Ketuan DPRD Kepri, Jumaga Nadeak.
EXPOSSIDIK.com, Tanjungpinang: Wabah Corona yang melanda Indonesia dan Provinsi Kepri semakin mengkhawatirkan. Pemerintah Provinsi Kepri berencana untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa Kabupaten dan Kota di wilayah Kepri.

Rencana ini dinilai Komisi I harus dilakukan melalui kajian yang matang dan mendalam serta diharapkan melibatkan Dewan Kepri.

“Rencana PSBB ini harus dikaji matang dan melibatkan DPRD. Dan kami juga meminta agar Pemprov menyiapkan SOP yang ada berkaitan dengan penanganan covid19 diberikan ke DPRD juga,” pinta Wakil Ketua Komisi I Taba Iskandar, saat menggelar rapat teleconference dengan Pemprov Kepri yang diwakili Sekda, TS Arif Fadillah, Rabu (15/4).

Menurutnya untuk mengusulkan PSBB ke Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID-19, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi daerah di antaranya jumlah dan kasus kematian, serta adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB.

Pemerintah daerah juga harus menyiapkan data-data pendukung di antaranya mengenai peningkatan kasus dan waktu kurva epidemiologi termasuk peta penyebaran menurut kurva waktu.

Kemudian perlu juga dihitung ketersediaan kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat karena PSBB membatasi masyarakat untuk ke luar rumah.

Perlu adanya jaringan pengaman sosial selama PSBB dilakukan. Infrastruktur pendukung terutama di bidang kesehatan untuk merawat masyarakat yang terpapar juga harus tersedia serta anggarannya untuk itu.

Selain membahas PSBB, DPRD meminta agar Pemprov Kepri memastikan fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan baik dan efektif. “Kami menyadari kesulitan yang terjadi saat ini. Namun, kami meminta agar fungsi pemerintahan daerah berjalan dengan tetap mempedomani protokol penanganan virus covid19,” tambahnya.

Menanggapi hal ini, Sekretaris Daerah, Arif Fadilla menjamin hubungan kerja antara Pemprov Kepri dan DPRD Kepri berjalan dengan baik. Sedangkan rencana untuk melakukan PSBB, Pemprov Kepri berjanji untuk tetap berkoordinasi dengan DPRD Kepri. “Atas permintaan DPRD, kami akan memberikan standar operation prosedur (SOP) yang berkaitan dengan tugas penanganan covid 19,” tegas Arif.

Dari Batam, anggota DPRD Kepri melakukan kunjungan kerja ke Pelabuhan Domestik Sekupang Batam. Anggota DPRD Kepri Sugianto meminta kepada pengelola pelabuhan untuk mewajibkan penumpang menggunakan masker dan alat pencuci tangan di pelabuhan. “Protokol pengamanan di pelabuhan harus dijalankan dengan baik. Seperti APD dan hazmat harus lengkap untuk petugas karantina,” kata Sugianto.

Saat ini, seluruh anggota DPRD Kepri melakukan kunjungan dan pantuan ke lapangan. Koordinasi juga dilakukan dengan stackholder sepanjang masa tanggap darurat ini.


(***)

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak saat Vidioconfrence.
EXPOSSIDIK.com, Batam: Jumlah Pasien positif Covid19 di Kepri terus mengalami kenaikan tiap harinya. Pemerintah Provinsi Kepri terkesan berjalan sendiri-sendiri. Pemprov Kepri, seharusnya mulai menggandeng sektor swasta untuk sama-sama melawan pandemi ini.

Sebab, saat ini semua pihak termasuk swasta menunggu ajakan pemerintah dalam memerangi virus Corona ini.

“Sektor swasta pasti ingin ikut membantu. Coba diajak karena mereka kan punya dana CSR yang bisa dimanfaatkan oleh kita,” kata Ketua Fraksi PDIP, Lis Darmansyah saat teleconference dengan jajaran Pemprov Kepri, Senin (13/4/2020).

Ditempat yang sama, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak meminta agar Pemprov Kepri melalui Dinas Kesehatan segera memindahkan seluruh pasien yang terletak di Rumah Sakit di seluruh Kabupaten kota daerah ke Rumah Sakit Galang. Sehingga, nantinya, dapat mengurangi resiko terpapar ke orang lain. “Kalau bisa, semua pasien di arahkan kesana (RS Galang). Sehingga, penangangannya lebih terkontrol,” pinta Jumaga.

Dari Tanjungpinang, Gubernur Kepri mengatakan bahwa jumlah penderita Corona di Kepri mencapai 23 orang. Jumlah ini tersebar di Kota Batam 10 orang, Tanjungpinang 12 orang dan 1 orang di Karimun. “Yang perlu kita waspadai sekarang adalah orang tanpa gejala (OTG). Karena saat ini sekitar 676 orang di Kepri,” kata Isdianto.

Adapun jumlah PDP di Kepri mencapai 164 orang dan ODP telah mencapai 2153. Pemprov Kepri kata Isdianto saat ini sedang mematangkan rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kita sedang mempertimbangkan PSBB ini dapat segera berlaku di Kepri,” papar Isdianto.

Ditempat yang sama, Sekretaris Gugus, TS Arief Fadilla mengatakan bahwa saat ini Pemprov sedang melakukan refocusing anggaran sesuai arahan dari Presiden. Adapun total anggaran untuk penangangan Covid mencapai Rp230 miliar yang dibagi dalam tiga kluster.

Pertama, penangangan kesehatan termasuk bantuan kepada Kabupaten Kota melalui program kegiatan maupun belanja tidak terduga sebesar Rp64.298.123.000. selanjutnya, Penangangan Dampak ekonomi yaitu berupa bantuan sembako sebanyak 425 ribu paket untuk seluruh Kepri melalui pos belanja tidak terduga sebesar Rp127.500.000.000.

“Kami juga menyediakan sosial safety net (Jaring pengaman sosial) baik yang dilaksanakan melalui program kegiatan maupun belanja tidak terduga termasuk didalamnya hibah kepada instansi vertikal sebanyak Rp 38.588.188.980,” papar Arief.

(***)

Kepala Desa Genting Pulur, Bambang Asmara. 
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Salah satu terobosan yang dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Genting Pulur, Kecamatan Jemaja Timur kepada warganya untuk mencegah penyebaran si Covid-19, dengan cara memfasilitasi tempat mencuci tangan dengan sabun Anti Septik di lingkungan desanya.

"Ada sejumlah 36 titik tempat pencuci tangan, secara sederhana disediakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Genting Pulur. Pembersih tangan disediakan di beberapa tempat diantaranya, pada tempat fasilitas umum, perkantoran, dan juga di setiap gang perumahan warga," kata Bambang Asmara, Kades Genting Pulur kepada awak media diruang kerjanya, Kamis (2/3/20).

Tempat pencuci tangan tersebut, Lanjut Kades, untuk membiasakan masyarakat menjalani pola hidup sehat, serta juga berguna mencegah penyebaran COVID-19, dan saat ini wadah itu menjadi fasilitas yang rutin dipergunakan masyarakat Desa Genting Pulur.

“Dari semua cara itu, kami dari pihak Pemdes Genting Pulur, memfasilitasi masyarakat kita dengan mengadakan tempat-tempat pencuci tangan sederhana, agar masyarakat terbiasa menjalani pola hidup sehat, karna dengan demikian kita dapat terhindar dari penyebaran Virus Corona,” ungkap Bambang.

Tempat Cuci Tangan Yang Disiapkan Pemdes. 
Bambang juga berharap kepada seluruh masyarakat agar dapat menjaga fasilitas yang telah disediakan Pemdes Genting Pulur dengan baik, Fasilitas tempat pencuci tangan tersebut dianggarkan oleh Pemdes Genting Pulur dengan menggunakan Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga berharap agar kiranya masyarakat bisa menimbulkan kesadaran diri untuk menjalani pola hidup sehat agar terhindar dari penyebaran COVID-19.

“Marilah kita menjaga fasilitas tersebut dengan baik, dan saya juga berharap dengan pengadaan fasilitas tempat pencuci tangan ini, agar masyarakat Desa Genting Pulur bisa menimbulkan kesadaran diri sendiri, dalam menjalani pola hidup sehat sebagai langkah pencegahan penyebaran COVID-19, " himbau Kades Genting Pulur.

Ditempat terpisah, ditemui awak media, salah seorang dilokasi salah satu titik tempat pencuci tangan, Sandi Saputra warga Desa Genting Pulur yang bertugas di Puskesmas Jemaja Timur menanggapi dengan baik terobosan yang dilakukan oleh Pemdes Genting Pulur tersebut.

“Terima kasih saya ucapkan kepada pihak Pemdes Genting Pulur yang telah memfasilitasi tempat pencuci tangan bagi masyarakat. Saya merasa, dengan adanya fasilitas ini dapat membantu warga untuk menjalani pola hidup sehat, dan ini adalah salah satu bukti nyata, bahwa Pemdes Genting Pulur ada di tengah-tengah masyarakatnya, untuk mengambil langkah-langkah dalam meminimalisir penyebaran Virus Corona yang sedang melanda saat ini,” kata Sandi.

(Art/Slmt)

Suasana Raker Tertutup DPRD dengan Pemkab KKA, terkait Covid-19.
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Akibat lajunya pandemi Covid-19 di sebagian wilayah NKRI, membuat para pemangku kebijakan waspada serta mengambil sikap gerak cepat untuk mengatasinya. Termasuk  Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Kabupaten termuda diwilayah Kepri.

Para eksekutif dan legislatif,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KKA bersama Pemerintah Daerah (Pemda) KKA melakukan Rapat Kerja (Raker) tertutup terkait tentang, percepatan penanganan pencegahan penyebaran wabah, Corona Virus Disease-19 (COVID-19) di KKA, Kamis,(2/4/20)

Wakil Ketua I DPRD Anambas, Syamsil Umri yang memimpin langsung Raker tersebut mengatakan, raker tertutup bersama Pemda dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 (TGTP C-19) KKA adalah membahas tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah KKA.

Salah satunya adalah, pihak DPRD mendorong agar Pemda KKA menyurati pihak maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan di Anambas. Serta menyurati pihak-pihak pelaku usaha pelayanan khususnya kapal penumpang yang akan melayani rute ke Anambas.

“Kita mengambil langkah tersebut terkait keluar masuknya orang dari luar daerah ke Anambas melalui jalur laut dan udara agar menunda atau mengurangi jadwal transportasi ke wilayah kita, guna untuk mengurangi lajunya gerak keluar-masuknya orang dari dan ke Anambas” ujarnya.

Selanjutnya DPRD, sebut Syamsil Umri, menghimbau dan meminta kepada pihak Pelni dan maskapai penerbangan melalui surat yang sudah disepakati bersama antara Pemda bersama DPRD Anambas dan Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di KKA. Agar pelaku usaha yaitu maskapai dan pelayaran agar koperatif serta bekerjasama untuk menyetujui apa yang menjadi harapan pemerintah.

“Untuk itu, kapal barang (Kargo) atau kapal pengangkut logistik kita wajibkan tetap berjalan, kalau untuk penerbangan khususnya yang ada di Bandara Letung yang seminggunya 4 kali penerbangan, kita batasi agar menjadi 1 kali penerbangan dalam satu minggu. Begitu juga dengan Bandara Matak yang awalnya setiap hari penerbangan juga akan kita batasi menjadi 1 kali dalam satu minggu. Untuk kapal Pelni dan kapal Ferry (Kapal Cepat) kita harapkan agar di tunda sementara waktu pelayarannya ke Anambas,” kata Syamsil.

Sementara itu Sahtiar Sekretaris Daerah (Sekda) yang juga penanggung jawab TGTP, C-19 KKA membenarkan adanya raker tertutup di kantor DPRD Anambas bersama Pemda.

“Kami melaporkan kegiatan yang sudah dilakukan Tim Gugus Tugas dari pertama di bentuk sampai sekarang. Dan pembahasan keinginan untuk menunda sementara transportasi laut buat orang. Serta mengurangi jam terbang transportasi udara, dan selanjutnya akan segera untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait," ujar Sekda.

"Dan kami juga lagi mau berkoordinasi untuk menyampaikan surat kepada pihak maskapai dan pihak pelayaran yang melayani rute ke Anambas. Hal itu dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas,” kata Sahtiar kembali.

Raker tersebut dihadiri oleh, Bupati KKA, Abdul Haris, SH, wakil Ketua II DPRD-KKA, Firdiansyah, Anggota Komisi I. II. III DPRD-KKA serta Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 KKA.



Arthur

Pangkalan Eceran BBM.
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Belum adanya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Agen Premium Minyak Solar (APMS) menyebabkan kelangkaan BBM jenis premium dan solar di tingkat pengecer di Tarempa.

Kepada awak media, Selasa (31/3/2020), salah satu pengecer BBM jenis bensin, Acai mengaku, saat ini dirinya hanya memiliki stok sebanyak tiga gelen. Dan masih menunggu pasokan dari APMS, Aken.

“Stok kita sudah menipis. Saat ini lagi nunggu pasokan, yang katanya awal bulan April,” ujar Acai.

Meski begitu, Acai menyebut, jika sebenarnya masyarakat tidak menimbun, ketersediaan masih cukup.

“Sebenarnya kalau dikatakan minyak putus itu saya rasa tidak, kalau saja masyarakat tidak ada yang membeli sampai 5 botol kemudian distok di rumah. Itulah sebabnya, stok kami saat ini hanya untuk emergency ambulans saja, untuk pengendara kami batasi satu orang dua botol,” kata Acai.

Menurut Acai, sebulan sekali ia mengambil BBM melalui Aken sebagai distributor BBM di Anambas. Sekali ambil BBM ia memilih melihat kuota, jadi tidak mengambil dalam jumlah banyak, agar tidak terjadinya penimbunan BBM.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun awak media, diketahui penyebab belum adanya pasokan BBM pada APMS Aken, lantara kapal pengangkut BBM tersebut mengalami kerusakan.

“Saat ini, stok di tangki sudah habis, karena kapal belum tiba di Anambas penyebabnya salah satu kapal pengangkut sedang melakukan perbaikan,” ujar salah seorang staf penjualan APMS Aken yang tidak mau disebutkan namanya

Saat awak media mengkonfimasi ke Aken (Distributor BBM) melalui telepon Hp nya berbunyi diluar jangkauan.


Arthur

Jalan Laut Tanjung Desa Tarempa Barat Rusak. 
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Warga di Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan mengeluhkan kondisi ruas jalan Cek Wan Abdul Hayan (jalan laut) mengalami kerusakan parah. Sebab, kondisi jalan tersebut sudah membahayakan para pengguna jalan.

Jalan penghubung antara Desa Sri Tanjung, Desa Tarempa Barat untuk menuju Kelurahan Tarempa itu sudah mengalami kerusakan bertahun-tahun, namun belum mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat.

Pantauan awak media, Rabu (1/4/2020) sebagian besar jalan tersebut mengalami keretakan dan lubangnya makin membesar. Sedikitnya, terdapat tiga titik mengalami kerusakan parah, sehingga membuat warga harus ekstra hati-hati jika melewati ruas jalan tersebut.

Edy (41), warga Tanjung mengatakan, jalan tersebut sudah bertahun-tahun rusak dan membahayakan masyarakat sebagai pengguna jalan.

“Jalan sudah lama rusak, namun belum diperbaiki. Masyarakat harus berhati-hati karena dibeberapa titik jalan ini mengalami keretakan dan berlubang semakin besar,” kata Edy.

Hal yang senada disampaikan oleh Edy, Pardi. Mereka mengatakan, kondisi jalan Laut Tanjung, sudah rusak parah. Padahal, jalan tersebut kerapkali dilalui kendaraan roda dua dan roda tiga (tosa).

“Banyak warga melalui jalan itu, karena jalan tersebut berdekatan ke rumah penduduk dan akses jalan untuk menuju ke pasar, baik pasar ikan, pasar tradisional maupun pasar jauh. Semoga segera diperbaiki, sebelum memakan korban,” terangnya.

Ditempat terpisah, Kepala Desa Tarempa Barat, Asmarandi, mengatakan, sudah menghubungi dinas terkait. Hasil pembicaraan melalui sambungan telpon dengan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas jalan di desanya itu akan diperbaiki tahun ini.

“Saya sudah menelpon dinas PU Anambas untuk memastikan perbaikan jalan itu dikerjakan tahun ini,” terangnya.

Terkait keselamatan masyarakat pengguna jalan, Ia menjelaskan sudah menyampaikan ke Dinas terkait untuk mengantisipasi.

“Ia, saya sudah komunikasikan itu, agar sementara waktu jalan yang berlubang kita tutup dulu dengan papan diatasnya, untuk menjaga keselamatan masyarakat,” ungkapnya.

Ia berharap, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Anambas segera mengerjakan perbaikan sepanjang ruas jalan Cek Wan Abdul Hayan karena sudah dari tahun 2017 diusulkan.

Arthur

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.