 |
| Ketua DPRD Provinsi Kepri, Jumaga Nadeak Saat Memberikan Kata Sambutan |
EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (KEPRI) menilai upaya Pemerintah Daerah Provinsi Kepri dalam usaha mewujudkan visi misinya masih lah jauh dari harapan. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, arah pembangunan yang ditempuh Pemprov Kepri masih belum berjalan sesuai RPJMD yang ada.
Padahal, konsepsi penyelesaian target pencapaian visi Pemprov Kepri dalam Sepuluh Tahun pertama adalah menyelesaikan infrastruktur untuk segala kebutuhan tiga aspek visi Kepri.
selanjutnya, untuk sepuluh tahun berikutnya salah satu prioritasnya adalah penyiapan dan pembenahan sumber daya manusia dan manajemen pengelolaan kepariwisataan.
“Infrastruktur untuk pengembangan obyek pariwisata Kepri harus lebih visioner dalam menginovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna optimalisasi rencana pembangunan Kepri kedepan,” ujar Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam sambutan nya saat pembukaan acara Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (MUSRENBANGDA) Provinsi Kepri di aula Hotel CK, Tanjungpinang, Rabu (27/3/2019).
Atas dasar itulah, langkah yang diambil DPRD Provinsi Kepri merangkum pokok-pokok pikiran. Untuk Merealisasikan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2020 kedepan.
“Pertama, kami mendorong sarana prasarana transportasi laut dan jembatan pelabuhan sebagai salah satu prasarana transportasi yang mempunyai peranan dalam hal distribusi ekonomi,” tuturnya.
Pokok pikiran kedua, lanjutnya, adalah sektor tambang darat, Amdal dan Sumber Daya Alam Terbarukan. Dari pengamatan DPRD Kepri, pertambangan di DPRD Kepri khususnya Bauksit pada umumnya belum menerapkan konsep pengelolaan pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan SOP yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Sehingga, menimbulkan dampak terhadap bentuk geografis alam, iklim, sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar pertambangan tersebut.
Selain itu, kerusakan bentuk geografis alam (lingkungan dan iklim) yang terjadi akibat ekploitasi aktifitas pertambangan itu, tidak diiringi dengan pemasukan yang sepadan bagi anggaran pendapatan daerah.
“Atas dasar itu, kami meminta kepada Pemda Provinsi Kepri untuk menyikapi pemberian izin kuasa pertambangan ini dengan melakukan evaluasi yang lebih cermat dan ketat”
Selanjutnya adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor maritime pada labuh jangkar. Lewat Musrenbangda ini, DPRD Kepri mendorong terus Pemda Provisi Kepri untuk merealisasikan pendapatan Negara bukan pajak lewat pengelolaan labuh jangkar ini.
“Tahun ini merupakan ujung dari pengabdian kami sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri dalam lima tahun masa pengabdian2014-2019. Maka kami berharap realisasi PAD melalui labuh jangkar ini dapat menjadi kado manis bagi Masyarakat Kepri,” harap politisi PDIP ini.
Jumaga juga menambahkan yang keempat, adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata. Untuk kita ketahui, Kepri menjadi daerah kunjungan wisata ketiga setelah Bali dan Jakarta. Adapun kota yang paling sering dikunjungi adalah Batam, Bintan, Natuna dan Anambas.
Berdasarkan hal itulah, DPRD meminta Pemprov Kepri melalui dinas-dinas terkait meningkatkan aksesbilitas, keragaman atraksi, kualitas amenitas, dukungan penguatan promosi dan peningkatan kapasitas pelaku pariwisata.
Dan yang terakhir, DPRD kembali mendorong pembentukan Bank Kas Daerah. “Melalui Musrenbangda 2019 kali ini, Saya mengajak pemerintah Provinsi Kepri untuk kembali memikirkan dan merintis berdirinya Bank Daerah milik kita sendiri. Karena, nantinya Bank ini akan menjadi kebanggaan kita bersama ,” kata Jumaga.
Dengan memiliki Bank Daerah sendiri, maka pemasukan yang akan diperoleh akan jauh lebih besar dari hanya menerima pembagian deviden setiap tahunnya. Contoh dengan ada hadir nya Bank Daerah seperti ini sudah banyak. Misalnya Bank DKI, Bank Jabar, Bank BJB, Bank Nagari, Bank Riau di berbagai daerah.
Ditempat yang sama, Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengucapkan terimakasih atas kritik dan saran sebagai masukan dalam melaksankan pembangunan di Kepri ini. kedepan nya agar dapat tetap berjalan dengan segala keterbatasan anggaran yang ada, optimis dapatmencapai hasil yang maksimal jika dikerjakan bersama-sama.
“Mengenai labuh jangkar yang disebut pak Ketua, kami akan lebih optimal mengejarnya ke Kementerian Perhubungan. Begitupula hal nya sektor Pariwisata dan sektor-sektor lain sebagainya dalam pembangunan menuju Kepri yang lebih maju,” pungkas Nurdin.
Red/Hms
