EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Polri terus mendalami keterlibatan perusahaan dan perseorangan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sejauh ini terdapat 4 perusahaan diduga terlibat.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, 4 perusahaan tersebut masuk dalam proses penyidikan. Polisi menduga perusahaan itu terlibat karhutla.

“Untuk korporasi, dia tidak hanya dijerat pasal pidana, ada sanksi administrasi. Kementerian LHK akan mengajukan gugatan perdata ke perusahaan,” kata Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).

Berdasarkan data Polri, berikut 4 perusahaan beserta status hukumnya di kepolisian:
PT Sumber Sawit Sejahtera berada di Riau berstatus tersangka, PT Bumi Hijau Lestari (BHL) berada di Sumsel, polisi menetapkan Direktur Operasional BHL sebagai tersangka, PT Palmindo Gemilang Kencana berada di Kalimantan Tengah, berstatus tersangka. Pejabat perusahaan sedang diselidiki. Dan PT Surya Argo Palma dan PT Sepanjang Inti Surya Usaha di Kalimantan Barat berstatus tersangka.

Sebelumnya, Polri mencatat pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang ditangkap mencapai 228 orang. Mereka tersebar di Riau hingga Kalimantan.

“Hingga saat ini sudah ada 228 orang ditangkap terkait karhutla,” kata Brigjen Dedi Prasetyo pada Selasa (17/9).
Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan dari perusahaan-perusahaan itu.


Sumber: Kumparan

Kuasa Hukum PT. Artha Utama Propertindo, Mustari.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang yang dipimpin Ali Anwar didampingi Hakim anggota Dien Novita  dan Debora DR Parapat mengabulkan gugatan penggugat PT. Batama Nusa Permai, terkait Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Apartemen Formosa Residence, milik PT. Artha Utama Propertindo, Rabu (18/9-2019).

Dimana penggugat, menggugat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), dan tergugat 2 Intervensi, PT. Artha Utama Propertindo.

Menanggapi putusan hakim PTUN Tanjungpinang, Kuasa Hukum PT. Artha Utama Propertindo, Mustari SH, didampingi rekanya Novita Putri Manik, SH mengatakan, putusan PTUN bukan akhir segalanya, karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap.

"Kita mengajukan upaya banding. Kita akan segera melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Medan, besok atau lusa. Kita tidak sependapat dengan pertimbangan hakim PTUN Tanjungpinang," ujar Mustari, usai sidang.

Kemudian, lanjt Mustari SH, ini baru putusan awal/tingkat pertama, putusan belum incracht (belum memiliki kekuatan hukum tetap).

“Kan belum incracht, ini bukan akhir segalanya. Dan masih dalam proses hukum selanjutnya,” ucap Mustari.

Mustari menyebut, tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam putusan. Oleh karena itu pihaknya keberatan. Ia menegaskan, bahwa pihaknya dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, telah melalui prosedur yang berlaku.

”Kita mengajukan izin sesuai prosedur. Dasarnya kita adalah IMB yang dikeluarkan oleh tergugat DPM-PTSP. Dengan dasar ini klien kami melakukan pembangunan. Kita dari awal optimis, dokumen yang kita punya lengkap, IMB, Fatwa Planologi, Amdal, Andalalin, sertifikat tanah dan dokumen pendukung lainnya lengkap," kata Mustari.

Mustari menegaskan, bahwa ini tidak memberi dampak terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan. Semuanya berjalan secara wajar dan sesuai perencanaan. Dan yang pasti semua dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku.

“Ini baru putusan awal, masih ada proses banding dan hingga kasasi. Ini kan upaya hukum yang berlaku,” terang Mustari.


Alfred

Mesjid Penyengat, (Fhoto: Istimewa)

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang akan diusulkan sebagai warisan dunia, kata salah seorang budayawan, Abdul Malik.

"Kami sudah menyampaikan itu secara lisan dalam pertemuan dengan UNESCO di Bogor pada Juli 2019. UNESCO sangat tertarik, dan memberi pujian," ujarnya di Tanjungpinang, Senin (16/9-2019), dikutip dari situs Diskominfo Kepri.

Abdul Malik yang juga Dekan Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, menjelaskan kenapa Pulau Penyengat layak menjadi warisan dunia.

Pertama, Sultan Mahmud Riayat Syah atau Mahmud Syah III, yang merupakan raja kedelapan sekaligus raja terakhir dari Kesultanan Melaka, mempersunting Engku Putri binti Raja Haji Syahid Fisabilillah (Raja Hamidah), sekitar tahun 1801 M, dengan mas kawin berupa Pulau Penyengat.

Kedua, Pulau Penyengat merupakan pulau terkecil di dunia yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Riau, Lingga, Johor dan Pahang. Pulau dengan panjang 2 KM dan lebar 850 meter itu ketika itu memiliki fasilitas pemerintahan yang lengkap.

Ketiga, pulau itu dijadikan sebagai pusat peradaban melayu.

Dan yang paling menarik, menurut UNESCO, Pulau Penyengat sebagai cikal bakal lahirnya Bahasa Indonesia, bahasa pemersatu.

"Sejarah membuktikan Nahasa Melayu dari pulau itu menyatukan Indonesia, Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam. Bahkan sampai sekarang tiga negara tetangga kita itu masih menggunakan Bahasa Melayu," ujarnya.

Untuk menjadikan Pulau Penyengat sebagai warisan dunia bukan hal yang  mudah. Namun sinyal positif sudah diberikan UNESCO sehingga seharusnya setelah pertemuan di Bogor Juli 2019, ditindaklanjuti di daerah.

Seluruh pihak yang terkait rencana itu di Kepri sebaiknya bersinergi, mengumpulkan data-data, termasuk aset budaya daerah, kemudian menyusunnya sebelum dilaporkan ke pemerintah pusat untuk diusulkan kepada UNESCO.

"Banyak daerah yang mengusulkan agar masuk warisan dunia, namun itu tidak mudah. Dalam setahun, UNESCO hanya menetapkan satu kawasan sebagai warisan dunia," tuturnya.

Malik mengatakan Pulau Penyengat sebagai warisan dunia bukan hanya peestise, melainkan memberi dampak positif lainnya, terutama pada sektor pendidikan dan pariwisata. Perlakuan pemerintah terhadap Pulau Penyengat pun semestinya berbeda-lebih istimewa setelah pulau itu ditetapkan sebagai warisan dunia.

"Kami ingin pulau ini berdiri megah sebagai kawasan sejarah yang kaya budaya melayu," katanya.


Red

Plt Gubernur Kepri, Isdianto (Fhoto: Istimewa).

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merasa optimistis mampu membangun Monumen Bahasa di Pulau Penyengat, Kota Tanjungpinang.

Pelaksana Tugas Gubernur Kepri Isdianto, di Tanjungpinang, Senin, mengatakan, dirinya menginginkan Monumen Bahasa segera dibangun, namun hal itu tidak dapat diwujudkan tahun 2020 mengingat anggaran daerah banyak terkuras untuk penyelenggaraan pilkada serentak.

"Insya Allah 2021 dibangun Monumen Bahasa ini. Kami sudah membahasnya," katanya.

Isdianto mengatakan pembangunan Monumem Bahasa itu dibutuhkan agar masyarakat Indonesia mengingat sejarah Pulau Penyengat sebagai cikal bakal lahirnya Bahasa Indonesia. Dari pulau yang relatif kecil ini, Bahasa Melayu sebagai cikal bakal lahirnya Bahasa Indonesia.

"Saya akan melanjutkan rencana pembangunan Monumen Bahasa ini," ujarnya.

Pembangunan Tugu Bahasa dilaksanakan sejak tahun 2013 atau ketika HM Sani (almarhum) masih menjabat sebagai Gubernur Kepri. Sani merupakan abang kandung dari Isdianto, yang meninggal dunia pada April 2016 atau beberapa bulan setelah dilantik sebagai gubernur.


Red

Kepala Kantor Bahsa Kepri, Zuryeti Muzar. (Fhoto: Istimewa).

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau menggelar Penyuluhan Bahasa Indonesia Dalam Jurnalistik Bagi Siswa dan Mahasiswa Sekota Tanjungpinang di Comforta Hotel pada Senin (16/9).

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, melalui kegiatan penyuluhan tersebut kantor bahasa provinsi Kepri bertujuan mempromosikan Bahasa Indonesia melalui bidang jurnalistik. Hal tersebut disampaikan oleh Zuryeti Muzar selaku kepala Kantor Bahasa provinsi Kepri.

“Ya dengan adanya kegiatan ini kita promosikan bahasa Indonesia melalui bidang jurnalistik,” ujarnya pada awak media.

Memilih bidang jurnalistik sebagai sarana penyuluhan bahasa Indonesia bukan tanpa alasan. Mengingat bidang jurnalistik kerat kaitannya dengan media serta bidang jurnalistik yang juga merupakan salah satu mitra dalam penyuluhan bahasa Indonesia. Kepala kantor bahasa provinsi Kepri tersebut menilai bahwa bidang jurnalistik adalah bidang yang tepat untuk dimanfaatkan dalam penyuluhan bahasa Indonesia pada saat ini.

“Kami memilih bidang jurnalistik karena bidang ini merupakan mitra yang tepat dalam upaya penyuluhan bahasa Indonesia,” ujarnya lagi.

Pada kegiatan yang diadakan di Comforta Hotel tersebut, Kantor Bahasa akan menggelar Penyuluhan Bahasa Indonesia dalam Jurnalistik selama tiga hari dimulai dari Senin(16/9) sampai dengan Rabu (18/9). Nantinya selama kegiatan berlangsung akan diisi oleh berbagai pemateri dengan berbagai bidang yang berbeda. Setiap pemateri nantinya akan menyampaikan materinya dengan waktu yang telah ditentukan.

“Kegiatan ini akan kita gelar selama tiga hari, dimulai dari hari ini (Senin) sampai dengan Rabu nanti. Jadi setiap hari akan diisi oleh pemateri dengan bidang keilmuan yang berbeda,” ucap Zuryeti Muzar.

Selain memaparkan materi, Kepala kantor Bahasa tersebut juga mengatakan bahwa di hari terakhir nanti seluruh peserta akan mengikuti praktik guna menerapkan ilmu yang didapat selama kegiatan berlangsung.
“Nanti akan ada praktik di hari terakhir,” tegasnya.

Selain itu, Zuryeti Muzar selaku Kepala Kantor Bahasa Kepri berharap dengan adanya kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh seluruh peserta dengan mengambil ilmu serta menerapkannya dalam kehidupannya.

“Kami harap setelah ini semua ilmu yg di dapat akan diterapkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari baik di media sosial ataupun di dunia jurnalistik itu sendiri,” tutupnya.


Red

Pengungkapan Penyeludupan Baby Lobster.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Tim Satuan Tugas Gabungan Fleet One Quick Response F1QR Komando Armada I kembali keok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan baby lobster dari Batam ke Singapura.

Tim Satgasgab F1QR Koarmada I berhasil mengamankan Speedboat tanpa nama bermesin 15 PK satu unit, pada posisi Koordinat 0° 52′ 565″ N – 103° 49′ 014″ E, tepatnya di Pulau Combol, namun para penyeludup berhasil kabur meninggalkan Baby Lobster bernilai Rp12,3 Miliar.

Danlantamal IV Laksamana Pertama TNI Arsyad Abdullah, S.E., M.A.P, didampingi Danguskamla)Koarmada I Laksamana Pertama TNI Yayan Sofiyan, S.T., di Mako Lanal Batam, mengatakan Timberhasil menangkap 1 (satu) buah Speedboat tanpa nama bermesin 15 PK satu unit, pada posisi Koordinat 0° 52′ 565″ N – 103° 49′ 014″ E, tepatnya di Pulau Combol.

“Dari penangkapan tersebut berhasil mendapati barang bukti berupa baby lobster yang dikemas dalam 14 box sterofoam coolbox, namun pelakunya berhasil melarikan diri”, Kata Danlantamal. Jumat(13/9-2019).

Selanjutnya barang bukti dibawa ke Kantor Lanal Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut, kemudian barang bukti berupa baby lobster dibawa ke Kantor Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) Batam, untuk dilaksanakan pencacahan”,jelasnya

Sementara itu, hasil rincian pencacahan di Stasiun BKIPM dengan hasilnya sebagai berikut, dari 14 box sterofoam, dari setiap boxnya berisi 30 kantong pelastik berisi baby lobster, satu kantong pelastik tersebut untuk jenis pasir rata-rata 200 ekor dan satu kantong pelastik untuk jenis mutiara rata-rata 100 ekor.

Sedangkan total estimasi penyelamatan Sumber Daya Ikan (SDI) senilai, Jenis Pasir , 200 ekor x 30 kantong x 13 box = 78.000 ekor, 78.000 ekor x Rp 150.000,- = Rp 11.700.000.000,-, Jenis Mutiara , 100 ekor x 30 kantong x 1 box = 3.000 ekor, 3.000 ekor x Rp 200.000,- = Rp 600.000.000,-3000 dan total senilai = Rp 12.3 Miliar.

Danguskamla juga menambahkan “Kini seluruh barang bukti berupa 14 box sterofoam Baby Lobster berisi 81.000 ekor, diamankan di kantor Stasiun BKIPM Batam, yang nantinya akan dilepas dan dipelihara di Pulau Abang, dimana terdapat konservasi milik Kantor Kelautan dan Perikanan” Tutupnya,

Pelanggaran tersebut berdasarkan pasal 31 Jo pasal 7 UU No.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan kemudian pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Lalu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster ( Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp) dan Rajungan (Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Hadir pada acara tersebut Danlanal Batam Kolonel Laut (P) Alan Dahlan S.H. M.si., Asintel Danguskamla Koarmada 1 Kolonel Laut (E) Yulianus Arinando, Asintel Danlantamal IV Letkol Laut (P) Ari Aryono, S.E., Kepala SKIM Anak Agung Gede Eka Susilo, Kasi Sarpras PSDKP Batam Bpk. Martin Luhulima, Pasintel Lanal Batam Mayor Laut (E) Irawan Prasetyo, S.T., Pasops Lanal Batam Mayor Laut (KH) Yudhi.


Red

Ka. UPT Dispenda Tanjungbatu, Zulfahmi.

EXPOSSIDIK.com, Karimun: Operasi Patuh jaya di Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun usai dilakukan oleh Kepolisian Polsek Kundur. Pelaksaan Oprasi tersebut, dimulai sejak tanggal 29 Agustus hingga tanggal 11 September 2019.

Dimana selama pelaksaan oprasi tersebut, terdapat peningkatan pembayaran pajak baik itu dari roda dua maupun roda empat.

Zulfahmi, pimpinan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dispenda Provinsi di Tanjung Batu mengatakan, sejak dilakukan operasi patuh jaya selama 12 hari ini. Peningkatan pembayaran pajak terus meningkat.

"Meningkat, hampir mencapai 30 persen  perbulannya," kata Zulfahmi diruangan kerjanya, Jum'at (13/09/2019).

Lanjut Zulfahmi, sebelum di lakukan razia patuh jaya, pendapatan pajak sangat minim, rata-rata perbulan dibawah 100 juta. Namun setelah beberapa hari berjalannya Oprasi Patuh Jaya.

"Pendapatan pembayaran pajak terus meningkat draktis hinggakini pendapatan mencapai 140 juta perbulan," ujarnya.

Kemudian, selama ada pelaksanaan OPJ ini, kata dia, jumlah pengendara yang taat pajak kendaraan kini mengalami peningkatan. Sehingga bisa dikategorikan pengendara di Tanjubatu  betul-betul patuh, untuk membayar pajak kendaraan.

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat, khususnya masyarakat Tanjungbatu untuk terus taat membayar pajak. Sehingga program Samsat menjadi prioritas petugas untuk mempermudah pemilik kendaraan, agar taat terhadap pembayaran pajak kendaraan.


Ahmad Yahya

terdakwa Andrew Susilo bin Sukirman dan Deni Nastilanda bin Nasrul (PNS)

EXPOSSIDIK.com, Batam: Hakim Majelis Pengadilan Negeri (PN) Batam, Marta Napitupulu menyampaikan usai membacakan amar putusan terdakwa Andrew Susilo bin Sukirman dan Deni Nastilanda bin Nasrul (PNS), kasus perkara Narkotika jenis sabu sebanyak 1800 butir.

Ia mengatakan, putusan para terdakwa perkara kasus Narkoba, untuk hari diturunkan dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Hari ini kami lagi baik. Jadi putusan para terdakwa kami turunkan dibawah satu tahun dari tuntutan JPU. Tidak ada kami naikkan," ujarnya Hakim Marta Napitupulu, Kamis (12/9-2019).

Tadi, lanjut Hakim Marta, seperti terdakwa Heng Beou Woon alias Heng dan Leong Kah Huat alias Huat, Warga Negara Malaysia. Dituntut JPU 16 tahun, denda 1 milliar, subsuder 1 tahun. Mereka dijatuhkan hukuman kurungan penjara selama 15 tahun, denda 1 milliar, subsuder 6 bulan kurungan penjara bila tidak dibayar.

"Hukuman mereka kami kurangkan satu tahun dari tuntutan JPU. Karena mereka jaringan Narkoba Antar Negara," kata Hakim Marta Napitupulu kepada terdakwa Deni Nastilanda bin Nasrul dan Andrew Susilo bin Sukirman.

Terdakwa Deni Nastilanda bin Nasrul dan Andrew Susilo bin Sukirman, dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Marta Napitupulu didampingi dua Hakim anggota, menjatuhkan hukuman kurungan penjara, karena terbukti melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Mengadili terdakwa Deni Nastilanda bin Nasrul dan Andrew Susilo bin Sukirman dengan hukuman penjara selama 7 tahun, denda 1 milliar, subsuder 3 bulan kurungan penjara, bila tidak dibayar," ujar Hakim Marta.

Karena terdakwa Deni Nastilanda bin Nasrul dan Andrew Susilo bin Sukirman bukan jaringan Narkoba antar Negara. Maka hukuman kedua terdakwa dikurangkan satu tahu setengah. Apalagi terdakwa Deni Nastilanda adalah merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dimana kedua terdakwa Deni Nastilanda bin Nasrul dan Andrew Susilo bin Sukirman, sebelumnya dituntut JPU dengan hukuman kurungan penjara selama 8 tahun, denda 1 milliar, subsuder 6 bulan kurungan penjara.

"Apapun putusan itu, karena terdakwa Deni Nastilanda adalah PNS, itu sudah resiko. Nanti, setelah keluar dari penjara, jangan kamu ulangi lagi," ungkap Hakim Marta.

Alfred

Presiden RI Jokowi dan Ibu Negara Bertakziah dirumah Duka Presiden RI ke 3.

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo bertakziah ke rumah duka Presiden ke-3 Republik Indonesia, B.J. Habibie di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis pagi, 12 September 2019.

Tiba di lokasi sekira pukul 09.05 WIB, Presiden bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno disambut putra almarhum, Ilham Akbar Habibie. Setelahnya, Presiden turut menyalatkan jenazah almarhum Habibie.

"Saya mengajak untuk berdoa bersama-sama semoga arwah beliau diterima di sisi Allah SWT, tempat yang paling baik di sisi-Nya," ujar Presiden selepas bertakziah.

Menurut rencana, almarhum akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, bersebelahan dengan makam Ainun Habibie. Presiden Jokowi sendiri yang akan bertindak selaku inspektur upacara dalam upacara pemakaman yang akan digelar siang hari ini.

"Nanti siang di Taman Makan Pahlawan di Kalibata saya akan bertindak sebagai inspektur upacara," kata Presiden.


Red

Presiden RI, Jokowi Membuka Confrence ke-37 SE-ASEAN.

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo menerima penghargaan dari ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO) saat peresmian pembukaan The 37th Conference ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 37) yang digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Rabu (11/9- 2019).

The AFEO Distinguished Honorary Patron Award diberikan dalam setiap perhelatan konferensi tersebut kepada satu orang penerima setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan suatu negara. Penghargaan tersebut diberikan kepada Presiden Joko Widodo dalam perhelatan konferensi ke-37 kali ini.

"Saya menyampaikan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada saya," ucap Presiden.

Namun, Kepala Negara berpandangan bahwa penghargaan tersebut selayaknya lebih tepat diberikan kepada para insinyur Indonesia yang bekerja membangun negara bahkan hingga bekerja di daerah terpencil sekalipun.

"Sebenarnya penghargaan ini milik para insinyur Indonesia yang sudah tanpa lelah bekerja di lapangan, di daerah terpencil, di daerah perbatasan, dan di daerah-daerah pedalaman untuk membangun negara kita Indonesia," tuturnya.

Chairman AFEO yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Heru Dewanto, sebagaimana dikutip dalam siaran persnya mengatakan bahwa penghargaan tersebut adalah penghargaan tertinggi AFEO yang diberikan kepada kepala negara atau kepala pemerintahan yang dinilai memberikan jasa dan kontribusi besar terhadap profesi insinyur dan bidang keteknikan di suatu negara.

"Berkat disahkannya UU Keinsinyuran, kini PII sebagai organisasi profesi semakin kuat. Ini kontribusi luar biasa terhadap para insinyur tanah air yang bekerja nyata di balik setiap proyek infrastruktur. Dengan masifnya pembangunan di negeri ini juga membuat kami yakin Presiden Jokowi sangat layak mendapatkan apresiasi tertinggi ini," kata Heru.

Untuk diketahui, penghargaan yang sama dalam perhelatan konferensi ke-36 yang digelar di Singapura pada tahun 2018 lalu diberikan kepada Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad.


Red

Sambutan Presiden RI, Jokowi, Pembukaan Confrence ke-37 SE-ASEAN.

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo meresmikan pembukaan The 37th Conference ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO 37) yang digelar di Jakarta International Expo, Kemayoran, Rabu, (11/9-2019).

Konferensi ke-37 tersebut diselenggarakan oleh organisasi insinyur dari sepuluh negara ASEAN yang tergabung dalam ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO) untuk mengumpulkan para insinyur ASEAN dan bertukar pengetahuan, ide, serta pemikiran terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di ASEAN.

Presiden Jokowi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada kurang lebih 1.500 peserta yang hadir di ajang tahunan tersebut.

"Saya ingin menyampaikan selamat datang kepada para tamu dari negara-negara sahabat. Kita semua senang menjadi tuan rumah dari acara konferensi yang sangat terhormat ini. Bapak, ibu, dan saudara-saudara semua adalah tamu-tamu istimewa negara kita, Indonesia," ujarnya.

Di tengah kondisi ekonomi dunia saat ini, Presiden mengatakan bahwa negara-negara ASEAN harus tetap dapat melompat ke depan dan memanfaatkan peluang yang muncul. Negara-negara ASEAN juga harus selalu mengembangkan inovasi dan terobosan yang dapat menjadikan ASEAN berkembang lebih cepat.

"Dengan jumlah penduduk sekitar 600 juta, ASEAN merupakan sebuah kekuatan besar ekonomi dunia. ASEAN telah membuktikan diri sebagai kawasan yang aman, kawasan yang stabil, dan menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan," ucap Presiden.

Kepala Negara melanjutkan, agar dapat tumbuh dan berkembang semakin besar, negara-negara ASEAN harus saling membantu dan lebih banyak bersinergi, termasuk di kalangan insinyur ASEAN.

"Saya senang telah terdapat _mutual recognition agreement_ di antara insinyur-insinyur di ASEAN sehingga terdapat standar kompetensi yang sama di antara negara dan memungkinkan mobilitas para insinyur lintas negara di ASEAN lebih mudah. Kerja sama antarinsinyur di ASEAN ini penting untuk terus ditingkatkan dan saya yakin setiap negara ASEAN punya kekuatan masing-masing," tuturnya.

Di era revolusi industri jilid keempat sekarang ini, peranan para insinyur tak perlu diragukan. Dalam hal teknologi misalnya, para insinyur hebat ASEAN terbukti mampu melahirkan 10 perusahaan rintisan dengan status _unicorn_ atau yang bervaluasi di atas USD1 miliar di mana 4 di antaranya berasal dari Indonesia. Hal itu masih belum termasuk karya-karya insinyur ASEAN di bidang lainnya.

"Di Indonesia antara lain Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka. Masih banyak lagi karya-karya hebat di berbagai bidang hasil karya para insinyur," ucap Presiden.

Melalui penyelenggaraan CAFEO ini, Kepala Negara berharap peningkatan kerja sama antara insinyur ASEAN di berbagai bidang sehingga mampu melahirkan lebih banyak lagi inovasi-inovasi baru yang mendongkrak pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN.


Red

Sambutan Sekda Natuna, Wan Siswandi.

EXPOSSIDIK.com, Natuna: Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna Wan Siswandi menghadiri sekaligus membuka rangkaian acara BAZNAS Kabupaten Natuna, Rabu (11/9/2019).

Dalam sambutannya, Wan Siswandi menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Natuna bersama BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau ini. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Natuna yang telah banyak berkontribusi untuk masyarakat.

Kemudian, Wan Siswandi membuka acara ini dengan menyerahkan secara simbolis Bantuan Dana Zakat BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau.

"Beasiswa Tingkat SLTA, Bantuan Ekonomi Terencana, Bina Dai dan Santunan Lansia," ujarnya.

Hadir dalam acara ini pimpinan BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau Dr. Cahyo Budi Santoso (Wakil Ketua III), Dr. H. Moch Aminudin Hadi (Wakil Ketua IV), seluruh pimpinan BAZNAS Natuna, pimpinan FKPD Natuna, tokoh agama, tokoh masyarakat, penerima bantuan dana zakat dan perwakilan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di lingkungan BAZNAS Natuna.

Ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan, yaitu Program Pelatihan Pengajar Al-Qur'an (ProPPA), Capacity Building, dan Penyerahan Bantuan Dana Zakat BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau.

ProPPA menghadirkan narasumber berkualitas dari Tim Nasional Peningkatan Mutu Pendidikan Al Qur'an Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Timnas PMPAI Kepri), Ustadz Muhammad Asyhar dan Ustadz Idris. Acara ini ditujukan untuk para pengajar Al Qur'an se-Natuna sebagai upaya peningkatan kemampuan baca Al Qur'an menjadi lebih baik.

Adapun acara Capacity Building ditujukan untuk para Amil Zakat di lingkungan UPZ BAZNAS Natuna. Dr. Amin dan Dr. Cahyo, pimpinan BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau didaulat menjadi narasumber.

Harapannya para Amil Zakat dapat melayani dengan lebih optimal masyarakat Natuna yang ingin menunaikan zakat infaq dan sedekah melalui BAZNAS.

Sehari sebelumnya, pimpinan BAZNAS Provinsi Kepulauan Riau bersama pimpinan BAZNAS Natuna melaksanakan silaturrahim bersama Kakan Kemenag Natuna Drs. H. Ahmad Husin dalam rangka penguatan sinergi kinerja antara BAZNAS Natuna dengan Kemenag Natuna dan monitoring evaluasi (Monev) dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Natuna.



Red

Fhoto:Istimewa.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau meminta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjungpinang menghentikan renovasi cagar budaya Kelenteng Tien Hou Kong atau Vihara Bahtra Sasana, di Jalan Merdeka, Kecamatan Tanjungpinang Kota.

Kepala Seksi Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan BPCB wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepri, Agus Tri Mulyono, yang dihubungi dari Tanjungpinang mengatakan, pemugaran cagar budaya Kelenteng Tien Hou Kong tidak diperbolehkan tanpa melibatkan tenaga ahli.

"Itu salah, dikarenakan tidak melibatkan tenaga ahli dari BPCB," ujarnya, dikutip dari situs Diskominfo Kepri, Selasa (10/9-2019).

Ia mengatakan, BPCB wilayah Sumatra Barat, Riau dan Kepri sudah menyurati pemerintah setempat untuk pemugaran cagar budaya tersebut pada 2018. Surat itu mengingatkan pemda untuk memperhatikan regulasi cagar budaya.

"Jika pemugaran dikerjakan sendiri, tanpa ahli akan menjadi masalah.
Kalau sekarang sudah terjadi seperti itu harus dihentikan sementara, hingga tim ahli datang," ucapnya.

Agus menegaskan, BPCB wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepri tidak pernah diminta mengirimkan ahli untuk pemugaran cagar budaya Kelenteng Tien Hou Kong.

Tenaga ahli sangat diperlukan dalam proses pemugaran, agar ahli dapat menentukan perlu atau tidak bagian-bagian kontruksi bangunan cagar budaya tersebut melalui penelitian terlebih dahulu dan sesuai dengan surat rekomendasi yang diberikan BPCB kepada Disbudpar Tanjungpinang.

"Ya perlu, karena pemugaran itu sendiri kan tidak melakukan renovasi secara keseluruhan, bagian-bagian tertentu dari surat kami itu sudah jelas, bagian-bagian tertentu yang perlu diganti ya diganti, kalau yang gak perlu ya gak perlu diganti," ungkapnya.

"Yang jelas kalau seperti itu berarti study kelayakannya belum ada, jadi kalau sementara masyarakat tidak tau ya itu kesalahan mereka, yang sekarang diketahui direnovasi tanpa ahli kita minta dikembalikan kebentuk aslinya," tambahnya, tegas.

BPCB wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepri menilai persoalan pemugaran cagar budaya Kelenteng Tien Hou Kong dikenal pula dengan nama Vihara Bahtra Sasana tanpa ahli merupakan atensi serius.

"Makanya sangat diperlukan studi kelayakan, kalau banguan cagar budaya itu berubah bentuk, tidak sesuai aslinya, dapat dialihkan fungsi tidak jadi cagar budaya lagi, karena bentukanya, kondisi ruangnya berubah, 'kan sayang," ungkapnya.

Kendati meminta renovasi dan pemugaran cagar budaya Kelenteng Tien Hou Kong dihentikan sementara. BPCB wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepri mengutarakan ungkapan terimakasih atas kepedulian masyarakat terhadap cagar budaya.

"Artinya masyarakat bagus, peduli. Ini hanya ketidaktauan mengenai cagar budaya, jadinya begitu," ucapnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tanjungpinang, Surjadi mengatakan sudah mengarahkan pihak Yayasan pengelola Klenteng Tien Hou Kong untuk menghentikan aktivitas pemugaran cagar budaya tersebut hingga mendapatkan hasil keputusan dari tim ahli BPCB.

"Mereka sudah kami surati menghentikan kegiatan sampai ada Tim ahli BPCB yang mendampingi," ujarnya


Red

Diskominfo Kepri, Meifrizon. Fhoto: Is.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau mendorong sertifikasi seluruh pelatih sepak bola, terutama yang melatih atlet usia 11-13 tahun.

Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, Kepala Dispora Kepri Meifrizon, di Tanjungpinang, mengatakan, jumlah pelatih sepak bola cukup banyak, namun sebagian belum bersertifikasi.

"Jika hal itu tidak segera dibenahi, maka yang rugi bukan pelatihnya, melainkan atlet yang dilatih oleh pelatih yang belum bersertifikasi," ujarnya, Rabu (11/9-2019).

Meifrizon mengatakan perkembangan sepak bola di Kepri cukup pesat, salah satunya ditandai dengan jumlah Sekolah Sepak Bola yang semakin banyak.

Sekolah Sepak Bola diharapkan melahirkan atlet berprestasi. Para atlet tidak gratis berlatih di sekolah itu.

Seluruh orang tua atlet juga memiliki harapan yang besar terhadap anak-anaknya agar menjadi atlet yang berprestasi.

Untuk mencapai impian itu, kata dia seluruh pelatih yang melatih atlet di Sekolah Sepak Bola harus bersertifikasi, karena itu syarat yang harus dipenuhi.

"Sekolah Sepak Bola di Kepri legal, hanya tidak semua pelatihnya bersertifikasi," katanya.


Red

Kantor Polres Tanjungpinang, Fhoto: Is.

EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Status Polres Tanjungpinang akan ditingkatkan menjadi Polresta, namun sampai sekarang belum diketahui waktu perubahan status itu.

"Bisa dalam waktu dekat atau mungkin beberapa bulan lagi, tergantung Mabes Polri," kata Kapolres Tanjungpinang AKBP Ucok Lasdin Silalahi, di Tanjungpinang. Dikutip dari situs Diskominfo Kepri, Rabu (11/9-2019).

Ucok mengatakan perubahan status itu sudah diusulkan sejak  tahun 2016. Semakin hari, dirasakan semakin dibutuhkan peningkatan status Para menjadi Polresta.

Peningkatan status itu pula diikuti dengan penguatan sumber daya manusia, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan. Tujuannya, semata-mata untuk meningkatkan kualitas pengamanan, ketertiban dan kondusivitas di Tanjungpinang.

"Tanjungpinang merupakan ibu kota Kepulauan Riau sehingga wajar jika ditingkatkan menjadi Polresta setelah dikaji berbagai sektor strategis yang berhubungan dengan keamanan," katanya.

Sebelumnya, Jumaga Nadeak ketika masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kepri (2014-2019) kembali mendorong peningkatan status Polres Tanjungpinang menjadi Polresta.

"Peningkatan tipe Polres Tanjungpinang merupakan kebutuhan mendesak," kata Jumaga Nadeak, yang kembali terpilih menjadi anggota DPRD Kepri.

Politikus PDIP itu mengatakan Tanjungpinang, ibu kota Kepri sehingga dibutuhkan institusi kepolisian sekelas Polresta. Di Tanjungpinang, menurut dia tingkat kerumitan masalah dan kasus setara dengan kota besar lainnya sehingga dibutuhkan personel dan perlengkapan yang memadai.

"Tipe Polres Tanjungpinang kalah dengan dengan Polresta Batam, padahal Tanjungpinang merupakan kota besar," ujarnya.

Kondisi institusi keamanan negara di Tanjungpinang, kata dia tidak ideal sehingga harus segera ditingkatkan. Tujuannya, pelayanan masyarakat dapat diberikan secara maksimal, termasuk penyelesaian kasus hukum.

"Masyarakat akan tambah merasa aman dan nyaman dengan penguatan kepolisian di Tanjungpinang," ucapnya.

Jumaga mengatakan keinginan untuk meningkatkan tipe Polres Tanjungpinang tersebut sudah disampaikan ke Polda Kepri sejak tahun 2016. Keinginan itu disampaikan langsung kepada  sejumlah perwira tinggi yang pernah  menjabat sebagai Kapolda Kepri.

Jumaga merasa optimistis keinginan tersebut direalisasikan. Sebab DPRD Kepri pernah mendorong peningkatkan tipe Polda Kepri, dan berhasil.

"Saya sudah sampaikan keinginan langsung kepada kapolda tadi. Mudah-mudahan segera direalisasikan," ucapnya.

Red