Ketua Fraksi Gerindra |
EXPOSSIDIK.com, Batam -- Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Harmidi Umar Husen, mengatakan Fraksi Gerinda kecewa kepada Walikota Batam yang tidak mengakomodir Pokok-pokok Pikiran (Pokir) dewan.
"Kami sangat kecewa, mengingat Pokir tersebut usulan masyarakat, sudah dibahas dengan dinas terkait, dan ada di Musrembang," kata Harmidi diruangan Fraksi Gerindra saat konferensi pers, Jumat, 24 November 2017.
Harmidi menuturkan, saat reses ke Daerah Pemilihan (Dapil) dewan dari Fraksi Gerindra telah mendapatkan usulan dari masyarakat, dicatat, dan dimasukan ke dalam Pokir.
Ternyata, kata Harmidi, setelah dicek banyak yang tidak diakomodir oleh Pemko Batam. Padahal, apa yang diusulkan masyarakat tersebut sudah berkali kali ditanyakan ke Gerindra.
"Dari pada kami selalu cerita pepesan kosong didepan masyarakat, dan tidak ada realisasinya lebih baik Gerindra menyatakan tidak setuju atas Ranperda APBD 2018," katanya.
Harmidi menyebut, apa yang dilakukan Walikota Batam saat ini cenderung berbasis pada pembangunan perkotaan saja, sedangkan pembangunan kawasan hinterland terabaikan. "Lihatlah, banyak pulau-pulau yang tidak terjamah, itu masyarakat kita juga."
Harmidi menyayangkan pembangunan diperkotaan yang jor-joran yang tidak seimbang dengan dikawasan hinterland. Atas kenyataan tersebut, terangnya, dengan berat hati Gerindra tidak menyetujui disahkannya Ranperda APBD 2018 menjadi perda. "Fraksi lebih memilih keluar dari rapat paripurna," ujarnya.
Harmidi ketika ditanya expossidik.com apakan kedepan Fraksi Gerindra akan memilih oposisi dan diluar lingkaran terhadap Pemko Batam, ia enggan menjawab secara detail.
Yang pasti, sampainya, setelah ini pihaknya akan rapat bersama dan mengambil langkah-langkah kedepan. "Semua kita serahkan ke pimpinan, karena ini merupakan putusan politik Gerindra," ujarnya.
ALBERT ADIOS GINTINGS