Kacabjari Ranai |
EXPOSSIDIK.com, Anambas -- Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, mengatakan besarnya dana desa yang diberikan pemerintah pusat untuk membangun daerah pedalaman terus meningkat. "Ini dilakukan karena desa merupakan garda terdepan di setiap daerah," kata Harris pada sosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah di Anambas, Kamis, 24 Agustus 2017.
Menurut Harris, desa merupakan pemerintahan terdepan di bawah Camat, dan memiliki otonom sendiri. Desa tidak lagi terbelakang, namun harus menjadi garda terdepan. "Inilah visi dari Pak Presiden kita, Jokowi," ujarnya.
Haris mengakui, masih terdapat permasalahan pada pemerintahan desa yakni, kurangnya pendampingan dan belum adanya keharmonisan yang antara BPD dengan Kepala Desa (Kades).
Untuk itu, terang Harris, perlu adanya pendampingan dari instansi terkait kepada seluruh aparatur desa agar mengelola anggaran desa bisa maksimal.
Haris berharap, dengan adanya pelatihan dan pendampingan penggunaan anggara desa bisa maksimal, dijalankan dengan tanggungjawab, jujur dan transparan. "Niat menyelewengkan anggaran tolong dihilangkan, demi kebaikan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sementara itu, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri (Kacabjari) Ranai, Muhammad Bayanullah, mengatakan sosialisasi ditujukan untuk mengawal dan mengawasi penggunaan dana desa oleh pemerintahan desa.
Menurut Bayanullah, ada pengawalan bukan berarti amanan, apabila ditemui penyelewengan maka tidak tertutup kemungkinan akan ditindak. Karenanya, ia meminta kades menggunakan dana desa sesuai ketentuan. "Mari sama-sama mengawal kegiatan dana desa di Anambas," ujarnya.
FITRA