EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

EXPOSSIDIK.COM, Tanjungpinang: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Tanjugpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., bersama Pjs Gubernur Provinsi Kepri Bahtiar dan FKPD Provinsi Kepri hadiri upacara secara virtual Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di Gedung Daerah Jl. S.M. Amin No 1 Tanjungpinang Kepulauan Riau, Kamis pagi (01/10/2020).

Kegiatan yang sama juga diselenggarakan di Taman Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta Timur, dipimpin langsung oleh Presiden RI Ir.H Joko Widodo, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membacakan teks Pancasila, dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti membacakan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPR RI Puan Maharani membacakan dan menandatangan Ikrar Bernafaskan Persatuan Bangsa dan menjadikan Pancasila sebagai sumber kekuatan.

Seusai Upacara, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin, Puan Maharani, Bambang Soesatyo, La Nyalla Mattalitti, dan Muhadjir Effendy melakukan napak tilas ke Lubang Buaya dan rumah penyiksaan tujuh pahlawan revolusi pada 30 September-1 Oktober 1965.

Danlantamal IV usai upacara mengatakan, meskipun tahun ini Peringatan Hari Kesaktian Pancasila dilaksanakan secara sederhana, namun diharapkan bagi setiap peringatan hari bersejarah senantiasa dijadikan momentum untuk melakukan refleksi historis.

"Agar dapat melakukan instropeksi dan memetik pelajaran dan hikmah dari setiap episode perjuangan Nasional Bangsa," ujarnya.


Dispen Lantamal IV Tanjungpinang

Danlantamal IV Tanjungpinan Salami Perwira dan PNS yang Naik Pangkat.

EXPOSSIDIK.COM, Tanjungpinang: Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Danlantamal) IV Tanjungpinang Laksamana Pertama TNI Indarto Budiarto, S.E., M.Han., menerima laporan Kenaikan Pangkat (Kenkat) 13 orang perwira dan 8 orang PNS sederajat Lantamal IV periode 01 Oktober 2020  di Lobby Bawah Markas Komando (Mako) Lantamal IV, Jalan Yos Sudarso No.1 Batu Hitam Tanjungpinang Kepulauan Riau,  Kamis (01/10/2020).

Tercatat sebanyak 13 orang Perwira Lantamal IV dan  8 orang PNS sedejat yang memperoleh kenaikan pangkat periode 01 Okotber 2020, diantaranya dari Letnan Kolonel (Letkol) ke Kolonel penghargaan 1 orang, dari Mayor ke Letkol 5 orang, dari Kapten ke Mayor 3 orang, dari Letnan Satu (Lettu) ke Kapten 1 orang, dan dari Letnan Dua (Letda) ke Lettu 3 orang.

Sedangkan untuk PNS dari Penata III/C ke Penata TK I III/D 1 orang, Penata Muda III/A ke Penata Muda TK I III/B 2 orang serta dari Pengatur TK I II/D ke Penata Muda III/A 5 orang.

Upacara pelaporan kenaikan tersebut tetap mengikuti Protokol Covid-19 diantaranya penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh, menggunakan sarung tangan karet serta jaga jarak dalam barisan.

Kepal Dinas Penerangan Lantamal (Kadispen Lantamal) IV Mayor Marinir Saul mengatakan, kenaikan pangkat yang telah diperoleh saat ini, bukanlah tujuan akhir, karena tantangan penugasan ke depan akan semakin berat seiring dengan peningkatan status kepangkatan.

“Komitmen dan tekad yang kuat, hanya dapat terwujud melalui kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas yang dilandasi oleh moral, integritas dan profesionalisme, serta berani mengambil keputusan dengan cepat dan tepat," kata Kadispen Lantamal IV.

Hadir dalam acara tersebut Wadanlantamal IV Kolonel Marinir Gatot Mardiyono, S.H., Para Pejabat Utama Lantamal IV dan Para Kadis dan Kasatker Lantamal IV.

Dispen Lantamal IV Tanjungpinang

DPRD Kepri Komisi III Rapat Bersama Pihak Bright PLN Batam.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Menanggapi keluhan masyarakat Kota Batam terkait pelayanan Bright PLN Batam di masa pandemi COVID-19 ini, Komisi III DPRD Kepulauan Riau langsung memanggil pihak Bright PLN Batam untuk rapat dengar pendapat.

Wakil Ketua Komisi III Surya Sardi mengatakan keluhan warga tersebut terkait naiknya tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19. “Selain naiknya tagihan listrik, beberapa warga juga mengeluhkan mengenai pemutusan listrik di rumah ibadah,” ungkap Surya Sardi saat memimpin rapat dengar pendapat tersebut di Gedung Graha Kepri, Selasa (5/5/2020).

Ia menegaskan bahwa saat sekarang ini seharusnya pihak Bright PLN Batam bisa memberikan sedikit kelonggaran kepada masyarakat terutama yang terimbas adanya pandemi COVID-19. “Banyak karyawan yang di PHK, dirumahkan sementara, work from home dan lain-lain. Penghasilan mereka ini secara otomatis juga akan terdampak dari kterlambatan pembayaran gaji hingga yang paling parah PHK dan tidak mendapatkan gaji sama sekali,” jelasnya.

Senada dengan Surya Sardi, Anggota Komisi III Irwansyah mengatakan bahwa pihak Bright PLN Batam seharusnya bisa lebih memahami kondisi yang terjadi di masyarakat dengan turun langsung ke lapangan. “Saat ini masyarakat itu sangat kesulitan tidak hanya untuk membayar tagihan listrik dan air untuk membeli beras saja ada yang tidak sanggup,” katanya.

Selain itu ia juga mengkritisi kebijakan Bright PLN Batam yang mengharuskan pelanggan mengirimkan foto meteran mereka sebagai ganti pencatatan bulanan yang dilakukan oleh petugas Bright melalui aplikasi whats app. Menurutnya kebijakan ini sangat tidak tepat dan dampaknya pun sangat fatal seperti yang terjadi saat ini yakni banyak pelanggan yang mengeluhkan naiknya tagihan listrik yang signifikan hingga mencapai 30% dari tagihan normal biasanya.

Di masa pandemi seperti sekarang ini tidak semua warga sanggup untuk membayar tagihan listrik, oleh sebab itu Irwansyah meminta kepada pihak PLN agar mau menghapuskan denda dan tidak ada pemutusan jaringam selama masa pandemi ini. “Kami minta kepada PLN agar bisa menghapuskan denda dan tidak melakukan pemutusan jaringan selama masa pandemi ini,” pinta Irwansyah.

DPRD Kepri Rapat Bersama Pihak Bright PLN Batam.

Anggota Komisi III Sahmadin Sinaga dalam rapat tersebut mengatakan saat sangat dibutuhkan sekali kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro dengan rakyat. Seperti di rumah ibadah, ia meminta kepada pihak Bright PLN Batam agar mau memberikan insentif atau digratiskan jika memang rumah ibadah tersebut tidak digunakan sama sekali karena adanya kebijakan pemerintah pusat untuk beribadah dirumah.

Setuju dengan apa yang disampaikan Irwansyah dan Sahmadin Sinaga, anggota Komisi III Bakti Lubis menegaskan bahwa Bright PLN Batam agar mau lebih terbuka dengan Komisi III sebagai mitra. Hal tersebut dikarenakan agar jika timbul permasalahan seperti sekarang ini pihaknya dalam hal ini Komisi III bisa memberikan solusi. “Sebagai contoh kita Komisi III bisa meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini gubernur untuk memberikan subsidi kepada PLN sebagai ganti denda keterlambatan para pelanggan yang terdampak pandemi ini,” terangnya.

Sedikit berbeda dengan yang lain, anggota Komisi III Suryani mempertanyakan alasan kenapa petugas pencatat meteran Bright PLN Batam tidak turun melakukan pencatatan meteran. Padahal menurutnya petugas pencatat ini tidak bersentuhan atau berhubungan langsung dengan para pelanggan, mereka hanga mencatat meteran tanpa harus ada kontak dengan orang lain. “Akibatnya sekaranh kita rasakan, banyak kesalaham-kesalahan tagihan listrik masyarakat hanya gara-gara ganti dengan sistem WA,” ujar Suryani.

Anggota Komisi III Nyanyang Haris Pratamura mengatakan hal yang sama dengan anggota dewan lainnya. “Saya sangat menegaskan untuk rumah ibadah harap dijadikan sebagai prioritas dan jangan ada pemutusan jaringan selama pandemi ini. Jangan menambah lesedihan masyarakat dengan memutus jaringan listrik mereka,” ungkap Nyanyang.

Sebagai kesimpulan, Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho mengatakan selama masa pandemi COVID-19 ini meminta agar tidak ada pemutusan jaringan listrik baik untuk pelanggan rumah tangga ataupun rumah ibadah. Selain itu ia juga meminta kepada PLN untuk menghapus semua denda keterlambatan pelanggan selama masa pandemi.

“Dua kesimpulan ini mohon digaris bawahi dan pihak PLN agar memperhatikannya,” pesan Widiastadi.

Menanggapi hal tersebut, PLT Dirut Bright PLN Batam Buyung Abdul Zalal mengatakan akan segera membahas apa yang telah disampaikan oleh Komisi III terkait adanya beberapa keluhan dari sejumlah pelanggan dengan jajaran direksi. Ia juga menjelaskan bahwa bulan ini pihaknya telah menyiapkan website sebagai pengganti foto meteran yang dikirim melalui pesan WA

“Nanti pelanggan langsung mengisi sendiri di website yang kami siapkan sehingga tingkat kesalahannya akan lebih kecil dibanding melalui pesan WA,” tambahnya.

Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho, Surya Sardi, Bakti Lubis, Irwansyah, Sahmadin Sinaga, Yudi Kurnain, Suryani dan Nyanyang Haris Pratamura serta PLT Dirut Bright PLN Batam Buyung Abdul Zalal beserta jajarannya.

(Red)

Ketuan DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Wabah Corona yang melanda Indonesia dan Provinsi Kepri semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Provinsi Kepri berencana untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa Kabupaten dan Kota di wilayah Kepri.

Rencana ini dinilai Komisi I harus dilakukan melalui kajian yang matang dan mendalam serta diharapkan melibatkan Dewan Kepri.

“Rencana PSBB ini harus dikaji matang dan melibatkan DPRD. Dan kami juga meminta agar Pemprov menyiapkan SOP yang ada berkaitan dengan penanganan covid19 diberikan ke DPRD juga,” pinta Wakil Ketua Komisi I Taba Iskandar, saat menggelar rapat teleconference dengan Pemprov Kepri yang diwakili Sekda, TS Arif Fadillah, Rabu (15/4).

Menurutnya untuk mengusulkan PSBB ke Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi daerah di antaranya jumlah dan kasus kematian, serta adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB.

Pemerintah daerah juga harus menyiapkan data-data pendukung di antaranya mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemiologi termasuk peta penyebaran menurut kurva waktu.

Kemudian perlu juga dihitung ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat karena PSBB membatasi masyarakat untuk ke luar rumah.

Perlu adanya jaringan pengaman sosial selama PSBB dilakukan. Infrastruktur pendukung terutama di bidang kesehatan untuk merawat masyarakat yang terpapar juga harus tersedia serta anggarannya untuk itu.

Selain membahas PSBB, DPRD meminta agar Pemprov Kepri memastikan fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan efektif. “Kami menyadari kesulitan yang terjadi saat ini. Namun, kami meminta agar fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan tetap mempedomani protokol penanganan virus covid19,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah, Arif Fadilla menjamin hubungan kerja antara Pemprov Kepri dan DPRD Kepri berjalan dengan baik. Sedangkan rencana untuk melakukan PSBB, Pemprov Kepri berjanji untuk tetap berkoordinasi dengan DPRD Kepri. “Atas permintaan DPRD, kami akan memberikan standar operation prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas penanganan covid 19,” tegas Arif.

Dari Batam, anggota DPRD Kepri melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Domestik Sekupang Batam. Anggota DPRD Kepri Sugianto meminta kepada pengelola pelabuhan untuk mewajibkan penumpang menggunakan masker dan alat pencuci tangan di pelabuhan. “Protokol pengamanan di pelabuhan harus dijalankan dengan baik. Seperti APD dan hazmat harus lengkap untuk petugas karantina,” kata Sugianto.

Saat ini, seluruh anggota DPRD Kepri melakukan kunjungan dan pantuan ke lapangan. Koordinasi juga dilakukan dengan stackholder sepanjang masa tanggap darurat ini.


(***)

Fhoto Bersama Anggota DPRD Kepri Fraksi PKS.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Enam orang dari Fraksi PKS Kepri di DPRD Kepri sepakat untuk menyerahkan gaji mereka sebulan penuh bagi masyarakat tidak mampu akibat wabah COVID-19.

Ke enam orang tersebut terdiri dari Ketua Fraksi PKS Hanafi Ekra, Wakil Ketua Ing Iskandarsyah, Sekretaris Suryani, Bendahara Wahyu Wahyudi Dan dua anggota Fraksi Muhammad Syafiq Ridho dan Raden Hari Cahyono.

Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Kepri, Suryani mengaku pihaknya di fraksi tidak bisa mengcover secara keseluruhan meskipun gaji yang mereka sumbangkan. Namun, kata dia, setidaknya Fraksi PKS dapat membantu pemerintah daerah dalam menangani wabah virus corona.

“Kalau secara total uangnya lebih dari gaji dan sebagian sudah di berikan ke masyarakat berupa sanitizer, disinfektan, masker dan paket sembako,” kata Suryani, Senin (30/03/2020).

Secara keseluruhan, lanjut Suryani, pendistribusiannya akan dieksekusi oleh struktur di kepartaian yaitu PKS di tingkat DPW maupun DPD. Partai, menurutnya telah melakukan pembahasan terkait wabah covid-19 termasuk efek ekonomi yang terjadi.

Untuk itu, kata Suryani, Fraksi PKS di DPRD Kepri sepakat untuk menyerahkan seluruh gajinya untuk membantu penanganan covid-19 terutama bagi warga yang terdampak langsung.

“Maret-April dan bisa jadi beberapa bulan ke depan, kalau situasi belum teratasi juga,” ujar Anggota DPRD Kepri ini.

Senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Cahyono. Katanya, ini merupakan kesepakatan dari pusat dan seluruh Fraksi DPR tingkat pusat hingga daerah.

“Pukul satu siang hingga enam sore kami Ketua DPW se Indonesia melakukan teleconference membahas hal-hal kepartaian dan termasuk efek ekonomi bagi masyarakat dari wabah Covid 19,” kata Raden Hari Tjahyono.

Raden menyadari, paling riil saat ini dibutuhkan masyarakat tidak mampu atau penerima manfaat adalah Sembako karena pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk di rumah saja.

“Di Indonesia utamanya Kepri tidak banyak yang punya penghasilan tetap, tapi tetap bekerja secara serabutan, nah untuk masyarakat seperti ini kita perlu hadir,” kata Raden.

PKS, sambung Raden, memiliki data sendiri untuk masyarakat penerima manfaat.

“Hampir seluruh level kepengurusan kepartaian jalan sampai tingkat kelurahan tidak sulit bagi kita untuk menyebarkan bantuan, kita sinkronkan juga dengan data Dinas Sosial Provinsi Kepri yang juga melakukan hal serupa agar bantuan nanti tidak tumpang tindih,” tutupnya. (*)

Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Yudo Margono.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksamana Madya TNI Yudo Margono S.E., M.M., mengatakan, mengawali tahun 2020, beberapa hari lalu telah dilaksanakan apel kesiagaan Operasi Siaga Tempur Laut (Siaga Purla) dalam menghadapi dinamika ancaman kedaulatan dan pelanggaran hukum di laut yurisdiksi nasional, di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Hal itu disampaikanya dalam press releasnya, didampingi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut  (Danlantamal) IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P., bersama Panglima Komando Armada (Pangokarmada) I Laksamana Muda TNI Muhammad Ali, S.E., M.M., di apron Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut (Lanudal) Tanjungpinang, Kepri, Minggu (05/1-2020).

"Beberapa waktu lalu telah terjadi pelanggaran wilayah oleh unsur-unsur Coast Guard berbendera negara Cina dan penangkapan ikan secara illegal oleh kapal-kapal ikan Cina di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia kurang lebih jarak 130 mil dari Ranai," ujar Yudo Margono.

Ditambahkan Pangkogabwilhan I, tindakkan yang telah diambil yaitu telah mengirim 2 buah KRI untuk melakukan komunikasi secara persuasive terhadap unsur Coast Guard dengan harapan mereka mau meninggalkan dan keluar dari wilayah Indonesia, namun sampai saat ini mereka masih tetap bertahandan bahwa menurut mereka kegiatan tersebut tidak illegal.

“Selama ini hanya ada 2 kapal Coast Guard Cina dan satu kapal unsur Perikanan milik Cina yang berada di ZEE Indonesia dan tidak ada unsur Angkatan Laut Cina, serta hanya kapal penangakap ikan dari negara Cina yang menangkap ikan di ZEE Indonesia sedangkan kapal ikan negara Vietnam menangkap ikan di Utara Landas Kontinen,” tuturnya.

Hadir dalam acara tersebut Wadan Lantamal IV Kolonel Laut (P) DR. Imam Teguh Santoso, S.T., M.Si.,  Danwing Udara 1 Kolonel Laut (P) Gering Sapto Sambodo, M.Tr. Hanla, M.M., Kasrem 033/WP Kolonel Inf Jimmy Watuseke, Danlanud RHF Kolonel Pnb Andi Wijanarko, Para Pejabat Utama Lantamal IV, Kasiops Korem 033/WP Kolonel Inf Ariful Mutaqin Danludal Tanjungpinang  Letkol (P) Dani Achnisundani, S.H., M, Tr .Hanla., dan Kadisops Lanud RHF Letkol Lek Agus Budi Purwoko, S.T.


Red

Perbaikan Jaringan Listrik.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri menyoroti ketersediaan tenaga listrik yang dimiliki Bright PLN Batam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Batam dan Bintan. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kepri Surya Sardi pada rapat dengar pendapat dengan pihak Bright PLN Batam di Kantor DPRD Kepri, Kamis (21/11) kemarin.

Menurut Surya Sardi, ketersediaan sumber energi yang digunakan PLN Bright saat ini tak seimbang antara penggunaan bahan bakar gas dengan batu bara.  "Ini yang sering kali mengakibatkan pasokan listrik berkurang, karena penggunaan gas yang persentasenya mencapai 75 persen," kata Surya Sardi dikutip dari situs wab Diskominfo Kepri.

Menurut Surya Sardi, jika PLN terlalu banyak mengandalkan gas sebagai sumber energi untuk pembangkit yang harganya kian tinggi maka akan berpengaruh juga dengan ongkos produksi yang imbasnya kenaikan tarif dasar listrik. "Selain itu pasokan bahan bakar gas yang digunakan PLN Batam saat ini masih bersumber dari Sumatera Selatan saja," ungkap Surya.

Oleh sebab itu,  jika pasokan gas dari Sumatera Selatan terkendala maka akan sangat berpengaruh dengan jumlah ketersediaan listrik yang berimbas ke pemadaman bergilir. “Sebagian besar mesin pembangkit menggunakan gas, jika pasokan gasnya berkurang otomatis pembangkit-pembangkit tersebut akan berhenti beroperasi dan akibatnya pasokan listrik juga berkurang,” terang Surya Sardi.

Untuk mengatasi hal tersebut ia meminta agar PLN Batam mau mengembangkan pembangkit yang menggunakan batu bara. Menurutnya penggunaan batu bara ini akan sangat membantu terutama disaat pasokan gas berkurang.

Senada dengan Surya Sardi, anggota Komisi III Suryani juga meminta kepada kepada Bright PLN Batam untuk membangun pembangkit berbahan bakar batu bara. Selain harganya lebih murah, pasokan batu bara juga dianggap lebih stabil ketimbang dengan pasokan gas yang kerap kali terhenti saat ada perawatan sumur gas ataupun pipa dari Sumatera Selatan.

“PLN harus berkomitmen untuk menjaga kesetabilan pasokan listrik masyarakat, jangan lagi ada pemadaman karena sangat akan merugikan terutama bagi mereka yang kerjanya bergantung dengan listrik seperti UMKM,” terang Suryani.

Suryani juga meminta agar sanksi untuk PLN dijalankan jika terjadi pemadaman karena hal tersebut telah diatur didalam perda. “Jangan sanksinya ke masyarakat saja kalau telat bayar, PLN juga harus dikenakan sanksi jika terjadi pemadaman,” ungkapnya.

Sementara anggota Komisi III yang lain Sahmadin Sinaga berpesan kepada PLN agar memperhatikan kondisi pembangunan terutama di Batam. Ia mengatakan bahwa pembangunan perumahan dan apartemen terus berkembang otomatis kebutuhan listrik pun bertambah.

“Saat ini jumlah apartemen yang dibangun di Batam semakin banyak dan itu membutuhkan listrik yang cukup besar, PLN harus memperhatikan hal itu,” kata Sahmadin.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Operasi Bright PLN Batam Awaludin Hafid mengatakan saat ini ketersediaan listrik di Batam - Bintan dalam kondisi aman, Bright PLN Batam memiliki cadangan daya mencapai 64 MW.

Namun menurutnya masih ada beberapa kendala yang memang mengharuskan terjadi pemadaman yakni ketika terjadi pemeliharaan turbin. Ia mengakui perbandingan penggunaan energi gas dengan batu bara untuk pembangkit di Batam memang tidak seimbang. Penggunaan gas mencapai 75 persen sedangkan penggunaan bahan bakar batu bara baru sekitar 25 persen.

Ini berakibat jika pembangkit yang sebagian besar menggunakan gas berhenti beroperasi baik karena rusak, masa pemeliharaan ataupun karena pasokan gas terkendala akan sangat berdampak dengan jumlah pasokan listrik. “Pembangkit yang menggunakan gas ini memilki daya yang besar jadi kalau ada kendala pasti berdampak ke pemadaman,” terangnya.

Awaludin Hafid menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan PLN Persero pusat agar segera mengebangkan atau membangun pembangkit yang menggunakan energi batu bara untuk mengurangi persentase pemakaian bahan bakar gas. Selain itu ia juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya untuk menambah pasokan gas yang bersumber dari Natuna sehingga tidak terpaku dari Sumatera Selatan saja.

“Kami telah berkoordinasi dengan PLN pusat agar segera menambah pembangkit yang menggunakan bahan bakar batu bara, tapi kami belum tahu pembangkit tersebut nantinya akan dibangun di Batam atau di Bintan,” tambahnya.

Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut anggota Komisi III Surya Sardi, Raja Bakhtiar, Sahmadin Sinaga, Hadi Candra, Yudi Kurnain, suryani, Lis Darmansyah dan Widiastadi Nugroho.


Red

Nelayan Kepri. Fhoto: Is.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepri meminta pemerintah Provinsi Kepri untuk dapat mencari solusi penyelesaian  peraturan daerah perda RZWP3K. Pasalnya,mndeknya perda RZWP3K ini diyakini telah menghambat investasi yang ada di Provinsi Kepri.

Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah di Tanjungpinang, Kamis (22/11). "Kami minta Pemprov Kepri punya solusi terkait banyak nya perizinan yg tertunda dan tidak dapat perpanjang akibat dari belum di sahkan perda rzwp3k," ungkap Ing Iskandarsyah.

Menurut Ing Iskandarsyah, hingga kini banyak para usahawan yang mengeluh bahkan melaporkan ke Ombusmen terkait masalah perizinan di dinas PTSP Kepri. "Dinas PTSP tidak berdiri sendiri sangat tergantung tim teknis seperti dinas ESDM,  DKP,  LHK,  dll," jelas Politisi PKS ini

Iskandarsyah menyampaikan bahwa kita memang prihatin OTT yang terjadi tapi Pemprov Kepri harus tetap memikirkan langkah-langkah ke depan. "Pegawai kita jangan khawatir jika tetap ikuti prosedural dan tidak menerima uang gratifikasi," ungkap Ing Iskandarsyah.

Iskandarsyah juga menginginkan agar pak Gubernur Kepri harus ada solusi dgn memetakan masalah yg ada dan kalau perlu membuat tim percepatan perizinan dan investasi.

"Tidak boleh ada kekosongan dasar hukum apakah kita bisa pakai RTRW dulu atau ada solusi yang lain. Kondisi ini jangan di biarkan berlarut larut. Masalah kita yg terhambat cuma di rencana ruang reklamasi tapi ruang-ruang  yang lain seperti untuk Pariwisata,  perhubungan, pertambangan,  Nelayan Budi Daya,  usaha di pesisir dan lain-lain," tegas Ing Iskandarsyah dikutip dari situs web Diskominfo Kepri.

Tambah Iskandarsyah bahwa sudah ada ketegasan bapak Presiden Jokowi bahwa terkait perizinan jangan susah susahkan dan minta apparat seperti polisi dan jaksa asal cepat-cepat mau periksa saja.

"Perizinan ini adalah administrasi publik, jangan masuk ke pidana dulu.  Selesai perdata jika ada masalah.  Kalau salah bisa di cabut,  asal tidak menerima uang dan melanggar aturan.  Kita bisa bayangkan jika investasi terhambat berapa banyak lagi orang pengangguran, dan  yang akhir nya menimbulkan Kemiskinan dan tindak kriminalitas," ungkap Iskandarsyah.

Apalagi, Kita tahu salah satu faktor penting dalam menumbuhkan Ekonomi dan lapangan kerja adalah investasi.  "Ingat, investasi yang terkait dengan RZWP3K sama juga kita membangun pesisir dan pemerataan Ekonomi," ungkap Iskadarsyah lagi.



Red

Plt Gubernur Kepri, Isdianto.

EXPOSSIDIK.com,Tanjungpinang: Pemerintah Provinsi Kepri memastikan bahwa pihaknya akan tetap memfokuskan program-program anggaran tahun 2020 untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Hal ini disampaikan Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto di Tanjungpinang, Selasa (29/10).

"Untuk 2020 tetap kita prioritaskan program yang bermanfaat bagi masyarakat," ungkap Isdianto, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Menurut Isdianto, pihaknya telah melakukan perhitungan untuk mengevaluasi program-program yang bermanfaat atau tidak bagi masyarakat.

"Untuk program yang tidak bermanfaat bagi masyarakat akan kita hapus dan ditunda, mengingat kondisi keuangan Kepri saat ini," tegas Isdianto.

Dengan adanya program kegiatan yang berdampak bagi masyarakat, Isdianto yakin dapat ikut mempercepat pembangunan di Provinsi Kepri.

"Kita tidak bisa memaksa memasukkannya dalam APBD, jika dipaksakan dikhawatirkan akan berdampak negatif dan tidak selesai," jelas Isdianto. Apalagi melihat kondisi perekonomian Provinsi Kepri saat ini.


Red

Fhoto: Ist

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Badan Urusan Logistik (Bulog) Provinsi Kepri memastikan bahwa daging sapi beku yang disediakan Bulog Provinsi Kepri telah mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini disampaikan Kepala Operasional Harga Pasar dan Pengadaan Bulog Sub Divre Tanjungpinang, Hendra Gunafi di Tanjungpinang, Selasa (29/10).

"Untuk daging  beku yang dikeluarkan Bulog sudah pasti halal," ungkap Hendra, dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Menurut Hendra, mulai dari penyembelihan dan pemotongan daging sapi beku yang dikeluarkan Bulog berasal dari daging Sapi India.

"Yang telah berasal dari tempat yang telah bersertifikat halal, dengan cara yang halal dan sudah pasti halal," jelas Hendra Gunafi.

Hendra mengatakan bahwa untuk Provinsi Kepri tahun 2019 menyediakan 10 ton daging sapi. Yang mana daging beku yang dijual Bulog seharga Rp 80.000 per kilogram.

"Untuk itu, kita mendorong masyarakat untuk Kepri untuk membeli dan menkonsumsi daging beku yang berasal dari Bulog," ungkap Hendra.



Red

Hari Sumpah Pemuda ke 91.

EXPOSSIDIK.com,Tanjungpinang: Pemerintah Provinsi Kepri menggelar upacra peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun 2019 tingkat Provinsi Kepri di haaman Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin (28/10-2019). Upacara yang dipimpin Plt Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto ini berjalan khidmat dan lancar.

Dalam sambutannya, Isdianto mengatakan bahwa pda peringatan Hari Sumpah Pemuda ini merupakan implementasi semangat peringatan Sumpah Pemuda bagi pembangunan di Provinsi Kepri.

"Salah satunya dengan komitmen pemerintah Provinsi Kepri dalam terus menciptakan pemuda Kepri yang kreatif dan berkarakter," ungkap Isdianto dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Yang mana, dengan kreatif dan berinovasi pemuda juga diharapkan sebagai pembangun bangsa dimasa mendatang. "Sehingga banyak inovasi dan program-program yang mendorong kemajuan di Provinsi Kepri," tegas Isdianto.

Isdianto juga terus mengingatkan kepada seluruh generasi muda Kepri untuk dapat selalu berlaku baik dalam segala hal. "Semoga generasi muda kita terbebas dari berbagai kenakalan remaja, pengaruh narkotika hingga pergaulan bebas yang mengancam generasi muda saat ini," ujar Isdianto.

Isdianto yakin bahwa pemuda Kepri dapat menjadi generasi muda yang berakhlak mulia,mampu menjadi tokoh perubah bangsa dan membawa Kepri pada kemajuan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Mafrizon mengatakan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan pembangunan pemuda di Kepri. "Semoga pemuda di Kepri dapat terus meningkatkan peran sertanya dalam berkontribusi pembangunan Kepri," tegas Mafrizon.

Untuk itu, Mafrizon mengajak seluruh pemuda Kepri untuk bersama-sama bersatu dalam membangun Kepri. "Karena percayalah  dengan kebersamaan dan persatuan kita bisa," tegas Mafrizon lagi.


Red