EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Danlantamal IV Tanjungpinan Salami Perwira dan PNS yang Naik Pangkat.

EXPOSSIDIK.COM, Tanjungpinang: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., menerima laporan Kenaikan Pangkat (Kenkat) 13 orang perwira dan 8 orang PNS sederajat Lantamal IV periode 01 Oktober 2020  di Lobby Bawah Markas Komando (Mako) Lantamal IV, Jalan Yos Sudarso No.1 Batu Hitam Tanjungpinang Kepulauan Riau,  Kamis (01/10/2020).

Tercatat sebanyak 13 orang Perwira Lantamal IV dan  8 orang PNS sedejat yang memperoleh kenaikan pangkat periode 01 Okotber 2020, diantaranya dari Letnan Kolonel (Letkol) ke Kolonel penghargaan 1 orang, dari Mayor ke Letkol 5 orang, dari Kapten ke Mayor 3 orang, dari Letnan Satu (Lettu) ke Kapten 1 orang, dan dari Letnan Dua (Letda) ke Lettu 3 orang.

Sedangkan untuk PNS dari Penata III/C ke Penata TK I III/D 1 orang, Penata Muda III/A ke Penata Muda TK I III/B 2 orang serta dari Pengatur TK I II/D ke Penata Muda III/A 5 orang.

Upacara pelaporan kenaikan tersebut tetap mengikuti Protokol Covid-19 diantaranya penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh, menggunakan sarung tangan karet serta jaga jarak dalam barisan.

Kepal Dinas Penerangan Lantamal (Kadispen Lantamal) IV Mayor Marinir Saul mengatakan, kenaikan pangkat yang telah diperoleh saat ini, bukanlah tujuan akhir, karena tantangan penugasan ke depan akan semakin berat seiring dengan peningkatan status kepangkatan.

“Komitmen dan tekad yang kuat, hanya dapat terwujud melalui kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang dilandasi oleh moral, integritas dan profesionalisme, serta berani mengambil keputusan dengan cepat dan tepat," kata Kadispen Lantamal IV.

Hadir dalam acara tersebut Wadanlantamal IV Kolonel Marinir Gatot Mardiyono, S.H., Para Pejabat Utama Lantamal IV dan Para Kadis dan Kasatker Lantamal IV.

Dispen Lantamal IV Tanjungpinang

Kapal Terbakar

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Sebuah kapal cepat Puskel (Puskesmas Keliling) Husada 001 milik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas terbakar.

Kebakaran Puskel berukuran 18 GT (Gross Tonnage) tersebut setelah mengantar rujukan pasien ke UPT RSUD Palmatak, kejadian di perairan dangkal Batu Lepe, Tarempa, Kecamatan Siantan, Minggu (19/7/2020).

“Saya dan beberapa orang lainnya pergi ke Matak untuk mengantar pasien sakit. Seketika diperjalanan pulang sekitar pukul 23:30 WIB kapal Puskel yang kami bawa itu mengeluarkan asap, saya kira hanya  kerusakan mesin saja, karena Puskel ini memang sering mengeluarkan asap,” kata M. Ali (19) Anak Buah Kapal (ABK) Husada 001 saat dikonfirmasi, Senin (20/7/2020)

“Tapi asap kali ini sangat banyak sekali dan membuat kami merasa khawatir. Saya diminta masuk ke dalam kamar mesin Puskel, tapi saya tidak bisa masuk lagi dikarenakan asap yang semakin tebal dan saat dibuka kamarnya sudah mengeluarkan api,” sambungnya.

Setelah melihat kondisi kapal Puskel yang terbakar, Ali melanjutkan, langsung memutar haluan ke perairan dangkal di Batu Lepe, Tanjung Momong karena untuk melanjutkan ke Pelabuhan Tarempa tidak memungkinkan lagi.

“Awal mulanya Puskel mengeluarkan api itu di sekitaran Tanjung Nyang. Kami semua sudah panik dan mengambil haluan terdekat. Setelah sampai di Batu Lepe api semakin besar dan perlahan kapal Puskel itu habis dimakan api,” tambahnya.

“Alhamdulillah dalam peristiwa ini kami semua masih dalam kondisi selamat dan tidak ada korban jiwa sama sekali,” ujar Ali.


(arthur)

Peresmian Kampung Tangguh oleh Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Dalam rangka nenyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang ke-74, Wakil Bupati, Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra dan Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP Cakhyo Dipo Alam meresmikan Kampung Tangguh Nusantara, Selasa (30/6/2020) di Desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas.

Kapolres mengatakan, dipilihnya Desa Tiangau sebagai desa tangguh, lantaran secara garis besar desanya sudah siap, mulai dari kesehatan kemudian pintu masuk ke depan sampai dengan masyarakatnya sudah mulai menyadari untuk mencegah Covid-19.

Selain itu, dari segi ekonomi dan sosial, masyarakat Desa Tiangau sudah mampu untuk memberikan ketahanan pangannya sendiri.

“Itu kita lihat mulai dari peternakan, perkebunan sampai tanaman palawija mereka sudah tanam di sini. Sehingga masyarakat di sini kita rasa mampu untuk mempertahankan ekonomi mereka apabila ada wabah Covid-19 atau ada bencana lainnya,” tuturnya.

Di samping itu untuk meningkatkan ketahanan pangan, pihak Polres Anambas juga akan membina masyarakat agar siap dan tangguh tanpa bantuan dari pemerintah daerah.

“Jadi tidak selalu meminta bantuan dari pemerintah, namun ke depannya bisa kita rasakan mereka ini bisa membantu masyarakat lainnya,” kata Cakhyo.

Sedangkan untuk menunjang semangat masyarakat ini, pihak Polres Kepulauan Anambas sudah menyiapkan anggaran 100 persen untuk masyarakat.

“Istilahnya program Polri sebagian besar akan kita tujukan kepada Desa Tiangau ini, mulai dari Babinkamtibmas, kegiatan pembinaan masyarakat, pembinaan penggalangan, akan difokuskan ke Desa Tiangau,” ungkapnya.

Melihat kampung tangguh diatas merupakan lebih tangguh dan mengetahui lebih lanjut lagi untuk mejaga kesehatan dalam covid-19 ini, dengan demikian terciptalah ketangguhan-ketangguhan dan yang mana ketangguhan itu diantara nya adalah ketangguhan pangan yaitu masyarakat dapat memproduksi untuk meningkatkan pertahanan pangannya di wilayahnya masing-masing dan juga di wilayah lainnya,” tutur Cakhyo

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra mengatakan, pada prinsipnya Pemda KKA siap mendukung secara maksimal dan pihaknya juga akan melakukan kolaborasi dengan program kerja terkait Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Wabup menjelaskan, diketahui sejak dahulu masyarakat Desa Tiangau ini beraktifitas sebagai petani perkebunan dan untuk ketahanan pangan dirinya yakin masyarakat ini akan lebih mampu.

“Apalagi memang ada dukungan dari sejumlah pihak untuk kemajuan dan ketangguhan dalam ketahanan pangan masyarakat. Kita pada prinsipnya siap membantu secara maksimal dan dikolaborasi dengan program Pemda Anambas yang telah dilaksanakan,” jelasnya.

Mengenai kesehatan, lanjut Wabup, masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan meskipun saat ini sedang menuju kehidupan normal baru. Pihaknya juga menegaskan kepada seluruh perangkat Desa, Kecamatan untuk dapat lebih meningkatkan sesialisasi kepada masyarakat untuk tetap mempertahankan Anambas sebagai wilayah zona hijau.

“Kita ketahui bersama sejak dulu memang Desa Tiangau masyarakatnya sudah terbiasa menjalankan aktivitas kehidupan sebagai petani perkebunan. Kami tidak akan ragu hal itu,”tutur dia.

Sedangkan, Kepala Desa Tiangau Kecamatan Siantan Selatan, Khermansyah mengatakan, pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh pihak terutama Polres Anambas yang telah menetapkan desanya menjadi Kampung Tangguh Nusantara. Tentu kedepannya pihak desa bersama masyarakat berharap dilakukan pembinaan dan berharap desa tersebut bisa lebih maju dan baik lagi dari kondisi saat ini.

“Kami tidak menyangka bahwa Desa Tiangau yang dipilih menjadi Kamoung Tangguh Nusantara. Sudah pasti kami bangga dan senang sekali. Pada prinsipnya masyarakat disini siap menjalankan program yang diberikan nantinya,”tukas dia.

Turut hadir dalam acara, Kadis kesehatan KKA, Herianto, Ketua BPD KKA, Mustamsir, Danlanal Tarempa diwakili Pasprogar Lanal Tarempa Kapten Budi Hartoyo, Camat Siantan Selatan Awaludin, Kepala Puskesmas Kecamatan Siantan Selatan Didi Nurhadi, S.KM, Kades Tiangau Khermansyah, Danramil Tarempa diwakili Babinsa Desa Tiangau Serma Yurnalis, Ketua Cabang Bhayangkari Kepulauan Anambas Ny. Kiki Cakhyo Dipo Alam, PJU dan Personil Polres Kepulauan Anambas serta Bhayangkari.

Ketika pelaksanaan peresmian Kampung Tangguh Nusantara ditandai dengan pemotongan pita dan pemukulan Gong, acara tersebut digelar mengikuti prosedur protokol kesehatan COVID-19.


(Arthur)

Penyerahan Bantuan Paket Sembako.

EXPOSSIDIK.com, Tarempa: Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Tarempa membantu Komando Armada I melalui Komandan Gugus Tempur Laut (Danguspurla) Koarmada I Laksamana Pertama TNI Didong Rio Duta, menyalurkan bantuan 100 paket sembako kepada para nelayan di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) yang terdampak Covid-19. Penyerahan tersebut bertempat di Pelabuhan Umum Tarempa KKA Kepri, Sabtu (06/6/2020).

Kehadiran Danguspurla Koarmada I Ke Pelabuhan Umum Tarempa bersama dengan KRI Yos Soedarso-353 disambut oleh Komandan Lanal Tarempa Letkol Laut (P) Erfan Indra Darmawan, S.E., M.Tr.Hanla., M.M., dan seluruh Prajurit Lanal Tarempa.

Selain melaksanakan kegiatan Bhakti Sosial dengan memberikan penyaluran bantuan paket sembako kepada para nelayan yang terdampak Covid-19 juga dalam rangka kegiatan Operasi Siaga Samudera-20 tahun 2020 di wilayah perbatasan NKRI.

KRI Yos-353 setelah sandar di Pelabuhan Umum Tarempa dilaksanakan protokol kesehatan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 KKA yang dipimpin langsung oleh Danlanal Tarempa berupa penyemprotan Disinfekan ke KRI YOS-353. Penyemprotan disinfektan kepada seluruh anak buah kapal (ABK), pemeriksaan suhu tubuh dan Rapid Test dengan hasil dari Rapid Test yaitu Non Reaktif.

Danguspurla Koarmada I didampingi oleh Komadan KRI YOS-353 serta Danlanal Tarempa, setelah menyerahkan secara simbolis paket sembako mengatakan, baru saja menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan nelayan Tarempa dari Pangkoarmada I.

"Kita telah menyerahkan Bantuan Sosial secara simbolis, dan nantinya dilanjutkan pembagian paket sembako kepada 100 orang Nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas, oleh Prajurit KRI Yos Soedarso-353 bersama-sama dengan Prajurit Lanal Tarempa," tuturnya.

Dikatakan juga, bahwa situasi saat ini di wilayah Laut Natuna khususnya di wilayah perairan Kepulauan Anambas masih sangat kondusif.

"Kehadiran KRI YOS-353 melaksanakan tugas Ops Siaga Samudera-20 untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kegiatan Illegal lainnya serta menegakkan kedaulatan di wilayah Yuridiksi NKRI," pungkasnya.

Demikian berita Dispen Lantamal IV Tanjungpinang.

Menkopolhukam, Mahfud MD saat Menggunting Pita Tanda Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas Diresmikan.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Prof H Muhammad Tito Karnavian, Ph.D beserta rombongan mengunjungi Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (04/06/2020)

Kunjungan Menkopolhukam dan Mendagri itu dalam rangka meresmikan Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas dan meninjau hasil pembangunan kawasan perbatasan negara tahun anggaran 2019 di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Hasil pantauan media dilapangan, terlihat rombongan Menkopolhukam dan Mendagri tiba di tempat peresmian Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas kurang lebih pukul 11.00 WIB dengan disambut kompang rebana dan para tamu undangan.

Dalam peresmian Masjid Agung yang dibangun pada tahun 2018 sampai dengan 2019 itu ditandai dengan pemotongan tali pita oleh Menkopolhukam yang didampingi Mendagri, Bupati Kepulauan Anambas, Wakil Bupati Kepulauan Anambas dan Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas.

Pada kesempatan itu Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris mengungkapkan ucapan terima kasih atas hadirnya dua menteri dan peresmian Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas walaupun ditengah pandemi Covid-19 bisa berkunjung di Kabupaten Kepulauan Anambas.

"Merupakan suatu kegembiraan bagi pemerintah daerah Anambas atas kunjungan menteri dan ucapan terimakasih telah meresmikan Masjid Agung Anambas walaupun ditengah pandemi Covid-19 bisa berkesempatan dapat berkunjung di Anambas", Ucap Haris dalam sambutannya.

Dikesempatan itu pula, Menkopolhukam, Mahfud MD mengatakan kunjungan ini merupakan kunjungan yang tertunda dan merasa bersyukur bisa meresmikan Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas.

"Ini merupakan kunjungan yang tertunda pada saat pencanangan Gerbangdutas tahun 2020", Jelas Mahfud MD.

Mahfud MD juga berharap dengan telah diresmikan Masjid Agung Baitul Ma'mur Anambas bisa menjadikan tempat ibadah bagi umat muslim dan bisa berpartisipasi dalam pembangunan tersebut.

"Semoga masjid ini bisa dijadikan sebagai tempat ibadah dan juga bisa berpartisipasi dalam membangun masjid dari hal kecil", Harapnya.

Selanjutnya Menkolpolhukam juga berharap walaupun ditengah pandemi Covid-19 masyarakat diminta jangan terlalu panik dan tetap waspada dengan cara menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan dan jaga jarak aman demi memutuskan rantai penyebaran Covid-19.

Peresmian Masjid Agung Baitul Ma' mur Anambas juga dihadiri oleh, Sekda KKA, FORKOPIMDA, Kepala OPD, LAM, TOGA, TOMAS, LSM, ORMAS.

Arthur

Bupati KKA, Abdul Haris, SH saat Meninjau Langsung Pemaketan Sembako.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Terkait bantuan paket sembako yang diterima pemerintah Kabupaten  Kepulauan Anambas (KKA) dari Pemprov Kepri. Bupati KKA, Abdul Haris,SH meninjau langsung ketempat pemaketannya.

Bupati Abdul Haris mengatakan, saat ini tim penyedia masih bekerja memaketkan sembako dan dipantau langsung oleh, Dinas Inspektorat Anambas di Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS). Jika selesai akan segera disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19.

"Alhamdulillah, bantuan paket sembako dari Pemprov Kepri sudah tiba di Anambas, kita akan segera salurkan sebanyak 6.818 paket sembako ke masyarakat yang mengalami dampak Covid-19," ujar Bupati kepada awak media, Minggu (31/5/2020).

Lebih lanjut Bupati mengatakan,
berdasarkan data penerima bantuan paket sembako yang sudah disalurkan maupun segera disalurkan sekitar 11.263 Kartu Keluarga (KK). Jika dikalikan 4 orang dalam satu KK maka dipastikan secara keseluruhan penduduk merasakan paket sembako tersebut.

“Coba kita hitung 11.263 kali 4 orang per KK maka hasilnya sekitar 45 ribu jiwa. Sedangkan penduduk Anambas sekitar 47 ribu jiwa,” ucap dia.

Dirinya juga menyebutkan, Pemda telah mendirikan posko pengaduan bagi masyarakat yang tidak terdata dapat segera melaporkan ke posko. Hasil dari laporan dari posko yang didirikan beberapa waktu yang lalu sekitar 2 ribu KK membuat laporan dan telah di verifikasi oleh tim.

“Kita akan segera prioritaskan kepada 2 ribu jiwa yang belum pernah mendapatkan paket sembako sebelumnya,”ujarnya.

Haris mengakui, bahwa dalam menyalurkan bantuan paket sembako tidak bisa memuaskan hasrat masyarakat dan perlu di ketahui pula Pemda terus berupaya melakukan yang terbaik. Nilai paket sembako yang disalurkan dari Pemprov Kepri kepada masyarakat melalui Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sejumlah Rp 300 ribu/paket.

“Satu paket terdiri dari sembilan bahan makanan seperti, beras, gula, sarden, mie instan, minyak goreng, teh celup, kopi bubuk, sirup dan susu. Jika nanti ada item makanan mengalami kekurangan, segera laporkan kepada tim terdekat,” pungkasnya.

(Arthur)

Kepala BKD KKA, Azwandi, SE

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Azwandi, SE menjelaskan, faktor kunci keberhasilan KKA dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tidak hanya ditentukan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melainkan koordinasi dan kerjasama seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan yang kedua adalah perbaikan manejemen aset.

“Secara tekhnis, keberhasilan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meraih WTP selama berapa tahun berturut-turut merupakan keberhasilan bersama seluruh OPD. Jadi bukan hanya satu OPD yang dominan, melainkan seluruh OPD dan BKD lah sebagai koordinator,” kata Azwandi, diruang kerjanya, Kamis, (28/05/2020).

Dikatakannya juga dalam meraih keberhasilan tersebut, untuk melengkapi data ke Badan Pemeriksaan Keuangan  (BPK), BKD sebagai koordinor terus mengejar OPD lainnya untuk melengkapi dan menyelesaikan laporan untuk BPK.

“Jadi, tugas dan fungsi dalam menyusun laporan keuangan ada di BKD, bukan OPD lain. Terus yang ke dua, keberhasilan Kabupaten Anambas dalam meraih WTP selama tiga tahun berturut-turut, adalah perbaikan manajemen aset, dan itulah kunci utamanya,” terangnya.

Pernyataan Kepala BKD itu, menampik pemberitaan dari beberapa media yang menyebutkan, keberhasilan WTP dipegang oleh salah satu OPD.


Art

Fhoto Penyaluran BLT.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Bertempat di kantor Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dilaksanakan acara penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap I bulan April tahun 2020 dan penyerahan secara simbolis bantuan jaring pengaman sosial uang tunai percepatan penanganan Corona Virus Desease (Covid-19).

Suryanto, Kepala Desa (Kades) Tarempa Selatan mengatakan, saat ini kita sedang dilanda pandemi wabah virus corona atau Covid-19, oleh sebab itu pemerintah memberikan bantuan langsung tunai dari dana desa untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak dari pandemi wabah virus corona, Kamis (14/05/20).

"Kita baru salurkan tahap I, dan semoga dengan penyaluran BLT-DD ini  bisa membantu atau meringankan beban kebutuhan hidup masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut Suryanto menyebutkan, pemerintahan Desa Tarempa Selatan akan memberikan BLT-DD kepada 135 Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp. 600.000,00 selama 3 bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020. Penyalurannya akan dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga yang sudah terdaftar.

"Untuk menghindari kerumunan orang agar tidak terlalu banyak, kita antar langsung kerumah warga," sebutnya.

Suryanto juga menjelaskan, ada beberapa bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk menghadapi dampak pandemi  Covid-19, diantaranya ada bantuan BLT-DD, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Masyarakat sebagai penerima bantuan harus tahu bahwa hanya bisa menerima satu jenis batuan, tidak bisa double, ini disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat penerima bantuan dengan pemerintahan desa", jelasnya.

Sementara, Camat Siantan, Rio Rizal tetap memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah di buat oleh pemerintah. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang berkumpul dan untuk selalu jaga jarak agar bisa memutuskan penyebaran Cofid-19. 

"Virusnya ini  tidak kelihatan, kita harus pandai menjaga diri, jaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan dan setelah berkatifitas di luar rumah. Virus corona ini penyakit yang berbahaya, jangan merasa hebat dan jangan di tantang," katanya.

Rio Rizal juga memberikan apresiasi kepada Kades Tarempa Selatan karena telah bertindak cepat dengan menyalurkan BLT-DD di KKA.

Acara ini dihadiri oleh, BPD, tenaga ahli desa, pendamping desa, Babinsa , Babinkamtibmas, dan tim relawan desa lawan Covid-19.

Arthur

Zainal Aripin, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Anambas.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Terkait rencana akan mau dibukanya kembali jalur tranportasi moda fery trayek Tanjungpinang ke Anambas banyak menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari sebagian kepala desa se Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

Penolakan pengoperasian kembali kapal fery tujuhan ke Anambas oleh puluhan kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut diakibatkan pandemi Covid-19.

Penolakan tersebut dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Anambas, Zainal Aripin.

“Iya benar, sampai saat ini sudah 28 Kepala Desa yang menolak dan 1 Kelurahan Tarempa,” kata Aripin saat dikonfirmasi awak media. Rabu (13/5/2020).

“Ini saya lagi buat surat penolakannya,” sambung Aripin yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara.

Menurutnya, penolakan tersebut dikarenakan kepala Desa lagi konsentrasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Kepala Desa lagi capek sekarang kalau dapat berilah waktu kita lapang dulu masalah covid ini, kita baru saja mau lega rasanya, sekarang timbul lagi,”ucapnya.

Terkait penolakan tersebut, menurut Aripin solusi yang ditawarkan kepala desa agar pemerintah daerah memberikan bantuan kepada masyarakat atau mahasiswa yang berada diluar daerah menjelang pandemi Covid-19.

“Bukan kita tidak kasian dengan mahasiswa kita, tetapi mahasiswa juga kita pikirkan, kita bekerja siang dan malam, sekarang timbul yang baru lagi. Jika sebelum lebaran Feri dari Tanjungpinang dijalankan, jujur kalau saya tidak sepakat, kenapa? Karna kami akan menambah kerja kami dengan melakukan karantina terpisah,” jelasnya.

Kembali ia menegaskan bahwa penolakan tersebut sudah disampaikan kepada Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid 19 Kabupaten Kepulauan Anambas

Arthur

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau Lis Darmansyah (Pecci Hitam).

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Waduk Gesek yang berada di Kabupaten Bintan saat ini mengalami pendangkalan. Menurut Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Kepri, Mamat dulu waduk gesek memiliki kapasitas air sedalam tiga sampai empat meter.

“Sekarang paling dalam hanya dua meter saja dan semestinya waduk dapat menyalurkan air 100 liter per detik, namun sekarang hanya mampu menyalurkan 60 liter per detik,” terang Mamat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau Lis Darmansyah mengatakan normalisasi waduk yang dibangun pada tahun 2012-2013 ini harus segera dilakukan. Hal tersebut dijelaskannya sebagai upaya antisipasi atau pencegahan terjadinya krisis air di Kota Tanjungpinang.

“Selain normalisasi, harus juga dilakukan penjagaan agar tidak sembarangan orang bisa masuk karena waduk ini merupakan objek vital yang memenuhi kebutuhan air bersih orang banyak,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut saat melakukan peninjauan lapangan di Waduk Gesek, Senin (11/5/2020).

Selain itu pemeliharaan juga sangat diperlukan mengingat kualitas air baku yang dihasilkan Waduk Gesek yang saat ini memiliki luas mencapai 20 hektar ini perlu di jaga karena merupakan sumber air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pemeliharaan dan normalisasi dijelaskannya bisa berbentuk perluasan wilayah waduk.

“Perluasan waduk ini dimaksudkan untuk menambah tampungan air waduk karena kebutuhan akan air bersih semakin bertambah seiring bertambahnya penduduk,” ungkapnya.

Lis mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pendangkalan di waduk Gesek yaitu tanah di hulu sungai ikut terbawa arus air akibat kurang lebatnya pohon dan tumbuhan di hulu sungai. “Selain itu tumbuhnya tanaman air yang lebat di dasar waduk yang membuat waduk di gesek semakin dangkal,” imbuhnya.

(***)

Gedung Sekolah SLB.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Belasan pekerja pembangunan proyek swakelola gedung Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berlokasi di Desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengaku tidak dibayar upahnya oleh Ketua Komite Swakelola Disdikpora Provinsi Kepri.

“Sudah lima bulan upah kami belum dibayarkan. Padahal pekerjaan sudah hampir selesai 100 persen,” ujar Kadir, salah seorang pekerja Swakelola SLB KKA tersebut, kepada awak media melalui percakapan telepon, Sabtu (09/05/20).

Menurut Kadir, bukan hanya dia saja yang upahnya belum dibayarkan. Ada belasan pekerja lainnya yang juga menjadi korban tidak mendapatkan upah.

“Saya sendiri tukang yang memasang pintu. Teman-teman yang lain seperti tukang keramik, tukang cat, sekitar belasan orang, yang juga tidak mendapatkan upah hingga saat ini,” ungkap Kadir.

Para pekerja kata Kadir, telah beberapa kali menagih kepada perpanjangan tangan proyek Swakelola SLB di KKA tersebut agar segera membayarkan upah mereka, namum hingga saat ini tidak pernah digubris.

“Sudah dari beberapa bulan yang lalu kami menagih upah kami kepada tangan kanan yang punya proyek. Namun selalu saja disuruh menunggu. Masih dalam pengurusan di dinas terkait, alasannya,” terang Kadir.

Dihubungi terpisah, Sudirman, selaku Pengawas Lapangan Proyek Swakelola  Pembangunan Gedung SLB KKA tersebut, melalui telepon selulernya menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya juga menjadi korban dalam hal tersebut. Sebab, upahnya sebagai Pengawas Lapangan,  sudah sejak Bulan April 2019 yang lalu hingga Februari 2020, tidak dibayarkan.

“Sebenarnya saya ini adalah korban juga. Sejak Bulan April 2019 hingga Februari 2020 upah saya sebagai Pengawas Lapangan, juga tidak dibayarkan,” terang Sudirman.

Sudirman juga sudah menjelaskan kepada para pekerja bahwa proyek SLB yang dikerjaan tersebut merupakan proyek Swakelola dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dia hanya sebagai pengawas saja di lapangan. Tidak mempunyai wewenang mengenai persoalan upah pekerja. Sebab, pembayaran upah dibayarkan langsung oleh pihak pemiliki proyek swakelola yang turun langsung dari Disdikpora Provinsi Kepri.

“Dari awal sudah saya jelaskan kepada para pekerja, bahwa proyek sebesar 3,2 Miliar Rupiah yang mereka kerjakan ini merupakan proyek swakelola Disdikpora Provinsi Kepri. Saya hanya sebagai pengawas lapangan saja,” jelasnya.

Hingga berita ini diposting, Ketua Komite Disdikpora Provinsi Kepri yang menangani Proyek Swakelola SLB di KKA tersebut, ketika dihubungi melalui sambungan telepon seluler dan pesan whats app-nya belum diangkat dan belum dibalas.

Arthur

DPRD Kepri Komisi III Rapat Bersama Pihak Bright PLN Batam.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Menanggapi keluhan masyarakat Kota Batam terkait pelayanan Bright PLN Batam di masa pandemi COVID-19 ini, Komisi III DPRD Kepulauan Riau langsung memanggil pihak Bright PLN Batam untuk rapat dengar pendapat.

Wakil Ketua Komisi III Surya Sardi mengatakan keluhan warga tersebut terkait naiknya tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19. “Selain naiknya tagihan listrik, beberapa warga juga mengeluhkan mengenai pemutusan listrik di rumah ibadah,” ungkap Surya Sardi saat memimpin rapat dengar pendapat tersebut di Gedung Graha Kepri, Selasa (5/5/2020).

Ia menegaskan bahwa saat sekarang ini seharusnya pihak Bright PLN Batam bisa memberikan sedikit kelonggaran kepada masyarakat terutama yang terimbas adanya pandemi COVID-19. “Banyak karyawan yang di PHK, dirumahkan sementara, work from home dan lain-lain. Penghasilan mereka ini secara otomatis juga akan terdampak dari kterlambatan pembayaran gaji hingga yang paling parah PHK dan tidak mendapatkan gaji sama sekali,” jelasnya.

Senada dengan Surya Sardi, Anggota Komisi III Irwansyah mengatakan bahwa pihak Bright PLN Batam seharusnya bisa lebih memahami kondisi yang terjadi di masyarakat dengan turun langsung ke lapangan. “Saat ini masyarakat itu sangat kesulitan tidak hanya untuk membayar tagihan listrik dan air untuk membeli beras saja ada yang tidak sanggup,” katanya.

Selain itu ia juga mengkritisi kebijakan Bright PLN Batam yang mengharuskan pelanggan mengirimkan foto meteran mereka sebagai ganti pencatatan bulanan yang dilakukan oleh petugas Bright melalui aplikasi whats app. Menurutnya kebijakan ini sangat tidak tepat dan dampaknya pun sangat fatal seperti yang terjadi saat ini yakni banyak pelanggan yang mengeluhkan naiknya tagihan listrik yang signifikan hingga mencapai 30% dari tagihan normal biasanya.

Di masa pandemi seperti sekarang ini tidak semua warga sanggup untuk membayar tagihan listrik, oleh sebab itu Irwansyah meminta kepada pihak PLN agar mau menghapuskan denda dan tidak ada pemutusan jaringam selama masa pandemi ini. “Kami minta kepada PLN agar bisa menghapuskan denda dan tidak melakukan pemutusan jaringan selama masa pandemi ini,” pinta Irwansyah.

DPRD Kepri Rapat Bersama Pihak Bright PLN Batam.

Anggota Komisi III Sahmadin Sinaga dalam rapat tersebut mengatakan saat sangat dibutuhkan sekali kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro dengan rakyat. Seperti di rumah ibadah, ia meminta kepada pihak Bright PLN Batam agar mau memberikan insentif atau digratiskan jika memang rumah ibadah tersebut tidak digunakan sama sekali karena adanya kebijakan pemerintah pusat untuk beribadah dirumah.

Setuju dengan apa yang disampaikan Irwansyah dan Sahmadin Sinaga, anggota Komisi III Bakti Lubis menegaskan bahwa Bright PLN Batam agar mau lebih terbuka dengan Komisi III sebagai mitra. Hal tersebut dikarenakan agar jika timbul permasalahan seperti sekarang ini pihaknya dalam hal ini Komisi III bisa memberikan solusi. “Sebagai contoh kita Komisi III bisa meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini gubernur untuk memberikan subsidi kepada PLN sebagai ganti denda keterlambatan para pelanggan yang terdampak pandemi ini,” terangnya.

Sedikit berbeda dengan yang lain, anggota Komisi III Suryani mempertanyakan alasan kenapa petugas pencatat meteran Bright PLN Batam tidak turun melakukan pencatatan meteran. Padahal menurutnya petugas pencatat ini tidak bersentuhan atau berhubungan langsung dengan para pelanggan, mereka hanga mencatat meteran tanpa harus ada kontak dengan orang lain. “Akibatnya sekaranh kita rasakan, banyak kesalaham-kesalahan tagihan listrik masyarakat hanya gara-gara ganti dengan sistem WA,” ujar Suryani.

Anggota Komisi III Nyanyang Haris Pratamura mengatakan hal yang sama dengan anggota dewan lainnya. “Saya sangat menegaskan untuk rumah ibadah harap dijadikan sebagai prioritas dan jangan ada pemutusan jaringan selama pandemi ini. Jangan menambah lesedihan masyarakat dengan memutus jaringan listrik mereka,” ungkap Nyanyang.

Sebagai kesimpulan, Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho mengatakan selama masa pandemi COVID-19 ini meminta agar tidak ada pemutusan jaringan listrik baik untuk pelanggan rumah tangga ataupun rumah ibadah. Selain itu ia juga meminta kepada PLN untuk menghapus semua denda keterlambatan pelanggan selama masa pandemi.

“Dua kesimpulan ini mohon digaris bawahi dan pihak PLN agar memperhatikannya,” pesan Widiastadi.

Menanggapi hal tersebut, PLT Dirut Bright PLN Batam Buyung Abdul Zalal mengatakan akan segera membahas apa yang telah disampaikan oleh Komisi III terkait adanya beberapa keluhan dari sejumlah pelanggan dengan jajaran direksi. Ia juga menjelaskan bahwa bulan ini pihaknya telah menyiapkan website sebagai pengganti foto meteran yang dikirim melalui pesan WA

“Nanti pelanggan langsung mengisi sendiri di website yang kami siapkan sehingga tingkat kesalahannya akan lebih kecil dibanding melalui pesan WA,” tambahnya.

Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho, Surya Sardi, Bakti Lubis, Irwansyah, Sahmadin Sinaga, Yudi Kurnain, Suryani dan Nyanyang Haris Pratamura serta PLT Dirut Bright PLN Batam Buyung Abdul Zalal beserta jajarannya.

(Red)

Ketua DPRD Anambas Terima LKPJ Pemerintah Anambas Tahun Anggaran 2019.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Abdul Haris, SH sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2019, pada saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di gedung aula kantor DPRD-KKA, Kamis (30/04/20).

Mengawali kata sambutanya dirapat paripurna tersebut, Ketua DPRD KKA, Hasnidar mengatakan, pemerintah secara fasif membuat regulasi- regulasi yang baru dimulai dari intruksi Presiden, peraturan- peraturan lain yang sifatnya semata- mata untuk keselamatan masyarakat bersama.

Seperti diketahui bahwa pada hari ini sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat  tiga bulan sebelum tahun berkahir  atau tepatnya pada akhir bulan maret tahun 2020.

Akan tetapi sebagaimana regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui surat kepada Menteri Dalam Negeri  no700/1723/UTDA pada tanggal 24 Maret 2020 dengan perihal perpanjangan waktu penyerahan tahunan keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) waktu penyampaian di undur sampai 30 april 2020.

Selanjutnya, Hasnidar menyampaikan kepada Bupati selaku Kepala Daerah, untuk menyampaikan kata pengantar keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Anambas tahun anggaran 2020 dihadapan sidang Dewan yang terhormat ini.

Dalam agenda penyampaian LKPJ.
Abdul Haris SH mengatakan bahwa, berdasarkan struktur keuangan daerah tahun anggaran 2019, pendapatan yang diperoleh KKA sebesar Rp. 1,211 Triliun, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1,121 Triliun, atau 92,56 persen.

“Untuk itu dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan struktur keuangan daerah tahun anggaran 2019, pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sebesar Rp. 1,211 (satu koma dua ratus sebelas triliun rupiah), serta realisasi sebesar Rp. 1,121 (satu koma seratus dua puluh satu triliun Rupiah) atau 92,56 persen,” terang Abdul Haris SH.

Menurut Abdul Haris, rincian belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 256,81 Milyar, belanja hibah terealisasi sebesar Rp. 4,28 Milyar, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp. 156,5 Milyar, bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes serta Partai Politik terealisasi sebesar Rp. 133,99 Milyar. Sedangkan anggaran tidak terdapat realisasi pada belanja tidak terduga sebesar Rp. 588,97 Milyar.

“Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 256,81 miliar mencapai 87,17%, Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.4,28 miliar mencapai 94,20%, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 156,5 juta atau 85,29%. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Partai Politik terealisasi sebesar Rp. 133,99 miliar mencapai 94,38%. Sedangkan anggaran tidak terdapat realisasi pada Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.588,97 miliar,” jelas Haris.

Haris juga menerangkan, bahwa keterbukaan yang dilakukan merupakan cerminan pertanggungjawaban pemerintah. “Akuntabilitas keuangan merupakan cerminan pertanggungjawabab Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah,” ujarnya.

Haris juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyakat, media massa, LSM, dan Organisasi Vertikal, atas dukungan kepada Pemda KKA selama ini.

“Terima kasih kepada sejumlah element masyarakat, Media Massa, LSM, Organisasi Vertikal, yang telah mendukung Pemda KKA dalam menjalankan tugasnya” ucap Haris.

Rapat tersebut dihadiri oleh, Wabup KKA, Forkopimda, OPD, Camat Siantan serta Lurah Tarempa.


Arthur

Ketua Ikatan Jurnalis Anambas (IJA), Fitra Hadi.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Pemerintah Kabupaten Kepulauan (Pemkab) Anambas diminta untuk tidak memangkas pos anggaran publikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, dengan alasan refocusing anggaran penanganan Virus Corona atau Covid-19.

Permintaan itu disampaikan Ketua Ikatan Jurnalis Anambas (IJA), Fitra Hadi, kepada sejumlah awak media, Kamis (30/4/2020), menyusul adanya informasi bahwa anggaran media termasuk dalam pos anggaran yang akan dipangkas, dalam rangka refocusing anggaran Covid-19, dan pemotongan APBD 2020 oleh Pemerintah Pusat.

"Pekerja dan Perusahaan Pers adalah juga bagian elemen masyarakat yang terdampak dengan pandemi Covid-19, apalagi perusahaan pers yang berskala Usaha Kecil Menengah (UKM)," kata Fitra yang juga Pimpinan Redaksi Metro Sidik.

Menurutnya, dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemkab Anambas malah sebaliknya perlu memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan Pers, karena keterlibatannya secara langsung dalam menyebarkan informasi publik secara nyata, bukan hoax.

"Justru keberadaan pers atau media sangat dibutuhkan dalam kerangka, mencegah munculnya informasi-informasi hoax melalui media sosial. Dan sebaliknya, jika pers ini dibiarkan begitu saja, tanpa perhatian pemberian anggaran, maka itu sama artinya, Pemkab membiarkan berkembangnya informasi hoax," tambahnya.

Fitra memahami kondisi keuangan pemerintah saat ini, meski begitu lanjut dia, masih banyak pos anggaran yang dapat dipangkas guna menghindari pemangkasan anggaran media.

"Bupati, Abdul Haris harus tau masalah ini, jangan sampai, terjadi pembiaran terhadap pekerja pers di Anambas," ketusnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, SH. MM, belum dapat memastikan apakah anggaran media melalui dana publikasi menjadi pos anggaran yang akan dipangkas. Hingga saat ini, pihaknya masih terus mencari upaya lain, guna menghindari pemangkasan anggaran media tersebut.

"Sampai saat ini, kita masih berupaya terus mencari celah agar anggaran media ini tidak ikut dipangkas," ujar Sahtiar yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Kepulauan Anambas, kepada sejumlah media, di ruang kerjanya, Selasa (28/4/2020).

Ia meminta, pekerja pers atau wartawan bersabar dan memberikan kesempatan kepada tim anggaran untuk merampungkan revisi APBD tahun 2020 lantaran terjadinya pemotongan anggaran. Ia menyebut, pemerintah pusat melalui kementerian keuangan sudah memberikan instruksi, pemotongan anggaran hingga 40 persen dari total APBD 2020.

"Jadi kalo kita perkirakan, anggaran  APBD 2020 hanya tersisa sebesar Rp 824 Miliar dari sebelumnya, sebesar Rp 1,2 Triliun," sebut Sahtiar menghakiri.



(Arthur)

Ketuan DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Wabah Corona yang melanda Indonesia dan Provinsi Kepri semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Provinsi Kepri berencana untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa Kabupaten dan Kota di wilayah Kepri.

Rencana ini dinilai Komisi I harus dilakukan melalui kajian yang matang dan mendalam serta diharapkan melibatkan Dewan Kepri.

“Rencana PSBB ini harus dikaji matang dan melibatkan DPRD. Dan kami juga meminta agar Pemprov menyiapkan SOP yang ada berkaitan dengan penanganan covid19 diberikan ke DPRD juga,” pinta Wakil Ketua Komisi I Taba Iskandar, saat menggelar rapat teleconference dengan Pemprov Kepri yang diwakili Sekda, TS Arif Fadillah, Rabu (15/4).

Menurutnya untuk mengusulkan PSBB ke Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi daerah di antaranya jumlah dan kasus kematian, serta adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB.

Pemerintah daerah juga harus menyiapkan data-data pendukung di antaranya mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemiologi termasuk peta penyebaran menurut kurva waktu.

Kemudian perlu juga dihitung ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat karena PSBB membatasi masyarakat untuk ke luar rumah.

Perlu adanya jaringan pengaman sosial selama PSBB dilakukan. Infrastruktur pendukung terutama di bidang kesehatan untuk merawat masyarakat yang terpapar juga harus tersedia serta anggarannya untuk itu.

Selain membahas PSBB, DPRD meminta agar Pemprov Kepri memastikan fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan efektif. “Kami menyadari kesulitan yang terjadi saat ini. Namun, kami meminta agar fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan tetap mempedomani protokol penanganan virus covid19,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah, Arif Fadilla menjamin hubungan kerja antara Pemprov Kepri dan DPRD Kepri berjalan dengan baik. Sedangkan rencana untuk melakukan PSBB, Pemprov Kepri berjanji untuk tetap berkoordinasi dengan DPRD Kepri. “Atas permintaan DPRD, kami akan memberikan standar operation prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas penanganan covid 19,” tegas Arif.

Dari Batam, anggota DPRD Kepri melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Domestik Sekupang Batam. Anggota DPRD Kepri Sugianto meminta kepada pengelola pelabuhan untuk mewajibkan penumpang menggunakan masker dan alat pencuci tangan di pelabuhan. “Protokol pengamanan di pelabuhan harus dijalankan dengan baik. Seperti APD dan hazmat harus lengkap untuk petugas karantina,” kata Sugianto.

Saat ini, seluruh anggota DPRD Kepri melakukan kunjungan dan pantuan ke lapangan. Koordinasi juga dilakukan dengan stackholder sepanjang masa tanggap darurat ini.


(***)

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak saat Vidioconfrence.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Jumlah Pasien positif Covid19 di Kepri terus mengalami kenaikan tiap harinya. Pemerintah Provinsi Kepri terkesan berjalan sendiri-sendiri. Pemprov Kepri, seharusnya mulai menggandeng sektor swasta untuk sama-sama melawan pandemi ini.

Sebab, saat ini semua pihak termasuk swasta menunggu ajakan pemerintah dalam memerangi virus Corona ini.

“Sektor swasta pasti ingin ikut membantu. Coba diajak karena mereka kan punya dana CSR yang bisa dimanfaatkan oleh kita,” kata Ketua Fraksi PDIP, Lis Darmansyah saat teleconference dengan jajaran Pemprov Kepri, Senin (13/4/2020).

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak meminta agar Pemprov Kepri melalui Dinas Kesehatan segera memindahkan seluruh pasien yang terletak di Rumah Sakit di seluruh Kabupaten kota daerah ke Rumah Sakit Galang. Sehingga, nantinya, dapat mengurangi resiko terpapar ke orang lain. “Kalau bisa, semua pasien di arahkan kesana (RS Galang). Sehingga, penangangannya lebih terkontrol,” pinta Jumaga.

Dari Tanjungpinang, Gubernur Kepri mengatakan bahwa jumlah penderita Corona di Kepri mencapai 23 orang. Jumlah ini tersebar di Kota Batam 10 orang, Tanjungpinang 12 orang dan 1 orang di Karimun. “Yang perlu kita waspadai sekarang adalah orang tanpa gejala (OTG). Karena saat ini sekitar 676 orang di Kepri,” kata Isdianto.

Adapun jumlah PDP di Kepri mencapai 164 orang dan ODP telah mencapai 2153. Pemprov Kepri kata Isdianto saat ini sedang mematangkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kita sedang mempertimbangkan PSBB ini dapat segera berlaku di Kepri,” papar Isdianto.

Ditempat yang sama, Sekretaris Gugus, TS Arief Fadilla mengatakan bahwa saat ini Pemprov sedang melakukan refocusing anggaran sesuai arahan dari Presiden. Adapun total anggaran untuk penangangan Covid mencapai Rp230 miliar yang dibagi dalam tiga kluster.

Pertama, penangangan kesehatan termasuk bantuan kepada Kabupaten Kota melalui program kegiatan maupun belanja tidak terduga sebesar Rp64.298.123.000. selanjutnya, Penangangan Dampak ekonomi yaitu berupa bantuan sembako sebanyak 425 ribu paket untuk seluruh Kepri melalui pos belanja tidak terduga sebesar Rp127.500.000.000.

“Kami juga menyediakan sosial safety net (Jaring pengaman sosial) baik yang dilaksanakan melalui program kegiatan maupun belanja tidak terduga termasuk didalamnya hibah kepada instansi vertikal sebanyak Rp 38.588.188.980,” papar Arief.

(***)

Kepala Desa Genting Pulur, Bambang Asmara.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Genting Pulur, Kecamatan Jemaja Timur kepada warganya untuk mencegah penyebaran si Covid-19, dengan cara memfasilitasi tempat mencuci tangan dengan sabun Anti Septik di lingkungan desanya.

"Ada sejumlah 36 titik tempat pencuci tangan, secara sederhana disediakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Genting Pulur. Pembersih tangan disediakan di beberapa tempat diantaranya, pada tempat fasilitas umum, perkantoran, dan juga di setiap gang perumahan warga," kata Bambang Asmara, Kades Genting Pulur kepada awak media diruang kerjanya, Kamis (2/3/20).

Tempat pencuci tangan tersebut, Lanjut Kades, untuk membiasakan masyarakat menjalani pola hidup sehat, serta juga berguna mencegah penyebaran COVID-19, dan saat ini wadah itu menjadi fasilitas yang rutin dipergunakan masyarakat Desa Genting Pulur.

“Dari semua cara itu, kami dari pihak Pemdes Genting Pulur, memfasilitasi masyarakat kita dengan mengadakan tempat-tempat pencuci tangan sederhana, agar masyarakat terbiasa menjalani pola hidup sehat, karna dengan demikian kita dapat terhindar dari penyebaran Virus Corona,” ungkap Bambang.

Tempat Cuci Tangan Yang Disiapkan Pemdes.

Bambang juga berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat menjaga fasilitas yang telah disediakan Pemdes Genting Pulur dengan baik, Fasilitas tempat pencuci tangan tersebut dianggarkan oleh Pemdes Genting Pulur dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga berharap agar kiranya masyarakat bisa menimbulkan kesadaran diri untuk menjalani pola hidup sehat agar terhindar dari penyebaran COVID-19.

“Marilah kita menjaga fasilitas tersebut dengan baik, dan saya juga berharap dengan pengadaan fasilitas tempat pencuci tangan ini, agar masyarakat Desa Genting Pulur bisa menimbulkan kesadaran diri sendiri, dalam menjalani pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, " himbau Kades Genting Pulur.

Ditempat terpisah, ditemui awak media, salah seorang dilokasi salah satu titik tempat pencuci tangan, Sandi Saputra warga Desa Genting Pulur yang bertugas di Puskesmas Jemaja Timur menanggapi dengan baik terobosan yang dilakukan oleh Pemdes Genting Pulur tersebut.

“Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Pemdes Genting Pulur yang telah memfasilitasi tempat pencuci tangan bagi masyarakat. Saya merasa, dengan adanya fasilitas ini dapat membantu warga untuk menjalani pola hidup sehat, dan ini adalah salah satu bukti nyata, bahwa Pemdes Genting Pulur ada di tengah-tengah masyarakatnya, untuk mengambil langkah-langkah dalam meminimalisir penyebaran Virus Corona yang sedang melanda saat ini,” kata Sandi.

(Art/Slmt)

Suasana Raker Tertutup DPRD dengan Pemkab KKA, terkait Covid-19.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Akibat lajunya pandemi Covid-19 di sebagian wilayah NKRI, membuat para pemangku kebijakan waspada serta mengambil sikap gerak cepat untuk mengatasinya. Termasuk  Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Kabupaten termuda diwilayah Kepri.

Para eksekutif dan legislatif,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA bersama Pemerintah Daerah (Pemda) KKA melakukan Rapat Kerja (Raker) tertutup terkait tentang, percepatan penanganan pencegahan penyebaran wabah, Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di KKA, Kamis,(2/4/20)

Wakil Ketua I DPRD Anambas, Syamsil Umri yang memimpin langsung Raker tersebut mengatakan, raker tertutup bersama Pemda dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (TGTP C-19) KKA adalah membahas tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah KKA.

Salah satunya adalah, pihak DPRD mendorong agar Pemda KKA menyurati pihak maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan di Anambas. Serta menyurati pihak-pihak pelaku usaha pelayanan khususnya kapal penumpang yang akan melayani rute ke Anambas.

“Kita mengambil langkah tersebut terkait keluar masuknya orang dari luar daerah ke Anambas melalui jalur laut dan udara agar menunda atau mengurangi jadwal transportasi ke wilayah kita, guna untuk mengurangi lajunya gerak keluar-masuknya orang dari dan ke Anambas” ujarnya.

Selanjutnya DPRD, sebut Syamsil Umri, menghimbau dan meminta kepada pihak Pelni dan maskapai penerbangan melalui surat yang sudah disepakati bersama antara Pemda bersama DPRD Anambas dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di KKA. Agar pelaku usaha yaitu maskapai dan pelayaran agar koperatif serta bekerjasama untuk menyetujui apa yang menjadi harapan pemerintah.

“Untuk itu, kapal barang (Kargo) atau kapal pengangkut logistik kita wajibkan tetap berjalan, kalau untuk penerbangan khususnya yang ada di Bandara Letung yang seminggunya 4 kali penerbangan, kita batasi agar menjadi 1 kali penerbangan dalam satu minggu. Begitu juga dengan Bandara Matak yang awalnya setiap hari penerbangan juga akan kita batasi menjadi 1 kali dalam satu minggu. Untuk kapal Pelni dan kapal Ferry (Kapal Cepat) kita harapkan agar di tunda sementara waktu pelayarannya ke Anambas,” kata Syamsil.

Sementara itu Sahtiar Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga penanggung jawab TGTP, C-19 KKA membenarkan adanya raker tertutup di kantor DPRD Anambas bersama Pemda.

“Kami melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan Tim Gugus Tugas dari pertama di bentuk sampai sekarang. Dan pembahasan keinginan untuk menunda sementara transportasi laut buat orang. Serta mengurangi jam terbang transportasi udara, dan selanjutnya akan segera untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ujar Sekda.

"Dan kami juga lagi mau berkoordinasi untuk menyampaikan surat kepada pihak maskapai dan pihak pelayaran yang melayani rute ke Anambas. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Sahtiar kembali.

Raker tersebut dihadiri oleh, Bupati KKA, Abdul Haris, SH, wakil Ketua II DPRD-KKA, Firdiansyah, Anggota Komisi I. II. III DPRD-KKA serta Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 KKA.



Arthur

Pangkalan Eceran BBM.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Belum adanya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Agen Premium Minyak Solar (APMS) menyebabkan kelangkaan BBM jenis premium dan solar di tingkat pengecer di Tarempa.

Kepada awak media, Selasa (31/3/2020), salah satu pengecer BBM jenis bensin, Acai mengaku, saat ini dirinya hanya memiliki stok sebanyak tiga gelen. Dan masih menunggu pasokan dari APMS, Aken.

“Stok kita sudah menipis. Saat ini lagi nunggu pasokan, yang katanya awal bulan April,” ujar Acai.

Meski begitu, Acai menyebut, jika sebenarnya masyarakat tidak menimbun, ketersediaan masih cukup.

“Sebenarnya kalau dikatakan minyak putus itu saya rasa tidak, kalau saja masyarakat tidak ada yang membeli sampai 5 botol kemudian distok di rumah. Itulah sebabnya, stok kami saat ini hanya untuk emergency ambulans saja, untuk pengendara kami batasi satu orang dua botol,” kata Acai.

Menurut Acai, sebulan sekali ia mengambil BBM melalui Aken sebagai distributor BBM di Anambas. Sekali ambil BBM ia memilih melihat kuota, jadi tidak mengambil dalam jumlah banyak, agar tidak terjadinya penimbunan BBM.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun awak media, diketahui penyebab belum adanya pasokan BBM pada APMS Aken, lantara kapal pengangkut BBM tersebut mengalami kerusakan.

“Saat ini, stok di tangki sudah habis, karena kapal belum tiba di Anambas penyebabnya salah satu kapal pengangkut sedang melakukan perbaikan,” ujar salah seorang staf penjualan APMS Aken yang tidak mau disebutkan namanya

Saat awak media mengkonfimasi ke Aken (Distributor BBM) melalui telepon Hp nya berbunyi diluar jangkauan.


Arthur

Jalan Laut Tanjung Desa Tarempa Barat Rusak.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Warga di Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan mengeluhkan kondisi ruas jalan Cek Wan Abdul Hayan (jalan laut) mengalami kerusakan parah. Sebab, kondisi jalan tersebut sudah membahayakan para pengguna jalan.

Jalan penghubung antara Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat untuk menuju Kelurahan Tarempa itu sudah mengalami kerusakan bertahun-tahun, namun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat.

Pantauan awak media, Rabu (1/4/2020) sebagian besar jalan tersebut mengalami keretakan dan lubangnya makin membesar. Sedikitnya, terdapat tiga titik mengalami kerusakan parah, sehingga membuat warga harus ekstra hati-hati jika melewati ruas jalan tersebut.

Edy (41), warga Tanjung mengatakan, jalan tersebut sudah bertahun-tahun rusak dan membahayakan masyarakat sebagai pengguna jalan.

“Jalan sudah lama rusak, namun belum diperbaiki. Masyarakat harus berhati-hati karena dibeberapa titik jalan ini mengalami keretakan dan berlubang semakin besar,” kata Edy.

Hal yang senada disampaikan oleh Edy, Pardi. Mereka mengatakan, kondisi jalan Laut Tanjung, sudah rusak parah. Padahal, jalan tersebut kerapkali dilalui kendaraan roda dua dan roda tiga (tosa).

“Banyak warga melalui jalan itu, karena jalan tersebut berdekatan ke rumah penduduk dan akses jalan untuk menuju ke pasar, baik pasar ikan, pasar tradisional maupun pasar jauh. Semoga segera diperbaiki, sebelum memakan korban,” terangnya.

Ditempat terpisah, Kepala Desa Tarempa Barat, Asmarandi, mengatakan, sudah menghubungi dinas terkait. Hasil pembicaraan melalui sambungan telpon dengan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas jalan di desanya itu akan diperbaiki tahun ini.

“Saya sudah menelpon dinas PU Anambas untuk memastikan perbaikan jalan itu dikerjakan tahun ini,” terangnya.

Terkait keselamatan masyarakat pengguna jalan, Ia menjelaskan sudah menyampaikan ke Dinas terkait untuk mengantisipasi.

“Ia, saya sudah komunikasikan itu, agar sementara waktu jalan yang berlubang kita tutup dulu dengan papan diatasnya, untuk menjaga keselamatan masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas segera mengerjakan perbaikan sepanjang ruas jalan Cek Wan Abdul Hayan karena sudah dari tahun 2017 diusulkan.

Arthur