EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Kepala BKD KKA, Azwandi, SE

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Azwandi, SE menjelaskan, faktor kunci keberhasilan KKA dalam meraih predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), tidak hanya ditentukan oleh satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melainkan koordinasi dan kerjasama seluruh OPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas, dan yang kedua adalah perbaikan manejemen aset.

“Secara tekhnis, keberhasilan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam meraih WTP selama berapa tahun berturut-turut merupakan keberhasilan bersama seluruh OPD. Jadi bukan hanya satu OPD yang dominan, melainkan seluruh OPD dan BKD lah sebagai koordinator,” kata Azwandi, diruang kerjanya, Kamis, (28/05/2020).

Dikatakannya juga dalam meraih keberhasilan tersebut, untuk melengkapi data ke Badan Pemeriksaan Keuangan  (BPK), BKD sebagai koordinor terus mengejar OPD lainnya untuk melengkapi dan menyelesaikan laporan untuk BPK.

“Jadi, tugas dan fungsi dalam menyusun laporan keuangan ada di BKD, bukan OPD lain. Terus yang ke dua, keberhasilan Kabupaten Anambas dalam meraih WTP selama tiga tahun berturut-turut, adalah perbaikan manajemen aset, dan itulah kunci utamanya,” terangnya.

Pernyataan Kepala BKD itu, menampik pemberitaan dari beberapa media yang menyebutkan, keberhasilan WTP dipegang oleh salah satu OPD.


Art

Fhoto Penyaluran BLT.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Bertempat di kantor Desa Tarempa Selatan Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dilaksanakan acara penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahap I bulan April tahun 2020 dan penyerahan secara simbolis bantuan jaring pengaman sosial uang tunai percepatan penanganan Corona Virus Desease (Covid-19).

Suryanto, Kepala Desa (Kades) Tarempa Selatan mengatakan, saat ini kita sedang dilanda pandemi wabah virus corona atau Covid-19, oleh sebab itu pemerintah memberikan bantuan langsung tunai dari dana desa untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak dari pandemi wabah virus corona, Kamis (14/05/20).

"Kita baru salurkan tahap I, dan semoga dengan penyaluran BLT-DD ini  bisa membantu atau meringankan beban kebutuhan hidup masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut Suryanto menyebutkan, pemerintahan Desa Tarempa Selatan akan memberikan BLT-DD kepada 135 Kepala Keluarga (KK) sebesar Rp. 600.000,00 selama 3 bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020. Penyalurannya akan dilakukan dengan mendatangi rumah-rumah warga yang sudah terdaftar.

"Untuk menghindari kerumunan orang agar tidak terlalu banyak, kita antar langsung kerumah warga," sebutnya.

Suryanto juga menjelaskan, ada beberapa bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk menghadapi dampak pandemi  Covid-19, diantaranya ada bantuan BLT-DD, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

"Masyarakat sebagai penerima bantuan harus tahu bahwa hanya bisa menerima satu jenis batuan, tidak bisa double, ini disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat penerima bantuan dengan pemerintahan desa", jelasnya.

Sementara, Camat Siantan, Rio Rizal tetap memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang telah di buat oleh pemerintah. Masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang berkumpul dan untuk selalu jaga jarak agar bisa memutuskan penyebaran Cofid-19. 

"Virusnya ini  tidak kelihatan, kita harus pandai menjaga diri, jaga kebersihan, cuci tangan sebelum makan dan setelah berkatifitas di luar rumah. Virus corona ini penyakit yang berbahaya, jangan merasa hebat dan jangan di tantang," katanya.

Rio Rizal juga memberikan apresiasi kepada Kades Tarempa Selatan karena telah bertindak cepat dengan menyalurkan BLT-DD di KKA.

Acara ini dihadiri oleh, BPD, tenaga ahli desa, pendamping desa, Babinsa , Babinkamtibmas, dan tim relawan desa lawan Covid-19.

Arthur

Zainal Aripin, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Anambas.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Terkait rencana akan mau dibukanya kembali jalur tranportasi moda fery trayek Tanjungpinang ke Anambas banyak menuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari sebagian kepala desa se Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA).

Penolakan pengoperasian kembali kapal fery tujuhan ke Anambas oleh puluhan kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut diakibatkan pandemi Covid-19.

Penolakan tersebut dibenarkan oleh Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Kepulauan Anambas, Zainal Aripin.

“Iya benar, sampai saat ini sudah 28 Kepala Desa yang menolak dan 1 Kelurahan Tarempa,” kata Aripin saat dikonfirmasi awak media. Rabu (13/5/2020).

“Ini saya lagi buat surat penolakannya,” sambung Aripin yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Piasan Kecamatan Siantan Utara.

Menurutnya, penolakan tersebut dikarenakan kepala Desa lagi konsentrasi dalam memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Kepala Desa lagi capek sekarang kalau dapat berilah waktu kita lapang dulu masalah covid ini, kita baru saja mau lega rasanya, sekarang timbul lagi,”ucapnya.

Terkait penolakan tersebut, menurut Aripin solusi yang ditawarkan kepala desa agar pemerintah daerah memberikan bantuan kepada masyarakat atau mahasiswa yang berada diluar daerah menjelang pandemi Covid-19.

“Bukan kita tidak kasian dengan mahasiswa kita, tetapi mahasiswa juga kita pikirkan, kita bekerja siang dan malam, sekarang timbul yang baru lagi. Jika sebelum lebaran Feri dari Tanjungpinang dijalankan, jujur kalau saya tidak sepakat, kenapa? Karna kami akan menambah kerja kami dengan melakukan karantina terpisah,” jelasnya.

Kembali ia menegaskan bahwa penolakan tersebut sudah disampaikan kepada Tim Gugus Tugas Pencegahan Covid 19 Kabupaten Kepulauan Anambas

Arthur

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau Lis Darmansyah (Pecci Hitam).

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Waduk Gesek yang berada di Kabupaten Bintan saat ini mengalami pendangkalan. Menurut Direktur Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Kepri, Mamat dulu waduk gesek memiliki kapasitas air sedalam tiga sampai empat meter.

“Sekarang paling dalam hanya dua meter saja dan semestinya waduk dapat menyalurkan air 100 liter per detik, namun sekarang hanya mampu menyalurkan 60 liter per detik,” terang Mamat.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kepulauan Riau Lis Darmansyah mengatakan normalisasi waduk yang dibangun pada tahun 2012-2013 ini harus segera dilakukan. Hal tersebut dijelaskannya sebagai upaya antisipasi atau pencegahan terjadinya krisis air di Kota Tanjungpinang.

“Selain normalisasi, harus juga dilakukan penjagaan agar tidak sembarangan orang bisa masuk karena waduk ini merupakan objek vital yang memenuhi kebutuhan air bersih orang banyak,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut saat melakukan peninjauan lapangan di Waduk Gesek, Senin (11/5/2020).

Selain itu pemeliharaan juga sangat diperlukan mengingat kualitas air baku yang dihasilkan Waduk Gesek yang saat ini memiliki luas mencapai 20 hektar ini perlu di jaga karena merupakan sumber air yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pemeliharaan dan normalisasi dijelaskannya bisa berbentuk perluasan wilayah waduk.

“Perluasan waduk ini dimaksudkan untuk menambah tampungan air waduk karena kebutuhan akan air bersih semakin bertambah seiring bertambahnya penduduk,” ungkapnya.

Lis mengatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pendangkalan di waduk Gesek yaitu tanah di hulu sungai ikut terbawa arus air akibat kurang lebatnya pohon dan tumbuhan di hulu sungai. “Selain itu tumbuhnya tanaman air yang lebat di dasar waduk yang membuat waduk di gesek semakin dangkal,” imbuhnya.

(***)

Gedung Sekolah SLB.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Belasan pekerja pembangunan proyek swakelola gedung Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berlokasi di Desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) mengaku tidak dibayar upahnya oleh Ketua Komite Swakelola Disdikpora Provinsi Kepri.

“Sudah lima bulan upah kami belum dibayarkan. Padahal pekerjaan sudah hampir selesai 100 persen,” ujar Kadir, salah seorang pekerja Swakelola SLB KKA tersebut, kepada awak media melalui percakapan telepon, Sabtu (09/05/20).

Menurut Kadir, bukan hanya dia saja yang upahnya belum dibayarkan. Ada belasan pekerja lainnya yang juga menjadi korban tidak mendapatkan upah.

“Saya sendiri tukang yang memasang pintu. Teman-teman yang lain seperti tukang keramik, tukang cat, sekitar belasan orang, yang juga tidak mendapatkan upah hingga saat ini,” ungkap Kadir.

Para pekerja kata Kadir, telah beberapa kali menagih kepada perpanjangan tangan proyek Swakelola SLB di KKA tersebut agar segera membayarkan upah mereka, namum hingga saat ini tidak pernah digubris.

“Sudah dari beberapa bulan yang lalu kami menagih upah kami kepada tangan kanan yang punya proyek. Namun selalu saja disuruh menunggu. Masih dalam pengurusan di dinas terkait, alasannya,” terang Kadir.

Dihubungi terpisah, Sudirman, selaku Pengawas Lapangan Proyek Swakelola  Pembangunan Gedung SLB KKA tersebut, melalui telepon selulernya menyampaikan bahwa dirinya sebenarnya juga menjadi korban dalam hal tersebut. Sebab, upahnya sebagai Pengawas Lapangan,  sudah sejak Bulan April 2019 yang lalu hingga Februari 2020, tidak dibayarkan.

“Sebenarnya saya ini adalah korban juga. Sejak Bulan April 2019 hingga Februari 2020 upah saya sebagai Pengawas Lapangan, juga tidak dibayarkan,” terang Sudirman.

Sudirman juga sudah menjelaskan kepada para pekerja bahwa proyek SLB yang dikerjaan tersebut merupakan proyek Swakelola dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dia hanya sebagai pengawas saja di lapangan. Tidak mempunyai wewenang mengenai persoalan upah pekerja. Sebab, pembayaran upah dibayarkan langsung oleh pihak pemiliki proyek swakelola yang turun langsung dari Disdikpora Provinsi Kepri.

“Dari awal sudah saya jelaskan kepada para pekerja, bahwa proyek sebesar 3,2 Miliar Rupiah yang mereka kerjakan ini merupakan proyek swakelola Disdikpora Provinsi Kepri. Saya hanya sebagai pengawas lapangan saja,” jelasnya.

Hingga berita ini diposting, Ketua Komite Disdikpora Provinsi Kepri yang menangani Proyek Swakelola SLB di KKA tersebut, ketika dihubungi melalui sambungan telepon seluler dan pesan whats app-nya belum diangkat dan belum dibalas.

Arthur

DPRD Kepri Komisi III Rapat Bersama Pihak Bright PLN Batam.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Menanggapi keluhan masyarakat Kota Batam terkait pelayanan Bright PLN Batam di masa pandemi COVID-19 ini, Komisi III DPRD Kepulauan Riau langsung memanggil pihak Bright PLN Batam untuk rapat dengar pendapat.

Wakil Ketua Komisi III Surya Sardi mengatakan keluhan warga tersebut terkait naiknya tagihan listrik pada masa pandemi COVID-19. “Selain naiknya tagihan listrik, beberapa warga juga mengeluhkan mengenai pemutusan listrik di rumah ibadah,” ungkap Surya Sardi saat memimpin rapat dengar pendapat tersebut di Gedung Graha Kepri, Selasa (5/5/2020).

Ia menegaskan bahwa saat sekarang ini seharusnya pihak Bright PLN Batam bisa memberikan sedikit kelonggaran kepada masyarakat terutama yang terimbas adanya pandemi COVID-19. “Banyak karyawan yang di PHK, dirumahkan sementara, work from home dan lain-lain. Penghasilan mereka ini secara otomatis juga akan terdampak dari kterlambatan pembayaran gaji hingga yang paling parah PHK dan tidak mendapatkan gaji sama sekali,” jelasnya.

Senada dengan Surya Sardi, Anggota Komisi III Irwansyah mengatakan bahwa pihak Bright PLN Batam seharusnya bisa lebih memahami kondisi yang terjadi di masyarakat dengan turun langsung ke lapangan. “Saat ini masyarakat itu sangat kesulitan tidak hanya untuk membayar tagihan listrik dan air untuk membeli beras saja ada yang tidak sanggup,” katanya.

Selain itu ia juga mengkritisi kebijakan Bright PLN Batam yang mengharuskan pelanggan mengirimkan foto meteran mereka sebagai ganti pencatatan bulanan yang dilakukan oleh petugas Bright melalui aplikasi whats app. Menurutnya kebijakan ini sangat tidak tepat dan dampaknya pun sangat fatal seperti yang terjadi saat ini yakni banyak pelanggan yang mengeluhkan naiknya tagihan listrik yang signifikan hingga mencapai 30% dari tagihan normal biasanya.

Di masa pandemi seperti sekarang ini tidak semua warga sanggup untuk membayar tagihan listrik, oleh sebab itu Irwansyah meminta kepada pihak PLN agar mau menghapuskan denda dan tidak ada pemutusan jaringam selama masa pandemi ini. “Kami minta kepada PLN agar bisa menghapuskan denda dan tidak melakukan pemutusan jaringan selama masa pandemi ini,” pinta Irwansyah.

DPRD Kepri Rapat Bersama Pihak Bright PLN Batam.

Anggota Komisi III Sahmadin Sinaga dalam rapat tersebut mengatakan saat sangat dibutuhkan sekali kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro dengan rakyat. Seperti di rumah ibadah, ia meminta kepada pihak Bright PLN Batam agar mau memberikan insentif atau digratiskan jika memang rumah ibadah tersebut tidak digunakan sama sekali karena adanya kebijakan pemerintah pusat untuk beribadah dirumah.

Setuju dengan apa yang disampaikan Irwansyah dan Sahmadin Sinaga, anggota Komisi III Bakti Lubis menegaskan bahwa Bright PLN Batam agar mau lebih terbuka dengan Komisi III sebagai mitra. Hal tersebut dikarenakan agar jika timbul permasalahan seperti sekarang ini pihaknya dalam hal ini Komisi III bisa memberikan solusi. “Sebagai contoh kita Komisi III bisa meminta kepada pemerintah daerah dalam hal ini gubernur untuk memberikan subsidi kepada PLN sebagai ganti denda keterlambatan para pelanggan yang terdampak pandemi ini,” terangnya.

Sedikit berbeda dengan yang lain, anggota Komisi III Suryani mempertanyakan alasan kenapa petugas pencatat meteran Bright PLN Batam tidak turun melakukan pencatatan meteran. Padahal menurutnya petugas pencatat ini tidak bersentuhan atau berhubungan langsung dengan para pelanggan, mereka hanga mencatat meteran tanpa harus ada kontak dengan orang lain. “Akibatnya sekaranh kita rasakan, banyak kesalaham-kesalahan tagihan listrik masyarakat hanya gara-gara ganti dengan sistem WA,” ujar Suryani.

Anggota Komisi III Nyanyang Haris Pratamura mengatakan hal yang sama dengan anggota dewan lainnya. “Saya sangat menegaskan untuk rumah ibadah harap dijadikan sebagai prioritas dan jangan ada pemutusan jaringan selama pandemi ini. Jangan menambah lesedihan masyarakat dengan memutus jaringan listrik mereka,” ungkap Nyanyang.

Sebagai kesimpulan, Ketua Komisi III Widiastadi Nugroho mengatakan selama masa pandemi COVID-19 ini meminta agar tidak ada pemutusan jaringan listrik baik untuk pelanggan rumah tangga ataupun rumah ibadah. Selain itu ia juga meminta kepada PLN untuk menghapus semua denda keterlambatan pelanggan selama masa pandemi.

“Dua kesimpulan ini mohon digaris bawahi dan pihak PLN agar memperhatikannya,” pesan Widiastadi.

Menanggapi hal tersebut, PLT Dirut Bright PLN Batam Buyung Abdul Zalal mengatakan akan segera membahas apa yang telah disampaikan oleh Komisi III terkait adanya beberapa keluhan dari sejumlah pelanggan dengan jajaran direksi. Ia juga menjelaskan bahwa bulan ini pihaknya telah menyiapkan website sebagai pengganti foto meteran yang dikirim melalui pesan WA

“Nanti pelanggan langsung mengisi sendiri di website yang kami siapkan sehingga tingkat kesalahannya akan lebih kecil dibanding melalui pesan WA,” tambahnya.

Hadir dalam rapat dengar pendapat tersebut Komisi III DPRD Kepri Widiastadi Nugroho, Surya Sardi, Bakti Lubis, Irwansyah, Sahmadin Sinaga, Yudi Kurnain, Suryani dan Nyanyang Haris Pratamura serta PLT Dirut Bright PLN Batam Buyung Abdul Zalal beserta jajarannya.

(Red)

Ketua DPRD Anambas Terima LKPJ Pemerintah Anambas Tahun Anggaran 2019.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Abdul Haris, SH sampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran (TA) 2019, pada saat Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di gedung aula kantor DPRD-KKA, Kamis (30/04/20).

Mengawali kata sambutanya dirapat paripurna tersebut, Ketua DPRD KKA, Hasnidar mengatakan, pemerintah secara fasif membuat regulasi- regulasi yang baru dimulai dari intruksi Presiden, peraturan- peraturan lain yang sifatnya semata- mata untuk keselamatan masyarakat bersama.

Seperti diketahui bahwa pada hari ini sesuai dengan pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 2007, LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat  tiga bulan sebelum tahun berkahir  atau tepatnya pada akhir bulan maret tahun 2020.

Akan tetapi sebagaimana regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui surat kepada Menteri Dalam Negeri  no700/1723/UTDA pada tanggal 24 Maret 2020 dengan perihal perpanjangan waktu penyerahan tahunan keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) waktu penyampaian di undur sampai 30 april 2020.

Selanjutnya, Hasnidar menyampaikan kepada Bupati selaku Kepala Daerah, untuk menyampaikan kata pengantar keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kepulauan Anambas tahun anggaran 2020 dihadapan sidang Dewan yang terhormat ini.

Dalam agenda penyampaian LKPJ.
Abdul Haris SH mengatakan bahwa, berdasarkan struktur keuangan daerah tahun anggaran 2019, pendapatan yang diperoleh KKA sebesar Rp. 1,211 Triliun, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 1,121 Triliun, atau 92,56 persen.

“Untuk itu dapat saya sampaikan bahwa berdasarkan struktur keuangan daerah tahun anggaran 2019, pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) sebesar Rp. 1,211 (satu koma dua ratus sebelas triliun rupiah), serta realisasi sebesar Rp. 1,121 (satu koma seratus dua puluh satu triliun Rupiah) atau 92,56 persen,” terang Abdul Haris SH.

Menurut Abdul Haris, rincian belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 256,81 Milyar, belanja hibah terealisasi sebesar Rp. 4,28 Milyar, belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp. 156,5 Milyar, bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemdes serta Partai Politik terealisasi sebesar Rp. 133,99 Milyar. Sedangkan anggaran tidak terdapat realisasi pada belanja tidak terduga sebesar Rp. 588,97 Milyar.

“Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 256,81 miliar mencapai 87,17%, Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.4,28 miliar mencapai 94,20%, Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp. 156,5 juta atau 85,29%. Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, serta Partai Politik terealisasi sebesar Rp. 133,99 miliar mencapai 94,38%. Sedangkan anggaran tidak terdapat realisasi pada Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.588,97 miliar,” jelas Haris.

Haris juga menerangkan, bahwa keterbukaan yang dilakukan merupakan cerminan pertanggungjawaban pemerintah. “Akuntabilitas keuangan merupakan cerminan pertanggungjawabab Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah,” ujarnya.

Haris juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyakat, media massa, LSM, dan Organisasi Vertikal, atas dukungan kepada Pemda KKA selama ini.

“Terima kasih kepada sejumlah element masyarakat, Media Massa, LSM, Organisasi Vertikal, yang telah mendukung Pemda KKA dalam menjalankan tugasnya” ucap Haris.

Rapat tersebut dihadiri oleh, Wabup KKA, Forkopimda, OPD, Camat Siantan serta Lurah Tarempa.


Arthur

Ketua Ikatan Jurnalis Anambas (IJA), Fitra Hadi.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Pemerintah Kabupaten Kepulauan (Pemkab) Anambas diminta untuk tidak memangkas pos anggaran publikasi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik, dengan alasan refocusing anggaran penanganan Virus Corona atau Covid-19.

Permintaan itu disampaikan Ketua Ikatan Jurnalis Anambas (IJA), Fitra Hadi, kepada sejumlah awak media, Kamis (30/4/2020), menyusul adanya informasi bahwa anggaran media termasuk dalam pos anggaran yang akan dipangkas, dalam rangka refocusing anggaran Covid-19, dan pemotongan APBD 2020 oleh Pemerintah Pusat.

"Pekerja dan Perusahaan Pers adalah juga bagian elemen masyarakat yang terdampak dengan pandemi Covid-19, apalagi perusahaan pers yang berskala Usaha Kecil Menengah (UKM)," kata Fitra yang juga Pimpinan Redaksi Metro Sidik.

Menurutnya, dalam kondisi pandemi Covid-19, Pemkab Anambas malah sebaliknya perlu memberikan perhatian lebih terhadap keberadaan Pers, karena keterlibatannya secara langsung dalam menyebarkan informasi publik secara nyata, bukan hoax.

"Justru keberadaan pers atau media sangat dibutuhkan dalam kerangka, mencegah munculnya informasi-informasi hoax melalui media sosial. Dan sebaliknya, jika pers ini dibiarkan begitu saja, tanpa perhatian pemberian anggaran, maka itu sama artinya, Pemkab membiarkan berkembangnya informasi hoax," tambahnya.

Fitra memahami kondisi keuangan pemerintah saat ini, meski begitu lanjut dia, masih banyak pos anggaran yang dapat dipangkas guna menghindari pemangkasan anggaran media.

"Bupati, Abdul Haris harus tau masalah ini, jangan sampai, terjadi pembiaran terhadap pekerja pers di Anambas," ketusnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, SH. MM, belum dapat memastikan apakah anggaran media melalui dana publikasi menjadi pos anggaran yang akan dipangkas. Hingga saat ini, pihaknya masih terus mencari upaya lain, guna menghindari pemangkasan anggaran media tersebut.

"Sampai saat ini, kita masih berupaya terus mencari celah agar anggaran media ini tidak ikut dipangkas," ujar Sahtiar yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Kepulauan Anambas, kepada sejumlah media, di ruang kerjanya, Selasa (28/4/2020).

Ia meminta, pekerja pers atau wartawan bersabar dan memberikan kesempatan kepada tim anggaran untuk merampungkan revisi APBD tahun 2020 lantaran terjadinya pemotongan anggaran. Ia menyebut, pemerintah pusat melalui kementerian keuangan sudah memberikan instruksi, pemotongan anggaran hingga 40 persen dari total APBD 2020.

"Jadi kalo kita perkirakan, anggaran  APBD 2020 hanya tersisa sebesar Rp 824 Miliar dari sebelumnya, sebesar Rp 1,2 Triliun," sebut Sahtiar menghakiri.



(Arthur)

Ketuan DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Wabah Corona yang melanda Indonesia dan Provinsi Kepri semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Provinsi Kepri berencana untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa Kabupaten dan Kota di wilayah Kepri.

Rencana ini dinilai Komisi I harus dilakukan melalui kajian yang matang dan mendalam serta diharapkan melibatkan Dewan Kepri.

“Rencana PSBB ini harus dikaji matang dan melibatkan DPRD. Dan kami juga meminta agar Pemprov menyiapkan SOP yang ada berkaitan dengan penanganan covid19 diberikan ke DPRD juga,” pinta Wakil Ketua Komisi I Taba Iskandar, saat menggelar rapat teleconference dengan Pemprov Kepri yang diwakili Sekda, TS Arif Fadillah, Rabu (15/4).

Menurutnya untuk mengusulkan PSBB ke Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi daerah di antaranya jumlah dan kasus kematian, serta adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB.

Pemerintah daerah juga harus menyiapkan data-data pendukung di antaranya mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemiologi termasuk peta penyebaran menurut kurva waktu.

Kemudian perlu juga dihitung ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat karena PSBB membatasi masyarakat untuk ke luar rumah.

Perlu adanya jaringan pengaman sosial selama PSBB dilakukan. Infrastruktur pendukung terutama di bidang kesehatan untuk merawat masyarakat yang terpapar juga harus tersedia serta anggarannya untuk itu.

Selain membahas PSBB, DPRD meminta agar Pemprov Kepri memastikan fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan efektif. “Kami menyadari kesulitan yang terjadi saat ini. Namun, kami meminta agar fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan tetap mempedomani protokol penanganan virus covid19,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah, Arif Fadilla menjamin hubungan kerja antara Pemprov Kepri dan DPRD Kepri berjalan dengan baik. Sedangkan rencana untuk melakukan PSBB, Pemprov Kepri berjanji untuk tetap berkoordinasi dengan DPRD Kepri. “Atas permintaan DPRD, kami akan memberikan standar operation prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas penanganan covid 19,” tegas Arif.

Dari Batam, anggota DPRD Kepri melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Domestik Sekupang Batam. Anggota DPRD Kepri Sugianto meminta kepada pengelola pelabuhan untuk mewajibkan penumpang menggunakan masker dan alat pencuci tangan di pelabuhan. “Protokol pengamanan di pelabuhan harus dijalankan dengan baik. Seperti APD dan hazmat harus lengkap untuk petugas karantina,” kata Sugianto.

Saat ini, seluruh anggota DPRD Kepri melakukan kunjungan dan pantuan ke lapangan. Koordinasi juga dilakukan dengan stackholder sepanjang masa tanggap darurat ini.


(***)

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak saat Vidioconfrence.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Jumlah Pasien positif Covid19 di Kepri terus mengalami kenaikan tiap harinya. Pemerintah Provinsi Kepri terkesan berjalan sendiri-sendiri. Pemprov Kepri, seharusnya mulai menggandeng sektor swasta untuk sama-sama melawan pandemi ini.

Sebab, saat ini semua pihak termasuk swasta menunggu ajakan pemerintah dalam memerangi virus Corona ini.

“Sektor swasta pasti ingin ikut membantu. Coba diajak karena mereka kan punya dana CSR yang bisa dimanfaatkan oleh kita,” kata Ketua Fraksi PDIP, Lis Darmansyah saat teleconference dengan jajaran Pemprov Kepri, Senin (13/4/2020).

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak meminta agar Pemprov Kepri melalui Dinas Kesehatan segera memindahkan seluruh pasien yang terletak di Rumah Sakit di seluruh Kabupaten kota daerah ke Rumah Sakit Galang. Sehingga, nantinya, dapat mengurangi resiko terpapar ke orang lain. “Kalau bisa, semua pasien di arahkan kesana (RS Galang). Sehingga, penangangannya lebih terkontrol,” pinta Jumaga.

Dari Tanjungpinang, Gubernur Kepri mengatakan bahwa jumlah penderita Corona di Kepri mencapai 23 orang. Jumlah ini tersebar di Kota Batam 10 orang, Tanjungpinang 12 orang dan 1 orang di Karimun. “Yang perlu kita waspadai sekarang adalah orang tanpa gejala (OTG). Karena saat ini sekitar 676 orang di Kepri,” kata Isdianto.

Adapun jumlah PDP di Kepri mencapai 164 orang dan ODP telah mencapai 2153. Pemprov Kepri kata Isdianto saat ini sedang mematangkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kita sedang mempertimbangkan PSBB ini dapat segera berlaku di Kepri,” papar Isdianto.

Ditempat yang sama, Sekretaris Gugus, TS Arief Fadilla mengatakan bahwa saat ini Pemprov sedang melakukan refocusing anggaran sesuai arahan dari Presiden. Adapun total anggaran untuk penangangan Covid mencapai Rp230 miliar yang dibagi dalam tiga kluster.

Pertama, penangangan kesehatan termasuk bantuan kepada Kabupaten Kota melalui program kegiatan maupun belanja tidak terduga sebesar Rp64.298.123.000. selanjutnya, Penangangan Dampak ekonomi yaitu berupa bantuan sembako sebanyak 425 ribu paket untuk seluruh Kepri melalui pos belanja tidak terduga sebesar Rp127.500.000.000.

“Kami juga menyediakan sosial safety net (Jaring pengaman sosial) baik yang dilaksanakan melalui program kegiatan maupun belanja tidak terduga termasuk didalamnya hibah kepada instansi vertikal sebanyak Rp 38.588.188.980,” papar Arief.

(***)

Kepala Desa Genting Pulur, Bambang Asmara.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Genting Pulur, Kecamatan Jemaja Timur kepada warganya untuk mencegah penyebaran si Covid-19, dengan cara memfasilitasi tempat mencuci tangan dengan sabun Anti Septik di lingkungan desanya.

"Ada sejumlah 36 titik tempat pencuci tangan, secara sederhana disediakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Genting Pulur. Pembersih tangan disediakan di beberapa tempat diantaranya, pada tempat fasilitas umum, perkantoran, dan juga di setiap gang perumahan warga," kata Bambang Asmara, Kades Genting Pulur kepada awak media diruang kerjanya, Kamis (2/3/20).

Tempat pencuci tangan tersebut, Lanjut Kades, untuk membiasakan masyarakat menjalani pola hidup sehat, serta juga berguna mencegah penyebaran COVID-19, dan saat ini wadah itu menjadi fasilitas yang rutin dipergunakan masyarakat Desa Genting Pulur.

“Dari semua cara itu, kami dari pihak Pemdes Genting Pulur, memfasilitasi masyarakat kita dengan mengadakan tempat-tempat pencuci tangan sederhana, agar masyarakat terbiasa menjalani pola hidup sehat, karna dengan demikian kita dapat terhindar dari penyebaran Virus Corona,” ungkap Bambang.

Tempat Cuci Tangan Yang Disiapkan Pemdes.

Bambang juga berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat menjaga fasilitas yang telah disediakan Pemdes Genting Pulur dengan baik, Fasilitas tempat pencuci tangan tersebut dianggarkan oleh Pemdes Genting Pulur dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga berharap agar kiranya masyarakat bisa menimbulkan kesadaran diri untuk menjalani pola hidup sehat agar terhindar dari penyebaran COVID-19.

“Marilah kita menjaga fasilitas tersebut dengan baik, dan saya juga berharap dengan pengadaan fasilitas tempat pencuci tangan ini, agar masyarakat Desa Genting Pulur bisa menimbulkan kesadaran diri sendiri, dalam menjalani pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, " himbau Kades Genting Pulur.

Ditempat terpisah, ditemui awak media, salah seorang dilokasi salah satu titik tempat pencuci tangan, Sandi Saputra warga Desa Genting Pulur yang bertugas di Puskesmas Jemaja Timur menanggapi dengan baik terobosan yang dilakukan oleh Pemdes Genting Pulur tersebut.

“Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Pemdes Genting Pulur yang telah memfasilitasi tempat pencuci tangan bagi masyarakat. Saya merasa, dengan adanya fasilitas ini dapat membantu warga untuk menjalani pola hidup sehat, dan ini adalah salah satu bukti nyata, bahwa Pemdes Genting Pulur ada di tengah-tengah masyarakatnya, untuk mengambil langkah-langkah dalam meminimalisir penyebaran Virus Corona yang sedang melanda saat ini,” kata Sandi.

(Art/Slmt)

Suasana Raker Tertutup DPRD dengan Pemkab KKA, terkait Covid-19.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Akibat lajunya pandemi Covid-19 di sebagian wilayah NKRI, membuat para pemangku kebijakan waspada serta mengambil sikap gerak cepat untuk mengatasinya. Termasuk  Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Kabupaten termuda diwilayah Kepri.

Para eksekutif dan legislatif,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA bersama Pemerintah Daerah (Pemda) KKA melakukan Rapat Kerja (Raker) tertutup terkait tentang, percepatan penanganan pencegahan penyebaran wabah, Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di KKA, Kamis,(2/4/20)

Wakil Ketua I DPRD Anambas, Syamsil Umri yang memimpin langsung Raker tersebut mengatakan, raker tertutup bersama Pemda dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (TGTP C-19) KKA adalah membahas tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah KKA.

Salah satunya adalah, pihak DPRD mendorong agar Pemda KKA menyurati pihak maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan di Anambas. Serta menyurati pihak-pihak pelaku usaha pelayanan khususnya kapal penumpang yang akan melayani rute ke Anambas.

“Kita mengambil langkah tersebut terkait keluar masuknya orang dari luar daerah ke Anambas melalui jalur laut dan udara agar menunda atau mengurangi jadwal transportasi ke wilayah kita, guna untuk mengurangi lajunya gerak keluar-masuknya orang dari dan ke Anambas” ujarnya.

Selanjutnya DPRD, sebut Syamsil Umri, menghimbau dan meminta kepada pihak Pelni dan maskapai penerbangan melalui surat yang sudah disepakati bersama antara Pemda bersama DPRD Anambas dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di KKA. Agar pelaku usaha yaitu maskapai dan pelayaran agar koperatif serta bekerjasama untuk menyetujui apa yang menjadi harapan pemerintah.

“Untuk itu, kapal barang (Kargo) atau kapal pengangkut logistik kita wajibkan tetap berjalan, kalau untuk penerbangan khususnya yang ada di Bandara Letung yang seminggunya 4 kali penerbangan, kita batasi agar menjadi 1 kali penerbangan dalam satu minggu. Begitu juga dengan Bandara Matak yang awalnya setiap hari penerbangan juga akan kita batasi menjadi 1 kali dalam satu minggu. Untuk kapal Pelni dan kapal Ferry (Kapal Cepat) kita harapkan agar di tunda sementara waktu pelayarannya ke Anambas,” kata Syamsil.

Sementara itu Sahtiar Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga penanggung jawab TGTP, C-19 KKA membenarkan adanya raker tertutup di kantor DPRD Anambas bersama Pemda.

“Kami melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan Tim Gugus Tugas dari pertama di bentuk sampai sekarang. Dan pembahasan keinginan untuk menunda sementara transportasi laut buat orang. Serta mengurangi jam terbang transportasi udara, dan selanjutnya akan segera untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ujar Sekda.

"Dan kami juga lagi mau berkoordinasi untuk menyampaikan surat kepada pihak maskapai dan pihak pelayaran yang melayani rute ke Anambas. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Sahtiar kembali.

Raker tersebut dihadiri oleh, Bupati KKA, Abdul Haris, SH, wakil Ketua II DPRD-KKA, Firdiansyah, Anggota Komisi I. II. III DPRD-KKA serta Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 KKA.



Arthur

Pangkalan Eceran BBM.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Belum adanya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Agen Premium Minyak Solar (APMS) menyebabkan kelangkaan BBM jenis premium dan solar di tingkat pengecer di Tarempa.

Kepada awak media, Selasa (31/3/2020), salah satu pengecer BBM jenis bensin, Acai mengaku, saat ini dirinya hanya memiliki stok sebanyak tiga gelen. Dan masih menunggu pasokan dari APMS, Aken.

“Stok kita sudah menipis. Saat ini lagi nunggu pasokan, yang katanya awal bulan April,” ujar Acai.

Meski begitu, Acai menyebut, jika sebenarnya masyarakat tidak menimbun, ketersediaan masih cukup.

“Sebenarnya kalau dikatakan minyak putus itu saya rasa tidak, kalau saja masyarakat tidak ada yang membeli sampai 5 botol kemudian distok di rumah. Itulah sebabnya, stok kami saat ini hanya untuk emergency ambulans saja, untuk pengendara kami batasi satu orang dua botol,” kata Acai.

Menurut Acai, sebulan sekali ia mengambil BBM melalui Aken sebagai distributor BBM di Anambas. Sekali ambil BBM ia memilih melihat kuota, jadi tidak mengambil dalam jumlah banyak, agar tidak terjadinya penimbunan BBM.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun awak media, diketahui penyebab belum adanya pasokan BBM pada APMS Aken, lantara kapal pengangkut BBM tersebut mengalami kerusakan.

“Saat ini, stok di tangki sudah habis, karena kapal belum tiba di Anambas penyebabnya salah satu kapal pengangkut sedang melakukan perbaikan,” ujar salah seorang staf penjualan APMS Aken yang tidak mau disebutkan namanya

Saat awak media mengkonfimasi ke Aken (Distributor BBM) melalui telepon Hp nya berbunyi diluar jangkauan.


Arthur

Jalan Laut Tanjung Desa Tarempa Barat Rusak.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Warga di Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan mengeluhkan kondisi ruas jalan Cek Wan Abdul Hayan (jalan laut) mengalami kerusakan parah. Sebab, kondisi jalan tersebut sudah membahayakan para pengguna jalan.

Jalan penghubung antara Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat untuk menuju Kelurahan Tarempa itu sudah mengalami kerusakan bertahun-tahun, namun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat.

Pantauan awak media, Rabu (1/4/2020) sebagian besar jalan tersebut mengalami keretakan dan lubangnya makin membesar. Sedikitnya, terdapat tiga titik mengalami kerusakan parah, sehingga membuat warga harus ekstra hati-hati jika melewati ruas jalan tersebut.

Edy (41), warga Tanjung mengatakan, jalan tersebut sudah bertahun-tahun rusak dan membahayakan masyarakat sebagai pengguna jalan.

“Jalan sudah lama rusak, namun belum diperbaiki. Masyarakat harus berhati-hati karena dibeberapa titik jalan ini mengalami keretakan dan berlubang semakin besar,” kata Edy.

Hal yang senada disampaikan oleh Edy, Pardi. Mereka mengatakan, kondisi jalan Laut Tanjung, sudah rusak parah. Padahal, jalan tersebut kerapkali dilalui kendaraan roda dua dan roda tiga (tosa).

“Banyak warga melalui jalan itu, karena jalan tersebut berdekatan ke rumah penduduk dan akses jalan untuk menuju ke pasar, baik pasar ikan, pasar tradisional maupun pasar jauh. Semoga segera diperbaiki, sebelum memakan korban,” terangnya.

Ditempat terpisah, Kepala Desa Tarempa Barat, Asmarandi, mengatakan, sudah menghubungi dinas terkait. Hasil pembicaraan melalui sambungan telpon dengan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas jalan di desanya itu akan diperbaiki tahun ini.

“Saya sudah menelpon dinas PU Anambas untuk memastikan perbaikan jalan itu dikerjakan tahun ini,” terangnya.

Terkait keselamatan masyarakat pengguna jalan, Ia menjelaskan sudah menyampaikan ke Dinas terkait untuk mengantisipasi.

“Ia, saya sudah komunikasikan itu, agar sementara waktu jalan yang berlubang kita tutup dulu dengan papan diatasnya, untuk menjaga keselamatan masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas segera mengerjakan perbaikan sepanjang ruas jalan Cek Wan Abdul Hayan karena sudah dari tahun 2017 diusulkan.

Arthur

Fhoto Bersama Anggota DPRD Kepri Fraksi PKS.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Enam orang dari Fraksi PKS Kepri di DPRD Kepri sepakat untuk menyerahkan gaji mereka sebulan penuh bagi masyarakat tidak mampu akibat wabah COVID-19.

Ke enam orang tersebut terdiri dari Ketua Fraksi PKS Hanafi Ekra, Wakil Ketua Ing Iskandarsyah, Sekretaris Suryani, Bendahara Wahyu Wahyudi Dan dua anggota Fraksi Muhammad Syafiq Ridho dan Raden Hari Cahyono.

Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Kepri, Suryani mengaku pihaknya di fraksi tidak bisa mengcover secara keseluruhan meskipun gaji yang mereka sumbangkan. Namun, kata dia, setidaknya Fraksi PKS dapat membantu pemerintah daerah dalam menangani wabah virus corona.

“Kalau secara total uangnya lebih dari gaji dan sebagian sudah di berikan ke masyarakat berupa sanitizer, disinfektan, masker dan paket sembako,” kata Suryani, Senin (30/03/2020).

Secara keseluruhan, lanjut Suryani, pendistribusiannya akan dieksekusi oleh struktur di kepartaian yaitu PKS di tingkat DPW maupun DPD. Partai, menurutnya telah melakukan pembahasan terkait wabah covid-19 termasuk efek ekonomi yang terjadi.

Untuk itu, kata Suryani, Fraksi PKS di DPRD Kepri sepakat untuk menyerahkan seluruh gajinya untuk membantu penanganan covid-19 terutama bagi warga yang terdampak langsung.

“Maret-April dan bisa jadi beberapa bulan ke depan, kalau situasi belum teratasi juga,” ujar Anggota DPRD Kepri ini.

Senada disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kepri, Raden Hari Cahyono. Katanya, ini merupakan kesepakatan dari pusat dan seluruh Fraksi DPR tingkat pusat hingga daerah.

“Pukul satu siang hingga enam sore kami Ketua DPW se Indonesia melakukan teleconference membahas hal-hal kepartaian dan termasuk efek ekonomi bagi masyarakat dari wabah Covid 19,” kata Raden Hari Tjahyono.

Raden menyadari, paling riil saat ini dibutuhkan masyarakat tidak mampu atau penerima manfaat adalah Sembako karena pemerintah yang menganjurkan masyarakat untuk di rumah saja.

“Di Indonesia utamanya Kepri tidak banyak yang punya penghasilan tetap, tapi tetap bekerja secara serabutan, nah untuk masyarakat seperti ini kita perlu hadir,” kata Raden.

PKS, sambung Raden, memiliki data sendiri untuk masyarakat penerima manfaat.

“Hampir seluruh level kepengurusan kepartaian jalan sampai tingkat kelurahan tidak sulit bagi kita untuk menyebarkan bantuan, kita sinkronkan juga dengan data Dinas Sosial Provinsi Kepri yang juga melakukan hal serupa agar bantuan nanti tidak tumpang tindih,” tutupnya. (*)

Fhoto Bersama Bumdes Tujuh Kunci Desa Batu Belah.

Anggota DPRD-KKA,Jasril Jamal saat menerima Draf rancangan Perdes dari Kades Batu Berapit, Umar  Lisman.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepuluan Anambas (KKA), Firdiansyah dan Anggota DPRD KKA, Jasril Jamal melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Desa Batu Berapit Kecamatan Jemaja, Sabtu (21/03/2020).

Kunker tersebut dalam rangka memastikan bahwa Peraturan Desa (Perdes) yang akan diterbitkan oleh Desa Batu Berapit tentang Aturan dan Sangsi bagi Masyarakat dalam Pengelolaan atau Pemeliharaan Hewan Ternak tepat sasaran.

Kepala Desa (Kades) Batu Berapit, Umar Lisman dan sejumlah perangkat desa Batu Berapit diantaranya, Aprizal Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Irwansyah Sekretaris Desa Batu Betapit, dan Sersan Dua (Serda) Nabawi, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Desa Batu Berapit, menghadiri pertemuan yang digelar dalam rangka kunker tersebut.

Dalam diskusi yang digelar dalam rangka Kunker tersebut, Wakil Ketua II DPRD KKA, Firdiansyah meminta kepada Kades Batu Betapit untuk dapat memperlihatkan Rancangan Draf Perdes yang akan diberlakukan, sekaligus membacakan beberapa item aturan serta  sanksi yang dituangkan dalam Perdes itu untuk dipertimbangkan Hal itu dilakukan agar tidak ada yang salah dalam melahirkan sebuah Perdes.

“Saya minta Kades Batu berapit membacakan dan menunjukan Draf Rancangan Perdes terkait Pengelolaam Hewan Ternak yang sudah disusun,” pinta Firdiansyah.

Hal itu kata Firdiansyah , perlu dibahas secara mendalam agar dalam penerapan Perdes tersebut nantinya dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. “Perlu dibahas dengan matang, agar Perdes yang akan dilahirkan ini nantinya dapat diterima oleh semua,” sebut Firdiansyah.

Penegasan yang sama juga disampaikan oleh Anggota DPRD KKA Jasril Jamal. Jasril berkomiten akan membawa Rancangan Draf Perdes tersebut ke tingkat kabupaten untuk di evaluasi dan ditindak lanjuti.

“Draf ini akan kita bawa ke tingkat kabupaten untuk kita evaluasi bersama. Jika ada beberapa kekurangan atau tidak berimbang, dalam Perdes di tingkat desa, maka akan kami kirimkan kembali untuk diperbaiki,” ujar Jasril.

Sementara itu, Kades Batu Berapit, Umar Lisman, saat dikonfirmasi AnambasPos.com di akhir kegiatan, mengucapkan terima kasih kepada dua Anggota DPRD KKA yang telah mengunjungi Kantor Desa Batu Berapit dalam Agenda Kunker tersebut.

“Terimakasih kami sampaikan kepada Wakil Ketua dan Anggota DPRD KKA yang telah mengunjungi Desa Batu Berapit dalam kaitannya dengan rencana melahirkan Perdes tentang Pengelolaan Hewan Ternak.  Hal ini sangat membantu pihak desa, khususnya Desa Batu Berapit, agar tidak salah dalam mengambil keputusan dalam menerbitkan sebuah Perdes ” ucap Umar.

Anggota DPRD Kabupaten Anambas Fraksi PDIP, Yusli, YS,S,IP.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Akibat pengaruh wabah virus corona melanda sebagian provinsi di wilayah Indonesia. Membuat masyarakat panik dengan kehadiran si COVID-19. Serta was-was jika setiap berkomunikasi apalagi bersentuhan fisik.

Termaksud di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) khusunya di Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), yang mana Kabupaten termuda di Kepri ini juga menjadi was-was dengan si Covid-19.

Menyikapi hal ini, anggota fraksi PDI-P, Yusli.YS, S.IP yang juga Ketua Komisi l DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas meminta kepada, Perusahaan Migas Matak Base dan seluruh organisasi di Kabupaten Kepulauan Anambas, agar fokus serta bersatu padu melawan Covid-19.

Yusli mengatakan, melihat kondisi saat ini, ditengah upaya keseriusan pemerintah daerah melakukan langkah-langkah pencegahan penularan Covid-19. Adanya pergerakan orang yang dinilai signifikan dan terus menerus bergerak ada di area Bandara Matak Base, salah satu pintu masuk ke Anambas, "demikian dikatakan Yusli.YS. Selasa (24/3/20).

Kami DPRD lanjut Yusli, meminta kepada Perusahaan Migas yang ada di wilayah kepulauan Anambas agar semaksimal mungkin dengan langkah cepat turut serta membantu dan berkoordinasi kepada pemda Anambas dalam mengambil langkah pencegahan Covid 19 ini.

"Kita tau yang katanya Perusahaan Migas sangat peduli terhadap keselamatan, kesehatan manusia di lingkungan, dengan motto “Keselamatan Adalah Diatas Segala-galanya”, namun seperti saat ini kita mau implementasi yang akurat, kongkrit, nyata, bukan alakadarnya saja," himbaunya.

Kita tau persis, sebut Yusli YS, saat ini segala akses dan komunikasi dimiliki perusahaan Migas lebih baik dibandingkan Pemda, maka dari itu tentunya tanpa alasan betele-tele, seperti bahasa sering dipakai orang perusahaan migas ASAP (As Soon As Possible) Urgent.

Yusli YS juga menjelaskan, dalam hal ini Pemda sudah melayangkan beberapa surat ke pihak perusahaan migas terkait bantuan atau intinya meminta hadirnya perusahaan migas di tengah kondisi saat seperti ini.

Selain itu kita juga mengajak kepada semua organisasi yang ada di Anambas, baik Partai Politik, Ormas, LSM, walau beragaman corak dan tujuan, untuk sementara kita kesampingkan sentiment politik, ego politik kepentingan kelompok dan lainnya yang menyita pikiran dan waktu, saatnya kita bersatu dan bersatu membantu pemerintah melawan Covid-19 tentunya sesuai dengan kemampuan, intruksi dan himbauan yang disampaikan dengan selalu berkoordinasi kepada Tim Gugus Tugas yang secara resmi ditunjuk oleh pemerintah Pusat dan Provinsi.

"Kita harap kerja sama pihak perusahaan migas, harus memberikan laporan setiap hari, secara update terkait pencegahan Covid-19 di perusahaan masing-masing kepada Tim Gugus Tugas yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah karna di wilayah mereka trafik pergerakan orang sangat sering," ujarnya.

"Dan saat ini yang kita butuhkan adalah bersatu padu membantu pemerintah melawan covid 19 tentunya sesuai kemampuan, intruksi maupun himbauan yang disampaikan," pungkas Yusli menghakiri.


Arthur

Posko Covid19.

Penyemprotan Desinfectant Ditempat Keramaian.

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dalam memerangi dan mencegah serta berupaya dalam penangulangan Covid-19.Bupati dan Wakil Bupati lakukan Penyemprotan cairan Desinfectant pada Objek Vital dan Tempat Umum, Sabtu (21/3/2020).

Kegiatan penyemprotan cairan Desinfectant tersebut, berlokasi di beberapa tempat antaranya, Pelabuhan Pemda, Kapal Domestik (MV. Citra Indomas), Pelabuhan Pelni, Kapal Pengawas Perikanan, Pasar Tarempa, Kapal Barang, Speed Boat Penumpang, Tosa (Motor Angkut Barang), Sekolah, Sepeda motor, Bank BNI dan BRI, sekitar tempat Sampah, dan Rumah Ibadah Masjid Agung Baitul Makmur Anambas, juga menjadi target penyemprotan cairan Desinfectant.

Abdul Haris, Bupati Anambas mengatakan, dirinya sebagai pengarah Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Anambas dengan mengerahkan jajaran anggota sebagai garda terdepan dalam penanganan virus corona. Melakukan koordinasi lintas sektor bersama dengan masyarakat serta bersinergi untuk pencegahan Covid-19. Dalam hal ini, dirinya telah melakukan berbagai tindakan diantaranya melalui 7 Puskesmas dan 3 Rumah Sakit yang ada di Anambas.

Pihaknya juga telah melakukan penyuluhan, sosialisasi serta edukasi terhadap masyarakat termasuk di lingkungan sekolah serta melakukan penyemprotan cairan Disinfectant di ruang publik.

"Pemerintah daerah juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan mencuci tangan secara baik dan benar sebelum dan sesudah melakukan aktifitas di luar ruangan menggunakan sabun atau Handsanitazer," kata Abdul Haris

Bupati juga mengingatkan,
apabila warga mengalami gejala seperti demam, batuk dan flu diharapkan agar memakai alat perlindungan diri yang efektif dengan tujuan menghindari penyebaran virus dan bakteri terhadap orang di sekitar.

"Apabila kita berkomunikasi dengan orang lain agar menjaga jarak, karena penularan virus dapat melalui udara jika tidak memakai masker. Apabila dalam 14 hari kedepan kita tidak memiliki aktifitas penting diharapkan untuk berdiam diri di rumah saja," ujarnya.

Turut serta dalam kegiatan tersebut, Wabup KKA, Wan Zuhendra, Sekda KKA, Sahtiar, Forkopimda, OPD, Plt BPBD Anambas, Islam Malik, Baban Subhan (Kabid Dinkes KKA) Heri Fahrizal (Sekretaris Satpol PP-KKA).


Arthur