EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Tim Relawan Nusantara Aida Ismet

EXPOSSIDIK.com, Batam: Tim Relawan Nusantara (TRN) Aida Ismeth Abdullah optimis mendukung, mengantar Aida Ismet duduk ke senayan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Hal itu disampaikan pengurus tim relawan Nusantara, Sabaruddin (Sekretaris TRN Aida Ismet Kepri), Joko Endang Gunawan (Pelaksana harian TRN Aida Ismet Kepri), Ketua TRN Aida Ismet Kota Batam, Kusdianto, Agus Fazri (Sekretaris TRN Aida Ismet Kota Batam), Bahjomi Fuadi (Konsultan TRN Aida Ismet) di Hotel Aston, Minggu (20/1-2019).

Dukungan TRN mengantar Aida Ismet ke DPR RI, bahwa, supaya dia (Aida Ismet) lebih banyak berbuat di Kepulauan Riau (Kepri). Dimana, Aida Ismet selama dua periode duduk dibangku Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), belum bisa berbuat banyak untuk masyarakat Kepri.

Aida maju ke DPR RI melalui partai Demokrat, karena ada niat untuk mengabdi kembali lagi bagi Kepri, mengangkat derajat, nama dan marwah  Kepri kembali, sesuai yang dicita-citakan awal terbentuknya Kepri. Akan meletakkan pondasi yang kokoh bagi dasar-dasar pembangunan Kepri, baik infrastruktur, budaya, dan ekonomi.

"Kita butuh vigur yang berwawasan dan visioner, serta figur yang memiliki jaringan ditingkat nasional. Agar suporting pembangunan di daerah cepat terlaksana," ujar sekretaris TRN Sabaruddin.

Selain itu, kata Sabaruddin, sampai kepemilihan serentak nanti, tanggal 17 April 2019. Tim Relawan Nusantara yang tergabung dari berbagai suku di Kepri ini akan mengawasinya. Karena TRN sudah terbentuk di tujuh Kabupaten dan Kota di Kepri. "Jangan ada yang mencurangi caleng yang kami dukung. Apapun itu, kami siap berbuat bila ada yang mencuranginya," kata Sabaruddin.

Ditempat yang sama, Sekretaris TRN Kota Batam, Agus Fazri mengatakan,  dukunganya terhadap istri mantan Gubernur Kepri itu, karena tolak ukur beliau sudah tidak diragukan lagi. Aida Ismet sangat berpengalaman untuk memperjuangkan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusu (DAK) untuk memajukan Kepri.

Caleg DPR RI Partai Demokrat, Aida Ismet

"Kepri butuh sosok Aida Ismet untuk duduk di kursi senayan DPR RI, mewakili masyarakat Kepri. Beliau sudah berpengalaman  bersama suaminya ketika Ismet Abdullah menjadi Gubernur Kepri. Terbukti berkarya untuk memajukan Kepri," ujar Agus Fazri.

Dukungan kepada Aida Ismet, merupakan sumbangsihnya untuk kemajuan Kepri. Diluar partai, tim relawan nusantara mengetahui pengalaman ibu Aida yang turun sampai kedaerah, baik itu daerah pesisir. Dia tetap memperjuangkanya.
"Kami akan mengantar ibu Aida Ismet duduk di kursi senayan," tuturnya.

Ditambahkan Ketua Pelaksana Harian Relawan Nusantara, Joko E Gunawan, kualitas seperti Aida Ismet tidak diragukan lagi. Maka dia berharap supaya jangan ada kecurangan-kecurangan terhadap legislatif perwakilan Kepri yang diantarnya duduk ke kursi senayan DPR RI.

“Akhlak mulia itu selalu ditonjolkannya. Jangan membunuh karakter masing masing, fokuslah pada program yang menonjolkan pembangunan Kepri," Joko yang pernah memimpin Pujakusuma Kepri 2 periode 2010-2018, dan sekarang diangkat menjadi penasehat Pujakusuma Kepri.


Red/al

Fhoto Istimewa Jual Beli Barang Online

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Indonesia membutuhkan pendapatan tambahan untuk menggerakkan perekonomian nasional terutama dari sektor pajak. Kenaikan pendapatan ini diperlukan untuk menambal defisit anggaran belanja negara yang saat ini menyasar industri jual-beli online (daring).

Ketua Umum Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun menilai, keinginan pemerintah untuk menarik pajak dari pelaku usaha kecil yang tertuang dalam aturan terbaru perpajakan niaga daring, dinilai kontraproduktif dengan tekad pemerintah memajukan pelaku UMKM. Dia berharap aturan ini tidak diberlakukan dulu sebelum adanya komunikasi dengan pelaku UMKM dan perusahaan pemiliki paltform marketplace niaga daring.

Ikhsan mengatakan, saat ini pelaku UMKM sangat terbantu dengan adanya teknologi niaga daring. Sebab mereka bisa mendapatkan lebih banyak pembeli karena kemudahannya dalam melakukan order dan pengiriman kepada pembeli.

Jika pertumbuhan minat jual beli dalam niaga daring kemudian dipajaki maka bisa jadi pelaku UMKM beralih menggunakan media lain untuk berjualan, yang belum tentu seutung saat mereka masuk dalam platform marketplace. "Ini aneh. Di satu sisi UMKM didorong untuk masuk e-commerce, di sisi lain dikejar-kejar pajak. Jadi bagaimana?" kata Ikhsan, Ahad (13/1).

Berdasarkan data yang dihimpun Akumindo, UMKM yang berjualan melalui niaga daring baru mencapai 6 juta unit dari total 56 juta UMKM di seluruh Indonesia. Jumlah ini masih sangat kecil dibandingkan dengan potensi pertumbuhan perekonomian Indonesia saat seluruh UMKM bisa memanfaatkan keberadaan platform marketplace.

Ikhsan menyarankan agar pemerintah terlebih dahulu mendorong pelaku UMKM untuk bisa memanfaatkan niaga daring. Setelah banyak usaha kecil yang berkecimpung, barulah aturan pajak ini dijalankan.

Jika saat ini aturan perpajakan niaga daring diberlakukan, Ikhsan khawatir pelaku UMKM yang awalnya ingin masuk dalam niaga daring memilih berjualan melalui media sosial saja.

Asosiasi Niaga Daring Indonesia (Indonesia E-Commerce Association/Idea) meminta pemerintah untuk menciptakan aturan yang dapat mendukung pertumbuhan industri niaga daring. Mereka berpandangan pemerintah seharusnya bisa membuat peraturan yang lebih bijak dan mendorong perkembangan industri ini.

"Esensinya, asosiasi ingin aturan pemerintah bisa mendukung tumbuh kembang industri, bukan untuk mematikan," kata Ketua Umum Idea Ignatius Untung.

Menurut dia, aturan yang baru dikeluarkan Kementerian Keuangan diprediksi bisa mempersempit keinginan pelaku usaha kecil, yang mayoritas berkecimpung dalam platform marketplace, untuk berkembang dalam bisnisnya. Bahkan kebijakan ini pun bisa menahan laju pertumbuhan bisnis niaga daring di Tanah Air.

Saat ini, lanjut Untung, pihak asosiasi tengah mempelajari lebih dalam mengenai aturan pajak niaga daring. Sebab dalam sebuah aturan pasti akan ada untung rugi yang didapatkan.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama, mengatakan pihaknya segera melakukan pemberitahuan secara bertahap menganai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Dengan demikian, diharapkan para perusahaan pemilik platform marketplace pun paham pentingnya kebijakan ini diambil.

"Kita juga rencanakan sosialisasi bersama platform marketplace untuk para pedagang, penyedia jasa, atau pelapak," kata Hestu.

Menurut Hestu, Direktorat Jenderal Pajak saat ini belum memproyeksikan kenaikan tingkat kepatuhan maupun penerimaan pajak dari implementasi aturan tersebut. Namun, aturan ini diberlakukan karena Kementerian keuangan berupaya menciptakan pembinaan kepada masyarakat yang melakukan usaha, sekaligus menciptakan peluang usaha yang setara.

"Ini menjadi sarana untuk pembinaan kepada pelapak untuk lebih sadar melaksanakan kewajibannya membayar pajak demi pembangunan nasional yang lebih maju," ujarnya.

Pekan kemarin, Kementerian Keuangan telah mengumumkan aturan perlakuan perpajakan untuk usaha melalui niaga daring. Dalam aturan ini, pedagang dan penyedia jasa harus melaksanakan kewajiban terkait pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omzet apabila omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam setahun atau pajak UMKM.

Industri jual-beli ritel online mengalami pertumbuhan pesat. Pada 2017 saja, dari 140 jutaan penggunan internet di Indonesia, menciptakan transaksi belanja online hingga hampir 11 miliar dolar AS atau sekitar Rp 146 triliun. Jumlah ini dipastikan akan terus naik pada tahun-tahun mendatang.

Sumber:Republika.co.id

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, fhoto: Istimewa

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan, bahwa sekarang ini kepercayaan terhadap perekonomian dan tentu suasana global tetap harus diwaspadai, meskipun capital inflow sudah mulai terjadi sehingga neraca pembayaran menjadi lebih positif. Oleh karena itu tekanan terhadap rupiah juga sudah terlihat semakin mengurang.

“Tapi ini kita akan jaga terus bersama Bank Indonesia dari sisi persepsi karena kemarin dengan APBN yang kita sampaikan sangat positif, primary balance nya sudah mendekati nol, defisitnya jauh lebih kecil,” kata Sri Mulyani kepada wartawan usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (7/1) sore.

Kondisi itu, jelas Menkeu, menyebabkan premium terhadap kepercayaan terhadap surat-surat berharga di Indonesia menjadi meningkat. Sehingga saat Federal Reserve (Bank Sentral AS) mengumumkan bahwa mereka akan bersabar itu memberikan boostterhadap posisi Indonesia.

“Jadi ini yang akan kita coba terus perbaiki di dalam rangka untuk bisa meningkatkan positive sentimen pada awal tahun,” terang Sri Mulyani.

Sebagaimana diketahui berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus menguat. Pada transaksi Senin (7/1) ini, nilai tukar rupiah mencapai Rp 14.105 menguat dibanding akhir pekan lalu Rp14.350 per dollar AS.

Laksanakan APBN

Mengenai arahan Presiden Joko Widodo, Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa melaksanakan apa yang sudah di dalam APBN 2019 itu penting. Karena kemarin penyerapan sudah bagus 99% tapi itu ditolong dengan belanja-belanja tambahan seperti Asian Games yang ditambahkan, kemudian anggaran bencana yang juga kita pindahkan ke K/L, itu menyebabkan penyerapan lebih baik.

Tapi tentu, lanjut Menkeu, kita fokusnya jangan sampai menunggu terlalu lama karena kita juga lihat sampai 2019 itu penyerapannya juga menunggu pada bulan Desember. “Jadi kalau bisa juga seawal mungkin karena banyak yang sudah disiapakan,” ujarnya.

Pemerintah, menurut Menkeu, juga fokus terhadap stabilitas harga pangan yang dijaga oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Kemudian juga untuk bagaimana meningkatkan positif terhadap kesempatan kerja. “Itu yang  menjadi salah satu yang akan kita fokuskan,” ucapnya.

Sumber: Setkab.go.id

Ketua KPK, Agus Rahardjo, Fhoto: Istimewa

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Sepanjang 2018, KPK telah melakukan 29 kali Operasi tangkap tangan dan kali ini KPK menangkap 9 orang terkait korupsi dana hibah KONI. Tiga pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga terkena Operasi Tangkap (OTT) Tangan KPK.

OTT  Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut berkaitan dengan dugaan fee dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

KPK telah menangkap Deputi IV, pejabat pembuat komitmen (PPK), bendahara, dan dua orang staf. KPK juga telah menyegel tiga ruangan, yakni Deputi IV, Asdep Orpres, dan ruang staf, Total 9 Orang Ditangkap

Selain pejabat Kemenpora, terdapat pengurus KONI yang juga ditangkap terkait dana hibah.

“Ada sembilan orang (yang ditangkap),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah Selasa 18 Desember 2018.

Pejabat Kemenpora yang ditangkap termasuk Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora Mulyana.
KPK telah menyita uang Rp 300 juta dari OTT yang dilakukan kepada pejabat Kemenpora. Uang itu diduga merupakan fee terkait anggaran dana hibah untuk KONI.

Ada juga kartu ATM berisi uang ratusan juta rupiah yang disita KPK. “KPK melakukan cross-check dan menemukan bukti-bukti awal berupa uang sekitar Rp 300 juta dan sebuah kartu ATM yang juga berisi uang seratusan juta rupiah,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada wartawan, Selasa, (18/12-2018).

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terkait dana hibah untuk KONI. KPK menduga ada kickback yang diterima pejabat Kemenpora dari pencairan dana hibah itu.

“Diduga terjadi transaksi (kickback) terkait dengan pencairan dana hibah dari Kemenpora ke KONI,” ucap Ketua KPK Agus Rahardjo.


Sumber: Celebestopnews.com

Kapolri Jenderal Polisi Tito Kaenavian. Fhoto: Istimewa

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta jajarannya yang menjabat memimpin bidang hubungan masyarakat (humas) bekerja seperti pemimpin redaksi agar tidak didikte media massa. Polisi tidak boleh didikte oleh media massa melainkan menjadikannya sebagai mitra.

“We should not dictated by the media, but we should dictate the media, (Kita seharusnya tidak didikte oleh media, tapi kita harus mendikte media),” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian dalam acara Rapat Konsolidasi Analisis dan Evaluasi Kehumasan 2018, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Yang dimaksud Tito adalah, dalam hal mengontrol isu-isu terkait Polri yang berkembang di media. Menurut dia, polisi yang memimpin bidang hubungan masyarakat (humas) di seluruh tingkat satuan kepolisian dari wilayah hingga tingkat pusat tidak boleh sekadar menjadi juru bicara, tetapi harus berkontribusi dalam mengelola isu yang muncul di publik.

“Opini publik dipengaruhi bagaimana media memberitahukan suatu isu kepada publik. Agar humas secara proaktif mencari isu positif seperti polisi yang berkinerja baik dan yang membuat terobosan baik yang dilakukan polda, polres hingga ke polsek,” kata Tito.

Tito mengingatkan, upaya media konvensional ini kerap berimplikasi pada lahirnya keresahan masyarakat atau bersifat provokatif.

“Perlu dilihat juga kalau berita yang dimunculkan oleh teman-teman media atas nama exclusif, profit dan rating tapi berakibat pada keresahan publik atau provokatif, yang kita harapkan, tujuan akhirnya agar media turut membantu tugas Polri untuk menciptakan stabilitas keamanan,” pungkas Tito.


Sumber: celebestopnews.com

Logo AJO Indonesia

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Gelar rakernas AJO Indonesia sikapi peran media di tahun politik, daan penetapan konsep "Be-Indonesia" sebagai konsep media AJO Indonesia yang terintegrasi dengan persyaratan mutlak

Ketua Umum AJO Indonesia Rival Achmad Labbaika menyampaikan, Konsentrasi Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, adalah membangun media yang profesional dengan mengedepankan kemampuan teknologi yang modern, tatakelola keredaksian dan para jurnalis yang kekinian, untuk kemudian mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya.

Dengan semakin hangatnya suhu politik, dan semakin dekatnya pelaksanan Pemilihan Umum pada April 2019. AJO Indonesia sebagai Organisasi Pers dan Media Nasional, merasa perlu untuk mengambil sikap, tegas Rival Achmad di Jakarta, Senin, (11/12/2018).

"Sebagai sebuah organisasi yang didalamnya tergabung banyak media-media lokal dari 18 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang didalamnya pula terdapat beragam pilihan politik dari masing-masing individu, baik pemilik, pemimpin redaksi, serta jurnalis. Yang pada hakekatnya merupakan hak asasi dalam berdemokrasi. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, merasa perlu untuk menyikapi keberagaman pilihan tersebut, untuk tetap menjadi sebuah keberagaman namun tidak merupakan sikap dan tujuan serta pilihan politik organisasi," Tegas Rival Achmad.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan kepada seluruh media yang tergabung sebagai anggota untuk tidak tampil dengan membatasi ruang redaksional serta pemberitaan hanya terhadap satu Pasangan Calon (Paslon). Namun memberikan ruang yang sama dengan pemberitaan yang proporsional dan menjauhi pemberitaan yang bertendensi negatif kepada kedua Paslon agar masyarakat mendapatkan informasi yang baik, benar, dan bertanggungjawab.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan kepada seluruh media yang tergabung sebagai anggota untuk menghindari berita-berita yang mengandung kontroversi tanpa kepemilikan bukti yang kuat yang cenderung mengarah untuk menjatuhkan elektabilitas salah satu Paslon tertentu.

Rival Achmad mengakui, bahwasanya benar, media-media anggota AJO Indonesia bukanlah media mainstream, namun jumlah yang mencapai ribuan dari keanggotan media online yang tergabung dalam AJO Indonesia di 18 DPD provinsi se-indonesia tentunya dapat memberi warna melebihi satu, atau dua media mainstream terbesar di Indonesia sekalipun.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan seluruh anggota media untuk menjaga ruang publik dengan memberikan dan menyajikan berita-berita baik. Berita yang lebih bermanfaat untuk kembali membentuk dan membangun stigma di masyarakat luas tentang  *“Pesta Demokrasi Yang Penuh Kegembiraan”*.

"Bahwa berbeda pilihan tidak akan membuat seseorang menjadi bukan Indonesia, tidak Pancasilais, tidak Nasionalis, atau bahkan tidak Agamis," ungkap Rival Achmad.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan sebagai bentuk indentifikasi member keanggotaan AJO Indonesia seluruh anggota media AJO Indonesia untuk dapat menggunakan dan atau meletakkan Logo Organisasi di web/aplikasinya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia, menyerukan kepada seluruh ketua DPD untuk segera memperbaharui data keanggotaan media, dan kemudian menyerahkan data terbaru disertai kelengkapan legal (Badan hukum) dalam bentuk hard copy kepada DPP dengan segera, dikali pertama selambatnya saat Rakernas pada tanggal 15 Desember 2018.

Rival menegaskan,dalam hal pengembangan bisnis media yang akan di selenggarakan bersama, dimana DPP AJO Indonesia akan mengeluarkan satu Aplikasi yang berbasis Web dengan nama *"Be-Indonesia"*, maka akan di tetapkan persyaratan yang berlaku mutlak. Dengan ketentuan yang diputuskan bersama saat Rakernas 15 Desember 2018. Tutup Rival Achmad.


Sebelumnya DPP AJO Indonesia telah memberikan undangan kepada seluruh Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD dan DPC AJO Indonesia. Untuk dapat menghadiri Rakernas Pra Rapimnas AJO Indonesia, yang diselenggarakan di Kantor DPP AJO Indonesia dengan alamat :  Ruko Mitra Matraman Blok A2 / 18 Jl. Raya Matraman No 148. Jakarta Timur.


AJO Indonesia

Peserta Pelatihan Jurnalistik

EXPOSSIDIK.com, Padang: Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia Sumatera Barat kembali hadir sebagai penyemangat dalam kegiatan pengkaderan jurnalis yang dilaksanakan oleh tim ritvone.com.

Kegiatan pengkaderan angkatan ke-3, Minggu (9/12/2018) pagi, dibuka oleh Sekretaris DPD AJO Indonesia Sumbar, Eri Gusnedi, MA, yang sekaligus menjadi pemateri tentang pentingnya generasi millenial memahami jurnalistik di era digital.

Uniknya, berbeda dengan angkatan 1 dan 2, kegiatan pengkaderan angkatan 3 digelar di lapangan terbuka, tepatnya di taman Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang.

Eri Gusnedi yang diwawancari selepas kegiatan pelantikan mengungkapkan rasa salut sekaligus bangga atas semangat peserta dalam mengikuti kegiatan pelatihan dari awal sampai akhir, yang ditutup dengan shalat maghrib berjama’ah.

M Apdi Suganda salah seorang peserta pelatihan, mengungkapkan, dirinya merasa enjoy dan merasa pelatihan jurnalistik hari ini sangat menyenangkan.

"Seumur-umur baru ini saya mengikuti pelatihan jurnalistik di alam terbuka. Pokoknya merasa fresh saja, tidak tegang dan kaku. Alhamdulillah seluruh materi tersimpan rapih di memori saya," ujar mahasiswa UIN tersebut.

Diungkapkan juga bahwa pemateri, Eri Gusnedi yang juga owner ritvone.com, menjelaskan materi secara gamlang dan mudah dipahami, sehingga ia berikut peserta lainnya sangat termotivasi.

Di sisi lain Roni Setiawan, alumni pelatihan angkatan ke-2 menjelaskan, “dibandingkan pelatihan angkatan pertama dan kedua, angkatan ketiga ini memang tampil beda, karena dilaksanakan di taman samping mesjid UIN IB Padang, sehingga pelatihan jurnalistik angkatan ketiga ini agak terasa santai namun relijius. Ketika azan berkumandang, kami berhenti dan melaksanakan shalat berjama’ah” ungkap Roni.

Selepas shalat maghrib berjama’ah, peserta pulang ke kediaman masing-masing diiringi hujan, berikut bekal semangat dan motivasi baru.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua DPD AJO Indonesia Sumbar Ecevit Demirel, menegaskan, pihaknya akan senantiasa mensupport segala kegiatan bernilai positif, terutama dalam hal peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang jurnalistik.

"DPD AJO Indonesia Sumbar berikut sejumlah bidang pada komposisi kepengurusannya, siap berkolaborasi dengan pihak manapun sebagai upaya melahirkan kader-kader jurnalis bermartabat, profesional dan berkompetensi," ungkap ede, demikian sapaan akrab owner media online www.sumatrazone.co.id tersebut. (*)

Menhan, Ryamizard Ryacudu. Fhoto (Istimewa)

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Terkait peristiwa pembantaian terhadap 31 pekerja proyek Istaka Karya di Kali Yigi dan Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, pada Ahad (2/12) kemarin. Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menegaskan, para pelaku penembakan terhadap 31 pekerja  tersebut bukanlah merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), tapi Kelompok Pemberontak.

"Mereka itu bukan kelompok kriminal tapi pemberontak. Kenapa saya bilang pemberontak? ya kan mau memisahkan diri, Papua dari Indonesia," ungkap Ryamizard di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/12).

Ryamizard menilai upaya-upaya pemberontakan yang dilakukan kelompok tersebut harus ditangani oleh TNI langsung. Berbeda jika dikatakan kelompok kriminal yang penanganannya dilakukan oleh polisi. Menurut Ryamizard, penembakan tersebut dilakukan oleh kelompok yang sama.

"Ingin memisahkan Papua dari Indonesia itu apa? ingat, ingin memisahkan diri. Tugas pokok Kemenhan, tugas pokok TNI, satu, menjaga kedaulatan negara. Kedua, menjaga keutuhan negara. Tiga, menjaga keselamatan bangsa," tuturnya.

Sementara saat disinggung terkait solusi permasalahan itu, secara tegas Ryamizard menjelaskan bahwa tidak ada negosiasi terhadap kelompok pemberontak tersebut. "Bagi saya tidak ada negosiasi. Menyerah atau diselesaikan. Itu saja," ucapnya.

Berdasarkan keterangan Polda Papua, hingga Senin (3/12) pukul 22.35 WIT, sebanyak 24 orang dibunuh terlebih dahulu. Kemudian, sebanyak delapan orang sempat menyelamatkan diri ke rumah seorang anggota DPRD. Namun, delapan orang itu dijemput oleh KKB, tujuh di antaranya dibunuh dan satu orang belum ditemukan.

Kapolres Jaya Wijaya AKBP Yan Pieter Reba juga membenarkan terjadinya pembunuhan terhadap pekerja proyek pembangunan jembatan oleh kelompok kriminal bersenjata, di Kali Yigi-Kali Aurak, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua.

Kapolres mengatakan, kasus tersebut diduga dipicu karena pekerja tak sengaja mengambil foto kegiatan tentara Organisasi Papua Merdeka.

Sumber: Republika.co.id

EXPOSSIDIK.com, Pontianak: Dewan Pimpinan Daerah Aliansi Jurnalistik Online Indonesia (DPD AJO Indonesia) Provinsi Kalimantan Barat. terbentuk, Senin (30/4/2018).

Rapat yang di laksanakan di jalan Media No.  99 D Pontianak Kalbar. Sesuai rencana dan hasil rapat pementukan AJO indonesia DPD Kalbar dapat   menetapkan Struktur Kepengurusan.

Menurut Udien Soebary MR,  yang mendapat Mandat untuk pembentukan DPD AJO Indonesia Provinsi Kalbar mengatakan dengan terbentuknya kepengurusan untuk Kalbar dapat berjalan dengan baik.  

" Kita berharap,  agar Aliansi Jurnalistik Online ini menjadi organisasi Pers yang profesional. Selain itu kepada teman-teman yang sudah tergabung di AJO Indonesia Kalbar agar dapat menjalankan roda organisasi sesuai aturan, dan semoga AJOI Kalbar dapat berkembang," kata Oedien Soebary yang dikenal dengan panggilan Abe PKP,  juga pemilik media daring " POSTKOTAPONTIANAK. COM".

Adapun Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Alian Jurnalistik Online Indonesia (DPD AJO Indonesia) Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun strukturnya Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Kalbar :

Dewan Pembina

Effendy PKP

Suryanto, BS.c.SH

Ketua : A. Syukur, SH - Kalbar Online

Wkl. Ketua : Oedin Soebary MR - PostKotaPontianak.com

Sekretaris  : Iswandi, SE - Wartajurnalis.com

Wakil. Sekretaris : Failani Putra, SE. MM

Wakil Sekretaris : Jamari MR - Post Kota Pontianak

Bendahara : Masius Soulus, S.Sos - Wartajurnalis.com

Wkl. Bendahara : Hendry Wjs - postkotapontianak.com

1. Ketua Bidang Sosial dan Kebudayaan : Vavik Saputra, ST - Medianusantaraonline.com

- Wakil Ketua : Jhoni S -postkotapontianak.com

2. Ketua Bidang Ekonomi dan Bisnis : M. Apnansyah,  Putra,  SH - Turdatv.com

- Wakil Ketua : Idrus Salam - infosatunews

3. Ketua Bidang  Penelitian dan Pengembangan : Kornelis - wartajurnalis.com

- Wakil Ketua : Martin Agus - Infosatunews.com

4. Ketua Bidang Regulasi, Legal dan Advokasi : Kliwon S, SH - Aspirasi Kalbar

5. Ketua Bidang Hubungan Kerjasama dan Kemitraan : Ahmad Syabirin - Menarakhatulistiwa.com

6. Ketua Bidang Industri Teknologi , Internet, Aplikasi, Data dan Konten : Jauhari Patria,  SH- Turdanews.com

Wakil Ketua : Lambai Sugiarto - Suarasintang.com

8. Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, Kompetensi Profesi Dan Sertifikasi: Yesi,  A. md - Medianusantara.com

- Wakil Ketua : Parli - Warta86.com

Penulis : Abe PKP

EXPOSSIDIK.com, Nasional: Dikutip dari MakeMac, Sabtu (28/4-2018). Googel baru saja merilis tampilan baru untuk akses email Gmail.com di peramban komputer. Ada banyak hal menarik yang dijamin membuat kamu bisa semakin produktif dengan tetap ringkas dan mudah. Fitur apa saja yang diberikan? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini ya!

Tampilan Baru, Lebih Produktif

Tampilan baru di Gmail bisa membuat kamu lebih produktif dalam beberapa bagian. Pertama adalah melihat lampiran dokumen atau gambar tanpa perlu melihat catatan di dalam pesan yang panjang.

Kedua adalah mode Snooze yaitu menunda pesan yang kamu terima dan jadwalkan ulang untuk mendapatkan notifikasinya. Bisa beberapa jam kemudian, besok, lusa atau minggu depan ketika catatan ini tidak kamu anggap sangat darurat untuk dibalas secara cepat.

Sebagai tambahan, ada mode “Nudge” untuk mengajak kamu lebih mudah mengetahui pesan mana yang belum direspon selama beberapa waktu dan dianggap cukup penting oleh Google.

Catatan berikutnya adalah Smart Reply untuk membantu kamu memberikan prediksi jawaban yang tepat, tanpa mengetik isi pesan. Cukup tekan salah satu prediksi pesan jawaban yang ingin kamu berikan dan langsung kirim. Mudah dan cepat ya!

Bicara keamanan, Google juga memberikan notifikasi untuk setiap pesan yang diklaim berbahaya atau berupa Phishing dan usaha jahat. Melalui cara tersebut, kamu dapat lebih waspada dengan setiap peringatan dari pesan yang masuk ke Inbox. Gmail akan menunjukkan tampilan di bawah ini untuk setiap pesan berbahaya yang kamu dapatkan.

Masih seputar keamanan, pengguna juga bisa melindungi pesan yang dikirim dengan mencegah fitur forward, copy, download atau cetak pesan. Mode ini berfungsi untuk mencegah penyebaran data penting yang kamu kirim kepada penerima pesan seperti informasi perusahaan, dokumen pajak atau rahasia lainnya. Kamu juga bisa menambahkan fitur untuk menghapus pesan yang terkirim secara otomatis setelah waktu yang ditentukan.

Masih ada beberapa penjelasan menarik seputar fitur baru dari Gmail bagi kamu pengguna setiap akun Google. Simak catatan lengkap fitur baru Gmail di laman Gmail Blog ya!

Sumber: MakeMac