EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Bupati Bintan Apri Sujadi didampingi Dalmasri Syam

EXPOSSIDIK.com, Bintan -- Memperingati dua tahun masa jabatan, Apri dan Dalmasri yang akrab disapa Asri bersama seluruh FKPD, Perangkat Daerah, Instanti Vertikal dan Swasta serta tokoh masyarakat menggelar Tasyakuran Refleksi Dua Tahun Apri-Dalmasri Menyongsong Bintan Gemilang Tahun 2025 di Aula Kantor Bupati Bintan, Senin, 19 Februari 2018.

Bupati Bintan dalam kesempatan itu menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh elemen baik ASN maupun masyarakat dan pihak swasta yang ikut andil dalam pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Bintan.

Apri mengapresiasi segala tindak tanduk semua lapisan yang membuat berbagai program Pemerintah Daerah dapat terlaksana maksimal. "Terimakasih atas dukungan tak terhingga selama ini, sudah 2 tahun dilalui," katanya.

Menurut Apri, apapun yang telah dicapai merupakan hasil kinerja bersama dan bukan semata-mata karena ia bersama pak Dalmasri. "Bagaimanapun, kami berdua tidak akan mampu memikul amanah tanpa ada dukungan semua pihak," ujar Apri.

Apri menuturkan Pemerintah Kabupaten Bintan kedepannya mengharapkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan posisi porsinya masing-masing. Ia menyatakan segala masukan dan kritikan yang membangun merupakan hal yang sangat diperlukan.

"Saya bersama Pak Dalmasri tidak ingin menutup diri. Justru kami sangat menginginkan hadirnya selalu masukan dan kritikan dari masyarakat," katanya.

Sebelum pemotongan tumpeng yang menjadi simbolisasi rasa syukur, Apri-Dalmasri bersama seluruh FKPD, DPRD dan jajaran OPD melakukan Launching E-Goverment yang ditujukan untuk mempermudah pelayanan masyarakat dan efesiensi tugas.

Beberapa aplikasi yang dilounching meliputi e-List, SIMANTAN dan sebagainya dapat diakses oleh seluruh masyarakat melalui "play store" sehingga masyarakat pun dapat bersama memantau perkembangan yang ada di Kabupaten Bintan.

Apri-Dalmasri kemudian memberikan penghargaan kepada RSUD Kabupaten Bintan yang saat ini telah mengalami peningkatan status.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Bupati Bintan dan diterima langsung oleh Direktur RSUD Bintan, Benny. Usai pemberian penghargaan, kemudian Wakil Bupati Bintan pun menyerahkan secara simbolis mobil operasional PTSP Keliling kepada Kepala Dinas PMPTSP Hasfarizal Handraa yang mempermudah prosedur perizinan dan beberapa pelayanan lainnya.

RDK I ARFANDY

Sekda Provinsi Jambi saat konferensi pers

Sekda Provinsi Jambi saat memberikan

ASN Provinsi Jambi saat apel pagi

EXPOSSIDIK.com, Jambi -- Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Dianto, menekankan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengikuti standar disiplin, terutama bagi ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Hal tersebut dikemukakan Sekda saat menjadi pembina Apel Rutin Senin pagi di Lapangan Dalam Kantor Gubernur Jambi, Senin, 19 Februari 2018.

"Untuk masalah disiplin ASN terkait jam kerja, baik itu masuk kantor, istirahat siang dan pulang kantor, hal itu telah sering disampaikan oleh para Asisten Sekda saat mewakili saya memimpin apel rutin pagi dan sore. Hari ini saya mengingatkan disiplin ASN terkait atribut yang wajib dipakai oleh ASN,” ungkap Sekda.

Sekda menyampaikan, masih banyak ASN yang belum mematuhi dalam penggunaan atribut ini, misalnya tidak memakai papan nama dan tidak memakai id card, sedangkan itu sudah merupakan standar bagi ASN, terutama ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi.

"Hari ini, saya merasa sedikit risih karena masih banyak ASN di lingkup Sekretariat Daerah Provinsi Jambi yang tidak menggunakan atribut, baik papan nama dan id card, padahal itu semua adalah standar kita sebagai ASN yang harus dipatuhi bersama,” tutur Sekda.

Sekda menerangkan, fungsi dari papan nama itu sendiri adalah, ketika seorang ASN melayani masyarakat, tidak harus memperkenalkan nama karena masyarakat sudah tahu dengan melihat papan nama yang dipakai oleh ASN. Selain itu, masyarakat juga bisa melaporkan ASN yang bersikap tidak baik dalam melayani masyarakat, karena masyarakat sudah tahu dengan nama ASN tersebut dengan melihat papan namanya.

"Atribut ASN ini merupakan standar wajib yang harus digunakan oleh ASN, karena atribut ini juga berfungsi sebagai tanda pengenal bagi seorang ASN, masyarakat yang kita layani jadi mengetahui nama kita dan instansi dimana kita bekerja,” ujar Sekda.

Lebih lanjut, Sekda mengungkapkan, apabila ada ASN yang keluar pada saat jam istirahat dan mengalami hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan, masyarakat bisa mengetahui nama ASN tersebut dan instansi dimana dia bekerja melalui atribut yang dipakai.

"Sekali lagi saya menekankan kepada seluruh ASN untuk lebih berdisiplin dalam menggunakan atribut, karena itu memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai ASN. Selain itu juga, kita sudah lama menjadi ASN, rata rata sudah diatas 5 tahun, karena penerimaan ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi sendiri terakhir tahun 2010, jadi mustahil tidak memiliki papan nama dan id card,” pungkas Sekda.

Sumber: Humas Provinsi Jambi

Wabup Anambas Wan Zuhendra menerima sekapur sirih

Wabup Anambas Wan Zuhendra

Foto bersama, Wabup, Sekda, Ketua DPRD, Ketua LAM dan Perwakilan, Pabung DANDIM 0318 Natuna, Lanal, Wakapolres, KKA

Bupati, Wabup, Sekda, PABUNG 0318 Natuna, Wakapolres, Danramil Tarempa foto bersama warga Arung Hijau

EXPOSSIDIK.com, Anambas -- Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) memperingati dua tahun masa kepemimpinan Bupati, Abdul Haris dan Wakil Bupati Wan Zuhendra, Sabtu malam, 17 Februari 2018.

Terdakwa Agung dan Adi

EXPOSSIDIK.com, Batam -- Terdakwa Agung Wijaya dan Adi Syahputra tersangkut perkara sabu seberat 10,08 gram divonis hakim selama 8 tahun penjara dipotong selama terdakwa menjalani kurungan.

Ketua Majelis Hakim Tumpal Sagala mengatakan bahwa kedua terdakwa terbukti sah bersalah melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Perbuatan kedua terdakwa tersebut, baca Tumpal, majelis hakim memutus terdakwa dengan vonis selama 8 tahun denda 1 Milyar dan subsider 1 tahun kurungan.

Sebelum memberikan putusan, kata Tumpal, majelis hakim sudah mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal yang memberatkan perbuatan terdakwa telah merusak ahlak manusia.

"Sedangkan yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan selama persidangan," baca Tumpal di dampingi Imam dan Renni Pitua Ambarita sebagai anggota di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin, 19 Februari 2018.

Setelah putusan tersebut majelis hakim mempersilahkan kedua terdakwa untuk memutuskan menerima, Banding, atau pikir-pikir. Setelah berdiskusi dengan Penasehat Hukum Eliswita kedua terdakwa menyatakan menerima. "Kami menerima," ujar terdakwa.

RDK I EXPOSSIDIK

Fachrori saat konferensipers

Ketum PMI Jambi Fachrory Umar

Mukernas PMI

EXPOSSIDIK.com, Jambi -- Ketua Umum (Ketum) Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jambi, Fachrori Umar, mengemukakan PMI Provinsi Jambi terus berupaya meningkatkan kemampuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai macam masalah kemanusian dan bencana alam.

Hal tersebut dikatakan Fachrori saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Palang Merah Indonesia (PMI) tahun 2018 di Arya Duta Hotel Jakarta, Minggu, 18 Februari 2018.

Fachrori menyebut Mukernas PMI 2018 yang bertajuk Kelembagaan Undang-Undang Kepalangmerahan dibuka oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla (JK).

Mukernas berlangsung pada hingga 20 Februari 2018, dihadiri sekitar 108 orang dari pengurus PMI, termasuk dari Provinsi Jambi.

JK dalam sambutannya mengatakan kepada seluruh anggota PMI untuk dapat mengatasi kedaruratan nasional dalam masyarakat. "Saya minta Mukernas bisa menjadi awal pelopor inovasi kepalangmerahan," ujarnya.

Menurut JK, UU tentang Kepangmerahan yang telah di setujuai DPR beberapa waktu yang lalu meneguhkan kembali organisasi Palang Merah Indonesia. "UU tersebut untuk memperkuat PMI dari keputusan Presiden ke UU, sekarang kita berkerja berdasarkan UU, jadi landasan hukumnya lebih kuat," kata JK.

Selain itu, JK berpesan kepada seluruh anggota PMI yang hadir untuk terus meningkatkan kinerja terkait donor darah. "Mengingat saat ini di Indonesia PMI masih menjadi satu-satunya organisasi andalan bagi masyarakat yang membutuhkan darah," ungkap JK.

Usai mengikuti Mukernas, Fachrori, menjelaskan PMI Provinsi Jambi telah melakukan program kerja sesuai dengan prioritas PMI Pusat yakni peningkatan pelayanan donor darah dan darah sekarela, memperkuat pelayanan dan penanggulangan bencana dan kesiagaan bencana serta meningkatkan tindakan pencegahan dalam pelayanan PMI.

Selain itu, Wagub mengimbau para pengusaha yang berada di Provinsi Jambi untuk dapat berpartisipasi dalam misi kemanusiaan PMI ini. "Kita mengimbau orang-orang yang mempunyai dana atau penghasilannya yang berlebih untuk dapat membantu misi ini, jangan hanya mengandalkan pemerintah," terangnya.

"Masalah kemanusian bukan masalah Pusat saja, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Kecamatan dan Desa harus berkerja sama dalam mengatasi timbulnya benca alam yang datang tiba-tiba," tambah Wagub.

Fachrori menyampaikan, dengan dibukanya Mukernas ini diharapkan semua program kerja PMI tahun mendatang lebih baik lagi sampai ke kabupaten/kota dan kecamatan serta desa. “Meningkat lagi. Tugas PMI bukan pekerjaan yang mudah sehingga membutuhkan kerja yang keras dan keikhlasan,” ujarnya.

Turut hadir pada pembukaan Mukernas PMI tersebut, Wakil Ketua Umum sekaligus Pelaksana Harian PMI Ginandjar Kartasasmita, Sekretaris Jendral PMI Ritola T, serta 180 peserta perwakilan dari pengurus PMI dari 34 provinsi se Indonesia.

Sumber: Humas Provinsi Jambi

Walikota Batam Muhamad Rudi saat memberikan arahan

EXPOSSIDIK.com, Batam -- Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Wali Kota Batam, Muhammad Rudi dan Wakil Wali Kota Batam,  Amsakar Achmad, salah satu fokus Pemerintah Kota (Pemko) Batam adalah peningkatan kualitas pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Kota Batam.

Setelah di tahun 2017 lalu Pemko Batam melakukan pembangunan infrastruktur tahap pertama di tujuh ruas jalan, pada tahun 2018 Pemko Batam di bawah komando H. M. Rudi dan Amsakar Achmad akan melanjutkan peningkatan pelebaran jalan di sepuluh titik.

Kesepuluh penggal jalan yang akan dilebarkan ini merupakan visi misi Rudi - Amsakar yang akan menyelesaikan pelebaran Batam bagian Timur sebelum tahun 2019 dan masuk ke wilayah Batam Barat, Sekupang dan Batu Aji yang ditargetkan sebelum selesai masa jabatan keduanya.

Kesepuluh penggal jalan tersebut adalah Simpang Masjid Raya – Simpang Kabil, Simpang KDA- Simpang RS Elisabeth, Patung Kuda – Simpang Bengkong Seken, Simpang Indo Mobil – Simpang Baloi Centre, Simpang Baloi Centre – Simpang Kampung Nelayan, Simpang Apartemen Harmoni – Simpang Polsek Lubuk Baja, Simpang Jam – Simpang BNI.

Pekerjaan pembangunan jalan ini dilakukan Pemko Batam bersama dengan Pemprov Kepri. Atas usulan Rudi, pada tahun 2018 Dinas PU Provinsi Kepri akan mengerjakan pembangunan jalan di Simpang Frengki – Simpang Kalista, Simpang Frengki – Simpang BNI dan Simpang BNI – Underpas.

Pembangunan tahap pertama telah dimulai meningkatkan infrastruktur di Batam Timur atau kawasan Nagoya - Jodoh, Lubuk Baja danBatam Center.

Tujuh ruas jalan yang dilebarkan pada tahun 2017 yaitu Simpang Sungai Panas - Bundaran Madani, Sungai Panas - Simpang Jam, Simpang Baloi – Apartemen Harmoni, Tanah Longsor – Planet Hotel, Simpang Telkom - Under Pass, Simpang Telkom- Pizza Hut dan Indomobil – Simpang PolsekLubuk Baja.

“Pembangunan infrastruktur jalan ini sudah kita mulai sejak tahun 2016 lalu. Di Sembilan kecamatan mainlaind. Total panjang jalan yang sudah dikerjakan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air itu sekitar 33.843 kilometer (Km),” ungkap Rudi.

Peningkatan infrastruktur ini dilakukan guna mendukung Kota Batam menjadi Kota Pariwisata. Bisa dilihat saat ini kondisi jalan di kawasan Nagoya ruas jalan sudah lebar dan jalan menjadi indah karena disejalankan dengan penataan pedestrian bagi pejalan kaki.

Selain menunjang perekonomian warga Batam, pelebaran yang dilakukan bertujuan untuk mengurai kemacetan yang terjadi terutama di jam-jam sibuk. Batam sebagai salah satu kota sibuk harusnya bisa memiliki jalan yang bebas macet, agar bisa melancarkan seluruh aktifitas warganya melainkan juga arus barang.

Jalan yang sudah lebar tersebut juga dilengkapi dengan nama-nama hingga lampu hias untuk memperindah jalan. Seperti yang terlihat di Kawasan Nagoya ada tulisan Sungai Jodoh, dan Lubuk Baja juga ada. Spot-spot seperti ini bisa menarik orang untuk berswafoto ketika mengunjungi Batam.

Belum lama ini Walikota Batam H. Muhammad Rudi meresmikan jembatan layang (Fly Over) Laluan Madani Simpang Jam. Fly over sepanjang 165 meter initermasuk fly over yang tercantik di Indonesia.

Untuk mempercantik fly over, Pemko Batam meminta penambahan ornament Melayu dan taman. Kemudian pada tahun 2018 Pemko Batam telah menganggarkan pemasangan lampu di sepanjang Fly over sehingga menambah keindahan Fly over yang menjadi ikon Kota Batam itu Rudi mengungkapkan peningkatan infrastruktur ini menjadi awal dalam membangun sektor pariwisata kedepannya.

Menurutnya pelebaran jalan tersebut bisa berjalan lancar berkat dukungan dari wargaBatam, terutama mereka yang terdampak langsung pelebaran jalan tersebut.

Namun demikian pasca pelebaran yang dilakukan pemerintah, masyarakat bisa menikmati fasilitas dari peningkatan infrastruktur tersebut. Tidak saja lebar, bahkan pemerintah berusaha memberikan ruang pendestrian untuk wisatawan berjalan kaki selama menghabiskan liburan mereka di Batam.

Tidak hanya di pusat kota, pembagunan jalan dan drainase juga di sebar keseluruh kelurahan yang ada di Kota Batam melalui program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) . Program ini dengan memberikan dana 1,1 miliar di setiap kelurahan yang dipergunakan untuk pembagunan infra struktur seperti jalan lingkungan, drainase lingkungan, batu miring dan balai serba guna dengan memberdayakan camat dan lurah di Kota Batam.

Tahun 2017

EXPOSSIDIK.com, Lingga -- Tarmizi pegawai honorer di Kantor Samsat Lingga mengatakan ia menyesal setelah tahu bahwa bendera yang dinaikkan di kantor samsat terbalik.

"Saya minta maaf kepada semua pihak dan negara NKRI bahwa saya kilap telah menaikkan bendera dalam kondisi terbalik," kata Tarmizi di Lingga, 19 Februari 2018.

Menurut Tarmizi, saat memasang dan kenaikan bendera tersebut tidak ada perasaan lain-lain, mengingat memasang bendera dilakukannya secara keseharian.

"Saya sudah 11 tahun kerja sebagai tenaga honorer baru kali ini kekilapan. Padahal tugas utama setiap paginya menaikkan dan menurunkan bendera," ujarnya tertegun.

Tarmizi mengungkapkan saat pemasangan bendera sudah dilakoni seperti biasanya dan langsung melanjuti aktifitas yang lain di kantor. Namun, selang 20 menit ada masyarakat yang memberi tahu kalau bendera tersebut terbalik. "Dan, langsung dikembalikan ke posisi yang benar," ujar Tarmizi yang memiliki 2 anak.

Tarmizi juga menambahkan bahwa ia sudah membuat surat pernyataan untuk diserahkan ke pihak yang berwajib.

"Saya sangatlah menyesal akan kejadian ini dan tidak sengaja serta tidak ada niat yang bukan-bukan. Makanya saya dengan sadar memohon maaf kepada rakyat NKRI atas kealvaan tersebut," pinta Tarmizi.

MARDIAN

Muslimin

EXPOSSIDIK.com, Anambas -- Ketua Unit Nelayan Siantan, Muslimin, menyebut nelayan tradisional yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) resah dengan beroperasinya kapal pukat nelayan 30 Gross Ton (GT) diperairan Anambas.

“Persoalannya terkadang mereka menangkap ikan pada zona dibawah 12 Mil, sehingga berakibat rumpun-rumpun ikan nelayan tradisional kena pukat kapal," kata Muslimin di Anambas, Senin, 19 Februari 2018.

Menurut Muslimin, keberadaan Kapal Nelayan 30 GT keatas beroperasi di ruang kantong-kantong perairan nelayan tradisional.

Muslimin menyebut jika nelayan 30 GT beroperasi di zona tangkap diatas 12 mil sesuai aturan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) nomor 71 Tahun 2017, tidak ada masalah. "Tapi kenyataannya mereka mengambil ikan juga dibawah zona tersebut."

Muslimin menambahkan, lemahnya pengawasan yang dilakukan Pemerintah dan instansi terkait menyebabkan pelanggaran wilayah tangkap kapal 30 GT keatas selama ini.

Karenanya, Muslimin berharap Pemerintah, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepulauan Riau, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan monitoring dan pengawasan atas keberadaan kapal 30 GT.

Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pengurus Cabang Himpunan Nelayan Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas, Supardi Umar.

Supardi menyebut masalah yang dialami nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas atas pelanggaran wilayah tangkap sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu dan terkesan dalam case ini seperti melakukan pembiaran.

Menurut Supardi, masyarakat dan nelayan tradisional sebenarnya menolak kehadiran kapal 30 GT yang melakukan operasi penangkapan ikan diperairan Kabupaten Kepulauan Anambas.

“Kami sudah berdialog dengan nelayan di beberapa Desa dan Kecamatan, pada intinya semua menolak," katanya.

Sebelumnya keberadaan kapal pukat nelayan 30 GT keatas,  mendapat penolakan keras beroperasi di perairan KKA dari DPC HNSI KKA. Tetapi hasil dari penolakan juga tidak mendapatkan respon.

ARTHUR

EXPOSSIDIK.com, Kualalumpur -- Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Adelina Lisao (26) yang ditemukan tewas dengan kondisi kepala dan wajah yang bengkak serta luka di lengan dan kaki di Penang, Malaysia menjadi perhatian serius kelompok aktivis HAM global.

Pasalnya, kematian TKI Adelina yang berasal dari Medan tersebut dinilai tak wajar. Saat ditemukan Adelina sudah tidak bernyawa, tubuh Adelina penuh dengan luka akibat siksaan yang diduga dilakukan majikannya.

Seperti dilaporkan laman Straits Times, Selasa, 13 Februari 2018, Adelina sempat dirawat di Rumah Sakit Seberang Jaya pada hari Minggu, tetapi tak lama kemudian meninggal.

Hasil otopsi menunjukkan bahwa kematian WNI tersebut disebabkan oleh kegagalan beberapa organ tubuhnya.

Kematian TKI Adelina awalnya ditutupi, akhirnya terekspos ke publik. Berbagai media di Asia memberitakan kasus tersebut, termasuk Straits Times dan Channel News Asia.

Dilansir Straits Times, Selasa, dalam perkembangan terbaru kasus tersebut, polisi telah menetapkan majikan perempuan tempat Adelina bekerja berikut dua anak sang majikan sebagai tersangka.

Selain itu, anak majikan laki-lakinya yang berumur 39 tahun dan anak perempuannya yang berusia 36 tahun juga telah ditangkap. Ketiga orang tersebut didakwa pasal pembunuhan. Sidang pembunuhan Adelina akan digelar pada 19 Februari mendatang.***

Anak-anak Elvy Sukaesih (foto: ist)

EXPOSSIDIK.com, Jakarta –- Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, mengatakan anak penyanyi dangdut Elvy Sukaesih ditangkap pihak kepolisian menggunakan narkoba.

"Keempat orang tersebut adalah Dhawiya Zaida, 33 tahun, dan Syehan (46), bersama Chauri Gita (31) dan Muhammad (34)," kata Argo dibPolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, dikutip dari tempo.co, Sabtu, 17 Februari 2018

Argo menuturkan keempat orang tersebut membeli narkoba sabu secara patungan. Di mana Muhammad berperan sebagai pembeli narkoba dari bandar. "Muhammad adalah pacar Dhawiya," katanya.

Menurut Argo, mereka berempat urunan Rp 200 ribuan. Uang tersebut diserahkan ke tersangka M (Muhammad). "M lah yang membeli," katanya.

Penangkapan terhadap anak-anak dan menantu Elvy Sukaesih bermula dari polisi yang mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika di daerah Cawang, Jakarta Timur, pada Kamis, 15 Februari 2018.

Dari hasil penyelidikan, keesokan harinya, Jumat, 16 Februari, pukul 00.30, polisi mengamankan Muhammad di depan garasi rumah Dhawiya di Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur.

Polisi yang menggeledah seluruh badan Muhammad menemukan 0,38 gram sabu di saku celana jean. Kantong celana jean tersebut dimodifikasi sedemikian rupa untuk menyimpan narkoba.

Polisi kemudian menemukan dompet Dhawiya yang di dalamnya terdapat 0,45 gram sabu. Selain itu, polisi menemukan satu plastik klip berisi 0,49 sabu yang sedang digunakan bersama di kamar Dhawiya.***

Bupati Bintan Apri Sujadi

EXPOSSIDIK.com, Bintan -- Bupati Bintan, Apri Sujadi, mengatakan ia akan menindak tegas setiap kontraktor yang mengerjakan pembangunan proyek pemerintah, tapi tidak menyelesaikan kewajibannya kepada para pekerja.

"Jika melalaikan kewajibannya kepada para pekerja akan kita tindak tegas," kata Apri saat dihubungi di Bintan, Sabtu, 17 Februari 2018.

Senada dengan itu diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Permukiman Bintan, Bayu Wicaksono. Ia mengatakan akan memanggil pihak kontraktor terkait permasalahan para pekerja yang belum menerima upah dari kontraktor atas Pembangunan Stadion Olahraga di Desa Busung, Kecamatan Seri Kuala Lobam.

"Dinas Perkim Kabupaten Bintan akan melakukan beberapa langkah terkini, diantaranya akan segera  memanggil kontraktor guna memediasi masalah ini dengan para pekerja," katanya.

Bayu mengungkapkan pada dasarnya terkait gaji para pekerja adalah tanggung jawab pelaksana. Namun, Pemkab akan melakukan upaya mediasi antara pihak pekerja dan kontraktor pelaksana guna penyelesaian permasalahan secepatnya.

RDK I ARFANDY

Foto: istimewa

EXPOSSIDIK.com, Jakarta -- Pakar Hukum Pidana, Indriyanto Seno Adji, mengatakan dari sisi hukum pidana, pers dinilai bukan merupakan objek dan subjek dari pemidanaan.

“Dalam kajian hukum pidana terhadap pasal-pasal tersebut, maka sesuai asas Verspreidingsdelict (delik penyebaran-penyiaran), pers (sebagai pihak yang menyebarkan berita) tidak atau bukan sebagai subyek maupun obyek pemidanaan,” kata Indriyanto dikutip dari Medcom.id, Jumat, 16 Februari 2018.

Mantan pimpinan KPK itu menekankan, pasal-pasal dalam Revisi KUHP tak menghambat kebebasan pers. Sebab, kebebasan pers harus diutamakan dalam membuat sebuah regulasi.

“Memberlakukan regulasi yang membatasi kebebasan pers adalah regulasi yang tidak memiliki legitimasi yuridis,” ucap dia.

Menurut dia, pasal-pasal yang berkaitan dengan kerja jurnalistik adalah delik materiel. Dengan begitu, pemidanaan hanya bisa terjadi apabila akibat dari perbuatannya.

Misalnya, pemidanaan baru dapat diterapkan jika menyiarkan berita bohong dan berita itu menimbulkan keonaran atau kerusuhan.

“Jadi bukan perbuatan pelaku yang dijadikan dasar pemidanaan. Dengan demikian pers bukan sebagai subyek atau obyek pemidanaan,” jelasnya.

Sejumlah aturan yang dianggap multitafsir terkait kerja jurnalistik di dalam RKUHP antara lain:
Pasal 309 ayat (1):
‘Setiap orang yang menyiarkan berita bohong atau pemberitahuan bohong yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori III’.

Pasal 309 ayat (2):
‘Setiap orang yang meyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan atau menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang mengakibatkan keonaran atau kerusuhan dalam masyarakat, padahal diketahui atau patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori II’.

Pasal 328:
‘Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV’.

Pasal 329:
‘Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori empat bagi setiap orang yang secara melawan hukum’.

Pasal 771:
‘Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.’

Pasal 772:
‘Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.’

Bupati Bintan Apri Sujadi

EXPOSSIDIK.com, Bintan -- Bupati Bintan, Apri Sujadi, mengungkapkan bahwa Wisatawan Singapura masih menduduki peringkat pertama dalam angka kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bintan. "Jumlahnya mencapai 108.161 wisatawan," kata Apri di Bintan, Jumat, 16 Februari 2018.

Sedangkan diperingkat kedua, terang Apri adalah wisatawan yang berasak dari Tiongkok (RRC) sebanyak 82.352 wisatawan. Peringkat ketiga diduduki wisatawan asal negara India dengan angka kunjungan 25.271 wisatawan. "Dan diperingkat ke empat wisatawan asal Jepang dengan angka kunjungan 18.923 orang wisatawan," katanya.

Senada dengan itu diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan, Luki Zaiman Prawira. Ia menyebut bulan Desember 2017, merupakan puncak angka kunjungan wisatawan. "Dimana pada Desember 2017 lalu tercatat sebanyak 44.783 wisatawan yang berkunjung Bintan."

Luki menuturkan pada tahun 2017 lalu, kunjungan wisatawan asing naik berkisar 20,27% dibandingkan tahun 2016. Dari kenyataan tersebut Luki berharap di tahun 2018 terjadi kenaikan kunjungan wisatawan ke mencapai 400.000 wisatawan.

Jumlah kunjungan wisatawan asing ke Kabupaten Bintan pada tahun 2017 yang lalu telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Dari 350.000 yang ditargetkan, kunjungan wisatawan asing justru mencapai 371.592 wisatawan. Jumlah tersebut naik signifikan dibandingkan jumlah kunjungan wisatawan di tahun 2016 sebanyak 308.964 wisatawan.

Data dari Kementerian Pariwisata RI , berdasarkan kategori pintu masuk dan kebangsaan pada bulan Januari hingga Desember 2017, wisatawan asing yang masuk melalui Pintu Masuk Pelabuhan Bandar Bentan Telani ( BBT Tanjung Uban ) masih didominasi wisatawan asal negara Singapura. 

Editor: ARIFIN I ARFANDY

Bupati KKA Abdul Haris

EXPOSSIDIK.com, Anambas -- Dalam rangka memperingati dua (2) tahun masa jabatan Bupati, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Abdul Haris, melakukan kegiatan Sholat subuh berjamaah dan Coffee Morning di Arung Hijau Kecamatan Siantan Selatan, Jumat, 16 Februari 2018.

Haris menuturkan kegiatan tersebut dilakukan untuk menjalin tali silaturahmi antara Pemerintah dengan Masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut Haris mempersilahkan masyarakat untuk bertanya dan menyampaikan saran maupun memberikan masukan, selama masa 2 tahun kepemimpinannya, menjabat Bupati KKA.

Haris juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Siantan Selatan, khususnya masyarakat Arung Hijau atas partisipasinya dalam memberijan saran maupun masukan yang telah disampaikan.

"Saran dari masyarakat ini akan menjadi suatu pedoman bagi kami untuk membangun Kapupaten Kepulauan Anambas, khususnya Kecamatan Siantan Selatan kedepannya," ujar Haris.

‌Hadir dalam acara tersebut Bupati KKA Abdul Haris, Wakil Bupati KKA Wan Zuhendra, Sekretaris Daerah Sahtiar, Kepala OPD, anggota DPRD, Wakapolres KKA Kompol Karyono, Camat, Kecamatan Siantan Selatan serta masyarakat Kecamatan Siantan Selatan.

ARTHUR

EXPOSSIDIK.com, Karimun I Kundur -- Kepala Kepolisian Sektor (Polsek) Kundur, Komisaris Polisi (Kompol) Wisnu Edhi Sadono, mengatakan dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif pihaknya mekakukan pengamanan.

"Terutama bagi masyarakat Tionghoa yang sedang melakukan sembahyang pada malam pergantian tahun baru imlek 2569," kata Wisnu di Tanjungbatu, Kamis 15 Febuari 2018.

Wisnu mengungkapkan pengamanan malam tahun baru Imlek disiagakan dibeberapa titik Vihara, maupun Kelenteng sebagai tempat ibadah warga Tionghoa.

Wisnu mengatakan, pengamanan malam perayaan imlek melibatkan 15  personil serta 7 orang siswa (SPN) yang difokuskan untuk pengaman di dua titik Vihara, yaitu Vihara Dharma Sahnti dan Kelenteng Ci Seng Bio. "Tepatnya, di jalan Usman Harun Tanjungbatu Kota," katanya.

Wisnu menyebut, Pengamanan dimulai sejak Kamis 15 Februari 2018 pukul 21.00 WIB hingga 23.30 WIB.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam malam tahun baru Imlek di antaranya, Atraksi Naga, Pawai Barongsai, Karaoke dan pelepasan kembang api sebagai tanda malam pergantian tahun baru Imlek 2569/2018.

Wisnu berharap, kegiatan perayaan tahun baru imlek 2569, khusus di wilayah hukum Polsek Kundur dapat berjalan lancar, aman, tertib dan kondusif.

AHMAD YAHYA

Terdakwa Ali

EXPOSSIDIK.com, Batam -- Jaksa Penuntut Umum (JPU) saat membacakan tuntutannya mengatakan bahwa terdakwa Ali alias Hengki terdakwa yang tersangkut perkara 'pelantara' jual beli rokok Luffman Mild Classic tanpa pita cukai terbukti sah bersalah.

Atas kesalahan terdakwa tersebut, JPU menyebut terdakwa dituntut selama 1,6 tahun penjara. "Terdakwa Ali alias Hengki dituntut selama 1,6 tahun penjara," baca JPU di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Kamis, 15 Februari 2018.

Atas tuntutan itu, terdakwa melalui Penasehat hukum memohon keringanan kepada majelis hakim. Sidang kembali akan digelar minggu depan dengan agenda putusan dari majelis.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Majelis Tumpal Sagala didampingi Roza Elafrina dan Marta Napitupulu sebagai hakim anggota.

Sebelumnya, ahli yang dihadirkan dari Universitas Batam (Uniba), Kasbol, mengatakan bahwa Pasal 55 ayat 1 diterapkan terhadap pelaku yang lebih dari satu orang.

Tujuannya, ungkap ahli, adalah untuk mencari peran sebenarnya dari masing-masing pelaku. "Mengacu pada Undang-undang ketika ada yang disuruh, sudah pasti ada yang menyuruh. Jadi ada keterkaitan."

Kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 terdakwa dihubungi oleh saksi Sapriyanto yang mau membeli rokok Luffman Mild Clasic.Kemudian terdakwa menghubungi Acai (DPO).

Pada saat rokok Luffman Classics Mild akan dimuat kedalam mobil Toyota Hiace Putih BP 7045 ZB lalu datang Petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan dan ternyata rokok rokok tersebut tanpa dilekati pita cukai.

Berdasarkan keterangan Ahli Irsan Komar, terhadap 25 (dua puluh lima) koli @ 2 (dua) karton @ 80 (delapan puluh) slop @ 10 (sepuluh) bungkus @ 16 (enam belas) batang rokok merek Luffman Classics Mild.

RDK I EXPOSSIDIK

[karikatur: beritasatu.com]

Menjamurnya pertumbuhan media (Penerbitan Pers) cetak maupun online memang patut diapresiasi untuk meningkatkan pengawasan dan pengawalan terhadap berbagai persoalan yang timbul di tengah masyarakat now.

Namun, sebagai pers yang melakukan pengawasan dan kontrol sosial, ternyata tidak serta merta membuat keadaan menjadi semakin baik. Apalagi kehadirannya dibiarkan begitu saja, tanpa aturan maupun pembinaan dari pihak terkait. Dalam hal ini, Dewan Pers yang mewadahi wartawan dan media.

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan insan pers di Indonesia.

Keberadaan Dewan Pers memiliki dasar hukum yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik.

Dengan kewenangan tersebut, dewan pers memiliki tugas mendata perusahaan pers yang ada di Indonesia. Lantas, apa yang terjadi jika, media di mana tempat wartawan tersebut menyiarkan beritanya tidak terverifikasi?

Ini salah satu persoalan yang mencuat dan ramai dibincangkan di kedai kopi oleh kalangan wartawan dan pemilik media baik cetak maupun cyber di Batam.

Rata-rata dari mereka menyebut bahwa verifikasi dewan pers adalah pengekangan kebebasan pers, namun ada juga yang menganggap verifikasi adalah suatu kebutuhan agar pertumbuhan penerbitan pers terkontrol dan tidak kebablasan.

Dua pendapat tersebut, sah-sah saja mengingat sebagaian besar penerbitan pers yang ada di Batam, Kepri pada umumnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ujung-ujungnya, perebutan kue Anggaran tidak terelakkan.

Parahnya lagi, bila adanya main mata antara pihak pengguna anggaran humas dengan oknum pemilik media atau wartawan yang bertugas diwilayah tersebut. Besarannyapun bisa diatur alias sak penak udele dewe. Endingnya, pasti berurusan dengan hukum.

Seperti yang terjadi di bagian Kehumasan Tanjung Balai Karimun, Kepri, di mana di daerah tersebut terdapat sekitar 500an penerbitan pers yang terdiri atas cetak maupun online dan ketika diaudit BPK bermasalah sehingga menjadi temuan.

Lantas, jika sudah begini apa yang akan dilakukan, mengingat sebagian besar penerbitan pers bergantung pada anggaran APBD?

Sejatinya, wartawan, media, dan verifikasi dewan pers adalah satu ikatan yang terjalin dengan erat dan saling keterkaitan. Yaitu, wartawan membutuhkan media untuk tempat menulis dan media perlu untuk diverifikasi agar keberadaannya diakui dewan pers.

Belajar dari kasus yang terjadi dibagian Kehumasan Tanjung Balai Karimun, Kepri. Maka, mau tidak mau atau suka tidak suka perusahaan pers harus ikuti aturan tersebut jika ingin kerjasama merebutkan kue anggaran.

Atau, lebih memilih mencari pendapatan dari sumber lain sebagai pendapatan perusahaan, seperti dari Google Asense atau iklan swasta yang memprioritaskan keutamaan pengunjung banyak.

Oleh: Albert Adios Gintings I Pemred expossidik.com

Bupati Bintan Apri Sujadi

EXPOSSIDIK.com, Bintan -- Bupati Bintan mengatakan bahwa Program Beras Sejahtera (Rastra) Tahun 2018 akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat prasejahtera.

Berdasarkan Kepmen No.4/HUK/2018 tanggal 2 Januari 2018, penerima manfaat program Rastra Kabupaten Bintan berjumlah 4.595 keluarga. "Terhadap warga tersebut akan dibagikan beras Rastra secara percuma," kata Apri di Bintan, Kamis, 14 Februari 2018.

Senada dengan itu diungkapkan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bintan Naharuddin saat peninjauan Beras Rastra di Gudang Bulog (14/2/18). Ia mengatakan rencananya Dinas Sosial Kabupaten Bintan akan mendistribusikan Beras Rastra mulai 19 Februari 2018.

Adapun penyerahan Rastra yang diterima oleh Kabupaten Bintan berdasarkan data dari Kementerian Sosial Kabupaten Bintan. "Insyaallah, rencananya Bupati Bintan yang akan menyerahkan secara simbolis pada tanggal 20 Februari 2018 di Kec Toapaya," katanya.

Naharuddin menyebut total kuota keseluruhan Restra untuk Kabupaten Bintan sekitar 45.950 Kg yang akan disalurkan ke 4.595 KPM. "Masing-masing KPM akan menerima 10 Kg/bulan dan tak dipungut bayaran."

Berbeda dengan pembagian Rastra yang dilakukan beberapa waktu lalu, dimana rastra yang diterima sebanyak 15 Kg/bulan, dan dipungut biaya.

Editor: ARIFIN I ARFANDY

Bupati Anambas Abdul Haris

EXPOSSIDIK.com, Anambas -- Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris, menyerahkan bantuan secara simbolis berupa uang tunai kepada korban bencana banjir bandang.

"Bantuan yang diberikan ini untuk meringankan beban warga yang terkena banjir bandang," kata Haris saat menyerahkan bantuan di gedung Balai Pertemuan Masyarakat Siantan (BPMS), Kamis, 15 Februari 2018.

Menurut Haris pemberian sembako tersebut sebagai bentuk kepedulian warga dan Pemerintah terhadap warganya yang tertimpa bencana alam. "Sembako yang diberikan ini diterima dari berbagai pihak peduli korban banjir," ujarnya.

Sedangkan untuk bantuan berupa uang tunai, terang Haris, baru sekarang disalurkankan karena harus melalui pendataan terlebih dahulu. "Agar tepat sasaran."

Tujuannya, tambah Haris, agar dalam penyalurannya tidak menimbulkan masalah. Ia juga berharap para penerima bantuan dapat menggunakan bantuan tersebut dengan baik.

Turut hadir dalam penyerahan bantuan tersebut, Imran Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Wakil Bupati Wan Zuhendra, Sekretaris Daerah Sahtiar,  Wakapolres Kompol Karyono, Perwira Penghubung (PABUNG) DANDIM 0318 Natuna Mayor (Kav) Haryoko, Komandan Komando Tanggap Darurat, OPD se Kabupaten Kepulauan Anambas, Camat Kecamatan Siantan, Lurah Tarempa dan Tokoh Masyarakat Tarempa.

ARTHUR