Karena Banyak Potensi Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Pemerintahan, Wello Undang KPK
EXPOSSIDIK.COM | LINGGA - Terkait transparansi dan penggunaan anggaran yang baik, Basaria mengapresiasi keseriusan Bupati Lingga Alias Wello untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang bebas dari korupsi, karenanya Basaria akan mengupayakan pendampingan.
Menurut Basaria, pihak KPK di tahun 2016 lalu, melakukan pendampingan di beberapa daerah seperti, Provinsi Banten, Riau dan Sumatera Utara. Selain itu, ada tiga provinsi lain yang juga mendapat pendampingan KPK seperti Papua, Papua Barat, dan Aceh.
"Tiga provinsi ini didampingi, karena mendapat program otonomi khusus, dimana anggaran yang di kelola berjumlah triliunan," ujarnya.
Untuk Kepri, terang Basaria, tahun kemarin tidak masuk, tapi tahun ini akan kita pilih, dan ada orang-orang yang kami tempatkan.
Sedangkan terkait penerapan E-Goverment, salah satu cara yang dilakukan KPK yakni dengan memberi pelatihan khusus.
"Kalau di Lingga sudah ada internet, mestinya sudah bisa menerapkan ini. Programnya itu mereka buat simple. Bahkan sangking mudahnya, kita melihat tidak perlu dari komputer," ungkapnya.
Sebelumnya, Bupati Lingga Alias Wello dalam sambutan singkatnya saat kegiatan tersebut menyampaikan, niat besar Kabupaten Lingga untuk bebas korupsi.
Karena alasan tersebut, Pemkab Lingga mengundang lembaga sebesar KPK agar mendukung upaya Kabupaten Lingga mewujudkan cita-cita terbebas dari tindak korupsi, menuju Lingga Terbilang 2020.
"Banyak potensi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan pemerintahan yang kapan saja bisa menjerat para pejabat. Dengan kedatangan ibu kemari, kami mengharapkan Kabupaten Lingga mendapat semacam bimbingan atau pendampingan dari KPK kedepan," tutur Alias Wello.
Mantan Ketua DPRD Lingga tersebut berkomitmen, kabupaten yang ia pimpin hingga akhir periode tahun 2021 itu harus benar-benar bersih dan bebas dari korupsi.
[Md/sidik]
