EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Penelusuran SIPP PN Batam

EXPOSSIDIK.com,Batam: Gonjang-ganjing penetapan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru dalam penanganan perkara banding Erlina, mantan Direktur BPR Agra Dhana yang divonis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam 2 tahun kurungan penjara. Hal itu diketahui berdasarkan hasil penelusuran dari Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam.

Penelusuran SIPP PN Batam, beberapa hari kemarin, SIPP tersebut sempat tidak bisa diakses oleh publik, dan kembali di normalkan pada Kamis (30/1-2019). Hal itulah yang menjadi pertanyaan berat oleh Penasehat Hukum (PH) Erlina, Manuel P Tampubolon.

Manuel P Tampubolon mengatakan, sekitar beberapa hari SIPP tidak bisa diakses, ketika bisa diakses, penetapan Majelis Hakim 'Banding' perkara Erlina di Pengadilan Tinggi Pekanbaru sudah berganti tanpa ada pemberatahuan kepadanya ataupun kepada keluarga Erlina.

"Kenapa Hakimnya tiba-tiba berganti. Berarti ketua Majelis Hakim, Syafrullah Sumar yang ditetapkan sebelumnya benar sudah dimutasi, dan Hakim anggota Herman Nurman sudah pensiun, sedangkan hakim anggota Heri Sutanto masih tetap," ujar Manuel P Tampubolon, Selasa (29/1-2019).

Jelas, bisa dilihat, kata Manuel, penetapan Majelis Hakim yang tertera SIPP PN Batam perkara Erlina, nomor perkara 612.PID.B 2018/PN Btm sudah berganti. Sekarang Majelis Hakim dipimpin Heri Sutanto dan hakim anggota Agus Suwargi dan Tony Pribadi. "Dua Hakim diganti, Majelis Hakim yang ditetapkan sebelumnya sudah dimutasi ke Banten, dan satu lagi sudah pensiun. Jadi benar dong hasil penelusuran awak media, tapi masih ditetapkan untuk menangani perkara klien saya," terangnya.

Berdasarkan penelusuran tersebut, Manuel P Tampubolon menilai ada kejanggalan dalam proses penetapan Hakim atas perkara banding Erlina yang ditanganinya.

"Salah satunya dalam riwayat perkara, tercatat tanggal penetapan hari sidang lebih dulu dibandingkan dengan penetapan Majelis Hakim. Hari sidang Rabu, 9 Januari 2019, sementara penetapan hakim, Kamis 17 Januari 2019. Kan aneh, duluan sidang baru ditetapkan Hakimnya," tutur Manuel P Tampubolon.

Pemikiran masyarakat awam aja, darimana jalanya jadwal sidang ditetapkan, sedangkan penetapan Majelis Hakim nya saja belum ditetapkan, tidak logika kan?, dan itu jelas ada diatur dalam KUHAP.

"Dalam KUHAP, pasal 152 ayat 1 yang berbunyi Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang," kata Manuel P Tampubolon.

Lanjutnya, Hakim ditetapkan, setelah itu baru ditetapkan hari sidangnya. Sama seperti penetapan Majelis Hakim tertanggal 4 Januari yang menetapkan Majelis Hakim yang dimutasi dan yang pensiun.

"SIPP PN Batam sering menyajikan informasi membingungkan. Misalnya tentang informasi masa penahanan Erlina," ungkapnya.

Dalam perkara Erlina, Erlina dilaporkan ke polisi dengan kerugian bunga bank sebesar  4 Juta Rupiah, namun kerugian bunga menjadi 117 Juta rupiah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dan Erlina dituntut dengan hukuman 7 tahun penjara dengan denda 10 milyar.


Red/al

Almarhum Ibunda Ketua DPD AJO Indonesia Kepri

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya Ibu Poebe  Br Sinaga/Tan Yam Moy dalam usia 88 tahun, di Rumah Sakit Elisabeth Kota Batam, Jumat, 25 Januari 2019, sekitar pukul 18 WIB.

Demikian pernyataan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AJO Indonesia Rival Achmad Labbaika Al Hasni, lewat rilisnya, Sabtu (26/12019).

Alhmarhum adalah ibu kandung dari Ketua DPD AJO Indonesia Provinsi Kepulauan Riau Jonni Pakun, yang juga Wakil Ketua Umum DPP AJO Indonesia Wilayah Barat.

"Kami pribadi dan keluarga, serta seluruh keluarga besar AJO Indonesia menyatakan turut berduka cita yang mendalam atas wafatnya Ibunda dari Bapak Jonni Pakun, Ibu Poebe," kata Rival.

Dijelaskan Rival, semasa hidupnya almarhumah Ibu Poebe dinilai sebagai figur yang berhasil mendidik anak-anaknya. Buktinya ujar Rival, terlihat dari sikap anak-anaknya yang mandiri dan punya komitmen dan etika terhadap teman-temannya.

Demikian juga halnya dengan berorganisasi. Menurut Rival, Jonni Pakun komit dengan aturan organisasi dan bisa bergaul dengan semua kalangan. "Ini sudah cukup sebagai bukti bahwa Ibu Poebe berhasil mendidik anak-anaknya," tegas Rival.

Saat ini jenazah disemayamkan di Rumah Duka Batu Batam sampai dengan hari Minggu, 27 Januari pukul 14.00 WIB.

Direncanakan dikebumikan  di Lau Baleng, Kabupaten Karo, Sumatera Utara Senin 28 Januari 2019, pukul 12:00 WIB.

"Selamat jalan Ibu Poebe, doa kami menyertai perjalanan Ibu ke tempat peristirahatan terakhir," imbuh Ipay, panggilan beken Rival Achmad Labbaikan Al Hasni. (*)

Aida Zulaikha Ismeth Abdullah, Caleg DPR RI Dapil Kepri Bersilaturahim dengan Timnya

EXPOSSIDIK.com, Batam: Bertarung untuk menuju senayan kursi DPR RI. Aida Zulaikha Ismeth Abdullah nomor urut 3 dari Partai Demokrat mengatakan, bahwa Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih banyak yang perlu harus dilakukan perbaikan, karena dulu, Kepri masuk nomor urut ke 2 yang terbaik di Indonesia. Sekarang malah nomor ke 4 dari bawah, terus defisit dan lain-lain.

"Sekarang banyak hal yang harus dilakukan untuk perbaikan Kepri lebih maju. Itulah saya termotifasi maju dalam pileg ini. Di DPD RI wewenangnya kurang, tidak bisa memutuskan, dan DPD hanya ikut kalau diajak ya rapat, kalau tidak diajak tak ikut rapat. Kalau di DPR RI dari segi anggaran dan lain-lainya bisa memutuskan," ujar Aida Zulaikha Ismeth Abdullah di Hotel Aston, Kamis (24/1-2019).

Karena itu, lanjutnya, keberadaanya bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Maka dia memutuskan berusaha masuk ke DPR RI. Di Jakarta banyak keluarga yang bisa memperjuangkan pemberdayaan masyarakat yang cerdas dan sejahtera dan berakhlak mulia yang dari dulu berada pada kita.

"Motifasi saya, walaupun udah tua, tapi saya tua-tua keladi untuk memperjuangkan Kepri lebih maju lagi. Ibu-ibu juga harus bisa," kata Aida Ismet didampingi Tim Relawan Nusantara Kepri dan Kota Batam.

Ditambahkanya, mudah-mudahan keberadaanya bisa bermanfaat membawa manfaat yang sebesar-besarnya, terutama bagi lingkungan dimana kita berada. "Terus terang saya katakan, keluarga dan kakak saya tidak setuju untuk maju lagi, bahkan saya dipesan untuk mengurus sekolah saja," ujarnya.

Disinggung terkait perubahan Kota Batam menjadi kota pariwisata. Aida Ismeth mengatakan, bahwa Kota Batam ini tempatnya cukup strategis dijadikan kota pariwisata, banyak yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pariwisata disini.

"Disini perlunya kekompakan semua unsur, harus kompak meningkatkan kota ini menjadi kota pariwisata. Sehingga tamu yang berkunjung ke Batam ini, datang merasa aman," tuturnya.

Dilihat sekarang ini, kata Aida Ismeth, pemerintah jalan sendiri-sendiri, tidak ada lagi kordinasi, maka perlu semua unsur kompak, karena Batam, Kepri sangat strategis untuk kota wisata. "Kenapa tidak bisa kita manfaatkan menjadi kota wisata. Maka saya kurang puas kalau tidak bisa berbuat banyak di Kepri. Saya ingin meningkatkan PMA bukan Penanaman Modal Asing tapi Penanaman Modal Akhirat," ujarnya.

Kemudian ditambahkan Ketua Tim Relawan Nusantara Batam, Drs. Kusdiyanto, tim ini akan solid dan kompak untuk mengusung Aida Ismeth sampai ke senayan, duduk di kursi DPR RI. Dia juga mengatakan, bahwa sosok ibu ini masih dirindukan masyarakat. Maka Tim Relawan Nusantara sering melakukan silaturahim ke Kecamatan, Kelurahan, bahkan ke RT/RW.

"Kami butuh kekompakan tim aja untuk bekerja secara profesional. Mengawasi suara ibu Aida Ismeth ketika pemilahan nanti berlangsung. Suara ini juga akan kami awasi sampai ke KPU," ujarnya.


Red/al

Dosen STIKES Ibnu Sina Batam, Bahzomi Fuadi, SE, M.Si

EXPOSSIDIK.com, Batam: Hiruk-pikuk pemilu anggota legislatif maupun pemilihan presiden (Pilpres) yang juga disebut sebagai pesta demokrasi, dapat dilihat diberbagai media. Yang diwarnai dengan simbol-simbol peserta pemilu baik itu partai politik maupun gambar-gambar calon legislatif.

Dalam konteks bagaimana mempengaruhi opini publik, akan tetapi sebagai perspektif lain terutama dalam substansi nampaknya hal itu cenderung latah ketika harus bersusah payah “Memasarkan” dirinya sebagai seorang tokoh atau orang yang dapat dipercaya untuk dipilih menjadi anggota legislatif.

Pemilihan Caleg berlaku layaknya hukum pasar yang dan berlaku hukum supply and demand ataupun jual beli. Maka politik tak ubahnya sebuah transaksi jual beli sebuah barang. Para caleg tidak peduli latar belakang pendidikannya, begitulah logika sesat politik yang mengabaikan substansinya.

Politik sejatinya adalah sebuah pengabdian tertinggi dalam kehidupan manusia, politik membicarakan sebuah tata kelola negara dan kesejahteraan rakyatnya. Suatu negara akan maju dan besar dimulai dari tata kelola politik yang baik.

Apabila hal itu didasari oleh pengabdian maka para politisi semestinya sudah menyerahkan dirinya sebagai milik publik dan mati hidupnya adalah untuk kehidupan orang banyak.
Politisi mestinya rela berkorban bukannya memakan korban. Korupsi politisi adalah bentuk nyata politisi telah memakan korban, siapa korbannya?.

Rakyat yang kelaparan, rakyat yang terlunta-lunta, rakyat yang tidak bisa mengeyam pendidikan, rakyat yang bingung mencari kerja akhirnya menjadi pelacur, perampok, penjambret, preman dan sebagainya. Semua itu adalah korban-korban dari korupsi yang dilakukan para politisi.

Seharusnya kita sebagai sebuah bangsa membenahi keruwetan dalam berpolitik saat ini? Pertama, rakyat harus cerdas dan menggunakan mata hatinya untuk melihat calon-calon pemimpinnya dengan komitmen terhadap nasib banyak orang, yang sudah dilakukan jauh sebelum hiruk pikuk menjelang pemilu seperti sekarang ini. Kedua, melihat calon pemimpin yang tidak rakus dalam kekuasaan dengan cara melihat perilaku politiknya. Ketiga, melihat visi kepemimpinan yang melekat pada orang yang akan dipilihnya.

Banyak orang dikenal bukan karena iklannya di media masa, melainkan dikenal karena kiprahnya yang kerap mengundang simpatik dengan keberhasilan kebijakan-kebijakan yang diputuskannya.

Dengan kata lain, logikanya se jangan mencoba menjadi politisi ketika tidak rela berkorban karena itu jelas akan memakan korban. Jadi mulai sekarang kita semua harus melihat calon-calon pemimpin bukan dari iklan melainkan dari pengabdian yang sudah diperbuat sebelumnya. Sehingga bila pemimpin-pemimpin bangsa ini yang terpilih karena proses itu maka tindakan korupsi yang dilakukan para politisi akan sirna dengan sendirinya.

Konsultan timses Aida Zulaikha Ismeth Abdullah, caleg DPR RI no urut 3 Partai Demokrat.

Dosen STIKES Ibnu Sina Batam, Bahzomi Fuadi

EXPOSSIDIK.com, Batam: Konsultan Tim Relawan Nusantara Aida Ismet, Bahzomi Fuadi menyampaikan bahwa Aida Zulaikha Ismeth caleg DPR RI nomor urut 3 dari partai Demokrat mendukung Visi dan misi Provinsi Kepulauan Riau ”Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah
Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di
Bidang Maritim”.

Selain itu, kata Dosen STIKES Ibnu Sina Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) diharapkan tetap menjadi wilayah yang menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan seni budaya melayu dalam kehidupan masyarakat.

"Nilai-nilai adat dan budaya Melayu tersebut dilestarikan agar tidak pudar terpengaruh oleh budaya luar," ujarnya di Hotel Vista Batam, (22/1-2019).

Sejahtera aman Sentosa dan makmur dan selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesulitan masyarakat sejahtera yang dapat diartikan secara luas.

"Masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan, pangan, perumahan, dan jaminan sosial," terangnya.

Lanjutnya, dan diharapkan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau telah dapat mempertahankan nilai-nilai moralitas masyarakat Melayu, dimana Agama Islam menjadi sumber utama referensinya dengan dasar keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

"Bagi masyarakat selain Islam juga dapat melaksanakan ajaran agama masing2 penganutnya," tuturnya.


Red/al

Kantor Pemerintah Kota Batam

Fhoto Terdakwa Erlina bersama PH nya saat Sidang di PN Batam, dan Kantor PT Pekanbaru

EXPOSSIDIK.com, Batam: Erlina, Mantan Direktur BPR Agra Dhana, melalui Penasehat Hukum (PH) nya, Manuel P Tampubolon terus dan terus berjuang mencari "Keadilan". Hingga sampai saat ini menunggu putusan banding dari Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru. Pasalnya, menurut Manuel P Tampubolon, jabatan Ketua Majelis hakim tinggi yang ditunjuk sudah dimutasi berdasarkan dari hasil rapim Badillum Mahkamah Agung RI tertanggal 27 November 2018 lalu.

Manuel P Tampubolon mengatakan, untuk kepentingan peradilan dimulai dari Pengadilan Negeri (PN) Batam, dalam perkara Erlina. Majelis PN Batam yang menangani perkara tersebut "tidak memiliki izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia". Namun majelis hakim Mangapul Manalu menjatuhkan hukuman 2 tahun terhadap terdakwa Erlina.

"Jelas diatur dalam pasal 40, 42 dan 47 UU nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan," ujar Manuel P Tampubolon, Selasa (22/1-2019).

Dalam pasal 42 jelas tertulis, lanjutnya, bahwa untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari Bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

"Faktanya, sejak Erlina ditetapkan menjadi tersangka. Penyidik, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Majelis Hakim, dan saksi saksi yang dihadirkan dalam persidangan, tidak memiliki Izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia," tuturnya.

Kemudian fakta Yuridis di persidangan telah membuktikan, bahwa barang bukti yang dijadikan dasar oleh JPU untuk menyesuaikan keterangan saksi-saksi. Seluruh transaksi-transaksi keuangan nasabah BPR Agra Dhana tahun buku 2012 hingga tahun buku 2015, transaksi keuangan terdakwa yang ada di dua buah buku tabungan atas nama terdakwa. Dengan alasan itulah Majelis Hakim PN Batam untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 2 tahun.

"Maka secara otomatis berlaku ketentuan pasal 40, pasal 42 dan pasal 47 UU perbankan. Pasal 40 jelas tertulis bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah peyimpan dan simpanannya namun faktanya didalam berkas yang di ajukan JPU buku tahunan transaksi keuangan nasabah di BPR Agra Dhana yang tidak ada sangkut pautnya dengan perkara Erlina pun tampak ada dijadikan barang bukti," kata Manuel.

Yang tidak dapat dipungkiri, dan ini memang fakta, Majelis Hakim PN Batam yang dipimpin Mangapul Manalu, menolak tuntutan JPU. Dimana JPU menuntut terdakwa Erlina dengan UU perbankan, kurungan penjara selama 7 tahun denda 10 milliar. Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa 2 tahun menggunakan pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Alasan hakim menolak tuntuntan JPU yang menggunakan UU perbankan, sangat jelas. Itu berdasarkan pasal 30 UU perbankan ayat 1,2 dan 3.

1. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

3. Keterangan tentang bank yang diperoleh berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak diumumkan dan bersifat rahasia.

Bersifat rahasia dan tidak diumumkan itulah yang harus di jaga oleh setiap bank manapun, dan pegawai bank yang baru bekerja harus mengetahui bagaimana cara menjaga kerahasian data nasabah, karna telah diatur dalam UU Perbankan terang Pria  sarjana hukum jurusan internasional, Universitas padjajaran bandung itu.

Bahkan Mohammad Rizky yang ditunjuk oleh OJK sebagai ahli telah memberikan pernyataan di persidangan bahwa untuk membuka data transaksi keuangan serta buku tabungan terdakwa di persidangan yang terbuka untuk umum, wajib harus memiliki izin tertulis sebagaimana tertera di pasal 42 UU Perbankan.

1. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa agung, atau Ketua Mahkamah Agung.

3. Permintaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa atau hakim, nama tersangka /terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Fakta fakta yuridis dalam persidangan, ungkap Manuel, telah membuktikan bahwa penyidik, Jaksa dan penuntut umum, majelis hakim dan saksi saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti tidak memiliki izin tertulis dari Bank Indonesia, sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan UU RI nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.

Jika itu tetap di lanjutkan pemeriksaan dalam tingkat banding secara otomatis berlaku sanksi pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal 47.

1. Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau Pihak Terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

2. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau Pihak Terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Red/al