Advetorial Agunan AJP Akar Bhumi Akpol 94 Aksi Aksi Balap Liar Anak Pesisir Anambas Angkutan Sampah APBD Kota Batam Aplikasi Peduli Lindungi Apresiasi Aset Atlet Karate B-SIMS Baharkam Polri Bakamla Bakamla RI Baksos Bakti Sosial Bali Banjir Bansos Batam BC Batam Bea Cukai Bea Cukai Batam BEI Belajar Tatap Muka Besi Scrap Bimtek BIN Kepri Bintan Bioskop Bkkn BKSDA Blue Fire BNN BP Batam BP Batam BPK RI BPKP BPN Batam bright PLN BURT DPR RI Carlsberg CIMB Niaga Citilink Covid-19 CSR Curanmor Cut and Fill Daerah Dana Pemeliharaan Danlanud Hang Nadim Deportasi Dinas Pariwisata Dinas Pendidikan Batam Dinas Sosial Batam Dinas Sosial Probolinggo Disdik Kepri Diskominfo Diskon Ditjen Hubla DLH Kota Batam DPC LSM AMPUH DPD PUTRI Kepri DPO DPR RI DPRD Babel DPRD Batam DPRD Kota Batam DPRD Provinsi DKI Drainase Eazy Indonesia Ekspor Expor-import Expossidik.com Fensury Forkompinda Kota Batam Gakkum KLHK Galangan Kapal Galeri fhoto Gebyar Melayu Pesisir Gelper Glory Point GMBP3KR GMPK Probolinggo Gowes Grand Launching Hang Nadim Hangout Hari Bakti Hari Pelanggan Nasional Harimau Sumatera Harris Hotel Headline HL Honda Batam Honor Hukum HUT RI Hutan Hutan lindung Ilegal IMI Imigrasi Infrastruktur Inspeksi Mendadak Internasional IPDN Ismeth Abdullah Jakarta JCG Jetski Safari Jhoni BL JPK Group Kadin Batam Kalapas Probolinggo Kantor Imigrasi Kelas Khusus TPI Batam Kantor Pos Batam Kapal SB Cramoil Equity Karimun Kedubes AS Kejari Batam Kemenkeu Kemenkumham RI Kemnake Kemnaker Kepri Kerjasama Ketua MPR RI KKP KM Tirta Mulya Kodim 0316 Kominfo Kompetisi Fotografi Infrastruktur KONI Korupsi KPHL II Kota Batam KRI John Lee 358 Kriminal KSB KSOP Lagoi Bay Lahan Laka Maut Lanal Karimun Lanud Hang Nadim Limbah B3 Lingga Lingkungan Lintas Agama Literasi Digital Loker LSM AMPUH LSM Pijar Keadilan Demokrasi MA Mabes Polri Magister Kebijakan Publik Angkatan 1 Mangrove Medan Menkes Menko Perekonomian RI Menteri Keuangan Menteri LHK Mikol MoU MR DIY MT Trovolos Mutasi Jabatan MWC NU Napi Batam Narapidana Narkotika Natuna Nelayan Nusantara OJK OJK Kepri ombudsman Ombudsman Kepri Opini Opini WTP Orchard Batam Center Organisasi Pers PWI P3MI Pajak Pemko Batam Panbil Panbil Group Panel Surya Panen Perdana PangkalPinang Pariwisata Parlemen Partai Demokrat Pasaman Barat Pasar induk jodoh pasar modal Patroli Cipkon Paxocean PBB PCR Pelantikan Plt Bupati Bintan Pelatihan Jurnalistik Maritim Berwawasan Kebangsaan Pemalsuan RUPS Pembalakan Liar Pembelajaran Tatap Muka Pemkab Probolinggo Pemko Batam Pencurian Penertiban Ruli Penggusuran Penimbunan Lahan Penipuan Penuin Batam Penutuhan Kapal Penyelundupan Emas Penyuluhan Razia Peristiwa perizinan Pernyataan Sikap Perpustakaan Apung Keliling Pertamina Pikori BP Batam Pilkada 2024 Pinjaman Modal Usaha PKB PMI PMI Ilegal PN Batam Polda Kepri Polda Riau Polda Sumut Polres Probolinggo Polres Probolinggo Kota Polres Tanjungpinang Polresta Barelang Polri Polri Presisi Polsek Batam Kota Polsek Batu Ampar Polsek Bengkong Polsek Lubuk Baja Polsek Nongsa Polsek Sagulung Polsek Sekupang PON Papua Ponpes Jawa Timur PPKM PPKM Darurat Probolinggo Prokes Property Proyek Siluman PSDKP PT AHM PT BCP PT Bieloga PT BMS PT BSSTEK PT Devin PT Ecogreen PT Glory Point PT JPN PT KSD PT MGL PT MMCR PT Moya PT PEB PT SPL PT TPM Pulau Kasuh Pulau Nipa Puncak Beliung Puskesmas Rapid Antigen RDP REI Batam Rekening Rekrutmen Remisi Reza Morandi Tarigan Ritual Rizkia Humariah Rokok RPJMD RSUD Embung Fatimah Ruli Rumah Reformasi Kebijakan Rupbasan Probolinggo Rutan Rutan Batam Satwa Sekda Kepri Sembako Sertijab Setkab SHSM Sidang Pembacaan Replik Sidang Perdana Sidang Tuntutan Siprianus SKIPM SMK Negeri 7 Batam SMKN 7 Batam SMP Negeri 60 Batam SMPN 28 Batam Sosial SPAM Batam Stakeholder Stiker Tracing Sumut Swab Pcr Tali Asih Tambang Pasir Laut Tanjungpinang Tank Cleaning THM Tim SAR Tim Terpadu Tipikor Tokoh Sulawesi Selatan Turun 7 Persen UMKM UNHCR Uniba Upacara Upah Minimum Tahun 2022 Update Covid-19 UPN Veteran UWTO Vaksin Vaksinasi Vaksinasi Merdeka Serentak WFH Wisata Medis WNA WTP Yayasan Budha Tzuchi Yayasan Darussalam Yayasan SSB

Pematangan Lahan Hutan di Belakang Kawasan Panbil Diduga Ilegal

Tampak aktivitas pematangan lahan hutan di belakang kawasan Panbil diduga tak miliki izin cut and fill. (Foto: Exp)

Batam, expossidik.com: Pembukaan lahan atau pematangan lahan yang dilakukan oleh PT Papan Jaya (Panbil Grup) yang berada dekat dengan Hutan Konservasi (HK) sekaligus juga merupakan Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk Duriankang, Se Beduk, Batam diduga tak mengantongi izin Cut and Fill.

Hal ini diungkapkan oleh, Perkumpulan Akar Bhumi Indonesia (ABI), Soni Riyanto kepada awak media, Sabtu (31/7/2021) malam.

"Keberadaan hutan di sekitar Waduk Duriangkang ini sangat vital, pasalnya ini merupakan wilayah DTA. Mengingat sumber daya air di Batam hanya mengandalkan curah hujan," ungkap Soni.

Menurutnya, jika kawasan hutan ini rusak oleh aktivitas pembangunan yang tidak memperhatikan dampak lingkungan maka akan mempersempit DTA untuk waduk tersebut.

"Dampaknya itu seperti berkurangnya debit air Waduk Duriangkang dan sendimentasi yang diakibatkan dari pemotongan bukit tersebut. Padahal Waduk Duriangkang itu jantungnya Kota Batam. Apabila air di sana sudah bermasalah maka akan menjadi bencana besar bagi masyarakat kota Batam yang mana kita tahu Waduk ini menyuplai 70 persen kebutuhan air di Kota Batam,'' jelasnya.

Untuk itu, ABI meminta pihak pemerintah atau pihak terkait untuk meninjau ulang kembali kajian analisa dampak lingkungan akibat dari proses pengerjaan proyek tersebut.

"Apabila perlu aktivitas pengerjaan proyek ini kita minta untuk dihentikan dulu sementara sampai kajian analisa dampak lingkungannya rangkum dibahas," tegasnya.

Selain itu, kata dia, akibat dari pembangunan pengerjaan proyek ini pada saat musim hujan atau ketika curah hujan yang lebat di Kota Batam sangat berdampak pada kondisi Waduk Duriankang yang menjadi sangat keruh dan dikhawatirkan mempengaruhi air Waduk tersebut.

"Untuk itu, kita minta tolong juga kepada seluruh pemangku kepentingan di Kota Batam untuk sangat memperhatikan masalah ini, pasalnya ini menyangkut hajat orang banyak," ucap Soni.

Akses jalan menuju proyek pematangan lahan dari kawasan industri Panbil. (Foto: Exp)

Menanggapi hal ini, Founder ABI, Hendrik Hermawan mengatakan, sayang disayangkan sekali perusahaan sekelas Panbil Grup ditengarai  melakukan proses pembangunan yang tidak sesuai dengan prosedural dan memberikan efek lingkungan di tengah krisis air yang melanda Kota Batam.

"Di tengah krisis air yang melanda di Kota Batam sejak tahun 2014 seharusnya kebijakan itu lebih memperioritaskan untuk ketahanan air," bebernya.

Selain itu, kata dia, berdasarkan data yang pihaknya terima dari Biro Air BP Batam kebutuhan air di Batam per detiknya itu sebanyak 3.600 liter per detik.

Akan tetapi, sekarang kemampuannya hanya bisa menyalurkan 3.200 liter per detik. Menurutnya, standar kehidupan di Kota Batam untuk mendapatkan air masih minus 400 liter per detik, sehingga sampai saat ini masih melakukan rasioning air.

"Kalau dibiarkan begini terus ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk di Kota Batam bukan tidak mungkin lagi Batam akan mengalami krisis air yang menyengsarakan. Hak dasar manusia atas air yaitu sebesar 60 liter per orang setiap harinya. 70 persen untuk kebutuhan rumah tangga (Masyarakat) dan 30 persen untuk bidang usaha dan lain-lain," jelasnya. (Exp)




[blogger]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.