EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Surat Perpanjangan Penetapan Terdakwa Erlina yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru

EXPOSSIDIK.com, Batam: Surat perpanjangan penetapan penahanan terdakwa Erlina, mantan Direktur BPR Agra Dhana kasus penggelapan dalam jabatan, dengan kerugian Rp 4 juta, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, menuai pertanyaan dan penuh kejanggalan. Hal itu disampaikan oleh Keluarga dan Penasehat Hukum (PH) terdakwa Erlina, Manuel P Tampubolon.

Pasalnya, dalam surat pengantar penetapan perpanjangan penahanan terdakwa tingkat banding yang ditetapkan tanggal 3 Desember 2018 dilegalisir (Stempel Basah) Pengadilan Negeri (PN) Batam, dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sedangkan surat penetapan perpanjangan penahanan terdakwa tanggal 14 Desember 2018 yang dikeluarkan PT tidak ada dilegalisir.

"Tanggal 30 November 2018 saya menyatakan banding ke PN Batam. Kemudian Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengeluarkan surat penetapan penahanan, tanggal 3 Desember 2018 selama 30 hari, dihitung sejak tanggal 30 November sampai dengan 29 Desember 2018, itu dilegalisir oleh PN Batan," ujar Manuel P Tampubolon, PH terdakwa Erlina, di sekitaran Hotel Sukajadi, Senin (31/12-2018).

Sementara, lanjut Manuel P Tampubolon, penetapan perpanjangan penahanan terdakwa yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Desember 2018, diterima oleh Lapas Perempuan kelas IIB Baloi, Kota Batam, tidak ada dilegalisir oleh PN Batam.

"Kenapa surat penetapan perpanjangan penahanan terdakwa yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2018, ditandatangani oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi, Jalaluddin, S.H., M.Hum tidak ada dilegalisir?. Dan sudah menetapkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sesuai pasal 27 ayat (2) jo pasal 21 ayat (4) KUHAP UU No. 8 tahun 1981. Sedangkan surat penetapan penahanan tanggal 3 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Syafrullah Sumar, S.H.,M.H, dilegalisir oleh PN Batam. Kan aneh," ujarnya.

Lebih anehnya lagi, kata Manuel, ia berangkat ke kantor Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 18 Desember 2018, sesuai surat pengantar pengiriman surat banding dari PN Batam ke PT Pekanbaru, tertanggal 12 desember 2018.

"Saya ke PT Pekanbaru, tujuanya untuk pemeriksaan kelengkapan surat banding. Ternyata di tanggal 18 Desember 2018, berkas perkara belum diterima oleh PT Pekanbaru, sehingga belum ditetapkan Nomor perkara dan juga belum ditetapkan Majelis Hakim Tinggin perkara. Yang menjadi pertanyaanya adalah, tanggal 14 Desember 2018, sudah ditetapkan penetapan perpanjangan penahanan terdakwa di tingkat banding selama 60 hari," tutur Manuel P Tampubolon.

Kemarin, ujarnya, tanggal 30 Desember 2018, ia ke Lapas Perempuan kelas IIB Baloi, Batam, karena masa penahanan terdakwa Erlina usai tanggal 29 Desember 2018. Namun pihak petugas Lapas Perempuan mengatakan, bahwa surat perpanjangan penetapan terdakwa ada.

"Kata Kasi Pembinaan Lapas Perempuan Kelas IIB, Agustina, surat perpanjangan penetapan penahanan terdakwa Erlina, tidak ada," ujar Manuel menirukan bahasa petugas Lapas.

Sementara, Kasi Pembinaan Lapas Perempuan, Agustina saat diwawancarai oleh awak media mengatakan, surat perpanjangan penetapan penahanan terdakwa Erlina sudah ada, dan itu dikeluarkan PT Pekanbaru tanggal 14 Desember 2018.

"Ada surat penetapan perpanjangan penahanan terdakwa pada kami. Kalau mau diambil, bisa aja diambil sekarang, tapi saya masih libur pak, besok ajalah diserahkan ama PH terdakwa. Dan tadi juga PH dan keluarga terdakwa sudah datang ke Lapas Perempuan meminta surat perpanjangan penetapan penahanan terdakwa," ujar Agustina lewat telpon selulernya, Minggu (30/12-2018).

"Setiap surat perpanjangan penetapan penahanan terdakwa dikeluarkan, kami selalu menyampaikan kepada terdakwa dan keluarganya," tambah Agustina.

Namun hal itupun dibantah oleh suami terdakwa, Hendri. Hendri mengatakan, mana pernah disampaikan kepada keluarga. "Kalau diminta, baru dikasih pihak Lapas Perempuan. Itulah yang sering terjadi," ujar Hendri, suami terdakwa Erlina.

Mendengarkan keterangan dari petugas dan Kasi Pembinaan Lapas Perempuan kelas IIB, Penasehat Hukum terdakwa Erlina berang, karena tidak ada kepastian yang didapatnya. Sehingga hal ini bisa dinyatakan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM).

"Hak Azasi Manusia itu dimana sekarang. Pelayanan Lapas Perempuan kelas IIB kurang maksimal. Tadi dikatakan begini, sekarang dikatakan begitu, mana yang benar ini," terang Manuel dengan tegas.


Alfred

Pemusnahan Barang Bukti Tangkapan Polda Kepri dan Polresta Barelang Selama tahun 2018

EXPOSSIDIK.com, Batam: Polda Kepri musnahkan barang bukti Narkoba jenis Sabu, Pil Ekstasi dan Minuman beralkohol dalam rangka Operasi Lilin Seligi 2018 Polda Kepulauan Riau, di dataran Engku Putri Batam Centre, Batam, Jumat (21/12-2018).

Barang bukti yang dimusnahkan tersebut, dalam rilis Humas Polda Kepri, data hasil pengungkapan kasus Tindak Pidana Narkoba Ditresnarkoba Polda Kepri dan Satresnarkoba jajaran Polda Kepri  selama tahun 2018, sebagai berikut:

Jumlah Perkara (CT): 432 kasus, Penyelesaian Perkara (CC): 377 kasus,
Jumlah Tersangka: 631 orang, Laki-laki WNI: 568 orang, Perempuan WNI: 51 orang, Laki-laki WNA: 12 orang. Kemudian jumlah barang bukti Ganja: 28814,04  gram, Sabu: 174341,54 gram,
Ekstasi: 29898 butir, Heroin: 94 gram, Katinon: 50100 gram, Happy five : 318 butir, Pil pcc: 90 butir, Ketamin: 1730 gram, Obat & kosmetika Berbahaya: 198  jenis.

Sedangkan barang bukti narkotika yang telah dimusnahkan selama tahun 2018 berdasarkan pasal 1 ayat 5, pasal 2 peraturan Kepalan BNN RI dan pasal 91 ayat 2, 3, 4, 5 pasal 92 UU RI no. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ganja: 27517 gram, Sabu: 147906,17 gram, Ekstasi: 27300 butir, Kationon: 48951,49 gram

Dan barang bukti yang akan dimusnahkan pada hari ini jumat 21 Desember 2018, diperoleh dari pelaksanaan kegiatan cipta kondisi menjelang pelaksanaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 berupa Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (KKYD) mulai dari tanggal 23 November 2018 - 19 Desember 2018.

Barang bukti hasil pengungkapan Tindak Pidana Narkoba oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri dan Satresnarkoba Polresta Barelang yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 6.481,59 gram, sabu dan 2225 butir ekstasi dengan rincian sebagai berikut:

Ditresnarkoba Polda Kepri Sabu: 5516,59 gram, Ekstasi: 2225 butir. Kemudian dari Polresta Barelang Sabu: 965 gram, minuman beralkohol tanpa izin edar sebanyak 4109 Botol.
 
Dalam acara pemusnahan barang bukti tahun 2018, turut dihadiri, Dr.H.Nurdin Basirun, S.Sos,M.Si (Gubernur Kepri).
Jumaga Nadeak (ketua DPRD Provinsi Kepri), Irjen Pol Andap Budhi Revianto, SIK (Kapolda Kepri), Brigjen Pol Drs Yan fitri Halimansyah, MH (Wakapolda Kepri), Kombes Pol Purwolelono, SIK, MM (Irwasda Polda Kepri), Pejabat Utama Polda Kepri, Brigjen TNI Gabriel Lema (Danrem 033/WP), Brigjen Pol Drs. Richard Nainggolan (kepala BNN Provinsi Kepri), Kombes Pol Hengky, SIK, MH (Kapolresta Barelang), Letkol Inf Romel Jangga Wardana Dandim 0316/Batam, Mayor Laut Yudefri Lanal Batam, Letkol Inf Hasbul Hasyiek Lubis Danyonif Raider Khusus 136/Batam, Didie Tri Hariyadi, SH, MH (Kajari Batam), dan Susila Brata, SE, MM (Kepala Bea dan Cukai Batam).


Humas Polda Kepri

Ketua KPK, Agus Rahardjo, Fhoto: Istimewa

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Sepanjang 2018, KPK telah melakukan 29 kali Operasi tangkap tangan dan kali ini KPK menangkap 9 orang terkait korupsi dana hibah KONI. Tiga pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga terkena Operasi Tangkap (OTT) Tangan KPK.

OTT  Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut berkaitan dengan dugaan fee dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

KPK telah menangkap Deputi IV, pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara, dan dua orang staf. KPK juga telah menyegel tiga ruangan, yakni Deputi IV, Asdep Orpres, dan ruang staf, Total 9 Orang Ditangkap

Selain pejabat Kemenpora, terdapat pengurus KONI yang juga ditangkap terkait dana hibah.

“Ada sembilan orang (yang ditangkap),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah Selasa 18 Desember 2018.

Pejabat Kemenpora yang ditangkap termasuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana.
KPK telah menyita uang Rp 300 juta dari OTT yang dilakukan kepada pejabat Kemenpora. Uang itu diduga merupakan fee terkait anggaran dana hibah untuk KONI.

Ada juga kartu ATM berisi uang ratusan juta rupiah yang disita KPK. “KPK melakukan cross-check dan menemukan bukti-bukti awal berupa uang sekitar Rp 300 juta dan sebuah kartu ATM yang juga berisi uang seratusan juta rupiah,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Selasa, (18/12-2018).

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait dana hibah untuk KONI. KPK menduga ada kickback yang diterima pejabat Kemenpora dari pencairan dana hibah itu.

“Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo.


Sumber: Celebestopnews.com

Kapolri Jenderal Polisi Tito Kaenavian. Fhoto: Istimewa

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta jajarannya yang menjabat memimpin bidang hubungan masyarakat (humas) bekerja seperti pemimpin redaksi agar tidak didikte media massa. Polisi tidak boleh didikte oleh media massa melainkan menjadikannya sebagai mitra.

“We should not dictated by the media, but we should dictate the media, (Kita seharusnya tidak didikte oleh media, tapi kita harus mendikte media),” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara Rapat Konsolidasi Analisis dan Evaluasi Kehumasan 2018, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Yang dimaksud Tito adalah, dalam hal mengontrol isu-isu terkait Polri yang berkembang di media. Menurut dia, polisi yang memimpin bidang hubungan masyarakat (humas) di seluruh tingkat satuan kepolisian dari wilayah hingga tingkat pusat tidak boleh sekadar menjadi juru bicara, tetapi harus berkontribusi dalam mengelola isu yang muncul di publik.

“Opini publik dipengaruhi bagaimana media memberitahukan suatu isu kepada publik. Agar humas secara proaktif mencari isu positif seperti polisi yang berkinerja baik dan yang membuat terobosan baik yang dilakukan polda, polres hingga ke polsek,” kata Tito.

Tito mengingatkan, upaya media konvensional ini kerap berimplikasi pada lahirnya keresahan masyarakat atau bersifat provokatif.

“Perlu dilihat juga kalau berita yang dimunculkan oleh teman-teman media atas nama exclusif, profit dan rating tapi berakibat pada keresahan publik atau provokatif, yang kita harapkan, tujuan akhirnya agar media turut membantu tugas Polri untuk menciptakan stabilitas keamanan,” pungkas Tito.


Sumber: celebestopnews.com

Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasym Buka MTQ di Desa Kundur

EXPOSSIDIK.com, Kundur/Karimun: Wakil Bupati Karimun, Anwar Hasym buka Musabaqah Tilwatil Qur'an ( MTQ) di Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat. Dimana acara kegiatan tersebut merupakan program pemerintah Kabupaten Karimun yang dilaksanakan setiap tahunya, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga ke Provinsi, dan nantinya akan berlanjutan ke tahap Nasional. Hal itu untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, Jumat (14/12/2018).

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dilaksanakan sebagai tombak untuk memberikan motivasi kepada generasi muda, lebih giat mempelajari Al-Qur'an serta memaknainya didalam kehidupan. Selain itu, mengajak masyarakat muslim agar menjadikan Al-Quran itu sebagai penerang dan petunjuk.

"Melalui (MTQ) dapatlah kita ciptakan generasi yang cintakan Alquran," tutur Anwar Hasym, saat membuka MTQ di Dusun lI Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun.

"Marilah bersama kita jadikan Al-Quran sebagai colok untuk menerangi, serta me jadikan petunjuk di dalam penghidupan sehari-hari. Disamping itu juga dengan adanya MTQ, maka lahirlah para Qari dan qariah yang nantinya akan membawa nama baik Desa, dan itu sudah tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kabupaten Karimun," ujar Anwar Hasym kembali.

Wakil Bupati Karimun juga berpesan, dengan leluasanya peredaran berbagai jenis bentuknya narkoba, dan bermacam pula minuman keras yang akan menghancurkan genarsi muda. "Mari kita bersama sama, khusnya orang tua untuk mencegah anak-anak muda kita dari terjerumus dari Narkoba," pinta Anwar Hasym.

Seiring dengan itu MD. Nuru selaku kepala Desa kundur, mengucap ribuan terima kasih kepada Wabup Karimun Anwar Hasym beserta rombongan, dan juga anggota DPRD Kabupeten Karimun, Rasno, DPRD Provinsi Kepri, Ery Suwandy yang turut memeriahkan di acara pembukaan MTQ ini.

Swadi

Hendri Suami Terdakwa Erlina Tunjukkan Memori Banding yang diajukanya

EXPOSSIDIK.com, Batam: Walaupun terdakwa Erlina, mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana sudah divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam. Hendri (suami Erlina),  didampingi Penasehat Hukum (PH) nya, Manuel P Tampubolon kembali mendatangi PN Batam untuk menyerahkan memori banding ke Panitera, Selasa (11/12-2018).

"Memori banding terdakwa Erlina saya serahkan hari ini. Dimana terdakwa langsung menyatakan banding, setelah majelis hakim Mangapul Manalu menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Erlina dengan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun," ujar Manuel P Tampubolon.

Manuel menyampaikan, bahwa dia belum mempercayai klienya bersalah, sesuai dengan fakta-fakta selama persidangan. "Sampai saat ini saya dan keluarga terdakwa tidak percaya, Erlina bersalah. Makanya kami banding," tutur Manuel usai menyerahkan memori banding ke Panitera.

"Mudah-mudahan Panitera secepatnya mengirimkan memori banding ke Pengadilan Tinggi," sambung Manuel.

Ditambahkan Hendri, dia berkeyakinan bahwa istrinya tidak bersalah, sebagaimana yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmarlina Sembiring dan Samsul Sitinjak, menuntut terdakwa Erlina menggunakan pasal 49 ayat (1) UU nomor 10 tahun 1998 tentan Perbankan, dengan hukuman kurungan penjara selama 7 tahun.

Dan divonis oleh Majelis Hakim Mangapul Manalu, Jasael dan Rozza dengan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun, yang katanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 374 penggelapan dalam jabatan.

Padahal, lanjut Hendri, selama fakta persidangan yang dia ikuti, mulai pemeriksaan saksi-saksi, tak satu pun saksi menyatakan istrinya bersalah. Bahkan barang bukti tidak pernah dibuktikan dipersidangan. Anehnya lagi, saksi pelapor tidak bisa dihadirkan oleh Jaksa dalam persidangan.

"Jadi ada yang tak beres dalam penegakan keadilan dalam perkara istri saya ini. Makanya kami banding," kata Hendri didampingi Manuel P Tampubolon.

Terkait vonis hakim, jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa, kata Hendri, jangankan 2 tahun, 1 detik pun kami tetap banding. "Saya yakin istri saya tidak bersalah," tutur Hendri.

Alfred

Logo AJO Indonesia

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Gelar rakernas AJO Indonesia sikapi peran media di tahun politik, daan penetapan konsep "Be-Indonesia" sebagai konsep media AJO Indonesia yang terintegrasi dengan persyaratan mutlak

Ketua Umum AJO Indonesia Rival Achmad Labbaika menyampaikan, Konsentrasi Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, adalah membangun media yang profesional dengan mengedepankan kemampuan teknologi yang modern, tatakelola keredaksian dan para jurnalis yang kekinian, untuk kemudian mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

Dengan semakin hangatnya suhu politik, dan semakin dekatnya pelaksanan Pemilihan Umum pada April 2019. AJO Indonesia sebagai Organisasi Pers dan Media Nasional, merasa perlu untuk mengambil sikap, tegas Rival Achmad di Jakarta, Senin, (11/12/2018).

"Sebagai sebuah organisasi yang didalamnya tergabung banyak media-media lokal dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang didalamnya pula terdapat beragam pilihan politik dari masing-masing individu, baik pemilik, pemimpin redaksi, serta jurnalis. Yang pada hakekatnya merupakan hak asasi dalam berdemokrasi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, merasa perlu untuk menyikapi keberagaman pilihan tersebut, untuk tetap menjadi sebuah keberagaman namun tidak merupakan sikap dan tujuan serta pilihan politik organisasi," Tegas Rival Achmad.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan kepada seluruh media yang tergabung sebagai anggota untuk tidak tampil dengan membatasi ruang redaksional serta pemberitaan hanya terhadap satu Pasangan Calon (Paslon). Namun memberikan ruang yang sama dengan pemberitaan yang proporsional dan menjauhi pemberitaan yang bertendensi negatif kepada kedua Paslon agar masyarakat mendapatkan informasi yang baik, benar, dan bertanggungjawab.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan kepada seluruh media yang tergabung sebagai anggota untuk menghindari berita-berita yang mengandung kontroversi tanpa kepemilikan bukti yang kuat yang cenderung mengarah untuk menjatuhkan elektabilitas salah satu Paslon tertentu.

Rival Achmad mengakui, bahwasanya benar, media-media anggota AJO Indonesia bukanlah media mainstream, namun jumlah yang mencapai ribuan dari keanggotan media online yang tergabung dalam AJO Indonesia di 18 DPD provinsi se-indonesia tentunya dapat memberi warna melebihi satu, atau dua media mainstream terbesar di Indonesia sekalipun.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan seluruh anggota media untuk menjaga ruang publik dengan memberikan dan menyajikan berita-berita baik. Berita yang lebih bermanfaat untuk kembali membentuk dan membangun stigma di masyarakat luas tentang  *“Pesta Demokrasi Yang Penuh Kegembiraan”*.

"Bahwa berbeda pilihan tidak akan membuat seseorang menjadi bukan Indonesia, tidak Pancasilais, tidak Nasionalis, atau bahkan tidak Agamis," ungkap Rival Achmad.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan sebagai bentuk indentifikasi member keanggotaan AJO Indonesia seluruh anggota media AJO Indonesia untuk dapat menggunakan dan atau meletakkan Logo Organisasi di web/aplikasinya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan kepada seluruh ketua DPD untuk segera memperbaharui data keanggotaan media, dan kemudian menyerahkan data terbaru disertai kelengkapan legal (Badan hukum) dalam bentuk hard copy kepada DPP dengan segera, dikali pertama selambatnya saat Rakernas pada tanggal 15 Desember 2018.

Rival menegaskan,dalam hal pengembangan bisnis media yang akan di selenggarakan bersama, dimana DPP AJO Indonesia akan mengeluarkan satu Aplikasi yang berbasis Web dengan nama *"Be-Indonesia"*, maka akan di tetapkan persyaratan yang berlaku mutlak. Dengan ketentuan yang diputuskan bersama saat Rakernas 15 Desember 2018. Tutup Rival Achmad.


Sebelumnya DPP AJO Indonesia telah memberikan undangan kepada seluruh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD dan DPC AJO Indonesia. Untuk dapat menghadiri Rakernas Pra Rapimnas AJO Indonesia, yang diselenggarakan di Kantor DPP AJO Indonesia dengan alamat :  Ruko Mitra Matraman Blok A2 / 18 Jl. Raya Matraman No 148. Jakarta Timur.


AJO Indonesia

Peserta Pelatihan Jurnalistik

EXPOSSIDIK.com, Padang: Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia Sumatera Barat kembali hadir sebagai penyemangat dalam kegiatan pengkaderan jurnalis yang dilaksanakan oleh tim ritvone.com.

Kegiatan pengkaderan angkatan ke-3, Minggu (9/12/2018) pagi, dibuka oleh Sekretaris DPD AJO Indonesia Sumbar, Eri Gusnedi, MA, yang sekaligus menjadi pemateri tentang pentingnya generasi millenial memahami jurnalistik di era digital.

Uniknya, berbeda dengan angkatan 1 dan 2, kegiatan pengkaderan angkatan 3 digelar di lapangan terbuka, tepatnya di taman Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang.

Eri Gusnedi yang diwawancari selepas kegiatan pelantikan mengungkapkan rasa salut sekaligus bangga atas semangat peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir, yang ditutup dengan shalat maghrib berjama’ah.

M Apdi Suganda salah seorang peserta pelatihan, mengungkapkan, dirinya merasa enjoy dan merasa pelatihan jurnalistik hari ini sangat menyenangkan.

"Seumur-umur baru ini saya mengikuti pelatihan jurnalistik di alam terbuka. Pokoknya merasa fresh saja, tidak tegang dan kaku. Alhamdulillah seluruh materi tersimpan rapih di memori saya," ujar mahasiswa UIN tersebut.

Diungkapkan juga bahwa pemateri, Eri Gusnedi yang juga owner ritvone.com, menjelaskan materi secara gamlang dan mudah dipahami, sehingga ia berikut peserta lainnya sangat termotivasi.

Di sisi lain Roni Setiawan, alumni pelatihan angkatan ke-2 menjelaskan, “dibandingkan pelatihan angkatan pertama dan kedua, angkatan ketiga ini memang tampil beda, karena dilaksanakan di taman samping mesjid UIN IB Padang, sehingga pelatihan jurnalistik angkatan ketiga ini agak terasa santai namun relijius. Ketika azan berkumandang, kami berhenti dan melaksanakan shalat berjama’ah” ungkap Roni.

Selepas shalat maghrib berjama’ah, peserta pulang ke kediaman masing-masing diiringi hujan, berikut bekal semangat dan motivasi baru.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPD AJO Indonesia Sumbar Ecevit Demirel, menegaskan, pihaknya akan senantiasa mensupport segala kegiatan bernilai positif, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang jurnalistik.

"DPD AJO Indonesia Sumbar berikut sejumlah bidang pada komposisi kepengurusannya, siap berkolaborasi dengan pihak manapun sebagai upaya melahirkan kader-kader jurnalis bermartabat, profesional dan berkompetensi," ungkap ede, demikian sapaan akrab owner media online www.sumatrazone.co.id tersebut. (*)

Peserta Harris Day di HARRIS hotels Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: HARRIS Hotels gelar acara tahunan Harris Day Fun Bike di enam kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Solo, Denpasar, Samarinda, dan Batam. Dan acara tersebut dengan tujuan untuk mendukung gaya hidup sehat, Minggu (9/12-2018).

Acara tahunan tersebut dikikuti 6000 pengendara sepeda yang terdiri dari anggota komunitas pengendara sepeda, tamu hotel, karyawan, para partner bisnis dan juga media.

Perkembangan terkait gaya hidup sehat ini telah sampai berpijak di Indonesia dan berdasarkan dari riset penelitian global Mintel di tahun 2017 mengenai tren Global Beauty and Personal Care, penelitian tersebut menemukan 58% penduduk di perkotaan Indonesia mengatakan akan melakukan olahraga lebih banyak di tahun 2017 dan 63% dari penduduk di perkotaan Indonesia percaya bahwa olahraga secara teratur adalah penting untuk gaya hidup yang sehat.

HARRIS Hotels secara setia dan terus menerus menumbuhkan semangat menjaga kebugaran dan kesejahteraan untuk setiap tamunya. Hal ini ditawarkan dengan berbagai pendekatan yang berbeda dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan gaya hidup termasuk didalamnya adalah acara Fun Bike yang telah memasuki tahun ke-8 ini. Inisiatif ini telah secara konsisten mendorong dengan aktif gaya hidup sehat di seluruh lokasi tempat HARRIS Hotels berada di kota-kota besar di Indonesia.

Stefano de Champeaux, Corporate HARRIS Hotels Brand menyatakan, ketika pihaknya memulai Harris Day dengan program Fun Bike di tahun 2010, acara tersebut hanya diselenggarakan di Jakarta dengan beberapa ratus partisipan. Lalu kalau dilihat di tahun 2018 ini, sekarang diadakan di 6 kota dengan jumlah 6000 partisipan.

“Kami melihat program ini berkembang pesat bersama dengan berkembangnya semangat mementingkan kesehatan sebagai pilihan para tamu, rekan, dan juga karyawan.” ujarnya.

Sebagai tambahan untuk mendukung aspirasi dalam tetap menjaga kesehatan, HARRIS Hotels akan mendonasikan porsi pendapatan dari tiket masuk ke TAUZIA Equal Chance, program CSR dari TAUZIA Hotels untuk mendukung edukasi bagi anak - anak yang kurang mampu di Indonesia.

“Ketika bersenang-senang pada saat bersepeda di HARRIS DAY, kami juga memberikan kesempatan pada partisipan untuk berbagi dimana secara otomatis mendonasikan 2 Polling dilakukan di bulan Juni 2017 setengah dari harga tiket tersebut untuk partner strategis kita yaitu, ISCO Foundation,” kata Stefano dalam mengakhiri pernyataannya tersebut.

Hal yang berbeda untuk HARRIS Day di Batam tahun 2018 ini adalah, dukungan Kementrian Pariwisata Republik Indonesia dalam acara HARRIS Day di Kota Batam.

“Batam dengan lokasi strategis berdekatan dengan Negara tetangga membuat HARRIS Day menjadi salah satu kegiatan wisata yang dapat menarik wisatawan dari Mancanegara,” ujar Buralimar, Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau sebagai perwakilan Kementrian Pariwisata.

Dengan jalur funbike sepanjang 23 KM, peserta funbike akan melewati jalur dari HARRIS Batam Center menuju HARRIS Waterfront Batam.

Terdapat setidaknya 6 tanjakan yang menjadi tantangan bagi peserta di rute tahun ini. Akan tetapi peserta tidak perlu takut karena di km 12 terdapat Orange Point yang digunakan untuk beristirahat dan bisa mengikuti beberapa games kecil yang disediakan panitia dan memenangkan berbagai hadiah menarik.

Hal yang menarik di Orange Point, tersedia HARRIS Wall of Fame yang digunakan oleh peserta untuk menempelkan sticker HARRIS Day sehingga membentuk kata HARRIS Hotels.

Acara yang diikuti oleh 900 peserta berjalan dengan lancar dan meriah. Acara dipenuhi berbagai hiburan yang membuat peserta semakin senang, apalagi dengan berbagai hadiah lucky draw yang telah tersedia.

Beberapa sponsor yang turut menyukseskan acara ini adalah Kementrian Pariwisata Republik Indonesia, LG, United Bike, YAMAHA Afa Scorpii Bengkong, PT. Han-indo Millenium, Sekolah Pelita Utama, Wings Food, CIC , Exelso Bike to Work Batam, One Residence, PT. Sukanda Djaya, Koran Sindo Batam, Zoo FM, Batam FM, Semua Tentang Batam. (*)

Polda Kepri Gelar Konfrence pers Penangkapan TPPO

EXPOSSIDIK.com, Batam: Ditreskrimum Polda Kepri gelar konfrence pers dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal, Rabu (6/12-2018).

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Erlangga mengatakan, modus pelaku menempatkan 29 orang calon PMI ilegal, termasuk 1 orang anak di bawah umur di Kota Batam, dan akan diberangkatkan untuk bekerja di Malaysia tanpa persyaratan yang lengkap melalui pelabuhan yang tidak resmi

Kronologis penangkapan dilakukan, lanjutnya, ada hari Senin tanggal 04 Desember 2018 sekira pukul 18.00 wib anggota Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan terhadap informasi tentang adanya pemberangkatan calon PMI Ilegal yang akan dilakukan di sekitar Pantai  Batu Besar, Nongsa, Kota Batam.

Selanjutnya anggota Subdit IV  yang dipimpin oleh Kasubdit IV sekitar pukul 20.00 wib menemukan adanya 2 unit kendaraan roda 4 yang bermuatan calon PMI Ilegal yang akan diberangkatkan untuk bekerja di negara Malaysia melalui jalur laut tepatnya di pantai Batu Besar, Nongsa, Kota Batam, sebanyak 29 orang.

"Berhasil mengamankan 4 orang pelaku yang diduga sebagai pengurus calon PMI Ilegal," ujar Erlangga.

Pelaku berinisial Z bin r alias l (merupakan sebagai penanggung jawab), Rm alias i (merupakan pemilik kapal untuk mengangkut pmi ilegal),
M bin d (merupak penampung dan pengantar pmi ilegal), dan J ( orang yang mengarahkan pmi ilegal saat menaiki kapal).

Ke 29 orang yang mau diberangkatkan berasal dari Daerah Flores 15 orang, Daerah Lombok 6 orang, Daerah Makasar 4 orang, Daerah Aceh 1 orang, Daerah Bengkulu 1 orang, Daerah Medan 1 orang dan Daerah Sumba 1 orang.

Dan Barang bukti yang diamankan dari ke empat tersangka, 1 buku kwitansi warna cokelat tentang pembelian minyak kapal. Uang tunai senilai Rp 10.200.000, 4 Unit Handphone, 1 unit Mobil Toyoya Avanza warna putih BP 18XX FO, 1 unit Mobil Mitsubishi Pajero warna hitam silver BP 19XX ZN, 5 buku Paspor yang sudah tidak berlaku, 1 unit kapal pancung warna biru merah dengan 2 mesin gantung merek yamaha 200 pk dan 115 pk beserta kunci.

"Terhadap perbuatan pelaku dikenakan pasal 2, pasal 4, pasal 6 dan pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan pasal 81 jo pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun  penjara," ujarnya. (*)

Terdakwa Izmi dan Ame Kembali Digelandang Penjaga Tahanan ke Sel Usai Mendengarkan Putusanya

EXPOSSIDIK.com, Batam: Tergiur dengan upah Rp 3,5 juta, dua terdakwa Izmi alias Emi bin Idrus dan Ame divonis sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

"Menjatuhkan hukuman terhadap kedua terdakwa, dengan hukuman masing-masing kurungan penjara selama 13 tahun, denda 1 miliar, subsuder 6 bulan. Kedua terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," kata Majelis hakim Muhammad Chandra, Hera Polosia dan Redite Ika, Rabu (5/12-2018).

Menurut hakim Chandra dalam amar putusanya, putusan kedua terdakwa sama dengan tuntutan Jaksa, dimana para terdakwa sudah berulang kali melakukannya. Sehingga dapat merugikan bangsa dan generasi muda, dan tidak mengindahkan larangan pemerintah.

"Terhadap putusan tersebut, kedua terdakwa dapat menyatakan sikap, yaitu banding, pikir-pikir atau terima. Kesempatan diberikan 7 hari untuk memnyampaikan sikap," ujar Hakim Chandra.

"Kami terima yang mulia," ujar masing-masing terdakwa. Hal yang sama juga disampaikan JPU Samuel Pangaribuan.

Dalam perkaranya, kedua terdakwa diperintahkan Nafi (DPO) untuk mengantarkan sabu dalam bentuk kapsul ke Lombok. Masing-masingnya dijanjikan upah Rp 3,5 juta per kapsul yang dimasukkan dalam dubur, setelah barang diterima pembeli di Lombok. Para terdakwa pun menyanggupi karena sebelumnya sudah berhasil membawa sabu dengan modus yang sama ke Surabaya.

Mereka mendapat 9 kapsul, dimana Izmi membawa 5 kapsul dan Ame 4 kapsul. Selanjutnya mereka hendak bertolak ke Lombok melalui Bandara Hang Nadim, Sabtu (14/7). Setiba pemeriksaan X-Ray, keduanya berhasil lolos hingga tinggal menunggu keberangkatan di pintu Gate 7.

Saat itu, keduanya didekati anggota Bea dan Cukai yang mencurigai gerak-gerik para terdakwa, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dibawa ke pemeriksaan rontgent RS Awal Bros, dan didapati adanya bulatan-bulatan kapsul di bagian dubur masing-masing terdakwa. Diketahui sabu itu berisi sabu yang total beratnya 524 gram.

Alfred

Terdakwa Pencuri dan Pemerasan Diruntut di PN Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Jaksa penuntut umum (JPU) Yan Elhas tuntut
terdakwa Erdin Vepayosa bin Deki Harianto 2 tahun kurungan penjara ri Pengadilan Negeri (PN) Batam. Terdakwa dituntut dalam perkara melakukan pemerasan dan pengancaman.

"Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat(1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat(1) ke-1 KUHP," ujar Yan dihadapan majelis hakim yang dipimpin Yona Lamerosa Ketaren di Pengadilan Negeri Batam, Kamis (6/12).

Usai mendengarkan tuntutan, Majelis Hakim yang dipimpin Yona Lamerosa Ketaren mempersilahkan terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi) nya, baik secara tertulis maupun lisan.

"Saya sangat menyesal yang mulia, mohon kasih saya kesempatan untuk berubah. Ringankan hukuman saya yang mulia," ujar terdakwa.



Dalam pokok perkara, terdakwa bersama Muhammad Akbar (penuntutan terpisah) melakukan pemerasan terhadap Dwi Nanda saat melintasi jalan di depan ruko dealer Yamaha Perum TPI Batuaji, Sabtu (25/8) sekira pukul 11.00 WIB.

Saat itu, lokasi tersebut sepi sehingga korban yang mengedarai sepeda motor dengan mudah dicegat dan diperas terdakwa. Korban diminta menyerahkan dompet yang hanya berisi uang Rp 5 ribu. Selain itu, korban memiliki ponsel yang menjadi rampasan dari dua pelaku tersebut.

Terdakwa kemudian mengancam korban untuk tidak melaporkan kejadian itu agar tetap aman, dan membiarkan korban pergi. Namun korban yang mengalami kerugian sekitar Rp 1,2 juta itu, langsung melaporkan kejadian itu ke Polsek Batuaji, hingga terdakwa dan rekannya langsung tak lama dari waktu kejadian.

Terdakwa mengaku kelaparan, hingga harus melakukan tindakan tersebut. Sementara ponsel milik korban sudah berhasil terjual dengan harga Rp 250 ribu, dan hasilnya dibagi sama rata antara terdakwa dan Akbar.


Alfred

Laporan Reses Anggota DPRD Kota Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Anggota DPRD Batam menyampaikan hasil laporan reses masa Persidangan I Tahun Sidang 2018 di Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre - Batam. Kamis, (06/12/2018).

Dalam rapat Paripurna Ke-19 ini, dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto SH,MH dan dihadiri oleh Wakil Walikota Batam, Perwakilan BP Batam, Polda Kepri, Lanal Batam, Kodim 0316, Camat dan Lurah seKota Batam, serta Instansi terkait lainnya.

Dalam laporan hasil reses DPRD Kota Batam, dari Fraksi Golkar, Demokrat dan Hanura.

"Sistem zonasi penerimaan siswa perlu kajian dan pemerataan, Penambahan personil Guru serta angkutan Sekolah baik itu di darat maupun laut. Pembangunan dan Peningkatan layanan Posyandu serta Pelatihan keterampilan usaha bagi masyarakat," Joko Mulyono dari Fraksi Golkar.

"Sistem perekrutan lapangan pekerjaan untuk masyarakat lokal perlu diperioritaskan, Pendataan ulang masyarakat miskin dimana bantuan banyak yang tidak tepat sasaran, Penertiban Warnet dan Game pada jam-jam Sekolah," ujar Mesrawati dari Fraksi Demokrat.

"Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Pendataan,Pendistribusian raskin serta dana tunai rumah tidak layak huni, Penerimaan Siswa serta Penambahan pendidikan muatan lokal, Pembangunan pelabuhan rakyat, taman bermain yang mana menjadi kebutuhan masyarakat kota Batam," kata Bustamin dari Fraksi Hanura.

Dari pantuan pewarta dalam rapat Paripurna ini, Fraksi PAN tidak dapat hadir dan Fraksi Nasdem tidak bisa memaparkan hasil resesnya pada rapat, dan selanjutnya dalam bentuk lampiran hasil reses tersebut diserahkan kepada pimpinan rapat.

Selanjutnya hasil reses akan disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kota Batam kepada Walikota Batam untuk  dapat ditindak lanjuti sebagai bahan masukan dalam penyusunan program atau kegiatan pembangunan kota Batam kedepannya.


Red

Rapat Paripurna Penyampaian Aspirasi saat Reses

EXPOSSIDIK.com, Batam: Rapat paripurna ke 19 Masa Sidang I Tahun 2018, Fraksi-fraksi DPRD Kota Batam menyampaikan aspirasinya saat reses, Kamis (6/12-2018). Dalam rapat tersebut, anggota DPRD Kota Batam mengatakan, bahwa ada program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) belum banyak dirasakan masyarakat.

"Adanya pembangunan Infranstruktur dipenghujung akhir atau akhir waktu," ujar fraksi PDIP, Sugito.

Sementara dari fraksi PKS,  Rohaizat mengatakan, masyarakat mengeluhkan  pembangunan infranstuktur dibeberapa titik. "Pembangunanya, kualitasnya dibawah standar. Sehingga terkesan seperti proyek asal-asalan," ujarnya.

Hal ini, lanjutnya, supaya jangan terjadi lagi ditahun berikutnya. Pembangunan dapat dikerjakan sesuai standar dan berkuwalitas.

Aspirasi lain juga disampaikan oleh setiap fraksi-fraksi, dimana masyarakat menuntut pemerintah kota Batam aktif menstabilkan harga sembako, khususnya jelang perayaan hari besar.

"Pemko Batam perlu melakukan pengawasan dan monitoring harga dan persedian barang. Termasuk akses pelayanan kesehatan masih menjadi hal dikeluhkan warga," pungkasnya.

Kemudian, faksi Gerindra, Harmidi Umar Husein menyoroti pembangunan baru maupun perbaikan jalan rusak pada segala jenis jalan di seluruh wilayah Batam yang terelisasi. Selain pembangunan jalan, dia juga mempertanyakan janji Walikota Batam, terkait penggusuran PK5 di Bundran Trovikana, Bengkong Sadai.

"Penggusuran PK5 yang didirikan Forum RT/RW dibundaran Trovikana, hingga sampai saat ini belum direlokasi oleh Walikota Batam. Padahal dulu masyarakat warga Bengkong Sadai adalah pendukung wali kota Batam juga," kata Harmidi.


Red

Kunjungan Bupati Bintan ke Puskesmas Kabupaten Bintan

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Program berobat gratis di Puskesmas dengan menunjukan identitas kependudukan atau KTP bagi masyarakat Kabupaten Bintan pada tahun 2017 yang lalu, telah mencatat sekitar 51.264 masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya di seluruh Puskesmas Kabupaten Bintan.

Sedangkan untuk tahun 2018, Data yang didapat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, setidaknya hingga bulan November sudah menyentuh 48.683 masyarakat yang ikut merasakan program berobat gratis tersebut.

"Hingga bulan November 2018, sebanyak 48.683 masyarakat yang merasakan program berobat gratis menggunakan KTP Bintan ( Identitas Kependudukan ) di 15 Puskesmas yang ada di 10 Kecamatan Kabupaten Bintan," ujar Kepala Bidang Yankes Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dr. Royhan saat dihubungi, Rabu (5/12) pagi.

Diketahui juga bahwa sampai bulan November 2018, total angka kunjungan masyarakat yang berobat di 15 puskesmas yang ada di 10 Kecamatan Kabupaten Bintan menyentuh angka 181,738 kunjungan. Dengan rincian, pasien berobat menggunakan Kartu BPJS sebanyak 108.088 pasien, menggunakan program Berobat Gratis (KTP Bintan)  sebanyak 48.683 pasien serta  menggunakan jalur Umum sebanyak  24.967 pasien.

"Dari total 181,738 angka kunjungan Pasien di 15 Puskesmas yang ada di 10 Kecamatan tersebut, 48.683 angka kunjungan pasien menggunakan program berobat gratis menggunakan KTP Bintan," jelas dr. Royhan.

Sementara itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos menyatakan bahwa dirinya merasa senang karena Program Berobat Gratis di Puskesmas menyasar kepada masyarakat Kabupaten Bintan yang kurang mampu dan atau belum tercover kartu BPJS.

"Hal ini juga bertujuan meringankan beban masyarakat di bidang kesehatan. Program berobat gratis di Puskesmas ini juga merupakan salah satu program unggulan Pemkab Bintan, dimana masyarakat bisa berobat tanpa harus merogoh kocek sedikitpun," tuturnya.

Pasien yang berobat menggunakan program ini juga memiliki keunggulan bila berobat dari puskesmas kemudian harus dirujuk ke RSUD, maka pemerintah daerah juga akan memfasilitasi untuk pengurusan Kartu BPJS hingga mendapatkan perawatan gratis rawat inap di kelas tiga.

"Antusiasme masyarakat terhadap program berobat gratis di Puskesmas sangat tinggi. Melihat dari data angka kunjungan 2 tahun terakhir, masyarakat berobat dengan hanya menggunakan KTP Bintan di Puskesmas juga tinggi. Pemerintah Daerah mencoba membuat program yang dapat menyentuh, bermanfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Saran dan masukan dari masyarakat juga kita harapkan, untuk penyempurnaan setiap program pemerintah " tutupnya. (*)

Menhan, Ryamizard Ryacudu. Fhoto (Istimewa)

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Terkait peristiwa pembantaian terhadap 31 pekerja proyek Istaka Karya di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, pada Ahad (2/12) kemarin. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, para pelaku penembakan terhadap 31 pekerja  tersebut bukanlah merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tapi Kelompok Pemberontak.

"Mereka itu bukan kelompok kriminal tapi pemberontak. Kenapa saya bilang pemberontak? ya kan mau memisahkan diri, Papua dari Indonesia," ungkap Ryamizard di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Ryamizard menilai upaya-upaya pemberontakan yang dilakukan kelompok tersebut harus ditangani oleh TNI langsung. Berbeda jika dikatakan kelompok kriminal yang penanganannya dilakukan oleh polisi. Menurut Ryamizard, penembakan tersebut dilakukan oleh kelompok yang sama.

"Ingin memisahkan Papua dari Indonesia itu apa? ingat, ingin memisahkan diri. Tugas pokok Kemenhan, tugas pokok TNI, satu, menjaga kedaulatan negara. Kedua, menjaga keutuhan negara. Tiga, menjaga keselamatan bangsa," tuturnya.

Sementara saat disinggung terkait solusi permasalahan itu, secara tegas Ryamizard menjelaskan bahwa tidak ada negosiasi terhadap kelompok pemberontak tersebut. "Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah atau diselesaikan. Itu saja," ucapnya.

Berdasarkan keterangan Polda Papua, hingga Senin (3/12) pukul 22.35 WIT, sebanyak 24 orang dibunuh terlebih dahulu. Kemudian, sebanyak delapan orang sempat menyelamatkan diri ke rumah seorang anggota DPRD. Namun, delapan orang itu dijemput oleh KKB, tujuh di antaranya dibunuh dan satu orang belum ditemukan.

Kapolres Jaya Wijaya AKBP Yan Pieter Reba juga membenarkan terjadinya pembunuhan terhadap pekerja proyek pembangunan jembatan oleh kelompok kriminal bersenjata, di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Kapolres mengatakan, kasus tersebut diduga dipicu karena pekerja tak sengaja mengambil foto kegiatan tentara Organisasi Papua Merdeka.

Sumber: Republika.co.id

Anggota DPRD Kota Batam, Hendra Asman

EXPOSSIDIK.com, Batam: Banyak masyarakat awan tidak mengetahui wewenang dan tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal itu perlunya BPOM mensosialisasikanya peran dan tugasnya.

"Saya berharap BPOM fokus melakukan sosialisasi peran dan Tugasnya. Sehingga masyarakat awam mengetahui wewenangnya," uajar Anggota Dewan Batam, Hendra Asman.

“Masyarakat ada yang belum paham dengan tanggung jawab BPOM,” pungkasnya kembali, Senin (03/12/18).

Menurutnya, pengawasan obat dan makanan ini memang amanat UU. Dan BPOM memiliki kewajiban memastikan produk yang beredar dan dikonsumsi masyarakat aman.

“Razia produk terdaftar atau tidak itu kan sebenarnya tupoksi BPOM,” tambahnya.

Hendra menyarankan BPOM Kepri menyasar hinterland untuk sosialisasi. Agar masyarakat awam lebih mengerti. Termasuk akses informasi yang cepat dan mudah  bagi masyarakat terhadap BPOM, katanya.


Red

RDPU Komis I DPRD Batam, Masyarakat dan PT Hansol

EXPOSSIDIK.com, Batam: Akibat bocornya pipa distribusi utama ATB yang terkena pilling project pump station limbah PT Hansol, Komisi I DPRD Batam gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Umum,  Jum'at, (30/11/2018)

Rapat di ruang rapat Gedung DPRD Kota Batam, Batam Centre, Batam ini, dihadiri oleh pihak  ATB, PT. Hansol, BP Batam, YLKI, dan perwakilan masyarakat selaku konsumen  dan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Budi Mardiyanto.

Pada rapat perwakilan dari konsumen/masyarakat, Jeri Makasau menyampaikan, mewakili masyarakat yang terkena dampak dari proyek pipanisasi PT Hansol meminta pemberian kompensasi terkait terhentinya supali air di hari tersebut.

"Kami meminta project yang dilaksanakan PT Hansol untuk dihentikan sementara, sebelum ada kejelasan atau regulasi yang disepakati oleh pihak yang terkait," ujarnya yang ditujukan kepada pimpinan rapat.

Di tempat yang sama selaku President Director ATB, Benny Andrianto mengatakan, terkait adanya kompensasi terhadap masyarakat, bahwa pihaknya merujuk kepada UU Perlindungan Konsumen dalam pasal 7 Bab 6 di situ harus berangkat dengan faktor positif dengan kesengajaan.

''Apa yang terjadi dengan ATB, ini di luar dari jangkauan. Dalam hal ini terkait kecelakaan tersebut, ATB tidak pada posisi untuk merespon karena ini di luar tanggung jawab kami," terangnya.

Ia melanjutkan, mengingat ini kejadian yang ke 32 kali. Kami sangat berharap dikemudian hari bisa dilakukan upaya agar jangan sampai terjadi kecelakaan yang sama atau bahkan lebih buruk, "secara imaterial ini sangat merugikan ATB Batam," pungkasnya.

Pantauan pewarta dalam rapat yang berlangsung  selama hampir kurang lebih 4 jam ini, belum juga menemukan titik temu. Dan akan dilanjutkan pada RDP Umum berikutnya.

Diakhir rapat, selaku Pimpinan RDP Umum, Budi Mardiyanto mengatakan, kecelakaan  yang ke 32 kali itu, menyebabkan perusahaan ATB sudah melakukan pengeluaran sampai sekitar Rp 1 miliar, di luar dari pada kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat.

"Untuk itu kami memberikan kesempatan sekali lagi kepada BP Batam, dapat memfasilitasi ATB dan Hansol. Apa yang menjadi harapan dari pada masyarakat itu bisa terakomodir, dan apa yang telah disampaikan secara detail dalam rapat agar dipahami dengan hasil yang baik, untuk kita rapatkan kembali," tukasnya. (*)

Fhoto Bersama Wakil Gubernur Kepri dengan Para Guru SMP Negeri 01 Kundur

EXPOSSIDIK.com, Karimun/Kundur: Sekolah ternama, SMP Negeri 01 Tanjungbatu Kundur, kembali memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) nya yang ke-59. Dalam usia tersebut, merupakan usia yang cukup dewasa dan mateng bagi dunia institusi pendidikan dalam pengabdiannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

Acara meriahkan HUT SMP Negeri 01 Kundur, dilaksanakan di lapangan sekolahnya, serta mendapatkan dukungan dari Wakil Gubenur H. Isdianto yang merupakan putra daerah Tanjungbatu Kundur.

Pada kesempatan itu H. Isdianto mengajak siswa siswi SMP Negeri 01 Kundur mengingatkanya selama ia belajar disekolah tersebut, bahwasanya keberhasilan almarhum  H. Muhammad Sani mantan Gubenur Kepri dan Aunur Rafiq sebagai Bupati Karimun juga dari Alumni SMPN 01 Kundur ini.

Selain itu, Wakil Gubernur Kepri memberikan tanya jawab kepada siswa/siswi. "Yang berhasil menjawabnya langsung dapat bingkisan istimewa dari saya," ujar Isdianto.

Kemudian, Isdianto juga  berharap kepada guru untuk meningkatkan lagi mutu belajar mengajar di sekolah SMP Negeri 01 Kundur ini. Dan meminta, kepada siswa siswi sebagai generasi bangsa, untuk sungguh sungguh menuntut ilmu. Sehingga menjadi generasi yang mampu mengangkat nama orang tua bangsa dan negara

"Saya berpesan kepada siswa siswi untuk jauhi narkoba dan jangan pernah terjebak dalam bentuk apa pun yang bisa merusak nama baik sekolah dan nama baik orang tua," ujarnya.

kepala sekolah, guru-guru dan Semua peserta didik juga sangat antusias mengisi kemeriahan, Setiap kelas menampilkan sebuah tampilan sangat menarik dari music, tari, hingga berbagai atraksi.

 AHMAD YAHYA