat jika stok vaksin di Kepri sudah menipis.

"Sisa target yang belum divaksin tersisa tiga ratus ribu orang lagi, kita akan kebut terus seperti vaksinasi massal besar-besaran beberapa waktu lalu," pungkas Ansar.

Turut dibahas dalam rapat tersebut terkait masalah tracing dan testing di Kepulauan Riau. Untuk mengoptimalkan pelacakan tracing dan testing melalui aplikasi SiLacak, Ansar akan memerintahkan seluruh Bupati dan Walikota untuk melibatkan tenaga di kantor kecamatan membantu menginput data ke dalam aplikasi SiLacak tersebut.

"Dengan perbantuan dari tenaga di kecamatan, maka pelacakan kontak harus dapat dimaksimalkan," pungkas Ansar.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Kesehatan Bisri, Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kepri Dr Tjetjep Yudiana, Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Sardison, Plt. Kepala Biro Pemerintahan Darwin, dan Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Hasan. (r/Exp)

Personil Bhabinkamtibmas Polsek Batam Kota pasang stiker kontrol covid 19 di rumah warga. (Foto: Exp)

Pemasangan stiker kontrol Covid 19 ini langsung dipasang oleh personil Bhabinkamtibmas Polsek Batamkota untuk mencegah perkembangan Covid 19.

“Tujuan pemasangan sticker ini untuk memudahkan warga yang sedang Isoman menghubungi petugas,” kata Kapolsek Batam Kota, AKP Nidya Astuty.

Selain untuk memudahkan warga menghubungi petugas, kata AKP Nidya, pemasangan sticker tersebut juga berfungsi untuk memberi informasi pada masyarakat bahwa di rumah itu ada yang terpapar Covid-19.

“Jadi warga bisa menjaga jarak sehingga tidak terpapar,” ujarnya. Selain memasang sticker, petugas juga memberikan imbauan agar warga Teluk Tering tetap menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. (Exp)

Kakorlantas Polri didampingi Dirut Jasa Raharja dan Kapolda Kepri tinjau pelaksanaan vaksinasi. (Foto: Ist)

Kehadiran rombongan ke Kepri dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) dan meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi dan Bakti Sosial di Polda Kepri.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolda Kepri Irjen Pol. Dr. Aris Budiman, M.Si, Dir Lantas Polda Kepri Kombes Pol Medyanta, S.Ik, Pejabat Utama Polda Kepri dan Kapolresta Barelang.

″Hari ini Bapak Kapolda Kepri didampingi Pejabat Utama Polda Kepri menyambut langsung kedatangan Bapak Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Drs. Istiono, MH, didampingi Dirut Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, Dir Gakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Drs. Kushariyanto, MM beserta rombongan saat tiba di Bandara Hang Nadim, Kota Batam," tutur Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt.

Dikatakannya, dalam kunjungan kerjanya ke Kepri Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Drs. Istiono, MH dan rombongan juga berkesempatan meninjau langsung pelaksanaan Gerai Vaksinasi dan kegiatan Bakti Sosial membagikan Paket Sembako kepada masyarakat disaat PPKM level 3 di Kota Batam.

"Sebanyak 2.000 target vaksinasi pada hari ini dan 570 Paket Sembako akan dibagikan," imbuhnya.

Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Drs. Istiono, MH mengatakan pada hari ini pihaknya bersama Dirut Jasa Raharja dan rombongan melaksanakan Asistensi dan kunjungan kerja di Polda Kepri dan berkesempatan mininjau langsung kegiatan Vaksinasi kepada para pengemudi dan masyarakat yang ada disini 

"Hari ini juga telah dilaksanakan vaksinasi kepada 2.000 oang dan ini terus kita kejar hingga terpenuhi capaiannya 70 persen dan ini sudah tercapai," ujar Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Drs. Istiono, MH

Lanjutnya, saat ini untuk diwilayah Kepri pelaksanaan PPKM nya telah turun menjadi Level 3 dan diharapkan ini akan terus turun hingga menjadi level 2.

Vaksinasi terus kita lakukan hingga Herd immunity masyarakat meningkat dan mudah-mudahan peningkatan kesehatan masyarakat ini terus membaik, saya ingatkan yang paling terpenting adalah Prokes nya terus dijaga terutama dalam penggunaan masker, hal ini sangat penting″. Jelas Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Drs. Istiono, MH

″Tidak hanya di Polda saja namun di Polsek-polsek juga dilakukan vaksinasi, tentunya hal ini sangat luar biasa sekali capaiannya yang dilakukan oleh Polda Kepri dan jajarannya," Ungkap Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Drs. Istiono, MH.

Selanjutnya Dirut Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono mengatakan kegiatan hari ini adalah rangkaian kegiatan ke daerah-daerah dengan tujuannya adalah mewujudkan peningkatan Herd Immunity.

Dengan kegiatan vaksinasi termasuk juga sebelumnya kami juga meninjau langsung kegiatan PPKM dengan upayanya adalah melakukan vaksinasi terhadap seluruh pengemudi atau para pengguna jalan raya dengan harapan tingkat kesehatan masyarakat semakin membaik dan produktif," ujar Dirut Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono. (Fay)

Binda Kepri salurkan bantuan sembako kepada warga yang terdampak Covid-19 di wilayah Nongsa, Kota Batam. (Foto: Ist)

Koordinator Posko Bantuan Penanganan Covid-19, Agung CP mengatakan, pembagian paket Sembako tersebut merupakan arahan dari Presiden RI Joko Widodo agar BIN ikut terlibat langsung dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"BIN Daerah Kepri rutin melaksanakan pembagian bahan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan di sejumlah kawasan baik itu daerah Kampung Tua, Rumah Liar, bahkan daerah hinterland rutin menjadi target sasaran pembagian bantuan sosial," kata Agung.

Lanjut Agung, kegiatan pembagian bantuan sosial masih akan terus berjalan dengan menyasar berbagai daerah lokasi yang belum pernah mendapat bantuan.

"Masyarakat tidak perlu khawatir karena pembagian bantuan sosial dari BIN Daerah Kepri tidak membutuhkan syarat pengumpulan KTP maupun dokumen administrasi lainnya," tegasnya.

Ditempat yang sama, Tokoh masyarakat Kavling Bukit Indah 2, Siddiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Binda Kepri sehingga masyarakat yang tinggal di kavling juga dapat menerima bantuan sosial.

"Saya sebagai perwakilan masyarakat mengucapkan banyak terima kasih dengan adanya bantuan dari BIN Kepri. Syaratnya cukup mudah, tidak perlu mendaftar dengan mengumpulkan KTP sehingga masyarakat yang tidak mampu tetapi tidak memiliki dokumen lengkap tetap bisa menerima bantuan sosial," kata Siddiq.

Keterlibatan langsung BIN Daerah Kepri dalam penanganan pandemi Covid-19 juga tidak hanya dalam program pembagian bantuan sosial. BIN juga memfasilitasi masyarakat untuk mengikuti vaksinasi, termasuk di wilayah Kepri.

Pelaksanaan vaksinasi terdekat akan dilaksanakan bagi pelajar pada 20-21 Agustus 2021 di Sekolah Maitreyawira Komplek Maha Vihara Duta Maitreya Batam. (Exp)

Ketua Dewan pimpinan pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar Keadilan Demokrasi, Erlina R Tambunan. (Foto: Ist)

Erlina menilai Swab PCR adalah ketentuan yang terkesan memaksa apalagi dalam situasi yang sangat sulit. “Janganlah situasi yang mencekam dimanfaatkan oleh segelintir orang yang menyalahgunakan ketakutan ini sebagai ajang praktik bisnis,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa (17/08/2021).

Lanjut Erlina, aturan yang sudah dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Perdagangan itu harusnya ditinjau kembali.

"Kami mendesak pemerintah agar swab rapid antigen maupun swab PCR dapat dihentikan atau ditinjau kembali," pinta Erlina.

Melihat harga test Swab PCR yang sangat tinggi menjadi salah satu keluhan baik bagi penumpang maupun awak Pesawat sendiri yang mengakibatkan beberapa maskapai penerbangan terancam gulung tikar.

“Kemudian, tidak semua pengguna pesawat adalah orang yang mampu secara ekonomi namun harus membayar PCR yang sangat tinggi,” kata dia.

Keberatan juga datang dari sopir logistik lintas provinsi. Mereka disyaratkan harus test PCR imbas PPKM.

"Kami sangat mendukung upaya pemerintah memberlakukan PPKM untuk menekan laju penularan virus Corona namun keberatan dengan syarat test PCR karena biaya yang mahal tidak sesuai  dengan gaji mereka," tegas Erlina.

Dan adanya ketentuan Perda di DKI Jakarta No 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Covid-19 yang intinya masyarakat yang menolak swab test  maupun vaksin akan di denda maksimal Rp5 Juta.

“Mengingat hasil Swab test hanya menunjukan positif atau negative saja tanpa jaminan seseorang itu untuk tidak terpapar COVID-19 dan apakah dengan PCR risiko Penyebaran COVID-19 dapat dicegah? tidak cukupkah bukti sertifikat vaksin saja yang dipergunakan,” tutup dia. (Sermon/Red)

Petugas kesehatan melakukan suntik vaksin dosis pertama jenis Astrazeneca di Polsek Batam Kota. (Foto: Exp)

Menurut Kapolsek Batam Kota, AKP Nidya Astuty, vaksinasi yang dilayani di gerai vaksin Polsek Batam Kota merupakan vaksin Astrazeneca dosis pertama.

"Hari ini vaksin yang disiapkan sebanyak 100 dosis," ujar AKP Nidya.

Proses vaksinasi berjalan lancar, tertib, dan sesuai protokol kesehatan. Warga yang hendak divaksin terlihat sudah mendatangi gerai sejak pukul 07.00 pagi. Mereka mendaftarkan diri secara teratur sesuai nomor antrian.

Capaian vakasinasi Covid-19 Kota Batam sudah mencapai 549.792 jiwa atau sekitar 66,6 persen dari target 907.317 yang ditetapkan pemerintah. (Exp)

Personil Polsek Batam Kota pasang stiker Tracing di rumah warga yang terpapar Covid-19. (Foto: Exp)

Sticker tracing itu dipasang di rumah warga yang  yang sedang menjalankan isolasi mandiri.

"Tujuan pemasangan sticker ini untuk memudahkan warga yang sedang Isoman menghubungi petugas," ucap Kapolsek Batam Kota, AKP Nidya Astuty.

Selain untuk memudahkan warga menghubungi petugas, kata AKP Nidya, pemasangan sticker tersebut juga berfungsi untuk memberi informasi pada masyarakat bahwa di rumah itu ada yang terpapar Covid-19.

"Jadi warga bisa menjaga jarak sehingga tidak terpapar," ujarnya. Selain memasang sticker, petugas juga memberikan imbauan agar warga Teluk Tering tetap menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.  (Exp)

Polisi pasang striker Tracking di rumah warga yang terpapar Covid-19. (Foto: Exp)

Batam, expossidik.com: Unit Bimbingan Masyarakat Polsek Batam Kota melakukan pemasangan stiker tracing di Perumahan Pondok Indah, Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota dan Aspol Baloi, Senin (16/8/2021) pagi.

Sticker tracing itu dipasang di rumah warga yang  yang sedang menjalankan isolasi mandiri. "Tujuan pemasangan sticker ini untuk memudahkan warga yang sedang Isoman menghubungi petugas," kata Kapolsek Batam Kota, AKP Nidya Astuty.

Selain untuk memudahkan warga menghubungi petugas, kata AKP Nidya, pemasangan sticker tersebut juga berfungsi untuk memberi informasi pada masyarakat bahwa di rumah itu ada yang terpapar Covid-19.

"Jadi warga bisa menjaga jarak sehingga tidak terpapar," ujarnya.

Pemasangan sticker tracing di Perumahan Pondok Indah dilakukan di dua rumah di Blok D. Sementara di Aspol Baloi di Blok F. Saat ini penghuni rumah sedang isolasi mandiri. (Exp)

Sebanyak 12 orang WNA India diamankan Polisi di Pelabuhan Batu Ampar. (Foto: Exp)

Batam, expossidik.com: Sebanyak 12 orang Warga Negara Asing (WNA) asal India diamankan jajaran Ditpolairud Polda Kepri setelah terbukti tidak memiliki surat keterangan Karantina saat masuk ke Indonesia.

WNA India yang diamankan ini, akan melakukan pergantian awak kapal (crew change) di Pelabuhan Makobar Batu Ampar, pada Jum'at (30/7/2021) malam.

Dirpolairud Polda Kepri, Kombes Pol Giuseppe Reinhard Gultom mengatakan, 12 orang WNA diamankan di Pelabuhan Makobar, Batu Ampar saat turun dari kapal berbendera Singapura yang berangkat dari negara Malaysia.

"WN India tersebut tidak dapat menunjukkan sertifikat kesehatan dan rekomendasi perjalanan. Setelah dilakukan pemeriksaan, kita serahkan WN India tersebut ke Karantina Kesehatan Pelabuhan untuk melakukan RT-PCR dan menjalani karantina," ujarnya melalui siaran pers yang diterima awak media, Senin (2/8/2021).

Kata dia, untuk tahapan selanjutnya, ke 12 WNA India tersebut nantinya akan dipulangkan ke negara asal.

"Hasil dari pemeriksaan RT-PCR semuanya negatif. Saat ini sedang dilakukan isolasi mandiri disalah satu Hotel di Batam dan pada Sabtu (7/8/2021) mendatang semuanya akan dipulangkan kembali ke India," terangnya.

Diketahui, lanjut Gultom, Kota Batam saat ini masih dilakukan penerapan PPKM Level 4, untuk itu WNA yang masuk ke Batam akan dilakukan pengawasan dan pengawalan yang ekstra ketat. (Exp)

Petugas Nakes melakukan Rapid Test terhadap penghuni Rusun BP Batam Bida Ampar, Kota Batam. (Foto: Ist)

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Batu Ampar, Tukijan; Lurah Tanjung Sengkuang, Yanuar Pribadi; dan Kepala Puskesmas Tanjung Sengkuang, drg. Irma Solvia, serta Supervisor Rusun Bida Ampar BP Batam, Umi Kalsum.

Supervisor Rusun Bida Ampar BP Batam, Umi Kalsum, mengatakan, pelaksanaan Rapid Test Antigen secara massal di Rusun Bida Ampar BP Batam hanya pada hari ini. Adapun jumlah penghuni di Rusun Bida Ampar BP Batam 556 orang.

Kegiatan antigen massal ini juga akan dilaksanakan di rusun BP Batam lainnya, yakni Rusun Bida Kabil, Rusun Bida Sekupang dan Rusun Bida Muka Kuning.

“Rusun Tanjung Uncang tidak digelar swab tes antigen massal karena saat ini digunakan untuk karantina Pekerja Migran Indonesia (PMI),” terang Umi.

Sementara itu, Lurah Tanjung Sengkuang, Yanuar Pribadi, mengatakan kegiatan ini diselenggarakan guna penanganan pencegahan Covid-19 dan menyisir kemungkinan masyarakat yang terpapar Covid-19.

“Kita mulai proses tracing seperti rapid test tahun lalu. Memang untuk penghuni rusun sendiri sudah ada yang terkonfirmasi positif, salah satunya penghuni di Rusun Bida Ampar,” ujar Yanuar

Kecamatan Batu Ampar sendiri terdiri dari empat kelurahan, yaitu Kelurahan Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kelurahan Sungai Jodoh, Kelurahan Batu Merah dan Kelurahan Kampung Seraya.

Saat ini, Kelurahan Tanjung Sengkuang sendiri kini masih berstatus zona merah.

“Untuk penanganan Covid-19 didukung oleh nakes Puskesmas Tanjung Sengkuang. Nantinya akan terus berkoordinasi dengan posko-posko Covid-19 di tingkat RT dan RW setempat,” jelas Yanuar.

Sebanyak 6 orang tenaga kesehatan (nakes) dari Puskesmas Tanjung Sengkuang mendukung kegiatan Rapid Test Antigen Massal ini. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Puskesmas Tanjung Sengkuang, drg. Irma Solvia.

“Jumlah nakes yang bertugas memang tidak banyak karena melihat jumlah penghuni yang tidak banyak dan kegiatan ini dijadwalkan dua kali, yaitu pukul 08.00-12.00 WIB kemudian dilanjutkan pukul 15.00-17.00 WIB,” ujar Irma.

Berdasarkan data Puskesmas Tanjung Sengkuang jumlah pasien terkonfirmasi positif di wilayah kerjanya saat ini sebanyak 67 kasus. Pasien-pasien tersebut sudah dilakukan isolasi dan penanganan yang tersebar di beberapa lokasi, yakni Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Pulau Galang, rumah sakit rujukan pemerintah lainnya, Asrama Haji Batam dan isolasi mandiri di rumah masing-masing. (r/Exp)

BP Batam siapkan sejumlah aset dalam percepatan penanganan Covid-19. (Foto: Ist)

Batam, expossidik.com: Badan Pengusahaan (BP) Batam terus mendukung pemerintah pusat dalam percepatan penanganan Covid-19 di Batam. Sejumlah aset pun disiapkan sebagai sarana pendukung penanganan Covid-19 tersebut. Hal ini disampaikan oleh General Manager Hunian, Gedung, Agribisnis dan Taman BP Batam, Herawan, Rabu (28/7/2021) kemarin.

Ia merinci, aset-aset yang dimaksud, antara lain Rumah Susun (rusun) BP Batam di Tanjung Uncang, Asrama Haji dan Gelanggang Indoor Temenggung Abdul Jamal.

“Untuk rusun kami siapkan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang masih dikarantina di sana. Kemudian Temenggung Abdul Jamal sendiri digunakan untuk proses vaksinasi massal masyarakat Batam yang hingga saat ini masih berlangsung,” ujar Herawan.

Pemakaian kamar di Rusun Tanjung Uncang untuk karantina Covid-19 pada 2020 tercatat 810 pasien berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) terhitung Maret sampai Desember 2020.

Sedangkan sebanyak 2.636 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) melaksanakan karantina di Rusun Tanjung Uncang terhitung Januari hingga Bulan Mei 2021.

Selain itu Asrama Haji, dikatakan Herawan, tengah disiapkan oleh BP Batam sebagai Instalasi Gawat Darurat (IGD) sementara penanganan Covid-19. Untuk sarana dan prasana berupa peralatan medis dan tenaga kesehatan nantinya akan didukung oleh Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah.

“Asrama Haji ditunjuk sebagai tempat IGD sementara, karena kita ketahui, IGD di seluruh rumah sakit di Batam sudah penuh oleh pasien yang mengantre hasil Swab PCR. Nantinya akan resmi beroperasi sesuai arahan dari Kepala BP Batam yang juga Walikota Batam, Bapak Muhammad Rudi,” kata Herawan.

Kepala BP Batam/Walikota Batam, Muhammad Rudi, di kesempatan berbeda juga telah menyampaikan agar dapat mendukung pelaksanaan Rapid Test Antigen massal, berikut sarana karantina bagi para pasien terkonfirmasi positif guna menekan penyebaran Covid-19 di Kota Batam. (r/Exp)

Walikota Batam, Muhammad Rudi. (Foto: Ist)

Batam, expossidik.com: Wali Kota Batam, Muhammad Rudi meminta kepada masyarakat yang saat ini tinggal di Hinterland agar untuk sementara waktu tidak datang ke Mainland (Kota Batam).

Hal itu dilakukan tidak lain adalah supaya penyebaran Covid-19 tidak merambah ke pulau-pulau. Khususnya yang berada di Kecamatan Galang.

“Saya harap tidak ke Batam dulu, kalau semua sudah selesai baru kita buka kembali,” kata Rudi, Senin (26/7/2021).

Dengan demikian, Rudi berharap daerah-daerah Hinterland dapat segera kembali berada pada zona hijau Covid-19. Karena itu pihaknya juga berpesan agar tetap meningkatkan kewaspadaan.

Rudi juga menjelaskan bahwa pemerintah saat ini tengah membagikan bantuan beras 10 kg untuk penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Pagi hari ini saya bersama PT Pos Indonesia, Kepala Bulog, dalam rangka penyerahan bantuan BST dan PKH, ini kecamatan Hinterland ke dua, kemarin kita juga sudah menyerahkan di Belakangpadang,” jelasnya.

Pihaknya berharap bantuan yang diberikan pemerintah kepada ini dapat mengurangi beban masyarakat. Karena hampir semua sektor kegiatan usaha kena dampak dari penyebaran Covid-19.

“Intinya saya berpesan tetap jaga kesahatan,” jelasnya.

Wakil Gubernur Kepri, Marlin Agustina mengatakan pemerintah tidak berhenti untuk mengingatkan kepada masyarakat agar menjaga selalu protokol kesehatan. Sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Mungkin bapak dan ibu bosan mendengar atau diingatkan protokol kesehatan. Tapi itulah yang harus kita lakukan supaya Covid-19 tidak semakin meluas. Mudah-mudahan Covid-19 ini cepat berakhir,” ucap Marlin.

Adapun total penerima PKH dan BST di Kecamatan Galang berjumlah sebanyak 1.930 kepala keluarga. Dengan rincian sebanyak 1.451 kepala keluarga program PKH dan 479 program BST. (Mc)

Ritual mistis di perumahan Puri Selebriti 3 Batam center. (Foto: Ist)

Batam, expossidik.com: Polsek Nongsa diketahui membubarkan kegiatan pengajian ritual mistis disalah satu perumahan Puri Selebriti 3, Batu Besar, Nongsa, Batam pada Kamis (22/3/2021) malam.

Diketahui, kegiatan pengajian atau kegiatan keagamaan dan pengobatan non medis ini telah diikuti oleh warga yang diperkirakan berjumlah puluhan orang itu dibubarkan Polsek Nongsa, setelah adanya pengaduan masyarakat yang merasa resah dengan dugaan ritual mistis dan sempat menimbulkan kerumunan di kawasan perumahan tersebut.

Ketika dikonfirmasi perihal informasi tersebut, Kapolsek Nongsa AKP I Made Putra membenarkan bahwa pihaknya telah membubarkan kegiatan yang meresahkan masyarakat tersebut.

"Benar, ada pembubaran kegiatan di salah satu perumahaan, karena kegiatan tersebut menimbulkan kerumunan. Kita ketahui saat ini Kota Batam tengah menerapkan PPKM Darurat. Jadi kegiatan yang menimbulkan kerumunan ditiadakan sementara waktu," ujarnya.

Kata dia, pihaknya baru mengetahui adanya dugaan ritual mistis setelah warga merasa resah dengan kegiatan yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi Covid-19.

"Kemarin sempat ada pengaduan masyarakat ke kita tentu kita tindak lanjuti," ungkapnya.

Setelah pembubaran tersebut, pihaknya juga memberikan himbaun serta edukasi terhadap warga untuk tidak melakukan kegiatan yang menimbul kerumunan.

"Kita bubarkan serta kita berikan edukasi kepada warga agar tidak melakukan kegiatan yang menimbul kerumunan," tegasnya.

Ditanya soal kegiatan tersebut merupakan sejenis ritual apa? Apakah ritual untuk mengusir Corona atau menggandakan uang atau yang lainnya, ia mengaku kurang begitu mengetahui secara pasti untuk apa tujuan dari kegiatan tersebut.

Untuk itu, dirinya menyarankan untuk menanyakan hal ini ke Kanitreskrim Polsek Nongsa, Iptu Syofian Rida karena merekalah yang turun ke lapangan pada saat itu.

"Untuk lebih jelasnya bisa ditanyakan ke Kanit beliau yang ke TKP semalam," pungkasnya. (Exp)

GAMNIS berikan bantuan sembako kepada warga yang terdampak PPKM darurat. (Foto: Ist)

Melihat dampak pada masyarakat tersebut, Gerakan Angkatan muda nias indoensia (GAMNIS) menggugah semua elemen masyarakat yang mampu secara finansial untuk saling meringankan beban di tengah PPKM Darurat yang disebabkan pandemi Covid-19.

"Kami, Gerakan Angkatan Muda Nias Indoensia, merasa terpanggil untuk saling meringankan beban di situasi yang serba sulit ini. Walau yang kami lakukan saat ini hanyalah sebuah perbuatan kecil, tapi kami berharap bisa sedikit meringankan beban warga yang terdampak," ujar Ketua Umum GAMNIS, Teni Waruwu, Sabtu (17/7/2021) lalu.

Sabtu pagi, GAMNIS membagikan sejumlah paket sembako untuk masyarakat sekitar Sekretariat GAMNIS di Komplek Ruko Centre Park, Batamcentre. Sebelumnya, kegiatan serupa juga sudah kerap dilakukan GAMNIS. Tak hanya berwujud pberian bantuan, GAMNIS juga memberikan edukasi kepada masyarakat di tengah pandemi melalui seminar yang dilakukan secara daring.

Di sisi lain, Teni Waruwu juga berharap pemerintah bisa segera memberi bantuan kepada masyarakat terdampak. "Tentunya, masyarakat sendiri juga harus patuh kepada apa yang sudah ditetapkan pemerintah untuk menekan penyebaran Covid-19," ujarnya.

Namun, Teni Waruwu juga berharap kesadaran masyarakat untuk bersama-sama membantu pemerintah untuk menekan, dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, sehingga kehidupan kembali normal.

"Untuk itu, saya menggugah kita semua untuk saling peduli dan saling meringankan beban masyarakat dalam situasi saat ini," Tutup Teni Waruwu. (Exp)

Pelaku dugaan pemalsuan surat Vaksin Covid-19 diamankan. (Foto: Ist)

Kapolsek Batam Kota, AKP Nidya Astuty menjelaskan, tertangkapnya AA berawal dari informasi adanya penambahan data jumlah peserta vaksin Covid-19 di Puskesmas Botania pada Senin (12/7/2021).

"Berdasarkan data aplikasi P-Care Vaksin terdapat data sebanyak 357. Namun saat dilakukan pengecekan secara manual didapati data hanya berjumlah 338 peserta sehingga diketahui ada kelebihan 19 peserta," kata AKP Nidya kepada Expossidik.com, Rabu (14/7/2021).

Lanjut AKP Nidya, berdasarkan hasil penelusuran melalui aplikasi P-Care memang didapati ada penambahan peserta vaksin dosis satu. Namun, penambahan tersebut hanya berjumlah 7 peserta remaja dan 1 dewasa. "Berdasarkan temuan itu kami langsung melakukan penyelidikan," katanya.

Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil menangkap AA di kediamannya di bilangan Tiban MC Dermot, Sekupang, pada Selasa (13/7/2021). Polisi juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 19 kartu vaksinasi covid-19 dari Puskesmas Botania, 12 lembar kartu vaksinasi covid-19 dari Puskesmas Galang, 7 lembar kartu vaksinasi covid-19 manual, 6 lembar KTP, dan 5 lembar kartu vaksinasi Covid-19 yang belum terisi, serta sejumlah telepon genggam.

Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Batam Kota, Ipda Yustinus Halawa menjelaskan, dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa AA merupakan relawan yang yang direkrut oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kepri sehingga AA bisa dengan mudah masuk ke dalam sistem registrasi.

"AA mengaku mendapatkan paswword untuk masuk ke dalam sistem melalui WAG Dinas kesehatan yang dia ada di dalam group tersebut," katanya. 

Untuk melancarkan aksinya, AA bekerja sama dengan seorang perantara untuk mencari warga yang membutuhkan kartu vaksin. Dari setiap kartu vaksin yang dibuatnya, AA meminta bayaran Rp100 ribu hingga Rp150 ribu. Kartu vaksin yang dibuat oleh AA diketahui telah digunakan oleh beberapa orang.

Kartu vaksin tersebut bahkan bisa digunakan dengan menunjukkan sertifikat vaksin melalui SMS dari Menkes sebagai syarat di tempat bekerja maupun sebagai syarat pengurusan administrasi. Padahal, pemegang kartu tersebut sama sekali belum pernah divaksin. Hingga kini polisi masih mendalami kasus tersebut. (Exp)

Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari. (Foto: Ist)

Batam, expossidik.com: Ombudmsan Perwakilan Kepulauan Riau berharap agar Pemerintah Provinsi Kepri, Pemko Batam dan Pemko Tanjungpinang menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat terdampak sebagai konsekwensi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kepulauan Riau Khususnya di Kota Batam dan Tanjungpinang sampai tanggal 20 Juli mendatang.

Menurut, Kepala Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, pembatasan aktivitas masyarakat ini akan berdampak secara ekonomis khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, usaha mikro dan menengah tentunya akan mempengaruhi pendapatan, "oleh karena itu harus dibantu kebutuhan dasarnya," pinta Lagat.

Hal ini, kata Lagat sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2021. Disebutkan bahwa selain di Jawa dan Bali terdapat 8 Provinsi meliputi 15 Kota/Kabupaten yang ditetapkan dengan status level (empat) pada kondisi darurat, termasuk di Kepri untuk kota Batam dan Tanjungpinang.

Pada diktum Kedelapan, poin e: disebutkan bahwa  kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

"Sumber dana pemberian bantuan sosial ini bersumber dari APBD Pemerintah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang dan dibantu oleh APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Mengingat anggaran 2021 anggaran berjalan dan tentunya bantuan yang diharapkan belum dianggarkan maka pemerintah daerah tersebut dapat mengajukan perubahan anggaran tahun ini," jelas Lagat.

Pada dictum Kedelapabelas, disebutkan bahwa Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

"Pemberian bantuan sosial ini akan mendorong kepatuhan masyarakat mengikuti kebijakan PPKM darurat di Kota Batam dan Tanjungpinang yang penambahan suspek terpapar Covid-19 cenderung meningkat," kata Lagat.

Kepatuhan ini menjadi instrumen penting mensukseskan upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus covid-19.

"Diharapkan dalam beberapa minggu kedepan angka terpapar covid akan terus berkurang dan jumlah divaksin terus bertambah maka akan menciptakan herb immunitiy, ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut," harap Lagat.

Ditegaskan, pemberian bantuan sembako ini bersifat wajib dilakukan oleh Gubernur Kepri, Walikota Batam dan Walikota Tanjungpinang, apabila dilaksanakan diancam sanksi pada diktum keduapuluhsatu bahwa dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Disebutkan bahwa Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi diantaranya menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan program strategis nasional. Apabila tidak melaksanakan maka diancam dilakukan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Exp)

Petugas mendapati penumpang pesawat Citilink QG-957 dari Padang mendarat di Bandara Hang Nadim Batam tak miliki surat PCR. (Foto: Ist)

Batam, expossidik.com: Petugas Pengamanan Bandara Lanud Hang Nadim amankan sebanyak 58 orang penumpang pesawat Citilink QG-957 dari Padang mendarat di Bandara Hang Nadim Batam, Selasa (13/7/2021) sekitar pukul 18.55 Wib.

Ke 58 penumpang pesawat itu masuk ke Batam tanpa memiliki dokumen negatif Reverse-Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) dari total penumpang sebanyak 113 orang penumpang.

Diketahui, ke 58 penumpang tidak memiliki dokumen negatif PCR saat penumpang melalui petugas KKP Batam yang melakukan pemeriksaan e-Hac. Dari situlah diketahui ke 58 penumpang tidak memiliki dokumen hasil negatif PCR dari Padang.

Mengapa hal ini bisa terjadi? Setelah ditelusuri dan ada keterangan dari beberapa penumpang, mereka bisa terbang ke Batam dengan memiliki dokumen Antigen yang sudah divalidasi oleh petugas KKP Padang.

Menurut manager Citilink di Bandara Hang Nadim menjelaskan bahwa SE Walikota nomer 32 tahun 2021 sudah disosialisasikan kepada perwakilan Citilink di Padang bahkan perwakilan Citilink di seluruh Indonesia.

Kemudian saat dikonfirmasi dari pihak KKP di Padang, ternyata mereka masih menggunakan Surat Edaran Satgas Covid-19 nomer 14 tahun 2021 yang menyatakan negative PCR untuk wilayah Jawa dan Bali.

Sementara, Kadisops Lanud Hang Nadim selaku Dansatgas Covid Bandara Hang Nadim Mayor Lek Wardoyo menyampaikan pemberlakuan SE Walikota Nomor 32 tahun 2021 itu berlaku tanggal 12 Juli 2021, sejak diterapkan PPKM Darurat di Batam.

"SE itu juga telah diumumkan secara nasional bahwa Batam termasuk dalam 17 kota yang mewajibkan penggunaan PCR bagi pengguna transportasi udara ke Batam," kata Wardoyo.

Dari kejadian ini, Wardoyo mengambil tindakan tegas kepada 58 penumpang untuk wajib melaksanakan Swab PCR untuk dapat keluar dari bandara dengan mendatangkan petugas dari Rumah Sakit Khusus Infeksi (RSKI) Galang. (Fay)

Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Kota Batam. (Foto: Exp)

Batam, expossidik.com: Hari pertama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat di Kota Batam pada, Senin (12/7/2021) di sejumlah titik di Kota Batam banyak warga Batam yang terjaring razia lantaran tidak bisa menunjukkan surat Vaksin Covid-19.

Berdasarkan pantauan awak media di penyekatan ruas jalan di perempatan Nagoya, atau lebih dikenal perempatan Martabak Har tampak beberapa petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, Petugas dari Kecamatan dan Lurah melakukan pemeriksaan satu persatu setiap kendaraan yang melintas.

Pada penyekatan jalan tersebut tampak juga hanya dari jalur Jodoh menuju ke Kampung Utama dan sebaliknya saja yang diperbolehkan lewat. Kendati demikian mereka harus menunjukkan surat-surat yang lengkap.

Berdasarkan pantauan di lapangan juga, tampak pemeriksaan yang dilakukan petugas, sangat banyak warga terjaring razia karena tidak bisa menunjukan tanda bukti atau kartu telah melakukan vaksin Covid-19.

Dalam pemeriksaan yang dilakukan, tampak antrian kendaraan yang cukup panjang yang didominasi dengan kendaraan roda empat.

Lurah Lubuk Baja Kota, Iskandar saat ditemui awak media dilokasi mengatakan, kegiatan penyekatan itu akan dilaksanakan rutin terhitung sejak hari ini, Senin 12 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang.

"Penyekatan di ruas jalan itu dilakukan dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 20.00 WIB. Semua pengendara yang melintas akan diperiksa semuanya tanpa terkecuali. Yakni petugas melakukan pemeriksaan beberapa identitas," ujarnya.

Adapun beberapa identitas yang diperiksa oleh petugas seperti KTP, surat tanda vaksin dan bagi yang bekerja wajib menunjukkan surat keterangan kerjanya atau id card tempat bekerja. Apabila tidak ada alasan yang tepat maka pengendara disuruh mutar balik.

"Jika dari pemeriksaan yang dilakukan masyarakat tidak bisa menunjukan bukti dia setelah divkasin, maka langsung didata oleh petugas untuk mengikuti vaksin nantinya untuk jadwal vaksinnya, kita akan hubungi melalui telfon satu persatu," pungkasnya. (Exp)