EXPOSSIDIK.com, Natuna -- Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal, Jumat, 20 Oktober 2017 menghadiri acara Rapat Koordinasi Provinsi Kepulauan Riau yang diselenggarakan di Gedung Daerah Provinsi Kepri Tanjungpinang.
Rakor yang dipimpin langsung Gubernur Kepulauan Riau, Nurdin Basirun dihadiri seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota, Setda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya Gubernur Kepri, menyinggung berbagai inovasi yang dilakukan seluruh pemerintah daerah terutama terkait upaya menarik investasi. Baik dibidang Perikanan, Pariwisata dan pertanian.
Menurut Nurdin, Pemerintah Kabupaten Natuna menjadi perhatian khusus, terutama terkait pengembangan sektor Pariwisata, dimana menurutnya upaya konkrit untuk mendukung hal tersebut harus melibatkan seluruh komponen masyarakat sesuai regulasi yang ditetapkan.
"Seperti larangan pembuangan sampah di pantai dan laut yang tidak hanya akan mendukung sektor tersebut, namun juga akan berdampak positif pada sektor lainnya seperti perikanan," ujarnya.
Nurdin juga mengapresiasi dilaksanakannya penyelenggaraan keuangan pemerintahan tingkat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat. Namun, ia meminta agar peluang tersebut juga diiringi regulasi yang jelas dalam pengaturannya.
Oleh karena itu, Nurdin, berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota selalu melakukan sinergitas dan koordinasi bagi mendukung proses pengawasan penyelenggaraan keuangan ditingkat desa. "Agar penyerapan dan pengelolaan anggaran dapat efisien, tepat guna dan tidak terjadi penyalahgunaan," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut juga diserahkan Piagam terhadap Laporan Penyelenggaraan Keuangan Pemerintah Daerah tahun Anggaran 2017 kepada seluruh Kepala Daerah se-Provinsi Kepri dari Kementerian Keuangan RI yang diwakili oleh Kepala Wilayah Perbendaharaan Provinsi Kepri, dan penyerahan Buku Pemantauan dan Evaluasi DAK Fisik dan Dana Desa Tahap 1 Tahun Anggaran 2017.
Terkait hal diatas, Gubernur berpesan bagi Pemerintah Daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang merupakan opini tertinggi penyelenggaraan keuangan daerah agar terus mempertahankan prestasi tersebut. "Kepada daerah yang belum dapat WTP lalukan evaluasi menyeluruh," katanya.
DEDY I SARWANTO