Wan Siswandi pimpin rapat TPID Natuna |
EXPOSSIDIK.COM | NATUNA - Kebijakan fiskal dan moneter dalam pengendalian inflasi merupakan salah satu faktor yang penting untuk dikendalikan. Selain pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar, indikator stabilitas ekonomi juga berdampak langsung kepada kehidupan masyarakat.
Hal tersebut di sampaikan Siswandi, Sekda Pemkab Natuna saat membuka rapat koordinasi rencana kerja Tim Pengendaliab Inflasi Daerah (TPID) di ruang rapat Kantor Bupati, Rabu (22/3/17)
"Saya berharap kepada SKPD yang tergabung dalam TPID bisa bersama-sama menciptakan program pemberdayaan potensi dan sumber daya guna meningkatkan produksi kebutuhan pokok," ucap Siswandi.
Menurut Suswandi, hingga saat ini daerah Natuna masih ketergantungan pasokan kebutuhan pokok dari luar daerah. "Karenanya, untuk pendistribusian tersebut hendaknya dapat di atasi."
Dijelaskan bahwa data yang dikeluarkan BI dan BPS terkait inflasi, pertumbuhan dan lainnya merupakan sinyal bagi daerah ketika akan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Lanjutnya, dari data BPS bisa di jadikan. panduan TPAD dan Bappeda dalam menyusun program kegiatan yang ada di SKPD. Mengingat, pengendalian inflasi sangat berkorelasi dalam penyusunan APBD, termasuk penyusunan kegiatan di SKPPD.
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepri, Gusti Raizal Eka Putra, sangat apresiasi Pemerintah Kabupaten Natuna yang telah membentuk TPID guna Pengendalian Inflasi Daerah.
Menurut Gusti Raizal Eka Putra, TPID mempunyai tugas dan kewajiban untuk memutuskan kebijakan yang akan ditempuh, memantau dan mengevaluasi efektifitas kebijakan yang diambil. "Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral dalam upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah."
Selain itu, terangnya, TPID harus melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah. Termasuk, melakukan analisa permasalahan perekonomian yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa.
[Wa/sidik]