EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Kepala BKD KKA, Azwandi, SE

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Azwandi, SE menjelaskan, faktor kunci keberhasilan KKA dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tidak hanya ditentukan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melainkan koordinasi dan kerjasama seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan yang kedua adalah perbaikan manejemen aset.

“Secara tekhnis, keberhasilan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meraih WTP selama berapa tahun berturut-turut merupakan keberhasilan bersama seluruh OPD. Jadi bukan hanya satu OPD yang dominan, melainkan seluruh OPD dan BKD lah sebagai koordinator,” kata Azwandi, diruang kerjanya, Kamis, (28/05/2020).

Dikatakannya juga dalam meraih keberhasilan tersebut, untuk melengkapi data ke Badan Pemeriksaan Keuangan  (BPK), BKD sebagai koordinor terus mengejar OPD lainnya untuk melengkapi dan menyelesaikan laporan untuk BPK.

“Jadi, tugas dan fungsi dalam menyusun laporan keuangan ada di BKD, bukan OPD lain. Terus yang ke dua, keberhasilan Kabupaten Anambas dalam meraih WTP selama tiga tahun berturut-turut, adalah perbaikan manajemen aset, dan itulah kunci utamanya,” terangnya.

Pernyataan Kepala BKD itu, menampik pemberitaan dari beberapa media yang menyebutkan, keberhasilan WTP dipegang oleh salah satu OPD.


Art

Fhoto Penyaluran BLT.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Bertempat di kantor Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dilaksanakan acara penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap I bulan April tahun 2020 dan penyerahan secara simbolis bantuan jaring pengaman sosial uang tunai percepatan penanganan Corona Virus Desease (Covid-19).

Suryanto, Kepala Desa (Kades) Tarempa Selatan mengatakan, saat ini kita sedang dilanda pandemi wabah virus corona atau Covid-19, oleh sebab itu pemerintah memberikan bantuan langsung tunai dari dana desa untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak dari pandemi wabah virus corona, Kamis (14/05/20).

"Kita baru salurkan tahap I, dan semoga dengan penyaluran BLT-DD ini  bisa membantu atau meringankan beban kebutuhan hidup masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut Suryanto menyebutkan, pemerintahan Desa Tarempa Selatan akan memberikan BLT-DD kepada 135 Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp. 600.000,00 selama 3 bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020. Penyalurannya akan dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga yang sudah terdaftar.

"Untuk menghindari kerumunan orang agar tidak terlalu banyak, kita antar langsung kerumah warga," sebutnya.

Suryanto juga menjelaskan, ada beberapa bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk menghadapi dampak pandemi  Covid-19, diantaranya ada bantuan BLT-DD, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Masyarakat sebagai penerima bantuan harus tahu bahwa hanya bisa menerima satu jenis batuan, tidak bisa double, ini disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat penerima bantuan dengan pemerintahan desa", jelasnya.

Sementara, Camat Siantan, Rio Rizal tetap memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah di buat oleh pemerintah. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang berkumpul dan untuk selalu jaga jarak agar bisa memutuskan penyebaran Cofid-19. 

"Virusnya ini  tidak kelihatan, kita harus pandai menjaga diri, jaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan dan setelah berkatifitas di luar rumah. Virus corona ini penyakit yang berbahaya, jangan merasa hebat dan jangan di tantang," katanya.

Rio Rizal juga memberikan apresiasi kepada Kades Tarempa Selatan karena telah bertindak cepat dengan menyalurkan BLT-DD di KKA.

Acara ini dihadiri oleh, BPD, tenaga ahli desa, pendamping desa, Babinsa , Babinkamtibmas, dan tim relawan desa lawan Covid-19.

Arthur

Zainal Aripin, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Anambas.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Terkait rencana akan mau dibukanya kembali jalur tranportasi moda fery trayek Tanjungpinang ke Anambas banyak menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari sebagian kepala desa se Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

Penolakan pengoperasian kembali kapal fery tujuhan ke Anambas oleh puluhan kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut diakibatkan pandemi Covid-19.

Penolakan tersebut dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Anambas, Zainal Aripin.

“Iya benar, sampai saat ini sudah 28 Kepala Desa yang menolak dan 1 Kelurahan Tarempa,” kata Aripin saat dikonfirmasi awak media. Rabu (13/5/2020).

“Ini saya lagi buat surat penolakannya,” sambung Aripin yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara.

Menurutnya, penolakan tersebut dikarenakan kepala Desa lagi konsentrasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Kepala Desa lagi capek sekarang kalau dapat berilah waktu kita lapang dulu masalah covid ini, kita baru saja mau lega rasanya, sekarang timbul lagi,”ucapnya.

Terkait penolakan tersebut, menurut Aripin solusi yang ditawarkan kepala desa agar pemerintah daerah memberikan bantuan kepada masyarakat atau mahasiswa yang berada diluar daerah menjelang pandemi Covid-19.

“Bukan kita tidak kasian dengan mahasiswa kita, tetapi mahasiswa juga kita pikirkan, kita bekerja siang dan malam, sekarang timbul yang baru lagi. Jika sebelum lebaran Feri dari Tanjungpinang dijalankan, jujur kalau saya tidak sepakat, kenapa? Karna kami akan menambah kerja kami dengan melakukan karantina terpisah,” jelasnya.

Kembali ia menegaskan bahwa penolakan tersebut sudah disampaikan kepada Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid 19 Kabupaten Kepulauan Anambas

Arthur

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau Lis Darmansyah (Pecci Hitam).

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Waduk Gesek yang berada di Kabupaten Bintan saat ini mengalami pendangkalan. Menurut Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Kepri, Mamat dulu waduk gesek memiliki kapasitas air sedalam tiga sampai empat meter.

“Sekarang paling dalam hanya dua meter saja dan semestinya waduk dapat menyalurkan air 100 liter per detik, namun sekarang hanya mampu menyalurkan 60 liter per detik,” terang Mamat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau Lis Darmansyah mengatakan normalisasi waduk yang dibangun pada tahun 2012-2013 ini harus segera dilakukan. Hal tersebut dijelaskannya sebagai upaya antisipasi atau pencegahan terjadinya krisis air di Kota Tanjungpinang.

“Selain normalisasi, harus juga dilakukan penjagaan agar tidak sembarangan orang bisa masuk karena waduk ini merupakan objek vital yang memenuhi kebutuhan air bersih orang banyak,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut saat melakukan peninjauan lapangan di Waduk Gesek, Senin (11/5/2020).

Selain itu pemeliharaan juga sangat diperlukan mengingat kualitas air baku yang dihasilkan Waduk Gesek yang saat ini memiliki luas mencapai 20 hektar ini perlu di jaga karena merupakan sumber air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pemeliharaan dan normalisasi dijelaskannya bisa berbentuk perluasan wilayah waduk.

“Perluasan waduk ini dimaksudkan untuk menambah tampungan air waduk karena kebutuhan akan air bersih semakin bertambah seiring bertambahnya penduduk,” ungkapnya.

Lis mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pendangkalan di waduk Gesek yaitu tanah di hulu sungai ikut terbawa arus air akibat kurang lebatnya pohon dan tumbuhan di hulu sungai. “Selain itu tumbuhnya tanaman air yang lebat di dasar waduk yang membuat waduk di gesek semakin dangkal,” imbuhnya.

(***)

Gedung Sekolah SLB.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Belasan pekerja pembangunan proyek swakelola gedung Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berlokasi di Desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengaku tidak dibayar upahnya oleh Ketua Komite Swakelola Disdikpora Provinsi Kepri.

“Sudah lima bulan upah kami belum dibayarkan. Padahal pekerjaan sudah hampir selesai 100 persen,” ujar Kadir, salah seorang pekerja Swakelola SLB KKA tersebut, kepada awak media melalui percakapan telepon, Sabtu (09/05/20).

Menurut Kadir, bukan hanya dia saja yang upahnya belum dibayarkan. Ada belasan pekerja lainnya yang juga menjadi korban tidak mendapatkan upah.

“Saya sendiri tukang yang memasang pintu. Teman-teman yang lain seperti tukang keramik, tukang cat, sekitar belasan orang, yang juga tidak mendapatkan upah hingga saat ini,” ungkap Kadir.

Para pekerja kata Kadir, telah beberapa kali menagih kepada perpanjangan tangan proyek Swakelola SLB di KKA tersebut agar segera membayarkan upah mereka, namum hingga saat ini tidak pernah digubris.

“Sudah dari beberapa bulan yang lalu kami menagih upah kami kepada tangan kanan yang punya proyek. Namun selalu saja disuruh menunggu. Masih dalam pengurusan di dinas terkait, alasannya,” terang Kadir.

Dihubungi terpisah, Sudirman, selaku Pengawas Lapangan Proyek Swakelola  Pembangunan Gedung SLB KKA tersebut, melalui telepon selulernya menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya juga menjadi korban dalam hal tersebut. Sebab, upahnya sebagai Pengawas Lapangan,  sudah sejak Bulan April 2019 yang lalu hingga Februari 2020, tidak dibayarkan.

“Sebenarnya saya ini adalah korban juga. Sejak Bulan April 2019 hingga Februari 2020 upah saya sebagai Pengawas Lapangan, juga tidak dibayarkan,” terang Sudirman.

Sudirman juga sudah menjelaskan kepada para pekerja bahwa proyek SLB yang dikerjaan tersebut merupakan proyek Swakelola dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dia hanya sebagai pengawas saja di lapangan. Tidak mempunyai wewenang mengenai persoalan upah pekerja. Sebab, pembayaran upah dibayarkan langsung oleh pihak pemiliki proyek swakelola yang turun langsung dari Disdikpora Provinsi Kepri.

“Dari awal sudah saya jelaskan kepada para pekerja, bahwa proyek sebesar 3,2 Miliar Rupiah yang mereka kerjakan ini merupakan proyek swakelola Disdikpora Provinsi Kepri. Saya hanya sebagai pengawas lapangan saja,” jelasnya.

Hingga berita ini diposting, Ketua Komite Disdikpora Provinsi Kepri yang menangani Proyek Swakelola SLB di KKA tersebut, ketika dihubungi melalui sambungan telepon seluler dan pesan whats app-nya belum diangkat dan belum dibalas.

Arthur

DPRD Kepri Komisi III Rapat Bersama Pihak Bright PLN Batam.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Menanggapi keluhan masyarakat Kota Batam terkait pelayanan Bright PLN Batam di masa pandemi COVID-19 ini, Komisi III DPRD Kepulauan Riau langsung memanggil pihak Bright PLN Batam untuk rapat dengar pendapat.

Wakil Ketua Komisi III Surya Sardi mengatakan keluhan warga tersebut terkait naiknya tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19. “Selain naiknya tagihan listrik, beberapa warga juga mengeluhkan mengenai pemutusan listrik di rumah ibadah,” ungkap Surya Sardi saat memimpin rapat dengar pendapat tersebut di Gedung Graha Kepri, Selasa (5/5/2020).

Ia menegaskan bahwa saat sekarang ini seharusnya pihak Bright PLN Batam bisa memberikan sedikit kelonggaran kepada masyarakat terutama yang terimbas adanya pandemi COVID-19. “Banyak karyawan yang di PHK, dirumahkan sementara, work from home dan lain-lain. Penghasilan mereka ini secara otomatis juga akan terdampak dari kterlambatan pembayaran gaji hingga yang paling parah PHK dan tidak mendapatkan gaji sama sekali,” jelasnya.

Senada dengan Surya Sardi, Anggota Komisi III Irwansyah mengatakan bahwa pihak Bright PLN Batam seharusnya bisa lebih memahami kondisi yang terjadi di masyarakat dengan turun langsung ke lapangan. “Saat ini masyarakat itu sangat kesulitan tidak hanya untuk membayar tagihan listrik dan air untuk membeli beras saja ada yang tidak sanggup,” katanya.

Selain itu ia juga mengkritisi kebijakan Bright PLN Batam yang mengharuskan pelanggan mengirimkan foto meteran mereka sebagai ganti pencatatan bulanan yang dilakukan oleh petugas Bright melalui aplikasi whats app. Menurutnya kebijakan ini sangat tidak tepat dan dampaknya pun sangat fatal seperti yang terjadi saat ini yakni banyak pelanggan yang mengeluhkan naiknya tagihan listrik yang signifikan hingga mencapai 30% dari tagihan normal biasanya.

Di masa pandemi seperti sekarang ini tidak semua warga sanggup untuk membayar tagihan listrik, oleh sebab itu Irwansyah meminta kepada pihak PLN agar mau menghapuskan denda dan tidak ada pemutusan jaringam selama masa pandemi ini. “Kami minta kepada PLN agar bisa menghapuskan denda dan tidak melakukan pemutusan jaringan selama masa pandemi ini,” pinta Irwansyah.

DPRD Kepri Rapat Bersama Pihak Bright PLN Batam.

Anggota Komisi III Sahmadin Sinaga dalam rapat tersebut mengatakan saat sangat dibutuhkan sekali kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro dengan rakyat. Seperti di rumah ibadah, ia meminta kepada pihak Bright PLN Batam agar mau memberikan insentif atau digratiskan jika memang rumah ibadah tersebut tidak digunakan sama sekali karena adanya kebijakan pemerintah pusat untuk beribadah dirumah.

Setuju dengan apa yang disampaikan Irwansyah dan Sahmadin Sinaga, anggota Komisi III Bakti Lubis menegaskan bahwa Bright PLN Batam agar mau lebih terbuka dengan Komisi III sebagai mitra. Hal tersebut dikarenakan agar jika timbul permasalahan seperti sekarang ini pihaknya dalam hal ini Komisi III bisa memberikan solusi. “Sebagai contoh kita Komisi III bisa meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini gubernur untuk memberikan subsidi kepada PLN sebagai ganti denda keterlambatan para pelanggan yang terdampak pandemi ini,” terangnya.

Sedikit berbeda dengan yang lain, anggota Komisi III Suryani mempertanyakan alasan kenapa petugas pencatat meteran Bright PLN Batam tidak turun melakukan pencatatan meteran. Padahal menurutnya petugas pencatat ini tidak bersentuhan atau berhubungan langsung dengan para pelanggan, mereka hanga mencatat meteran tanpa harus ada kontak dengan orang lain. “Akibatnya sekaranh kita rasakan, banyak kesalaham-kesalahan tagihan listrik masyarakat hanya gara-gara ganti dengan sistem WA,” ujar Suryani.

Anggota Komisi III Nyanyang Haris Pratamura mengatakan hal yang sama dengan anggota dewan lainnya. “Saya sangat menegaskan untuk rumah ibadah harap dijadikan sebagai prioritas dan jangan ada pemutusan jaringan selama pandemi ini. Jangan menambah lesedihan masyarakat dengan memutus jaringan listrik mereka,” ungkap Nyanyang.

Sebagai kesimpulan, Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho mengatakan selama masa pandemi COVID-19 ini meminta agar tidak ada pemutusan jaringan listrik baik untuk pelanggan rumah tangga ataupun rumah ibadah. Selain itu ia juga meminta kepada PLN untuk menghapus semua denda keterlambatan pelanggan selama masa pandemi.

“Dua kesimpulan ini mohon digaris bawahi dan pihak PLN agar memperhatikannya,” pesan Widiastadi.

Menanggapi hal tersebut, PLT Dirut Bright PLN Batam Buyung Abdul Zalal mengatakan akan segera membahas apa yang telah disampaikan oleh Komisi III terkait adanya beberapa keluhan dari sejumlah pelanggan dengan jajaran direksi. Ia juga menjelaskan bahwa bulan ini pihaknya telah menyiapkan website sebagai pengganti foto meteran yang dikirim melalui pesan WA

“Nanti pelanggan langsung mengisi sendiri di website yang kami siapkan sehingga tingkat kesalahannya akan lebih kecil dibanding melalui pesan WA,” tambahnya.

Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho, Surya Sardi, Bakti Lubis, Irwansyah, Sahmadin Sinaga, Yudi Kurnain, Suryani dan Nyanyang Haris Pratamura serta PLT Dirut Bright PLN Batam Buyung Abdul Zalal beserta jajarannya.

(Red)

Ketua DPRD Anambas Terima LKPJ Pemerintah Anambas Tahun Anggaran 2019.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Abdul Haris, SH sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2019, pada saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di gedung aula kantor DPRD-KKA, Kamis (30/04/20).

Mengawali kata sambutanya dirapat paripurna tersebut, Ketua DPRD KKA, Hasnidar mengatakan, pemerintah secara fasif membuat regulasi- regulasi yang baru dimulai dari intruksi Presiden, peraturan- peraturan lain yang sifatnya semata- mata untuk keselamatan masyarakat bersama.

Seperti diketahui bahwa pada hari ini sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat  tiga bulan sebelum tahun berkahir  atau tepatnya pada akhir bulan maret tahun 2020.

Akan tetapi sebagaimana regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui surat kepada Menteri Dalam Negeri  no700/1723/UTDA pada tanggal 24 Maret 2020 dengan perihal perpanjangan waktu penyerahan tahunan keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) waktu penyampaian di undur sampai 30 april 2020.

Selanjutnya, Hasnidar menyampaikan kepada Bupati selaku Kepala Daerah, untuk menyampaikan kata pengantar keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Anambas tahun anggaran 2020 dihadapan sidang Dewan yang terhormat ini.

Dalam agenda penyampaian LKPJ.
Abdul Haris SH mengatakan bahwa, berdasarkan struktur keuangan daerah tahun anggaran 2019, pendapatan yang diperoleh KKA sebesar Rp. 1,211 Triliun, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1,121 Triliun, atau 92,56 persen.

“Untuk itu dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan struktur keuangan daerah tahun anggaran 2019, pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sebesar Rp. 1,211 (satu koma dua ratus sebelas triliun rupiah), serta realisasi sebesar Rp. 1,121 (satu koma seratus dua puluh satu triliun Rupiah) atau 92,56 persen,” terang Abdul Haris SH.

Menurut Abdul Haris, rincian belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 256,81 Milyar, belanja hibah terealisasi sebesar Rp. 4,28 Milyar, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp. 156,5 Milyar, bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes serta Partai Politik terealisasi sebesar Rp. 133,99 Milyar. Sedangkan anggaran tidak terdapat realisasi pada belanja tidak terduga sebesar Rp. 588,97 Milyar.

“Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 256,81 miliar mencapai 87,17%, Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.4,28 miliar mencapai 94,20%, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 156,5 juta atau 85,29%. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Partai Politik terealisasi sebesar Rp. 133,99 miliar mencapai 94,38%. Sedangkan anggaran tidak terdapat realisasi pada Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.588,97 miliar,” jelas Haris.

Haris juga menerangkan, bahwa keterbukaan yang dilakukan merupakan cerminan pertanggungjawaban pemerintah. “Akuntabilitas keuangan merupakan cerminan pertanggungjawabab Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah,” ujarnya.

Haris juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyakat, media massa, LSM, dan Organisasi Vertikal, atas dukungan kepada Pemda KKA selama ini.

“Terima kasih kepada sejumlah element masyarakat, Media Massa, LSM, Organisasi Vertikal, yang telah mendukung Pemda KKA dalam menjalankan tugasnya” ucap Haris.

Rapat tersebut dihadiri oleh, Wabup KKA, Forkopimda, OPD, Camat Siantan serta Lurah Tarempa.


Arthur

Ketua Ikatan Jurnalis Anambas (IJA), Fitra Hadi.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Pemerintah Kabupaten Kepulauan (Pemkab) Anambas diminta untuk tidak memangkas pos anggaran publikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, dengan alasan refocusing anggaran penanganan Virus Corona atau Covid-19.

Permintaan itu disampaikan Ketua Ikatan Jurnalis Anambas (IJA), Fitra Hadi, kepada sejumlah awak media, Kamis (30/4/2020), menyusul adanya informasi bahwa anggaran media termasuk dalam pos anggaran yang akan dipangkas, dalam rangka refocusing anggaran Covid-19, dan pemotongan APBD 2020 oleh Pemerintah Pusat.

"Pekerja dan Perusahaan Pers adalah juga bagian elemen masyarakat yang terdampak dengan pandemi Covid-19, apalagi perusahaan pers yang berskala Usaha Kecil Menengah (UKM)," kata Fitra yang juga Pimpinan Redaksi Metro Sidik.

Menurutnya, dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemkab Anambas malah sebaliknya perlu memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan Pers, karena keterlibatannya secara langsung dalam menyebarkan informasi publik secara nyata, bukan hoax.

"Justru keberadaan pers atau media sangat dibutuhkan dalam kerangka, mencegah munculnya informasi-informasi hoax melalui media sosial. Dan sebaliknya, jika pers ini dibiarkan begitu saja, tanpa perhatian pemberian anggaran, maka itu sama artinya, Pemkab membiarkan berkembangnya informasi hoax," tambahnya.

Fitra memahami kondisi keuangan pemerintah saat ini, meski begitu lanjut dia, masih banyak pos anggaran yang dapat dipangkas guna menghindari pemangkasan anggaran media.

"Bupati, Abdul Haris harus tau masalah ini, jangan sampai, terjadi pembiaran terhadap pekerja pers di Anambas," ketusnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, SH. MM, belum dapat memastikan apakah anggaran media melalui dana publikasi menjadi pos anggaran yang akan dipangkas. Hingga saat ini, pihaknya masih terus mencari upaya lain, guna menghindari pemangkasan anggaran media tersebut.

"Sampai saat ini, kita masih berupaya terus mencari celah agar anggaran media ini tidak ikut dipangkas," ujar Sahtiar yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Kepulauan Anambas, kepada sejumlah media, di ruang kerjanya, Selasa (28/4/2020).

Ia meminta, pekerja pers atau wartawan bersabar dan memberikan kesempatan kepada tim anggaran untuk merampungkan revisi APBD tahun 2020 lantaran terjadinya pemotongan anggaran. Ia menyebut, pemerintah pusat melalui kementerian keuangan sudah memberikan instruksi, pemotongan anggaran hingga 40 persen dari total APBD 2020.

"Jadi kalo kita perkirakan, anggaran  APBD 2020 hanya tersisa sebesar Rp 824 Miliar dari sebelumnya, sebesar Rp 1,2 Triliun," sebut Sahtiar menghakiri.



(Arthur)