EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Potret sejumlah Kapal yang tengah labu jangkar di perairan Batam. (Foto: Ist)

Dalam pertemuan tersebut, Ansar bersama Menhub Budi Karya Sumadi membahas tentang pembangunan infrastruktur pelabuhan dan bandara yang ada di kabupaten Karimun dan Natuna.

Dikatakan Ansar, saat ini pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan guna pembangunan ekonomi di Provinsi Kepri.

"Dengan adanya pembangunan pelabuhan dan bandara tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat Kepri guna menopang perekonomian masyarakat," jelas Ansar

Menurut Ansar, ini merupakan bentuk keseriusan Pemerintah dalam melakukan pembangunan di Kepri. 

"Meskipun saat ini sedang dalam kondisi pandemi, namun kita tetap melakukan terobosan-terobosan supaya tidak ketinggalan dalam hal pembangunan," kata Ansar. 

Terkait pelabuhan Malako di Kabupaten Karimun, Gubernur memaparkan jika posisi pelabuhan ini berada di jalur strategis dan berdekatan dengan beberapa negara tetangga. 

Di area pelabuhan Malako tersebut juga nantinya akan dibangun kawasan bisnis terpadu. Sehingga dipastikan keberadaan pelabuhan ini nantinya bisa menjadi roda perekonomian di Kepri dan di Karimun khususnya. 

Begitu juga dengan rencana perpanjangan bandaranya. Menurut Gubernur, menyangkut hal ini sudah di rapatkan ditingkat kementerian secara terbatas. 

Hanya saja, lanjutnya, baik untuk rencana pembangunan pelabuhan Malako dan perpanjangan bandara perlu ada pembahasan lebih lanjut guna membahas persoalan pembebasan lahan. 

"Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun akan segera melakukan rapat koordinasi teknis menyangkut hal ini, nanti kita cari solusinya," jelas Ansar.

Menteri Perhubungan RI sendiri memberikan dukungan penuh terkait rencana pembangunan pelabuhan Malako dan perpanjangan bandara di Karimun. Bahkan sudah meninjau langsung kondisi lapangan. Sebagai tindak lanjutnya, sudah dilakukan rapat terbatas ditingkat kementerian. 

"Rencana kita ini disambut baik oleh pak Menteri. Dan Pemprov Kepri akan mengingatkan terus pihak kementerian sambil menyelesaikan masalah ganti rugi lahan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, baik Pemprov Kepri maupun Pemkab Karimun," ucap Ansar.

Selanjutnya, menyangkut rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Natuna. 

Terutama menyangkut DED yang diminta oleh kementerian Perhubungan sebelummnya, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepri telah memyiapkan anggarannya untuk membuat DED nya. 

Pelabuhan terpadu Natuna ini rencananya akan dibiayai dari dana Kementerian Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp200 miliar. 

"DED nya akan segera kita bikin, anggarannya sudah disiapkan. Pelabuhan di Natuna ini juga posisinya sangat strategis dan sangat dinantikan oleh masyarakat," ujarnya. (Red)

Sejumlah pelaku UMKM di WTB Batam center. (Foto: Ist)

Pemberian bantuan pinjaman modal tanpa bunga ini tanpa terkecuali di berikan kepada pelaku UMKM di Provinsi Kepri.

"Dengan syarat pelaku UMKM ini harus punya izin usaha dari PTSP, minimal izin mendirikan usaha dari pihak kelurahan atau desa setempat,'' ujar Gubernur Provinsi Kepri, H Ansar Ahmad beberapa waktu lalu.

Dikatakan Ansar, tak hanya itu masyarakat yang mempunyai usaha, bisa  langsung  datang ke Bank Riau Kepri, baik secara individu (perorangan) maupun kelompok untuk mengajukan pinjaman modal tanpa bunga tersebut.

"Pemprov Kepri telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar," ujar Ansar.

Yangmana, lanjut Ansar dengan ketentuan setiap UMKM bisa meminjam maksimal Rp20 juta. Jika rata-rata UMKM meminjam sebesar Rp20 juta, maka akan ada 1000 UMKM yang dapat memanfaatkan fasilitas ini. 

"Dan jika jumlah pinjamamnya bervariasi, contohnya ada yang meminjam Rp5 juta, Rp10 juta dan sebagainya. Maka jumlah UMKM nya bisa lebih banyak lagi masyarakat yang dapat terbantu," jelas Ansar.

Ansar mengatakan program bantuan pinjaman modal tanpa bunga ini diharapkan
dapat mendongkrak perekonomian di Kepri khususnya menjaga eksistensi UMKM. 

"Apalagi UMKM sendiri merupakan  basis ekonomi kerakyatan yang harus dipupuk, dijaga dan dipelihara agar mampu menjadi roda ekomoni kerakyatan," jelas Ansar. (Red)

Gubernur Kepri, H Ansar Ahmad bersama Plt Bupati Bintan, Robi Kurniawan berfoto bersama. (Foto: Humas Kepri)

Ditunjuknya Robi Kurniawan sebagai Plt Bupati Bintan ini untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Bintan Apri Sujadi sebelumnya.

Dalam sambutannya, Ansar berpesan agar kedepannya setelah pelantikan ini, Plt Bupati Bintan Robi Kurniawan dapat  segera menjalankan tugas pemerintahan di Kabupaten Bintan agar lebih efektif.

"Segera lakukanlah konsolidasi dan penguatan kinerja bersama perangkat dweah agar pelaksanaan pemerintahan dan program kegiatan dapat Segera berjalan," jelas Ansar.

Penunjukan itu ditandai dengan diserahkannya Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 130/1599/B.PEMTAS-SET/2021. Diharapkan nantinya, Plt Bupati Bintan Robi Kurniawan dapat segera bekerja memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan mempercepat proses pembangunan di daerah khusus kabupaten Bintan 

Ansar juga mengingatkan tiga hal utama yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam masa pandemi Covid-19 seperti sekarang, yaitu Penanganan Covid-19, perlindungan jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi.

Penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19 juga harus digesa oleh pemerintah daerah, dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan pemanfaatan dari anggaran tersebut.

"Jangan sampai kita mengendor dan lengah, bekerja di masa sekarang ini membutuhkan langkah-langkah taktis dan sinergis antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi," ujar Ansar.

Sementara itu, Roby Kurniawan mengungkapkan jika dirinya siap menjalani amanah barunya sebagai Plt. Bupati Bintan. Dirinya saat ini masih terus melakukan upaya-upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bintan. 

Terutama sekali terkait pemulihan pariwisata Bintan yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

"Penyumbang PAD di Bintan itu yang terbesar dari pariwisatanya, kalau kita bisa terus menekan pandemi ini, maka kita bisa mengembalikan pariwisata di Bintan seperti sebelum pandemi," kata Roby.

Roby melanjutkan jika usai ditetapkan sebagai Plt. Bupati Bintan maka akan segera melaksanakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Gubernur Kepri. 

Menurutnya tugas pemerintah daerah adalah mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi, sebaliknya Pemerintah Provinsi harus mampu mensinkronisasikan kebijakan mereka dengan pemerintah daerah.

Penyerahan Surat Keputusan Gubernur Kepri tersebut turut disaksikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kepri Lamidi, Asisten I Juramadi Esram, Asisten II Syamsul Bahrum, Asisten III Hasbi, Sekda Bintan Adu Prihantara, Staf Khusus Gubernur Sarafudin Aluan, dan beberapa Kepala Biro Setda Kepri. (r/Exp)

Foto: Humas Kepri

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Kepri, H Ansar Ahmad mengapresiasi apnsus DPRD Kepri yang telah membahas ranperda ini hingga disahkannya sebagai Perda.

"Berbagai proses panjang dalam perjalanan pengesahan Perda ini, namun dengan kerja keras bersama Panitia Khusus yang telah memberikan masukan dan sarannya guna penyempurnaan perda RPJMD ini," ujar Ansar dalam Paripurna di kantor DPRD Kepri, Dompak.

Dikatakan Ansar, berdasarkan Laporan Akhir Pansus yang sebelumnya telah dibacakan, terdapat beberapa penyempurnaan terhadap berbagai substansi dokumen RPJMD. Seperti, perubahan proyeksi pendapatan daerah dari rancangan RPJMD yang diusulkan dapat dimaklumi karena terjadinya perubahan asumsi-asumsi pendapatan berdasarkan perkiraan yang paling rasional dan objektif khususnya sebagai imbas pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap keuangan regional, nasional, dan global

"Serta beberapa kondisi yang tidak bisa diprediksi seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus maupun sumber-sumber lain agar tetap dimaksimalkan oleh OPD teknis dengan melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Pusat," ujar Ansar pada rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak didampingi Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dachlan.

Menurut Ansar,hingga saat ini masih terdapat potensi penerimaan daerah yang perlu dikejar dengan serius seperti penerimaan pajak dan retribusi daerah. 

"Dengan keseriusan, InsyaAllah berbagai upaya yang kita rencanakan akan dapat terealisasi dan berdampak secara baik kepada perekonomian daerah," ujar Ansar.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 ini, Ansar menginstruksikan kepada seluruh kepala satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan penuntasan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai urusan dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 2026.

"Kemudian melakukan koordinasi lintas sektor dengan unit/instansi yang akan bergabung dalam Program Cross Cutting guna sinkronisasi dan penajaman program dan kegiatan," jelas Ansar

Sebelumnya Ketua Pansus Ranperda RPJMD Taba Iskandar saat membacakan laporan akhirnya, menyampaikan bahwa dokumen RPJMD telah mengalami penyempurnaan dalam berbagai substansi antara lain penyempurnaan isu-isu strategis daerah, penyesuaian proyeksi pendapatan daerah, penyesuaian strategi dan tema pembangunan, penyesuaian terhadap pagu indikatif perangkat daerah, serta penyempurnaan data-data dasar pembangunan.

"Dalam kesempatan ini dapat saya sampaikan rekomendasi Pansus antara lain setiap OPD terkait harus memahami betul potensi kemaritiman di Kepri, kemudian sektor kelautan dan perikanan harus dioptimalkan," ujar Taba

Selanjutnya rekomendasi yang lain menurut Taba yaitu perlu peningkatan kapasitas koordinasi dengan pemerintah pusat, struktur APBDP yang perlu diperbaiki, visi misi harus selaras dan dipahami setiap OPD, serta pembangunan 5 tahun ke depan harus berpihak ke rakyat kecil. (r/Exp)

Proses pembelajaran tatap muka disalah satu Sekolah Menengah Pertama dengan menerapkan protokol kesehatan. (Foto: Ist)

Pasalnya, saat ini angka konfirmasi positif Covid-19 di Kepri terus menurun setelah pemberlakuan PPKM, dikhawatirkan apabila pembelajaran tatap muka dimulai akan melonjakkan kembali angka positif tersebut.

"Saya minta dipertimbangkan kembali kebijakan tatap muka tersebut, karena lebih susah bagi kita menangani perlonjakan kasusnya kalau nanti naik lagi," kata Ansar saat memimpin Rapat Penanganan Pandemi Covid-19 dan Vaksinasi Se-Kepulauan Riau dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (19/8/2021) lalu.

Kata Ansar, meskipun di sekolah anak-anak sudah diatur sedemikian rupa untuk menjaga jarak di ruang kelas, namun tidak ada yang bisa menjamin usai sekolah anak-anak tersebut bisa terus menjaga protokol kesehatan. 

Lanjut Ansar bahwa indeks penurunan angka positif Covid-19 sejalan dengan indeks penurunan pergerakan mobilitas masyarakat. 

Maka upaya terbaik yang dapat dilakukan adalah membatasi pergerakan masyarakat termasuk menunda pembelajaran tatap muka.

"Meskipun dari pemerintah pusat sudah memberikan izin, tetapi kebijakan di daerah tetap kita yang putuskan," jelas Ansar.

Pada rapat tersebut, Ansar meminta kepala daerah untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kepri mendata siswa-siswi SMK yang belum divaksin. 

Hal ini dikarenakan murid SMK akan magang di perusahaan dan para pengusaha mensyaratkan kartu vaksin bagi siswa/i yang akan magang.

"Nanti kita akan menyelenggarakan vaksinasi masal untuk anak-anak SMK," kata Ansar.

Terkait vaksinasi sampai dengan Kamis (19/8), capaian vaksinasi dosis I di Kepulauan Riau mencapai angka 71,98 persen, sedangkan dosis II sudah sampai di angka 27,30 persen. 

Sementara untuk vaksinasi bagi anak usia 12-18 tahun sudah tercapai angka 42,98 persen.

Hanya Kabupaten Lingga yang belum mencapai angka minimal vaksinasi 70 persen di Kepulauan Riau. Yang tertinggi adalah Kabupaten Natuna yang sudah tercapai 78,39 persen.

Ansar juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk segera menghabiskan stok vaksin yang ada di Kabupaten/Kota. Karena akan lebih mudah bagi Pemprov Kepri untuk meminta pengiriman stok vaksin dari pusat jika stok vaksin di Kepri sudah menipis.

"Sisa target yang belum divaksin tersisa tiga ratus ribu orang lagi, kita akan kebut terus seperti vaksinasi massal besar-besaran beberapa waktu lalu," pungkas Ansar.

Turut dibahas dalam rapat tersebut terkait masalah tracing dan testing di Kepulauan Riau. Untuk mengoptimalkan pelacakan tracing dan testing melalui aplikasi SiLacak, Ansar akan memerintahkan seluruh Bupati dan Walikota untuk melibatkan tenaga di kantor kecamatan membantu menginput data ke dalam aplikasi SiLacak tersebut.

"Dengan perbantuan dari tenaga di kecamatan, maka pelacakan kontak harus dapat dimaksimalkan," pungkas Ansar.

Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Kesehatan Bisri, Wakil Ketua Satgas Covid-19 Kepri Dr Tjetjep Yudiana, Kepala Dinas PMD dan Dukcapil Sardison, Plt. Kepala Biro Pemerintahan Darwin, dan Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung Hasan. (r/Exp)

Gubernur Ansar Ahmad melantik Wakil Walikota Tanjungpinang Endang Abdullah di Gedung Daerah. (Foto: ist)

Tanjungpinang, expossidik.com: Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad melantik Endang Abdullah sebagai Wakil Walikota Tanjungpinang sisa masa jabatan 2018-2023. Pelantikan dilaksanakan di Gedung Daerah, Senin (28/6/21).

Pelantikan Endang Abdullah sebagai Wakil Walikota Tanjungpinang berdasarkan surat dari Dirjen Otonomi Daerah Nomor 131.21/4101/OTDA tertanggal 23 Juni 2021, Penyampaian Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Wali Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Gubernur Kepulauan Riau, H. Ansar Ahmad dalam kesempatan itu mengatakan kepada Wakil walikota yang telah dilantik untuk segera bekerja, berkolaborasi dengan Walikota Tanjungpinang, dan berkomitmen penuh. “Mengingat tugas berat sudah menanti di masa pandemi Covid-19 saat ini,” ucap Ansar.

Selanjutnya Ansar mengharapkan agar Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang bersama dalam pembangunan perekonomian masyarakat dilakukan melalui penguatan daya beli masyarakat. “Lakukan pengembangan UMKM, pembuatan lapangan kerja, dan pengembangan industri berbasis potensi lokal, terutama pengurangan kesenjangan wilayah terutama di masyarakat pesisir,” tambahnya.

Terkait penanganan Covid-19, Ansar mengingatkan terdapat 3 tugas kepala daerah, Pemerintah Daerah harus terus bersemangat, konsisten dan bekerja keras dalam upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19. Mendukung program vaksinasi Covid-19 dengan memastikan pelaksanaanya secara tepat waktu dan sasaran. Serta  melakukan percepatan pemulihan ekonomi dengan menggerakkan segala sumber daya pemerintahan melalui pengalokasian APBD serta melakukan stimulus dalam rangka mendorong sektor swasta dan usaha rakyat.

Rahma, selaku Walikota Tanjungpinang usai pelantikan berucap syukur atas dilantiknya Endang Abdullah sebagai Wakil Walikota. "Saya mengucapkan selamat kepada Pak Endang, dan bersyukur akhirnya saya mendapat pendamping untuk menuntaskan sisa masa jabatan memimpin Kota Tanjungpinang. Mudah mudahan dapat memberikan masukan, dan membantu dalam memimpin Kota Tanjungpinang hingga tahun 2023 mendatang", Ucap Rahma. 

Lebih lanjut Rahma berharap dengan terisinya posisi Wakil Walikota ini, dapat membawa berkah untuk masyarakat Kota Tanjungpinang. “Ini menjadi harapan seluruh warga Tanjungpinang, dan mampu melengkapi pemerintahan agar berjalan dengan baik,” ungkapnya.

Pesan Rahma, salah satu tugas Endang nanti membantu wali kota dalam penanganan Covid-19, pengentasan kemiskinan dan lainnya. “Semoga kami dapat bersinergi dengan baik untuk membangun Tanjungpinang, selalu kompak, sehingga terwujudnya Pemerintah Kota Tanjungpinang yang maju, berbudaya dan sejahtera dalam harmoni kebhinekaan masyarakat madani” tutupnya.

Wakil Walikota Tanjungpinang, Endang Abdullah sangat bersyukur atas pelantikan dirinya yang sudah berjalan dengan lancar. Usai dilantik ini, dirinya akan segera bekerja membantu tugas Walikota.

“Semoga kehadiran saya dapat membantu tugas-tugas Walikota, Insya Allah saya bersama Walikota dapat bekerjasama yang baik sehingga dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin belum diselesaikan, salah satunya penanganan Covid-19, birokrasi pemerintahan, pemulihan ekonomi dan lainnya,” tuturnya.

Terkait penanganan Covid-19, Endang menyatakan dirinya akan membantu Walikota beserta tim satgas Covid-19 untuk bergerak bersama agar mengoptimalkan penanganan Covid-19 di Kota Tanjungpinang. "Insya Allah, saya akan membantu walikota dalam rangka memberikan semangat kepada masyarakat untuk menghadapi Covid-19 sehingga bisa selesai dan tadi sudah disampaikan bahwa Provinsi Kepulauan Riau salah satu yang tertinggi di Indonesia, sehingga ini gerak langkah kita bersama bukan hanya ekskutif bukan legislatif, tetapi ini tugas kita bersama untuk penanganan Covid-19 lebih optimal," lanjut Endang.

Terakhir Endang menambahkan, untuk bekerja bersama beriringan dengan unsur FKPD. “mudah-mudahan kehadiran saya di tengah-tengah walikota dan unsur FKPD, eksekutif maupun legislatif, dapat memberikan smileing of action, saya berharap kami bisa utuh sampai 2023 sesuai dengan masa jabatan", tutupnya. (Red)

Tersangka inisial (Z). (Foto: ist)

Tanjungpinang, expossidik.com: Sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang berhasil meringkus kasus tindak Pidana Narkotika di sebuah rumah di jalan Usman Harun Kota Tanjungpinang, Sabtu (19/6/21) pukul 00.30 Wib. 

Bermula pada hari hari Jumat (18/6/21) sekira pukul 00.00 wib, Sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi tentang adanya seorang laki-laki yang dicurigai memiliki narkotika jenis sabu.

Sekira jam 00.30 WIB, anggota Satres Narkoba mengamankan seorang laki-laki yang mengakui bernama (Z) dan bersama saksi RT setempat dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tas kecil warna merah berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu,  1 (satu) bungkusan plastik warna kuning  yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok kertas, 1 (satu) buah mancis gas warna biru dan 1 (satu) unit Hp merk poco warna hitam. 

Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando, melalui Kasat Res Narkoba AKP Ronny B mengatakan bahwa Sdr. Lk. (Z) mengakui barang-barang tersebut adalah benar miliknya. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjungpinang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Barang bukti yang telah diamankan berupa 2 (dua) paket diduga sabu, berat total 5,51 gram, 1 (satu) unit Hp, 1 (satu) buah kotak warna merah, 1 (satu) buah tas merah, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah kotak warna hitam berisikan gunting, 1 (satu) buah sendok sabu, 1 (satu) buah mancis gas warna biru, 1 (satu) buah bungkusan plastik warna kuning, dan 1 (satu) bundel plastik bening", tambahnya.

"Atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal Pasal 114 ayat (2) Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun", terang Kasatres Narkoba.

Kasat Res Narkoba AKP Ronny B juga menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam memberantas narkoba, membantu Polres Tanjungpinang dalam memberikan informasi terkait dugaan Tindak Pidana Narkoba yang terjadi dengan menghubungi No. TLP/WA 085805316658. (Red)

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang  AKP Rio Reza Panindra didampingi Kasi Humas Polres Tanjungpinang IPTU Suprihadi memberikan keterangan kepada wartawan. (Foto: ist)

Tanjungpinang, expossidik.com: Polres Tanjungpinang berhasil ungkap kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dengan modus lulus masuk IPDN, Jumat (4/6/21).

Konferensi pers terhadap kasus tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang  AKP Rio Reza Panindra didampingi Kasi Humas Polres Tanjungpinang IPTU Suprihadi.

Adapun kronologis kejadian bahwa pada bulan Maret 2019 saudara "DW" mengatakan kepada anak pelapor yang bernama "YZ", bahwa tantenya saudari "VS" bisa memasukkan seseorang untuk masuk ke jenjang pendidikan IPDN dan setelah itu anak pelapor memberi tahu pelapor dan setelah itu pelapor langsung melakukan pertemuan dengan terlapor "VS" di salah satu cafe di Jl. Basuki Rahmat. Setelah bertemu terlapor "VS" meyakinkan pelapor bahwa anak pelapor bisa masuk IPDN dan setelah beberapa kali pertemuan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Sekira pukul 09.00 Wib di Jl. DI. Panjaitan Km.7 Kota Tanjungpinang pelapor menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terlapor "VS" agar dapat menguruskan anak pelapor masuk pendidikan IPDN dan sekitar bulan Mei 2019, anak pelapor mengikuti proses ujian teknis kemampuan dasar (TKD) dan anak pelapor tidak lulus, kemudian pelapor memberi tahu terlapor "VS" dan terlapor menjawab “nanti bisa lewat jalur belakang begitu sudah mengikuti pelantikan siswa dan tunggu saja nanti di Bandung”, ucapnya.

Selanjutnya pelapor dan anak pelapor berangkat ke kampus IPDN dan menunggu terlapor "VS" di kantin kampus IPDN Jatinangor dengan tujuan menunggu arahan dari terlapor dan terlapor mengatakan “untuk sekarang ini tidak bisa masuk, tapi tunggu saja pada saat siswa setelah mengikuti mengikuti pendidikan dasar diakpol dan setelah siswa kembali ke barak kita sisipkan” dan akhirnya anak pelapor mengikuti arahan terlapor "VS" dan sampai 2 (dua) bulan kemudian anak pelapor tidak juga bisa masuk dan akhirnya pelapor kembali menghubungi terlapor "VS" dan terlapor mengatakan akan mengembalikan uang pelapor. Sekira bulan November 2019 terlapor VS menyerahkan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pelapor dengan tanda terima dipegang oleh terlapor dan kemudian sekira bulan desember tahun 2019 terlapor VS menyerahkan CEK Bank Mandiri Tanjungpinang An. PT. KAP senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Namun setelah pelapor kliring ke Bank Mandiri bahwa Cek tersebut tidak ada dananya, lalu pelapor pun memberitahukan hal tersebut kepada terlapor "VS" dan terlapor mengatakan nanti akan dibayar langsung selanjutnya awal tahun 2020 terlapor "VS" kembali menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Dan sebulan kemudian terlapor VS kembali menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada pelapor dan total uang yang telah diserahkan oleh terlapor VS kepada pelapor adalah sebesar Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) sampai saat sekarang ini tidak ada kepastian atau itikad baik dari terlapor "VS" untuk mengembalikan sehingga pelapor melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian guna proses selanjutnya.

Setelah dilakukan penetapan tersangka terhadap tersangka "VS" pada tanggal 23 April 2021 kemudian dilakukan pemanggilan sebagai tersangka terhadap tersangka "VS" pada tanggal 26 April 2021 dan pada tanggal 11 Mei 2021 (Tidak Hadir) kemudian pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 15.22, tersangka "VS" datang ke kantor Sat Reskrim Polres Tanjungpinang dengan didampingi penasehat hukum/pengacara guna dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan terhadap tersangka "VS" dilakukan penangkapan guna penyidikan lebih lanjut. 

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang  AKP Rio Reza Panindra mengatakan tersangka "VS" mengaku telah menerima dan menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari  pelapor untuk pengurusan IPDN An. "YZ" (anak pelapor), dan tersangka "VS" juga mengaku menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- kepada pengajar dan kasi pemegang soal seleksi penerimaan IPDN atas nama inisial "A" dan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Dosen dan Kabag IPDN atas nama inisial "Z" sedangkan sisanya dipergunakan untuk transportasi dirinya ke Jakarta dan Bandung. 

Pihak kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa : 

- 1 (satu) lembar kwitansi asli bertanda tangan "VS" bahwa telah menerima dari "TMZ" (pelapor) uang senilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pengurusan masuk IPDN An. "YZ"

- 1 (satu) lembar cek asli Bank Mandiri Cab. Tanjungpinang No. HY 963427 Tanggal 30 Desember 2019 Senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Atas nama PT. KAP.

"Adapun korban mengalami kerugian Rp 110.000.000 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah), dan terhadap tersangka disangkakan Pasal 378 dan atau Pasal 372 K.U.H.Pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun", terang Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang. (Red)

Divisi Permasyarakatan Kanwil Menkumham Kepri Gelar Rakernis di Hotel Aston Tanjungpinang. (Foto: ist)

Tanjungpinang, expossidik.com: Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau melaksanakan Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan yang diikuti seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan beserta pejabat Strutural UPT pemasyarakatan se Kepulauan Riau. 

Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan berlangsung selama 3 Hari Kerja Rabu hingga Jumat Tanggal 19 s.d 21 Mei 2021 yang dilaksanakan di Hotel AstonTanjungpinang.

"Dalam pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Pemasyarakatan kali ini membahas masalah yang terjadi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi sehari hari pada UPT Pemasyarakatan dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau," ujar Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau Husni, Jumat (21/5/21).

Husni Thamrin menambahkan, dalam Rakernis untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut guna untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan Pemasyarakatan yang dilaksanakan di masing masing UPT Pemasyarakatan.

"Hal yang dibahas untuk solusi menemukan dan mencari permasalahan tersebut guna untuk diterapkan dalam pelaksanaan tugas pelayanan Pemasyarakatan yang dilaksanakan di masing masing UPT Pemasyarakatan," tegasnya.

Husni Thamrin menuturkan, dalam Rakernis ini menghadirkan narasumber antara lain Direktur Keamanan dan Ketertiban Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Abdul Haris Bapak dan Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produks Thurman SM.Hutapea.

"Yang kami harapkan semua hasil dari Rakornis ini bisa di terapkan untuk dilaksanakan dalam fungsi masing-masing UPT," tutup Husni Thamrin.

Wakil walikota Batam, Amsakar temui langsung Presiden Jokowi di Tanjungpinang, Kepri. (Foto: Ist)

Dalam pertemuan itu, selain menyampaikan perkembangan program vaksinasi Covid-19, Amsakar juga meminta dukungan terkait program vaksinasi gotong-royong bagi pekerja industri.

"Secara virtual sudah dilaporkan, dan tadi juga saya sampaikan langsung terkait vaksinasi gotong-royong bagi pekerja industri di Batam," katanya.

Ia berharap dengan datangnya Presiden ke Kepri makin mempercepat program vaksinasi Covid-19 di Kepri, khususnya di Batam. Ia mengaku, dengan mempercepat vaksinasi tersebut maka pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 lebih mudah.

"Di Batam untuk hari ini setidaknya 6.000 orang divaksin, kelompok lansia dan pekerja pariwisata," ujarnya.

Gayung bersambut, presiden menyambut baik semangat Pemko Batam terkait vaksinasi. Namun kini, vaksin gotong royong masih terbatas. Walau demikian, Batam merupakan salah satu daerah prioritas.

"Rencananya pada bulan Juni atau Juli akan di datangkan, saat itu bapak presiden akan menjadikan Batam sebagai salah satu prioritas," terang Amsakar.

Ia juga sempat menyampaikan langsung harapan serupa kepada Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin. Kepada Menkes, Amsakar mengungkapkan bahwa dari 1,2 juta penduduk Batam, sekitar 1/3 di antaranya atau sebanyak 400.000 adalah tenaga kerja industri.

"Oleh sebab itu Pemko Batam butuh dukungan untuk vaksinasi terhadap naker tersebut melalui dukungan vaksin gotong royong itu," ucap dia.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo melanjutkan rangkaian agenda kunjungan kerjanya ke Provinsi Kepulauan Riau setelah sebelumnya mengunjungi Provinsi Riau.

Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara bertolak dari Pangkalan TNI AU Roesmin Noerjadin, Provinsi Riau, menuju Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah, Provinsi Kepulauan Riau.

Dari bandara, Kepala Negara akan menempuh perjalanan menuju Bintan Inti Industrial Estate (BIIE), Kabupaten Bintan. Di kawasan industri tersebut, Presiden meninjau jalannya pelaksanaan vaksinasi massal bagi para pekerja dan masyarakat di sekitar kawasan tersebut.

Selain meninjau vaksinasi massal, Presiden juga memberi pengarahan bagi Forkopimda se-Provinsi Kepulauan Riau mengenai penanganan pandemi Covid-19. Pengarahan tersebut akan berlangsung di Gedung Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang. (r/Exp)

Tim kuasa hukum berfoto bersama keluarga korban. (Foto: Ist)

Tanjungpinang, expossidik.com: Kasus kecelakaan maut di Jalan Ganet depan perumahan Alam Tirta, Tanjungpinang Timur yang menewaskan Willy dan Kismin pada tanggal (5/4/2021) lalu, kini memasuki babak baru.

Pasalnya setelah pihak Satlantas Polresta Tanjungpinang melakukan gelar perkara atas kasus tersebut, penyidik berkesimpulan dan menetapkan bahwa korban tewas ini, Willy dan Kismin sebagai tersangka atas tindak pidana kecelakaan lalu lintas karena telah lalai dalam berlalu lintas sehingga menyebabkan kecelakaan.

Menanggapi hal ini, Kuasa Hukum keluarga korban dari Peradi Batam Raya, Tonny Siahaan mangaku bahwa hal ini merupakan sebuah proses hukum yang paling lucu yang pernah pihaknya tangani selama menjadi advokat.

Kata dia, peristiwa ini sudah berjalan hampir selama 23 hari tanpa kejelasan hukum, kemudian pihaknya turun ke sana mendampingi pihak keluarga dari para korban dan dilaksanakanlah permintaan keterangan dari pihak Kepolisian pada waktu itu.

"Dua hari berikutnya, sangat terkejut kita pihak Kepolisian mengirimkan surat kepada pihak keluarga. Dibukalah surat ini oleh pihak keluarga dan juga difotokannya kepada kami dan terlihat disurat itu dikatakan Polisi telah melakukan gelar perkara dan dimana dalam gelar perkara diambil kesimpulan bahwasannya tidak terdapat perbuatan tindak pidana pada kecelakaan itu," ujarnya ketika dikonfirmasi di Kantor Peradi Batam Raya, Nagoya, Batam, Senin (10/5/2021).

Lanjut kata dia, dengan ditetapkannya korban meninggal ini sebagai tersangka maka penyidik Satlantas Polresta Tanjungpinang berkesimpulan juga untuk menutup kasus ini karena sesuai dengan  Pasal 109 ayat 2 KUHAP, Pasal 76 ayat 1 huruf c bagian ke 1 Perkap Kapolri Nomor 14 tahun 2012 dan Pasal 77 KUHP.

"Kemudian beberapa hari selanjutnya, di situ kami temukan ada kelalaian Polisi ketika hal ini kami duga ada skenario atau rekayasa. Mengapa demikian? Karena mereka menetapkan korban ini sebagai tersangka akibat lalai dalam berkendara, kami memiliki bukti-bukti yang cukup kuat mengapa hal ini kami sebut rekayasa? bukti foto sudah kami pegang yaitu foto kendaraan tersebut baik mobil maupun motor pada saat pertama kali terjadi kecelakaan," jelasnya.

Kata dia, sekarang kendaraan tersebut telah berubah bentuk dari sebelum kejadian awal, berkaca dari perubahan bentuk kendaraan tersebut pihaknya juga merasa heran atas dasar apa kendaraan ini bisa berubah bentuk sehingga korban meninggal dunia ini bisa ditetapkan sebagai tersangka

"Jadi kalau dikatakan ada hal-hal yang menjadi tersangka ini harus betul-betul dilakukan penyidikan. Penyidikannya apa? Katakanlah penyakit jiwa atau sebagai nya ya harus diperiksa dulu benar-benar. Jasadnya di autopsi apabila ada tuduhan bahwa korban yang meninggal ini dalam tubuhnya mengandung zat-zat yang dicurigai dan itu harus dibuktikan. Tidak semata-mata itu langsung ditetapkan tanpa penyelidikan mendalam," tegasnya.

Selain itu, hal yang membuat pihaknya janggal lagi adalah semenjak kejadian tersebut entah itu diakui atau tidak oleh pihak Kepolisian, kata dia, pelaku yang pemilik kendaraan Toyota Innova warna silver nopol BP 1709 DK yang dikendarai oleh, Mario Pasaribu tidak pernah ditahan sekali pun oleh pihak Kepolisian.

"Kemudian di depan Polisi, pemilik mobil ini mengajak berdamai pihak ahli waris atau keluarga dari korban itu dengan menawarkan uang damai masing-masing korban sebanyak Rp 2,5 juta dan pihak keluarga pada saat itu mengatakan, kami tidak berbicara mengenai uang karena kami masih dalam suasana duka. Bahkan dalam kejadiannya pada tanggal 4 April 2021 hingga 9 April 2021 jenazah korban itu belum dikubur tetapi pihak dari pelaku ini meminta untuk segera diselesaikan masalah ini," bebernya.

Untuk itu, langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Peradi Batam Raya untuk menegakan kedaulatan hukum, Tonny mengaku akan melakukan dan berkordinasi terlebih dahulu dengan pihak keluarga korban mengenai pemberian kuasa kepada pihaknya.

"Apabila nanti pihak keluarga memang memberikan kuasanya kepada kami atau melakukan pra pradilan terhadap penetapan korban yang meninggal ini menjadi tersangka atas insiden maut itu. Hal ini tentu akan menjadi fokus kami melaporkan kepada Propam Polda Kepri hal-hal ini tentu saja akan menjadi suatu pelajaran juga kepada pihak Kepolisian agar bisa lebih serius melaksanakan program dari Kapolri yakni Presisi itu harus dikembangkan benar-benar dan dilaksanakan," pungkasnya. (Exp)

Istimewa

Pasalnya, hingga 23 hari berlalu sejak insiden antara mobil Toyota Innova warna silver nopol  BP 1709 DK yang dikendarai oleh, Mario Pasaribu dengan motor Vega R warna biru nopol BP 4156 QT yang dikendarai Elly dan Kismin, sampai hari ini pelaku yang diduga menabrak dua orang pengendara sepeda motor itu belum juga ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu adik korban, Yanto (adik dari Willy) kepada awak media ketika dikonfirmasi di Kantor Peradi Batam Raya, Nagoya, Batam, Selasa (27/4/2021).

"Kami dari pihak keluarga korban merasa kecewa sampai hari ini pelaku penabrak abang saya tidak juga kunjung ditahan, kami menuntut keadilan kepada pihak Kepolisian, bagaimana penanganan kasusnya? Untuk itu kami menyerahkan urusan ini kepada kuasa hukum kami dari kantor hukum Peradi Batam Raya," ujarnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh, Suswati (adik dari Kismin) menurutnya, dengan tidak adanya penahanan pelaku oleh pihak Satlantas Polresta Tanjung Pinang ini memunculkan kecurigaan keluarganya.

Terlebih lagi, Kismin abang kandungnya ini adalah tulang punggung keluarganya yang mana saat ini istri dari Kismin tengah hamil tua dan akan segera melahirkan.

"Atas dasar apa polisi tidak menetapkan pelaku ini sebagai tersangka? Abang saya ini tewas lo di sana? Istrinya tengah hamil tua dan sebentar lagi akan segera melahirkan anak kedua. Kami tidak habis pikir kenapa sampai segitunya," sesalnya sambil meneteskan air mata.

Untuk itu, pihaknya selaku keluarga korban telah sepakat untuk memberikan kuasa penanganan kasus ini juga kepada kantor hukum Peradi Batam Raya.

"Jadi sekarang dan untuk seterusnya penanganan kasus ini sepenuhnya kita percayakan kepada Peradi Batam Raya," tegasnya.

Terkait pemberian kuasa dari pihak keluarga korban ini, Tonny Siahaan didampingi rekan-rekannya yaitu Radius SH, Ramon Franky dan Natalis Zega dari kantor Peradi Batam Raya mengatakan tanggung jawab pidana tetap ada pada pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas.

"Dalam kasus ini pelaku penabrak dapat disangkal kan dalam Pasal 359 KUHP dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun, dapat juga diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," tegasnya.

Selain itu, kata dia, dalam pasal ini juga disebutkan tentang kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian. Ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara dan dengan maksimal Rp. 12 juta.

"Sesuai amanat yang telah dipercayakan kepada kami, kasus ini akan terus kita kawal. Hari ini, Rabu (28/4/2021) sebenarnya kita akan beraudiensi dengan Kapolres Tanjung Pinang, akan tetapi beliau ada kegiatan lain sehingga audiensi itu terpaksa ditunda, mungkin dalam waktu dekat ini akan kita atur kembali jadwal audiensi tersebut dengan Kapolresta Tanjung Pinang," jelasnya.

Terpisah, Kasatlantas Polresta Tanjung Pinang, AKP Teuku Fahrizal Kenedy ketika dikonfirmasi awak media, Rabu (28/4/2021) sore mengatakan kasus ini masih dalam proses penyelidikan pihaknya. "Sedang kita proses," ujarnya singkat. (Exp)

Barcode yang dikeluarkan oleh Polres Tanjungpinang (Foto : ist)

Tanjungpinang, expossidik.com : Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bukan lagi dianggap sebagai sebuah kewajiban bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Namun, sudah menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh setiap Unit Pelayanan Publik (UPP) termasuk Pelayanan SKCK Polres Tanjungpinang. Hasil survei tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan pelayanan dari berbagai sisi, termasuk kebijakan.

Kini Pelayanan SKCK Polres Tanjungpinang telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara online. Hal tersebut dilakukan demi meningkatkan mutu pelayanan Polres Tanjungpinang terhadap masyarakat serta juga dapat menjadi penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando, melalui Kasat Intelkam Polres Tanjungpinang AKP Sudarto menyampaikan bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya Pelayanan SKCK maka kami berinovasi merubah Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang tadinya manual menggunakan pengisian formulir, namun kini pemohon SKCK cukup melakukan scan barcode saja sehingga pengisiannya secara online, Kamis (22/4/21).

"SKM ini nantinya akan kita analisa dan evaluasi setiap bulannya sehingga apa yang menjadi kekuarangan terhadap pelayanan kami akan kami tindak lanjuti dan yang baik akan kami pertahankan".

"Nilai SKM ini nantinya akan kami upload dijejaring media sosial baik di Instagram, Facebook, Twittter maupun di ruang Pelayanan SKCK itu sendiri", ungkapnya.

Dimasa pandemi Covid-19, sambungnya saat ini bahwa kita dianjurkan untuk menjaga jarak dan tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat maka dengan demikian SKM Online dengan menggunakan barcode merupakan cara yang efektif dan efisien untuk melakukan survei kepuasan masyarakat karena kita tidak bersentuhan serta dapat menggunakan smartphone sendiri,

Pelayanan SKCK Polres Tanjungpinang akan terus meningkatkan mutu pelayanan yang prima untuk menjadi Polri yang Presisi, karena kepuasan masyarakat merupakan kebanggaan kami, tuturnya. (Red)

Walikota Tanjungpinang Hj.Rahma bersama stafnya.(foto : ist)

Tanjungpinang, expossidik.com : Usai Menteri Sosial, Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma memaparkan kiat Pemko Tanjungpinang atasi dampak pandemi, bersama dengan Bupati Luwu Utara dan Bupati Rote dalam ajang bergengsi diskusi online  "DiscusShe 50 Perempuan Berpengaruh dan Perjuangannya Melawan Pandemi" yang digelar  secara online  oleh Tempo Media, bertepatan dengan puncak peringatan Hari Kartini, Rabu (21/4).

Rahma sebagai pengikut langkah Kartini dimasa kini, merupakan salah satu narasumber yang terpilih menjadi 50 perempuan berpengaruh di Indonsesia versi koran Tempo ini  mengatakan, siapa saja kepala daerah yang memimpin di masa pandemi Covid-19 adalah pemimpin yang luar biasa, karena selain dituntut mampu menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang berkesinambungan dengan keterbatasan anggaran, dan berbagai macam persoalan dan tuntutan masyarakat dalam keterpurukan ekonomi dimasa pandemi. Tidak jarang para kepala daerah menerima hujatan,  bahkan harus berhadapan dengan hukum”, ucapnya di awal diskusi. 

Di masa pandemi, Pemko Tanjungpinang telah menerbitkan 7 surat edaran maupun Perwako terkait Covid-19. Juga melakukan berbagai program dan kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang untuk bangkit dari pandemi, diantaranya meningkatkan fasilitas pemulihan usaha ekonomi masyarakat pasca Pandemi Covid-19, Optimalisasi Realisasi Belanja Modal APBD, bantuan Pemerintah Provinsi Kepri dan  dana DAK Kota Tanjungpinang sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi, memaksimalkan potensi pariwisata, kinerja ekspor dan perekonomian di Kota Tanjungpinang. Disamping itu juga  meningkatkan investasi swasta dengan menjaga iklim investasi yang kondusif, memperluas cakupan jaring pengaman sosial, dan meningkatkan jangkauan preventif dan promotif kesehatan penanganan pandemi.

Selain itu, penanganan covid-19 melibatkan segala sektor mulai dari kesehatan, jaring pengaman sosial, UMKM, tenaga kerja, pariwisata, investasi, perikanan dan pangan, perdagangan, dan belanja pemerintah. Untuk melindungi kesehatan warganya, Rahma membentuk Posko PPKM di 18 kelurahan, pembagian alat pelindung diri, dan pemberian vaksin untuk berbagai kategori sesuai anjuran Pemerintah.

Pada Jaring Pengaman Sosial, Pemko Tanjungpinang melalui Dinas Sosial telah mendistribusikan bantuan bahan pangan pokok untuk warga tidak mampu dan terdampak Covid 19 sebanyak 2 tahap.

Tahap I pada bulan April 2020 berjumlah 18.958 paket, senilai 300.000/paket dan Tahap II pada akhir bulan April 2020 berjumlah 35.090 paket. Kemudian Pada bulan Agustus 2020, Pemko Tanjungpinang mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat kurang mampu dan terdampak Covid 19 sebanyak 30.528, yang terealisasi sebanyak 28.918 keluarga senilai Rp. 600.000/kk yang disalurkan melalui PT. POS Indonesia. Pada bulan Agustus 2020, Pemwrintah Provinsi Kepri juga memberi bantuan sebanyak 34.000 paket untuk masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang terdampak covid - 19.

Terobosan Rahma lainnya ialah menerbitkan kartu pelanggan elpiji subsidi 3kg. “Hal ini sebagai upaya agar penyaluran gas subsidi tepat sasaran kepada yang berhak membeli, menghindari kelangkaan, antrian, juga menerapkan satu harga yaitu Rp. 18.000”, jelasnya. 

Selain itu, untuk mendukung pelaku UMKM, Rahma juga melakukan beragam terobosan, yakni Membangkitkan UMKM/IKM melalui bazar juadah, Menyediakan sarana penjualan produk UMKM bekerja sama dengan beberapa swalayan,  mengadakan berbagai keterampilan seperti tudong manto, pelatihan berjualan online, serta Pelatihan pemasaran produk mikro. Juga memberikan bantuan fasilitas penerbitan sertifikasi halal, BPOM dan P-IRT produk IKM/UMKM. “Fasilitasi ini sebagai bentuk dukungan pemerintah agar produk yang ditawarkan memiliki nilai jual yang tinggi, dan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk yang ditawarkan”, tambahnya. 

Terbatasnya anggaran APBD Kota Tanjungpinang membuat Pemko Tanjungpinang  berfikir bagaimana caranya agar masyarakat yang tidak mampu terus tetap terbantu. Cara yang dilakukan dengan  menggunakan zakat penghasilan para ASN Pemko Tanjungpinang kepada yang berhak menerimanya sesuai ketentuan penerima zakat yang dikelola oleh Baznas Kota Tanjungpinang. Jumlah ASN Pemko Tanjungpinang yang ikut zakat sebanyak 1.818 orang dari 3.216 pegawai aktif. Zakat juga ada  yang bersumber dari pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang, komisaris, direksi dan karyawan BUMD. 

Hasilnya, total zakat Januari dan Februari 2021 mencapai Rp 773.335. 332, serta infak sebesar Rp 2.500.000. pendistribusian zakat bulan Januari-Februari sebesar Rp. 459.070.947 Bantuan berupa perlengkapan alat rumah tangga untuk pelaku usaha kecil, bedah rumah layak huni, juga bantuan beras untuk masyarakat tidak mampu melalui kegiatan  sebutir beras segenggam kasih sayang.

“Pemko tidak tinggal diam, segala usaha, kebijakan, akan terus dilakukan untuk membantu, mendukung, dan mendorong kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Tanjungpinang”, tutup Rahma. (Red)

Pengedar dan pemakai yang berhasil diciduk Polisi, (foto : ist)

Tanjungpinang, expossidik.com : Tim Drugs Hunter Sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang berhasil mengungkap 3 kasus dengan 7 tersangka kasus narkotika. 

Hal ini diungkapkan Kapolres Tanjungpinang AKBP Fernando melalui Kasat Res Narkoba AKP Ronny B menyebut terhadap ketujuh tersangka dilakukan tes urine dengan hasil 6 (enam) orang Positif menggunakan Narkoba dan 1 (satu) orang negatif, Senin (13/4/21).

Dikatakannya kejadian bermula pada hari Rabu (31/3),  Tim Drugs Hunter Sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang mendapatkan informasi bahwa seorang laki-laki berinisial (RL) memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu. 

Mendapatkan informasi tersebut, tim segera melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap (RL) di sekitar jalan Kemboja Kota Tanjungpinang sekira pukul 17.20 WIB. Saat dilakukan penggeledahan yang disaksikan RT setempat dari tangan (RL) diamankan 1 (satu) paket sabu 0,73 gram di dalam bungkusan kotak rokok yang dibawanya, dan 1 (satu) unit Hp.

Setelah dilakukan pengembangan Tim Drugs Hunter berhasil mengamankan (MA) di sekitaran jalan Basuki Rahmat Kota Tanjungpinang. Saat diinterogasi (MA) mengakui telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada (RL). Dari tangan (MA) petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang senilai Rp 100.000 dan 1 (satu) unit Hp. Selain itu (MA) juga mengakui mendapatkan 1 (satu) paket sabu tersebut dari seorang laki-laki berinisial (SW). 

Tersangka RL dan MA dikenakan Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 dan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ungkapnya.

Barang bukti yang berhasil diamankan, (foto : ist)

Lanjut AKP Ronny menjelaskan Tim Drugs Hunter kembali melakukan pengembangan dan menangkap (SW) di Simpang jalan Sei Jang Laut Kota Tanjungpinang. Saat digeledah dengan disaksikan pihak RW setempat, ditemukan dari saku celana sebelah kiri 1 (satu) paket sabu di dalam bekas kemasan minuman dan juga 1 (satu) paket sabu dibungkusan kotak rokok yang sempat dibuangnya di tanah. Kemudian dari penggeledahan di rumah tersangka, kembali ditemukan 1 (satu) paket sabu di atas meja kamarnya dan juga 2 (dua) unit timbangan, 1 (satu) bundel plastik bening, 13 lembar uang senilai Rp 100.000, 1 (satu) unit Motor, 1 (satu) unit Hp. Berdasarkan pengakuan (SW) bahwa 3 (tiga) paket sabu dengan berat 4,93 gram di dapat dari seorang laki-laki dengan inisial (P).

Tersangka SW dikenakan pasal 114 ayat (1) dan atau pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bebernya.

Tidak sampai disitu, pada hari Kamis (1/4)  Tim Drugs Hunter Sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang kembali mendapatkan informasi adanya seorang laki-laki sedang duduk diatas sepeda motor di Gerbang jalan Gudang Minyak, dan saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika diduga jenis sabu 0,98 gram yang disimpan didalam kotak rokok yang sempat di buang tersangka ditanah, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) buah kotak rokok, 2 (dua) unit sepeda motor, dan 1 (satu) lembar kertas struk.

Kepada petugas pelaku berinisial (A) mengakui bahwa sabu tersebut miliknya yang didapat dari seseorang berinisial (P). Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap tersangka (P) yang masih berada di seputaran Jalan Gudang Minyak. Tersangka (P) mengakui bahwa benar Narkotika jenis sabu yang ada pada tersangka (A) berasal darinya.

Atas perbuatannya pelaku akan di jerat Pasal 114 ayat (1) dan atau Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ucapnya.

Dihari yang sama sekira pukul 01.30 WIB, Tim Drugs Hunter Sat Resnarkoba Polres Tanjungpinang juga mendapatkan informasi adanya 2 (dua) orang laki-laki yang sedang pesta sabu. Kemudian Tim langsung menuju ke sebuah rumah di  Kecamatan Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang tersebut yang mengaku bernama (KH) dan (WA) yang sedang pesta sabu. 

Petugas kemudian langsung menunjukkan surat perintah tugas dan memanggil Ketua RT setempat untuk melakukan penggeledahan. Pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu 0.05 gram, Alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah mancis gas dan 2 (dua) unit HP yang diakui milik mereka berdua.

Atas perbuatannya pelaku akan di jerat Pasal 114 ayat (1) Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, katanya.

Masih kata AKP Ronny, Ia juga menghimbau agar masyarakat ikut serta dalam memberantas narkoba, membantu Polres Tanjungpinang dalam memberikan informasi terkait dugaan Tindak Pidana Narkoba yang terjadi dengan menghubungi No. TLP/WA 085805316658, tutupnya. (Red)

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad Melantik Walikota dan Wakil Walikota Batam di Gedung Daerah Tanjungpinang (foto : ist)

Batam, expossidik.com : Muhammad Rudi dan Amsakar Achmad resmi dilantik menjadi Wali Kota Batam dan Wakil Wali Kota Batam periode 2021-2024. 

Keduanya dilantik Gubernur Kepri Ansar Ahmad di Gedung Daerah Kepri Tanjungpinang, Senin (15/3/21) pagi.

Wali Kota Batam Muhammad Rudi menyampaikan, dirinya bersama Amsakar Ahmad berkomitmen meneruskan pembangunan berkelanjutan di Batam. 

Menurut dia, selama lima tahun sebelumnya (periode pertama) memimpin Batam, berbagai capaian telah diraih. Pembangunan-pembangunan ini akan kembali ditingkatkan pada periode kedua yang masanya lebih kurang 3,5 tahun.

"Infrastruktur kelurahan akan kami teruskan melalui program PIK, kemudian jalan utama untuk kepentingan masyarakat, investasi dan pariwisata," ucap dia.

Lanjut dia, pembangunan infrastruktur tidak melupakan kewajiban umum kepada masyarakat. Selain itu pembangunan fisik maupun non fisik dilakukan tidak hanya di maindland (pulau utama) namun juga di hinterland (pulau penyangga).

"Kini kita berharap mudahan-mudahan covid cepat selesai sehingga pembangunan tidak terkendala," imbuhnya.

Rudi yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam mengatakan, melalui BP Batam ada tiga hal utama yang akan dikerjakan yang kemudian dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Batam. Di antaranya pengembangan Pelabuhan Batuampar, Bandara Hang Nadim serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan RSBP Batam.

"Pelabuhan Batuampar menjadi target utama sehingga membangkitkan ekonomi Batam. Bandara ke depan tidak lagi berfungsi tunggal akan ada kargo. Lalu RSBP akan menjadi rumah sakit berstandar internasional," ungkap Rudi.

Sementara itu, Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad meminta walikota dan wakil walikota Batam untuk segera bekerja untuk menjabarkan visi dan misi yang telah disusun dan dikampanyekan dalam Pilkada 2020 lalu.

"Tentunya janji-janji tersebut harus diwujudkan dan menjadi daya pacu semangat guna menjawab permasalahan dan isu-isu di daerah," harap dia.

Ia mengatakan, pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat  menghadapi tantangan yang berat karena dilaksanakan dalam situasi pandemi Covid-19. Namun demikian harus dilakukan segala upaya dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mempermudah akses pendidikan, kesehatan, air bersih dan pelayanan dasar lainnya sedaya upaya untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang harus dilakukan.

"Pembangunan perekonomian dan kemasyarakatan agar dilakukan melaluinya peningkatan daya beli masyarakat, pembinaan dan pengembangan UMKM, pembukaan lapangan kerja, pengembangan industri berbasis kerakyatan, pengurangan kesenjangan antar wilayah terutama antara wilayah pesisir dan perbatasan, menurunkan angka kemiskinan perlindungan lingkungan hidup, pengembangan dan pelestarian budaya dalam rangka mewujudkan Kepri yang makmur, berdaya saing dan berbudaya," papar dia.

Ansar juga mengingatkan tugas kepala daerah dalam penanganan Covid-19. Di antaranya terus semangat dan bekerja keras dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 dengan menguatkan kapasitas tracking testing dan treatment serta melaksanakan protokol kesehatan secara sungguh-sungguh.

Kemudian mendukung pelaksanaan program vaksinasi dengan memastikan pelaksanaannya secara tepat waktu. Selanjutnya pemulihan ekonomi dengan menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia.

"Di Batam, Wali Kota juga sebagai ex officio kepala BP Batam. Saya berharap berharap dua mesin ini dapat dioptimalkan," harap dia.

Ansar menyebutkan, Batam juga merupakan kawasan strategis nasional karena mendapat prioritas pembangunan nasional. Selain pembangunannya akan didukung dari Pemprov Kepri.

"Saya ingin sampaikan apresiasi dengan pengalaman dan kesungguhan walikota dan walikota membangun Batam banyak catatan keberhasilan meskipun di masa yang serba sulit covid-19. Terlihat dari  tumbuhnya angka indeks pembangunan manusia di Batam pada tahun 2020 IPM Kota Batam telah mencapai 81,11 persen meningkat sebsar 0,02 poin dibanding IPM 2019 sebesar 81.09 persen," kata Ansar.

Ia juga menyampaikan rasa bangga,  angka ekspor jauh lebih baik daripada impor, penurunan pengangguran dan kemiskinan turun. Hal ini sejalan dengan harapan Batam memang dipersiapkan menjadi lokomotif ekonomi di Kepri.

"Dengan berbagai pencapaian tersebut,  dukungan anggaran dan investasi yang besar. Kami berpesan  agar walikota Batam dan wakil walikota Batam bekerja lebih sungguh-sungguh, berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan shareholder untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan," pungkasnya. (Fay)

Walikota Tanjungpinang, Rahma tinjau langsung lokasi pelantar yang rubuh (foto : ist)

Tanjungpinang, expossidik.com : Walikota Tanjungpinang Rahma gerak cepat meninjau pelantar beton yang ambruk di gang Selayar IV RT/02 RW/07 Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Tanjungpinang pada Sabtu (13/3/21) malam.

Mendapat laporan warga bahwa akses jalan berupa pelantar beton ambruk Walikota Tanjungpinang Rahma langsung meninjau lokasi.

Rahma bersama Dinas Pekerjaan Umum, serta RT RW setempat melihat kondisi jalan pelantar yang dimaksud, Minggu (14/3/2021).

Walikota langsung meminta tim melakukan pengukuran jalan pelantar yang rubuh. Ia meyakinkan warga bahwa jembatan itu akan segera dibangun kembali. 

"Tidak perlu menunggu musrenbang, mulai besok akan segera kerjakan. Agar warga langsung dapat memanfaatkan pelantar seperti semula,” ucap Rahma.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Zulhidayat, S.Hut menambahkan, pihaknya sudah melakukan pengukuran dan akan segera membuat gambar teknis pekerjaannya.

 “Akan segera dibangun dengan panjang penanganan pelantar 13 Meter, dan Lebar 2,5 Meter,” jelasnya.

RT beserta RW setempat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang langsung menanggapi laporannya. "Alhamdulillah, Walikota dan Dinas terkait sudah merespon cepat dan akan segera dibangun kembali. Karena jalan pelantar ini merupakan akses jalan ke rumah warga dari jalan utama," ujar ketua RT.

Begitupun masyarakat setempat yang berada di lokasi tersebut mengucapkan terima kasih kepada walikota yang langsung datang melihat kondisi jalan mereka yang rubuh. 

“Kami berharap dapat selesai dengan cepat pembangunan jalan pelantar ini,” harapnya. (fay)

Foto Bersama. Ist

Kedatangannya Tim Kemenko Polhukam RI di Mako Lantamal IV Tanjungpinang disambut dengan suasana hangat penuh dengan rasa kekeluargaan.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Lantamal IV Mayor Marinir Saul Jamlaay usai kegiatan Kunker mengatakan, kunjungan dari Tim Kemenko Polhukam RI adalah rangka monitoring kegiatan Pengamanan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) di Kepulauan Riau  khususnya di Pulau Bintan”, sebutnya

"Selain monitoring, juga mengumpulkan data-data ancaman aktual dan potensial yang terjadi disepanjang Perbatasan Wilayah PPKT, serta Penyusunan Rencana Rinci Wilayah Pertahanan (RRWP)  Laut," ujar Saul.

Dikatakan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara.

"Dimana salah satunya dijelaskan RRWP merupakan alat operasionalisasi Rencana Wilayah Pertahahan (RWP) dan sebagai dasar untuk mengembangkan sarana dan prasarana pertahanan," jelasnya

Hadir dalam kegiatan tersebut Asintel Danlantamal IV Kolonel Laut (P) Tommy Herlambang, Asops Danlantamal IV Kolonel Laut (P) Haryo Purnomo, Aspotmar Danlantamal IV Kolonel Laut (KH) Ambar Suwardi, Dansatrol Lantamal IV Letkol Laut (P) Arif Prasetyo.

Sumber: Dispen Lantamal IV 

Jabatan Komandan KRI Lepu-861 resmi diserahterimakan dari Dansatrol Lantamal IV Letkol Laut (P) Arif Prasetyo,S.E.,  kepada Mayor Laut (P) Windiansyah Dirgantara melalui upacara militer.

Jabatan Komandan KRI-861 sebelumnya diserahkan kepada Dansatrol Lantamal IV, Mayor Laut (P) Windiansyah Dirgantara sebelumnya dilantik sebagai Komandan KRI-861 jabatannya sebagai Kepala Divisi PBA KRI John Lie-358 Satuan Kapal Eskorta Koarmada I di Jakarta.

Sementara itu ditempat yang berbeda di Kantor Satrol Lantamal IV, dilaksanakan serah terima jabatan Ketua Ranting B Cabang 9 Korcab IV DJA I dari Ny. Dono Istiarto kepada Ny. Windiansyah Dirgantara melalui virtual yang dipimpin oleh Ketua Cabang 9 Korcab IV DJA I Ny. Arif Prasetyo.

Setelah upacara tersebut dilaksanakan acara ramah tamah dan pengarahan kepada segenap personel Satrol Lantamal I oleh Dansatrol Lantamal IV bertempat di GSG Fasharkan Mentigi.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) Lantamal IV mengatakan “Serah terima jabatan  ini selain dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika organisasi, juga merupakan salah satu kebijakan pemimpin TNI Angkatan Laut, untuk memberikan giliran penugasan kepada  para personel terpilih”, ujarnya.

Ditambahkan juga Upaya pembinaan ini dilaksanakan secara terencana, bertingkat, berlanjut dan sinergis serta dipersiapkan secara cermat baik personel, materiil, metode, sarana dan prasarananya.

“Kedepan tugas dan tanggung jawab Komandan KRI semakin berat dan bervariasi, tuntutan untuk menjaga kedaulatan laut Nusantara dari pihak-pihak luar maupun dalam negeri harus disikapi secara serius dan profesional”, pungkas Kadispen Lantamaml IV.

Red

EXPOSSIDIK.COM, Batam: Kabid Humas Polda Kepri Kunjungi Gedung Komisi Informasi Provinsi Kepri dalam agenda rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik Polda Kepri di Gedung Komisi Informasi Provinsi Kepri, Tanjungpinang, Kamis (15/10/2020).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt beserta staf Bid Humas Polda Kepri, Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Endra Mayendra beserta Wakil Ketua Komisioner dan staf Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kesempatan tersebut kedua belah pihak membahas tentang pelayanan keterbukaan Informasi Publik Polda Kepri serta dapat terus bersinergi antara KIP Kepri dan Polda Kepri.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt mengatakan Dalam menyajikan Informasi kepada Masyarakat Polda Kepri terus melakukan pembenahan informasi pelayanan publik.

"Sehingga memenuhi standar pelayanan Informasi yang ideal dan sesuai menurut penilaian Badan Komisi Informasi Publik. Disamping itu Polda Kepri juga terus meningkatkan pelayanan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang No. 14 tahun 2008," Ujar Harry.

Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, Endra Mayendra mengatakan suatu kehormatan tersendiri bagi kami, atas kunjungan bapak Kabid Humas beserta Staf ke KIP Kepri.

"Tentunya dengat harapan semoga komunikasi dan kerja sama ini terus berkesinambungan mengingat k depan tugas-tugas dan KIP semakin berat dimana masyarakat kita juga semakin kritis". Tutur Ketua Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam pembahasannya Diharapkan juga Badan Publik dalam menjalankan Keterbukaan Informasi Publik tidak menjadi beban atau sesuatu yang berat pada intinya Keterbukaan Informasi sangat dibutuhkan oleh Masyarakat sehingga perlunya menyajikan Informasi dengan Tepat, Cepat, dan Terpercaya.

Red/Tamp