EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Wakapolda Kepri Salami Pasukan Sat Brimob BKO Polda Papua.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Sebanyak 252 Personel Sat Brimob Polda Kepri diberangkatkan BKO Polda Papua dalam rangka pengamanan unjuk rasa serta menjaga situasi dan kondisi Kamtibmas di Provinsi Papua dan Papua Barat. Apel pemberangkatan dipimpin langsung oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs Yan Fitri Halimansyah M.H. bertempat di Bandara Hang Nadim pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 pukul 23.30 wib, Sabtu (31/8-2019).

Dalam kesempatan tersebut Wakapolda Kepri menyampaikan, berdasarkan surat perintah dari Kapolri, Polda Kepri memberangkatkan 252 personel Sat Brimob Polda Kepri untuk di BKO ke Polda Papua yang dipimpin langsung oleh Dansat Brimob Polda Kepri Kombes Pol Guruh Arif Darmawan, S.IK., M.H. dan pada pukul 01.00 wib dini hari akan langsung berangkat menggunakan maskapai Lion Air.

Wakpolda Kepri juga berharap dan mendoakan semoga personel yang diberangkatan sebanyak 252 orang dalam keadaan sehat saat tiba di daerah penugasan maupun kembali setelah selesai pelaksanaan tugas, juga berharap semoga saudara-saudara kita di Papua dapat membantu menjaga situasi yang aman dan kondusif.

“Mari bersama kita doakan semoga Personel yang berangkat dalam keadaan sehat dan kembali lagi Ke Kepri dalam keadaan sehat dan lengkap, begitu juga dengan saudara-saudara kita di Papua dapat membantu menjaga situasi tetap kondusif tutur Wakapolda Kepri” ungkapnya.

Untuk perlengkapan personel yang dibawa pada BKO Polda Papua adalah perlengkapan perorangan yaitu perlengkapan PHH yang sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP). Disamping itu tugas Sat Brimob Polda Kepri yang tergabung dengan Brimob Nusantara tidak hanya menciptakan situasi yang aman dan kondusif disamping itu juga melakukan perbaikan Infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak, operasi Kemanusian, operasi sosial dan kesehatan Masyarakat.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Joko Widodo yang memerintahkan langsung untuk dilakukannya Pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan Papua Barat serta menindak tegas bagi para pelaku perusakan dan provokasi yang mengakibatkan suasana menjadi tidak kondusif. Termasuk juga dengan perbaikan terhadap kerusakan sejumlah Fasilitas umum selepas aksi unjuk rasa,dengan harapan aktivitas Perekonomian, Pendidikan dan Pelayanan Publik dapat kembali berjalan.

Turut hadir dalam Apel Pemberangkatan Personel Sat Brimob BKO Polda Papua, Pejabat Utama Polda Kepri, Personel Sat Brimob Polda Kepri dan para keluarga yang melepas Pemberangkatan BKO Polda Papua.


Red

Kabid Humas dan Ditreskrimum Polda Kepri Menunjukkan Barang Bukti Pengiriman PMI ke Malaysia.

Pengungkapan Jaringan Internasional Narkoba Sabu 30,8 Kg.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol. Drs. S. Erlangga menyampaikan, sebanyak 30.8 Kg Narkotika jenis sabu. Menurutnya, Narkotika jenis sabu jaringan Internasional, diamankan Ditpolairud Polda Kepri, Senin (26/8-2019).

Pengungkapan Narkotika jenis sabu tersebut, dihadiri oleh Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga dengan didampingi Dirpolairud Polda Kepri, Kombes Pol Benyamin Sapta S.IK, M.Si dan Kabag Wassidik Ditresnarkoba Polda Kepri Akbp C.P. Sinaga. S.IK., M.H.

Dalam rilis yang dikirim ke media ini, Kabid Humas Polda Kepri menyampaikan, bahwa Kronologis pengungkapan tindak pidana Narkotika, pada hari jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 06.00 wib penyidik Ditpolairud Polda Kepri melakukan patroli perairan perbatasan antisipasi masuknya Narkoba ke wilayah Batam.

"Sekira pukul 08.45 wib dijumpai 1 unit Speed Boat dengan membawa penumpang 2 orang dan dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa Speed Boat tersebut berlayar dari OPL (Out Port Limit) tujuan Batam, kemudian dilakukan pemeriksaan barang-barang milik 2 orang Inisial I S dan S Y tersebut ditemukan serbuk Kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna kuning emas merk Guanyinwang sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus dan disimpan didalam 4 buah ember oli," ujarnya.

Kemudian, modus operandi para tersangka I S dan S Y berangkat menuju johor Malaysia menggunakan jalur resmi dan menginap selama 1(satu) hari. Keesokan harinya mereka menemui Inisial A P status DPO dan Inisial P T status DPO warga Malaysia di wilayah pantai sungai Rengit Malaysia yang sudah mempersiapkan kapal speed boat berisi barang berupa 4 (empat) ember oli atau gemuk yang isinya diganti dengan sabu.

"Setelah itu I S dan S Y berangkat menuju salah satu kapal tanker didaerah OPL, cara yang dilakukan merupakan kamuflase dari para pelaku yaitu seolah-olah mereka adalah sebagai salah satu teknisi dikapal tersebut," ungkapnya.

Selanjutnya, kata Erlangga, penyidik Ditpolairud bersama dengan Dit Resnarkoba Polda Kepri melakukan pengembangan kasus berupa control Delivery dan berhasil mengamankan tersangka lain dengan inisial P T alias D yang sedang berada di pantai Bengkong untuk menunggu Narkotika jenis Sabu tersebut datang lalu akan dibawa ke salah satu ruko di wilayah Botania, Nongsa Batam dengan menggunakan Mobil Lancer warna Merah.

Pengembangan berlanjut mengarah ke lokasi tempat penampungan barang tersebut di wilayah Botania dan berhasil mengamankan tersangka Inisial N S yang bekerja sebagai karyawan tokoh milik A P (DPO). Peran N S sendiri adalah penerima barang dan menaruhnya dimobil Innova Hitam. Dan dari keterangan para pelaku mereka telah melakukan pekerjaan pengiriman sabu dari malaysia sebanyak 5 kali, dimulai dari awal tahun 2019. Dengan menerima upah sebesar Rp. 15.000.000.

"Tersangka yang berhasil diamankan sebanyak 4 (empat) orang, Inisial I S (43 tahun) dan Inisial S Y (34 tahun) yang berperan sebagai pengambil barang dr Malaysia, Inisial P T alias D (30 tahun) berperan sebagai pengambil barang dari I S dan S Y di wilayah Bengkong Batam, Inisial N S (33 tahun); berperan sebagai penerima barang dari saudara P T alias D di Ruko Botania 1 Nongsa," tuturnya.


Barang Bukti adalah 30 (tiga puluh) bungkus plastik warna kuning emas merk Guanyinwang berisikan serbuk Kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 30.837 gram atau 30.8 kg. 4 (empat) buah ember merk Duckhams, 1 (satu) unit pompa air merk shimizu, 2 (dua) Paspor, baju wearpack warna merah dan biru, 4 (empat) unit Handphone dan 2 (dua) unit Mobil yaitu Innova hitam dan Lancer merah.

Para pelaku melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun.


Red/Humas Polda Kepri

Hakim Pembacaan Sidang Pertama Gugatan Ahkmad Rosano Terhadap Presiden RI.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Hakim Majelis pengadilan Negeri (PN) Batam, Dwi Nuramanu, Taufik dan Yona Lamerosa, mengalihkan gugatan Fachry Agusta dan Ahkmad Rosano terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri RI, Gubernur Kepri, Ketua DPRD Kepri, Walikota Batam, Ketua DPRD Kota Batam, Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ke PTUN Tanjungpinang.

Hal itu disampaikan oleh Majelis Hakim di sidang pertama perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Dan disaksikan yang disaksikan oleh banyak pengunjung sidang.

Kemudian, dalam sidang gugatan pertama, tergugat satu Presiden RI, DPRD Kota Batam tidak hadir.

Hakim Dwi Nuramanu mengatakan, sesuai pedoman penyelesaian sengketa, gugatan perbuatan melawan hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah. Maka PN Batam akan mengalihkan gugatan penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang, Sekupang, Kota Batam.

"Majelis PN Batam yang dalam hal ini menyidangkan perkara gugatan melawan hukum. Memerintahkan Panitera pengganti mengirimkan berkas gugatan perkara penggugat ke PTUN Tanjungpinang, untuk disidangkan. Hal itu berdasarkan hasil Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 tahun 2019 ," kata Dwi Nuramanu.

Diberitakan sebelumnya, Akhmad Rosano melalui kuasa hukumnya Amir Mahmud, S.Ag.. MH., CLA., dan ARIFAWLAN, SH, gugat Presiden RI di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan no register perkara, No: PN JKT.PST-072019UQP, Kamis (25/7-2019). Gugatan tersebut, menurut Akhmad Rosano adalah perbuatan melawan hukum.

Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 UUD 1945, bahwa menentukan "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Selanjutnya Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 menentukan "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya".

Contohnya, menurut Rosano, Peraturan Presiden untuk pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Tahun 2015 semenjak Joko Widodo (Jokowi) jadi Presiden RI, tidak pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) disaat mengatakan ingin membubarkan BP Batam.

"Nah, sampe detik ini itu tidak terlaksana. Kemudian masuk lagi ke hal-hal baru, seperti ekonomi semakin merosot, dan rangkap jabatan pun akan diputuskan dalam waktu dekat. Ya kita tidak bisa terima, makanya saya mengajukan gugatan melalui pengacara," kata Rosano di Batam Center, Jumat (26/7-2019).

Kemudian, kata Akhmad Rosano, gugatan yang diajukan ke PN Jakarta Pusat ada 9 materi pokok perkara. Tergugat tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja antara Pemerintah Kota Batam dan Badan Otorita Batam. "Tergugat tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah. Sehingga di Kota Batam terjadi dualisme kepemimpinan," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pihak tergugat (Presiden RI) tidak melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU No 53 tahun 1999 tentang pembentukan Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.

Dan Presiden RI, lalai menjalankan fungsi sebagaimana ditentukan oleh Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Dan tergugat justru mengambil tindakan yang sangat bertentangan yaitu, pada tahun 2000 menerbitkan PERPU No.I tahun 2000 tentang Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Pedagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

"Tindakan tergugat ini mengakibatkan hilangnya Otorita Batam digantikan BP Batam yang justru menambah tumpang-tindihnya kewenangan di Kota Batam. Sehingga tumpang-tindih kewenangan tersebut, atau lazim disebut berbagai pihak sebagai dualisme kewenangan meniadakan atau setidaknya memperparah ketidakpastian hukum dalam layanan pemerintahan di Kota Batam. Hal ini pun berimplikasi pada penurunan investasi dan pertumbuhan ekonomi untuk dalam akses berusaha berkesempatan mendapatkan kesejahteraan," tuturnya.

Akibat Peraturan Pemerintah tidak diterbitkan, tambah Rosano, ada indikasi kuat untuk meloloskan ex-officio di Kota Batam. "Dan itu kuat dugaan," kata Rosano dan juga Presiden LSM Berlian, mengakhirinya.

Alfred

Diskusi SKK Migas di Hotel Radisson, Batam

EXPOSSIDIK.com, Anambas: SKK Migas mengelar Diskusi Hulu Migas dengan tema "Kontribusi Sektor Hulu Migas Dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Daerah" di Hotel Radisson, Batam (22/08/19).

Tujuan dilaksanakannya diskusi ini agar terciptanya sinergitas antara Pemerintah dan SKK migas dalam pengembangan Daerah

Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris, SH, dalam penyampaian kata sambutan nya mengatakan, agar diskusi ini sebagai modal awal agar SKK Migas berkomitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah untuk mensejahterakan Masyarakat di Kepulauan Anambas, melalui lapangan pekerjaan dan pelatihan-pelatihan.

Selain itu Bupati Kepulauan Anambas  juga meminta, agar SKK Migas berkontribusi dalam pengembangan Kepulauan Anambas seperti di bidang pariwisata dan perikanan, salah satunya potensi rumput laut.

Dalam diskusi ini, lanjut Bupati, beliau meminta agar diskusi sering di laksanakan dan bukan hanya sebagai acara seremonial saja.  Bupati berharap dengan diskusi ini bisa menghasilkan ide-ide baru yang bisa di lakukan untuk mensejahterakan Masyarakat, tak hanya itu, Bupati juga meminta agar jangan sampai ada miskomunikasi antara pihak perusahaan dan Pemerintah dalam mengambil keputusan.

Selain itu bupati juga menyinggung agar SDM dalam daerah yang memiliki potensi agar memiliki posisi strategis di dalam perusahaan.

Turut hadir dalam diskusi tersebut, Plt Gubernur Kepri, Asisten II (dua) Provinsi Kepri, Bupati Natuna, Kepala perwakilan SKK Migas wilayah Sumbagut. 


Arthur

Fhoto Bersama Pengurus KUD-DPC HNSI KKA

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Koperasi Unit Desa (KUD) Tarempa dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) akan menerapkan larangan menggunakan kantong plastik di pasar ikan Kecamatan Siantan. Larangan penggunaan kantong plastik tersebut akan diatur oleh KUD Tarempa selaku pengelola pasar ikan Kecamatan Siantan.

Ketua KUD Tarempa, Muslimin AB mengatakan, KUD Tarempa bersama HNSI KKA akan mencanangkan pasar ikan Tarempa bebas dari kantong plastik.

"Kami KUD Tarempa bersama HNSI akan menerapkan pasar ikan Kecamatan Siantan agar tidak menggunakan kantong plastik," jelas Muslimin pada saat rapat, Kamis (22/08/19)

Muslimin mengungkapkan bahwa wacana ini sudah lama dan mendapatkan dukungan dari Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.

"Dari kebijakan yang kita terapkan nantinya, kami akan membagikan tas belanja bantuan dari Pak Nurdin Basirun, tas tersebut sebagai pengganti kantong plastik dan kami harapkan nantinya masyarakat bisa menggunakan tas belanja ketika membeli ikan," ungkapnya.

Namun, kebijakan yang akan diterapkan nantinya masih belum bisa diberlakukan untuk keseluruhan.
"Diluar cumi dan ikan bilis yang lain tidak ada lagi menggunakan kantong plastik, ini sudah kesepakatan kita baik KUD Koperasi, HNSI, pedagang dan nelayan" tegasnya.

Dirinya mempertegas kan bahwa, Tarempa sudah darurat sampah kantong plastik dan Indonesia adalah negara penyumbang kedua kantong plastik terbesar di dunia. Sementara itu, Ketua Harian HNSI KKA M.Yusuf mengatakan, mendukung penuh aturan yang akan diterapkan.

"Pengurus HNSI akan bersama-sama KUD Tarempa dalam mensukseskan agenda ini, dimana ini demi menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat dan ekosistem laut," jelasnya.

Ia menambahkan, kebijakan yang dibuat nanti akan mengurangi volume sampah plastik di Tarempa serta menjadi budaya baru untuk menggunakan tas belanja bukan menggunakan kantong plastik.

Hal senada juga disampaikan Pj Kepala Desa Tarempa Barat, Heri Yusman, ia mengatakan mendukung penuh program pasar ikan Kecamatan Siantan bebas dari kantong plastik.

"Program ini sebagai momentum untuk penyadaran sampah kepada masyarakat agar perduli terhadap lingkungan," ungkap Kades Tarempa Barat saat hadir dalam rapat.

Oleh sebab itu, ia mengatakan terkait penanganan persoalan sampah butuh peran kita semua.
Pada rapat dilangsungkan tersebut KUD Tarempa dan HNSI KKA bersepakat akan menerapkan aturan larangan penggunaan kantong plastik di pasar ikan Kecamatan Siantan pada Minggu, 25 Agustus 2019.

Informasi yang dihimpun media ini, sekitar 500 tas belanja akan dibagikan kepada masyarakat.


Arthur/DPC HNSI Kab. Kep. Anambas

Batangan Emas Antam, Fhoto: Istimewa

IP Memberikan Keterangan Sebagai Saksi di PTUN Tanjungpinang.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Dua saksi dihadirkan dalam sidang gugatan PT. Batama Nusa Permai di PTUN Tanjungpinang, Sekupang, Kota Batam, tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Formosa Residence atas nama Arif Budiman Djamonang. Kedua saksi tersebut, dari tergugat intervensi satu, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPM-PTSP) Kota Batam, dan tergugat intervensi dua, PT. Artha Utama Propertindo, Rabu (21/8-2019).

Demo Buruh SPMI di Kantor Walikota Batam.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Selain organisasi buruh Federasi Sarikat Metal Indonesia (FSPMI) Kota Batam, menolak revisi PP UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ratusan buruh yang tergabung dalam organisasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) kembali melakukan aksi demo di kantor Walikota Batam, Rabu (21/8-2019).

Aksi demo buruh tersebut, mendapat pengawala dari kepolisian Polsek Batamkota, Polresta barelang dan Polda Kepri.

Dalam orator yang disampaikan buruh, mereka meminta ke Walikota Batam, untuk meneruskan tuntutan mereka ke pemerintah pusat, yaitu menolak revisi PP UU Nomor 13 Tahun 2003.

"Hidup buruh, kami minta Walikota Batam menyampaikan ke pusat. Agar tidak merevisi UU Nomor 13 Tahun 2003, sebab jika direvisi, kami buruh di Batam akan dirugikan," kata para buruh.

Kemudian, para buruh menilai, bahwa dalam draf revisi UU tersebut, dianggap akan merugikan buruh di kemudian hari. Karena beberapa pasal yang ditolak dalam revisi itu diantaranya terkait pasal pengurangan pesangon untuk masa kerja 9 tahun. Sehingga akan membuat perusahaan PHK besar-besaran.

Setelah itu, pasal tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Awalnya untuk status kontrak pekerja ditetapkan 3 tahun, diubah sampai 5 tahun. Berlakukan aturan outsourcing bisa untuk posisi leader dan supervisor.

Tak lama melakukan orasi, Walikota Batam, Muhammad Rudi turun menemui para buruh.

"Barusan saya sudah menerima perwakilan buruh bapak Syaiful. Yang disampaikan sama. Besok tututan saudara akan saya kirim langsung ke Bapak Presiden," ujar Rudi.

Lebih lanjut lagi kata Rudi, untuk saat ini pihaknya juga terus berupaya agar industri di Batam bertambah.

Selain itu kata Rudi, untuk menambah industri di Kota Batam, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak BP Batam agar para investor dapat dipermudah.


Red

Sertijab Kapolresta Barelang.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Kapolda Kepri Irjen Pol Andap Budhi Revianto, pimpin serah terima jabatan (Sertijab) Kapolresta Barelang, yang dilaksanakan di Mapolresta Barelang, Selasa (20/8-2019).

Serah terima jabatan Kapolresta Barelang tersebut, dengan berdasarkan surat Telegram Kapolri, ST/2023/VIII/KEP/2019 tanggal 2 Agustus 2019, menyatakan bahwa Kombes Pol Hengki, S.IK, M.H Kapolresta Barelang Polda Kepri diangkat dalam jabatan baru sebagai Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri dan digantikan oleh AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo S.IK, M.H. yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolresta Palembang Polda Sumsel.

Pada kesempatan upacara sertijab tersebut, Kapolda Kepri menyampaikan bahwa dalam memimpin itu tidak mudah, butuh kerja sama yang kuat dan untuk itu mari kita saling mengingatkan untuk hal yang positif tetap berikan masukan yang baik, sehingga Lebih melayani, mengayomi, terpercaya, profesional dan modern.

Selanjutnya kepada Kapolresta yang lama, diucapkan selamat bertugas ditempat tugas yang baru dan tetap terus saling berkomunikasi. "Terima kasih atas pengabdian yang diberikan dengan prestasi yang ditorehkan selama ini dapat diteruskan ditempat yang baru," ujarnya.

Dan kepada pejabat Kapolresta yang baru. "Maknai tugas dengan baik, dengan mengimplementasikan perintah dari pimpinan dan mari wujudkan Kota Batam menjadi aman dan kondusif, agenda Kamtibmas kedepan makin padat seperti pelaksanaan Pilkada, kita junjung tinggi adat bergotong royong, jadikan perbedaan itu satu kekuatan," ungkapnya.

Kombes Pol Hengki, S.I.K., M.H menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Kepri atas bimbingan selama melaksanakan tugas di Kota Batam, "merupakan suatu kehormatan bagi kami dalam serah terima jabatan ini langsung dipimpin oleh Bapak Kapolda Kepri". Dan pada kesempatan ini.

"Saya mohon maaf kepada semua Tokoh, FKPD kota Batam dan masyarakat Batam, saya izin pamit menjalankan tugas selanjutnya di Mabes Polri, jika ada tutur kata yang salah selama saya menjabat mohon dimaafkan," ujarnya.

Selanjutnya Kapolresta Barelang yang baru AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo, S.I.K, M.H. menyampaikan "Insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk amanah yang diemban, mohon dukungan dan kerja sama yang baik dari stakeholder terkait, untuk menjaga kondusifitas Kota Batam dan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat".

Turut hadir pada upacara serah terima jabatan, Wakapolda Kepri Brigjen Pol Drs Yan Fitri Halimansyah MH, Pejabat Utama Polda Kepri, Ketua Bhayangkari Daerah Kepri beserta Pengurus, Walikota Batam, Ketua DPRD Kota Batam, Danlanal Batam, Dandim 0316 Batam, Danlanud Hang Nadim, Forkompinda Kota Batam Pejabat utama Polresta barelang dan Personel Polresta Barelang, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas, dan para tamu.


Red/Humas Polda Kepri

Bangunan Gedung KUMKM dan Papan Proyek Akses Jembatan.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Proyek pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Batam yang berlokasi di kawasan Golden City Bengkong, terlihat belum rampung pekerjaanya.

Pasalnya, areal parkiran disekitaran bangunan gedung tersebut, belum ada dikerjakan, dan masih terlihat tanah. Sementara Bangunan, sudah rampung dikerjakan.

Menurut informasi dari salah seorang narasumber yang tidak mau dipublis namanya, proyek pembangunan gedung KUMKM ini dianggarkan, dari anggaran APBN Kementrian Koperasi. Dengan pagu anggaran sebesar Rp 2.087.039.930. Namun menurutnya, bangunan gedung tersebut belum rampung selesainya, pasalnya, areal sekitaran bagunan tersebut belum ada pengaspalan areal.

"Proyek bangunan gedung KUMKM yang anggaranya 2 milliar lebih. Kenapa areal gedung ini tidak dirapikan ya. Padahal ini kan kantor pemerintah Kota Batam, harusnya dirapikanlah, seperti diaspal atau disemenisasi. Ini tidak ada, jadi belum rampung," ujarnya yang tak mau disebutkan namanya, di Golden Prawn sambil menikmati liburan bersama keluarga," Minggu (18/8-2019).

Kemudian, yang lebih anehnya, lanjutnya sumber, selain dianggarkan dari APBN Kementrian Koperasi. Pemerintah Kota Batam, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air juga menganggarkan untuk pembangunan jembatan/pelantar beton akses pusat layanan. Dengan pagu anggaran Rp 3.022.028.270.

"Anggaran pembangunan jembatan ini, cukup besar juga. Kalau dihitung seluruhnya anggaran yang digunakan untuk pembangunan gedung ini, 5 milliar lebih," ungkapnya.

Kepala Dinas KUMKM Kota Batam, Suleman Nababan, ketika dikonfirmasi media ini via Whatshapnya, terkait proyek pembangunan gedung KUMKM, dimana areal bangunan gedung tersebut masih terlihat tanah alias belum di aspal. Suleman Nababan belum menjawab. Hingga berita ini di unggah.



Alfred

Pegawai Negeri sipil (PNS), Fhoto: Istimewa.

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Meskipun pemerintah tidak memiliki rencana untuk menaikan gaji Pegawai Negeri Sipil ( PNS) pada 2020. Namum PNS masih bisa menerima gaji ke-13 yang lebih besar.

Dikutip dari Kompas.com, menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani, hal ini bisa terjadi lantaran basis pemberian gaji ke-13 sudah mengacu kepada gaji 2019 yang sebelumnya naik.

"Gaji pokok yang naik 5 persen tahun ini. Itu jadi landasan (gaji ke-13 2020) lebih tinggi dibandingkan (gaji ke-13) tahun ini," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (18/8/2019).

Saat ini, kata Askolani, pemerintah sudah memiliki hitungan untuk pemberian gaji ke-13 PNS. Angkanya kata dia tidak jauh dari anggaran 2019.

Namun ada kemungkinan ada kenaikan anggaran sebab basis gaji pokoknya sudah naik 5 persen dari sebelumnya.

"Mungkin selisihnya enggak signifikan. Paling kalau naik naik sedikit," kata dia.

Saat ditanya kapan jadwal gaji ke-13 itu akan dicairkan, Askolani mengatakan sekitar awal Juli 2019.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, gaji ke-13 dicairkan pada Juli bertepatan dengan masuknya tahun ajaran baru anak sekolah.

Tahun 2019 ini pemerintah mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 sekitar Rp 40 triliun atau masing-masing Rp 20 triliun.

Sementara mengenai mekanisme pencairan tunjangan, Askolani menyebut, pihaknya masih harus mengkajinya terlebih dahulu, apakah perluperlu membuat Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang baru atau tidak.

Jika memang diperlukan perubahan, maka pemerintah akan mulai merancang PP untuk THR dan Gaji ke-13 pada Januari dan Februari 2020.

“Kalau yang sekarang ini (PP) terpakai untuk 2020, artinya tidak perlu kita buat lagi. Kalau harus berubah, bisa kita lakukan mulai dari Januari atau Februari,” sebut dia,


Sumber: Kompas.com