Kepala BKKBN RI, Hasto Wardoyo bersama FKPD Kota Batam dalam launching 28 Kelurahan Bebas Stunting Binaan Perguruan Tinggi se kota Batam. (Foto: Fay) |
Batam, expossidik.com: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau secara resmi melaunching 28 Kelurahan Bebas Stunting Binaan Perguruan Tinggi Se-Kota Batam, Rabu (3/11/21).
Peluncuran tersebut ditandai dengan ditekannya tombol yang berada di monitor televisi yang dilakukan oleh Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) dan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Hadir dalan kegiatan itu, Wakil Wali kota Batam, Direktur 23 BIN, Kabinda Kepri, Rektor dan ketua perguruan Tinggi Se-kota Batam, Kepala OPD se Kota Batam, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri, Camat dan Lurah se-Kota Batam, Ketua Tim Penggerak PKK se-Kota Batam dan lainnya.
Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) mengatakan Presiden Joko Widodo telah menunjuk BKKBN sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting.
"Melalui Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, bapak presiden mengamanakan kepada kita semua untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting dari 27,7 persen menjadi 14 persen pada tahun 2024," ungkap Hasto di Batam.
Dikatakannya, stunting adalah kekurangan gizi pada bayi di 1000 hari pertama kehidupan dan menyebabkan perkembangan otak dan tumbuh kembang anak menjadi terhambat. Penyelesaian masalah stunting harus segera dilakukan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia yang akan menjadi generasi emas Indonesia pada tahun 2045 mendatang.
Maka dari itu, untuk mempercepat penurunan stunting, BKKBN RI dan BIN melakukan kerjasama untuk mengatasi persoalan itu.
"Saat ini BKKBN RI juga telah menjalin kerjasama dengan BIN dimana realisasi dari kerjasama tersebut telah dilakukan perdana oleh Binda Kepri dalam membantu percepatan penurunan stunting," ujar Hasto.
Sesuai dengan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan penurunan angka stunting di Indonesia berada pada 27,67 persen pada tahun 2019. Namun angka tersebut dinilai masih tinggi karena WHO menargetkan angka stunting tidak boleh melebihi dari 20 persen.
"Angka stunting di Provinsi Kepri termasuk paling rendah karena berada di posisi nomor dua paling bawah se-Indonesia," bebernya.
BKKBN Kepri mencatat total jumlah balita stunting di Provinsi Kepri sebanyak 6.928 orang atau 6,49 persen dari total 106.649 balita yang diukur. Dari jumlah tersebut, jumlah balita stunting terbanyak ada di Kota Batam yang mencapai 3.402 orang atau 6,10 persen dari total 55.760 balita yang diukur.
"BKKBN RI berterima kasih atas kerjasama Binda Kepri dan instansi terkait bersama Pemerintah Daerah untuk terus menurunkan angka stunting di Indonesia, khususnya Batam yang saat ini sudah sangat baik penanganannya," tuturnya.
Di tempat yang sama Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad juga menyebutkan penduduk Kota Batam sebanyak 1,2 juta jiwa didominasi oleh usia produktif sehingga penanganan permasalahan stunting juga penting untuk dilakukan.
"Walikota Batam telah memerintahkan untuk menyelesaikan permasalahan stunting di Kota Batam. Terimakasih atas bantuan Binda Kepri, Polda Kepri dan Danrem 033/WP, diharapkan bersatunya FKPD dan OPD Prov Kepri dapat menuntaskan stunting di Prov. Kepri," ujar Amsakar mengakhiri. (Fay)