 |
| Anggota DPRD kota Batam, Tan A Tie didampingi warga Kelurahan Sijantung, Galang Batam. (Foto: Fay) |
BATAM | EXPOSSIDIK.COM: Terputusnya akses jalan akibat adanya pembangunan Bendungan Sei Gong, di Desa Sijantung, Kecamatan Galang, Kota Batam memunculkan keprihatinan dari berbagai pihak, salah satunya datang dari anggota DPRD Kota Batam, Tan A Tie.
Pasalnya, melihat kondisi jalan yang biasa dilalui masyarakat untuk masuk dan keluar dari daerah itu, kini sudah tidak bisa dilalui lagi karena sudah terendam air setinggi dada orang dewasa bahkan lebih.
Parahnya lagi, anak-anak yang hendak berangkat ke sekolah pun harus berjuang dengan maut untuk bisa melewatinya. Tak jarang, seragam sekolah anak-anak tersebut basah dan kotor akibat terjatuh kedalam air.
Melihat kondisi itu, Tan A Tie berjanji akan segera memanggil pihak proyek pembangunan bendungan Sei Gong, untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Kota Batam.
Hal itu dikatakannya usai melihat langsung kondisi di lapangan. Tan A Tie tidak sendiri, saat itu dia didampingi juga oleh Camat Galang, Ute Rambe serta Lurah Sijantung Kecamatan Galang, Bahtera Ginting, pada Jum'at (17/12/2021) minggu lalu.
"Secepatnya kita akan panggil rapat di Komisi I untuk mendapatkan langsung keterangan dari pihak proyek," ungkapnya kala itu.
Dia juga mengatakan, DPRD dengan tupoksinya sebagai pengawas dan kontrol jalannya pemeritahan daerah, akan terus melaksanakan fungsi pengawasan termasuk kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak terkait baik pemeritah dan masyarakat.
Kemudian, melalui sidak kita akan mengetahui duduk persoalan hak dan kewajiban para stekholder kota Batam, karena setiap lembaga pemerintahan (eksekutif) punya fungsi masing masing-masing sesuai dengan aturan per undang-undangan yang berlaku.
Lanjutnya, aturan mengatur hak dan kewajiban kita supaya seimbang sekaligus memberi kepastian hukum kepada seluruh masyarakat dan lembaga lainnya.
"DPRD bukan lembaga peradilan maka kita tidak bicara salah benar," tegasnya.
Lanjutnya, melalui RDP, akan ditemukan hal-hal yang belum selaras dengan aturan yang ada, baik di pihak pemerintah maupun dari masyarakat (para pelaku usaha) maka dprd bisa minta klarifikasi kepada semua pihak kenapa muncul persoalan nya dan penyebabnya.
"Intinya DPRD harus bisa mengurai dan menjembatani sumbatan antara masyarakat dan pemerintah. DPRD melalui RDP nya bisa jadi ruang solusi masalah masyarakat di Batam, termasuk persoalan administrasi dan perizinan birokrasi yang jadi masalah itu harus di perbaiki," imbuhnya.
Terpisah, Seorang perwakilan warga, Joni Tarigan mengatakan masyarakat menginginkan dibuatkan kembali akses jalan.
Pasalnya, jalan yang biasa mereka lalui setiap harinya sudah tidak bisa dipergunakan lagi. Karena, jauh sebelum waduk itu dibangun jalan tersebut sudah ada.
"Sudah enam tahun ini kami berjuang untuk mengusahakan dibuatkannya kembali akses jalan. Namun permintaan kami itu tak pernah dihiraukan oleh pihak proyek pembangunan waduk ini," ungkap Joni saat ditemui dilokasi Waduk Sei Gong, Jum'at (17/12/2021).
Dia mengatakan, mayoritas warga yang tinggal di daerah ini menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan.
"Warga disini mayoritas berprofesi sebagai petani. Biasanya kami disini menanam kelapa, pisang, cabai, ubi dan jenis sayur-sayuran lainnya," imbuhnya.
Dalam mengelola lahan perkebunan tersebut, para pemilik lahan tidak gratis menempati lahannya. Rata-rata warga disini sudah membayarkan kewajibannya ke negara yakni dengan cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
"Disatu sisi saya sudah membayar PBB tapi belum dapat biaya ganti ruginya, sementara lahan yang saya punya seluas 18 hektare ini sudah terendam oleh air waduk yang semakin lama semakin meningkat kapasitas debit airnya," jelasnya.
Dia pun tidak bisa berbuat banyak dengan kondisi yang dialaminya. Berbagai upaya telah dilakukannya bersama warga lainnya, namun belum membuahkan hasil yang menggembirakan.
"Kami disini memang masyarakat kecil yang tak berdaya. Walau begitu, kami juga memiliki hak atas lahan ini karena kami telah membayar PBB," tegasnya.
Senada, warga lainnya Patricia menambahkan sejak akses jalan utama terendam air, anak-anak yang hendak berangkat ke sekolah jadi kesulitan untuk berangkat kesekolah.
Setiap harinya anak-anak itu terpaksa harus berjuang menerjang bahaya melewati jalan yang sudah terendam air setinggi dada orang dewasa.
Wargapun tak tega melihat kondisi itu, merasa prihatin melihat kondisi anak-anak yang setiap berangkat dan pulang sekolah harus berhadapan dengan bahaya, secara swadaya warga kemudian membuatkan rakit yang tebuat dari bahan-bahan seadanya.
"Yang membuat hati miris, selain anak-anak berangkat ke sekolah menggunakan rakit, warga yang sedang sakit pun terpaksa harus berjuang sekuat tenaga melewati genangan air untuk bisa keluar dari desa ini," imbuhnya sambil menghela nafas panjang.
Lanjutnya, dulu pihaknya sudah pernah menyampaikan permasalahan ini kepada pihak Kecamatan dalam hal ini Camat Galang. Namun karena keterbatasan yang dimiliki pihak kecamatan, permasalahan ini belum bisa terselesaikan hingga saat ini
"Kami apresiasi kepada pak Camat dan pak Lurah. Mereka sangat konsen dan cepat tanggap dengan keluhan warga disini. Kemanapun kami pergi untuk meminta keadilan beliau selalu mendampingi kami," pungkasnya. (Fay)
