Peralatan Tower Moratelindo yang akan segera terpasang di Bukit Bayur Kute Siantan dan Jemaja, saat ini sedang proses pengiriman dari Tanjung Pinang. Diperkirakan malam ini, KM Sabuk Nusantara yang mengangkut peralatan tersebut tiba di Tarempa.
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Guna mengatasi keluhan warga terkait lemahnya akses internet di Kecamatan Kute Siantan dan Batu Berapit di Jemaja, pihak Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfo), akan segera menyewa bandwidth berkecepatan tinggi milik operator moratelindo pada kedua wilayah tersebut.

"Dengan bandwith berkecepatan tinggi, maka pihak rumah sakit di Palmatak dapat memberikan pelayanan kesehatan BPJS dan layanan kesehatan online lainnya secara cepat," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas, Jefrizal, S.Kom, kepada sejumlah media, Sabtu (29/02/2020).

Jefrizal memperkirakan akses internet berkecapatan tinggi itu, dapat dimanfaatkan warga Kute Siantan dan Jemaja, pada akhir April mendatang. Saat ini lanjut dia, pihak operator infrastruktur komunikasi yaitu moratelindo terus menggesa pembangunan tower di Bukit Bayur Kute Siantan dan Batu Berapit di Jemaja.

Menurutnya, untuk mengantar internet ke wilayah yang sedang mengalami kendala kecepatan akses, tidak dapat dilakukan jika tidak tersedia infrastruktur seperti tower atau fiber optik oleh operator sebagai  media penghubungnya.

"Jadi sampai kapanpun internet cepat tak akan bisa sampai di suatu daerah jika tak ada operator.  Dan untuk membangun itu operator tentu butuh waktu penyelesaian pekerjaannya. Tetapi Insha Allah kalau tak ada halangan seperti cuaca, maka pekerjaan akan siap di akhir Maret dan Bulan April Insa Allah kita akan alokasi sewa bandwidth operator untuk kebutuhan RS tersebut sehingga apa yang menjadi kebutuhan rumah sakit salah satunya kebutuhan jaringan untuk layanan aplikasi  BPJS kesehatan akan terpenuhi," terang Jefrizal lagi.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk ke depan pihak telkom group akan mengelar kabel optik dalam memperluas jaringan layanan indi home di Kecamatan Palmatak dan Kute Siantan. Dan itu akan terealisasi setelah selesai pekerjaan pergelaran kabel optik telkom pada kedua kecamatan tersebut.

"Jika perangkat ini sudah tersedia, maka selain dapat dinikmati oleh masyarakat umum, pihak pemda juga bisa menyewa akses internet untuk kebutuhan kantor camat dan desa," lanjutnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Palmatak, Kecamatan Kute Siantan masih mengalami kesulitan mengakses pelayanan BPJS.

"Kita masih sulit mengecek kartu BPJS pasien aktif dan tidaknya, kemudian pembuatan kartu JKN-KIS," kata Tim Coder BPJS Kesehatan Hariyantosyah, Jum'at (28/2/2020), sebagaimana dikutip tribunnews.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas, Heriyanto mengatakan selama ini pihak rumah sakit masih menggunakan layanan internet melalui telkomsel. Mengenai keluhan pelayanan lanjut Heriyanto, pihak RSUD juga telah menyurati Diskominfotik untuk menggesa penggunakan akses internet berkecepatan tinggi.

"Selama ini memang tidak ada jaringan internet, pihak RSUD sudah menyurati Kominfo, terkait dengan pelayanan BPJS masih memakai jaringan telkomsel," ujar Heriyanto melalui perangkat whatsappnya.


Art

Bupati Natuna, H.Abdul Hamid Rizal (baju putih) Ketua DPRD Natuna, Andes Putra (baju kurung) dan Ketua, Aliansi Nelayan Natuna, Hendrik,
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Ketua Harian DPC HNSI Kabupaten Kepulauan Anambas, M. Yusuf menilai bahwa sosok Bupati Natuna, H. Abdul Hamid Rizal, patut diapresiasi atas keberpihakannya akan nasib nelayan. Menurutnya, Keberadaan pemimpin harus bisa melindungi masyarakatnya.

”Sikap Bupati Natuna itu menjadi contoh untuk kepala daerah lain, khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas, yang mana Beliau turut hadir bersama-sama masyarakat, khususnya nelayan untuk menolak kedatangan kapal cantrang,” kata M. Yusuf kepada awak media, Jumat (28/2/2020).

Sebelumnya kehadiran Bupati Natuna, H. Abdul Hamid Rizal di Kantor DPRD Natuna pada Kamis (27/2/2020) itu untuk menampung dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat nelayan Natuna, walaupun pada aksi di Kantor DPRD Natuna tersebut, Bupati Natuna tidak diundang secara langsung.

Ketua Harian DPC HNSI-KKA, M.Yusuf.
Diketahui, ratusan nelayan Natuna yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Natuna (ANN) melakukan aksi menolak rencana pemerintah memobilisasi kapal cantrang di laut Natuna Utara. Pada aksi tersebut, massa yang mengepung kantor DPRD Natuna berjumlah sekitar seribu orang.

Dalam kesempatan tersebut, H. Abdul Hamid Rizal dengan tegas mendukung masyarakat nelayan dan menolak rencana mendatangkan kapal cantrang.

Penolakan tersebut dibubuhkan dalam bentuk tanda tangan kesepakatan bersama antara Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Bupati Natuna H. Abdul Hamid Rizal dan Ketua Aliansi Nelayan Natuna Hendrik.

Hendri Ketua ANN Natuna mengatakan bahwa Bupati Natuna secara konsisten untuk menolak alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan di laut Natuna Utara.

”Dalam rapat khusus, saya hadir saat itu, Bupati Natuna tetap konsisten dengan apa yang beliau katakan tadi di kantor DPRD Natuna bahwa tetap tidak terima kalau kapal cantrang yang dikirim di laut Natuna Utara,” kata Hendrik, menjelaskan penyampaian Bupati Natuna didepan nelayan dan ketua beserta anggota DPRD Natuna.

Hendrik mengatakan bahwa Bupati Natuna dalam waktu dekat akan menyampaikan surat dukungan pemerintah daerah dan DPRD Natuna atas penolakan kapal cantrang.

”Besok atau lusa Bupati Natuna ke Jakarta menyampaikan surat yang dibacakan tadi terkait sikap penolakan kapal cantrang ke Menko Polhukam dan sekalian meminta Menko memfasilitasi Bupati, DPRD dan perwakilan nelayan untuk beraudiensi dengan Presiden,” terang Hendrik.

Hendrik juga menceritakan, sebelum berangkat untuk melakukan aksi penolakan kapal cantrang di gedung DPRD Natuna, Bupati Natuna menghubungi dirinya.

”Pagi hari saya di SMS beliau (Bupati Natuna) untuk kekantor, terkait penolakan kapal cantrang dan menyampaikan informasi dari Menko Polhukam, melalui sambungan telpon Bapak Bupati mengatakan, siap bersama masyarakat menolak kapal cantrang, dan segera akan datang ke kantor DPRD,” tutur Hendrik.


Arthur

Ketua HNSI, Kecamatan Siantan, Muslimin saat menerima bantuan dari Agus Yulianto, Kepala Bea Cukai Kepri.
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Khusus Kepulauan Riau mengunjungi Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dalam program Bea Cukai Berbagi.

Dalam program tersebut, Bea Cukai Kepulauan Riau membagikan bantuan berupa uang tunai kepada beberapa Masjid di Tarempa dan life jacket serta ring buoy fiber kepada nelayan melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Tarempa di Pelabuhan Tarempa, Kamis (27/2/2020).

”Terimakasih kepada pengurus nelayan dan pengurus masjid yang telah hadir pada kesempatan ini,” kata Agus Yulianto Kepala Bea Cukai Kepulauan Riau di saat penyerahan bantuannya.

Agus menjelaskan bahwa tujuan kehadiran pihaknya di KKA untuk menjalin silaturahmi. ” Tujuan kami disini untuk menjalin silaturahmi terhadap masyarakat di kabupaten kepulauan Anambas, agar kedepan kita bisa membangun kejasama terutama kepada nelayan pesisir di kepulauan Anambas, dalam bentuk kerjasama berbagi informasi tentang kejadian-kejadian dilaut,” jelasnya.

Agus berharap masyarakat di KKA dapat terlibat aktif melakukan pengawasan dilaut.

”Harapan kami, kepada masyarakat Anambas, kehadiran kami bisa membantu dalam melakukan pengawasan dilaut, maka kami butuh adanya dukungan dari masyarakat, kami juga mau memberikan sumbangan ini walaupun tidak seberapa, inilah sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat,” himbunya.

Sementara itu, dikesempatan yang sama, Muslimin IB Ketua KUD Tarempa dan juga ketua HNSI di Kecamatan Siantan mengungkapkan apresiasi atas kepedulian dari Bea Cukai Kepulauan Riau melalui program berbagi.

”Kami sangat mendukung program ini, dan mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan yang diberikan, ini sebagai bentuk kepedulian Bea Cukai terhadap nelayan di Kepri khususnya di Kepulauan Anambas,” kata Muslim.

Muslimin mengharapkan, kegiatan Bea Cukai berbagi dapat diagendakan setiap tahun untuk membangun silaturahmi antara pihak Bea Cukai dengan nelayan dan masyarakat.

”Kita berharap program baik ini dilaksanakan secara rutin, tujuannya selain membantu juga membangun kedekatan dengan nelayan dan masyarakat, jadi kedepan mudah untuk saling koordinasi terkait persoalan dilaut,” tutupnya.

Diketahui, Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau tersebut datang ke KKA menggunakan kapal milik Bea Cukai, sebelumnya dari Kabupaten Natuna dalam rangkaian rapat kerja Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau di 2020.



Arthur

Korwil II KPK-RI, Abdul Haris.
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) Kordinator Wilayah (Korwil) II, mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi tentang program pemberantasan korupsi terintegrasi di Aula kantor Bupati Anambas. Jalan, Raja Haji Fisabililah, Pasir Peti. Kecamatan Siantan, Kamis (27/2/2020).

Koordinator Wilayah (Korwil) II KPK-RI, Abdul Haris, menghimbau kepada bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)  bidang penyedia barang dan jasa agar tidak melakukan perbuatan korupsi, dan bekerja sesuai dengan tupoksinya. Himbauan ini dikatannya saat berbicara di forum rakor tersebut.

Himbauan Abdul Haris terutama ditujukan kepada PPTK penyedia pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi, karena seringkali melakukan perbuatan curang pada proses pengadaan barang dan jasa, dengan mengarahkan kepada satu rekanan.

“Paling banyak itu, di Dinas Perkerjaan Umum, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan karena paling banyak proyeknya,” katanya.

foto bersama, Bupati KKA, Forkopimda dan Korwil II KPK-RI.
Lebih lanjut ia menjelaskan, terkait dengan Jenis Tipikor Undang-Undang No 31/1999 JO Undang Undang no 20/2011 terdapat 7 jenis tindak pidana korupsi yang saat ini sedang trend, diantaranya, pengadaan barang dan jasa serta penyalahgunaan jabatan.

Apalagi tambahnya, saat ini Kepri termasuk daerah yang masuk dalam zona merah rawan korupsi, salah satunya adalah dari pengadaan barang dan jasa dan perizinan, seperti perizinan tambang, bauksit, dan reklamasi.

“Pemerasan terkait perizinan ini sering terjadi kendati sistemnya sudah baik. Bupati harus sering-sering memantau terkait perizinan ini," himbu Korwil II KPK-RI.

Terakhir Abdul Haris berpesan untuk melakukan proses pelelangan maupun perizinan harus sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya

Sementara dikesempatan yang sama Bupati KKA, Abdul Haris, SH menyebutkan, dengan adanya forum pemberantasan korupsi terintegrasi ini menjadi pedoman agar kinerja pemerintah baik Kabupaten hingga Kecamatan tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Apalagi, lanjut Bupati, KPK telah memperkenalkan aplikasi monitoring, dengan melalui aplikasi tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan pengawasan

“Delapan titik fokus, yakni perencanaan anggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu (77%) kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, pendapatan daerah, aset daerah, tata kelola dana desa,” sebut Bupati.

Selain itu, Bupati juga menegaskan terkait peraturan pemerintah No 494 tahun 2018, tentang kelompok kerja rencana aksi pencegahan korupsi.

“Melalui peraturan ini kita sudah buat, untuk pelaksanaan ditetapkan melalui Sekretaris Daerah No 40 tahun 2019 tentang kelompok kerja rencana aksi pencegahan korupsi,” tandasnya.

Kegiatan Rakor tersebut dihadiri berbagai instansi antara lain, DPRD Anambas, Forkopimda, jajaran OPD, serta seluruh Camat se Kabupaten Anambas.


Arthur

Bupati KKA, Abdul Haris, SH Pimpin Rapat. 
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Bupati, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris, SH menggelar rapat pembahasan dengan instansi, terkait dalam pengelolaan Kapal Tol Laut. Kegiatan berlangsung diruang rapat kantor PTSP, Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan. Selasa (25/2/2020) malam.

Mengawali rapat tersebut,
Usman selaku Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Koperasi (Kadis Perindagkop) KKA menjelaskan, bahwa dalam pelaksanaan mendukung program pemerintah pusat untuk mendukung angkutan logistik ke masyarakat yang ada dipulau-pulau terpencil, terluar, oleh karena itu pemerintah pusat mengeluarkan dasar hukum, antara lain:

a. Undang - undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 - 2025.

b. Undang - undang nomor 17 tahun  2008 tentang pelayaran.

c. Undang - undang nomor 7 tahun 2014 tetang perdagangan.

d. Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan.

e. Peraturan presiden RI nomor 26 tahun 2012 tentang cetak biru pengembangan sistem dan barang penting.

f. Peraturan presiden nomor 17 tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

g. Peraturan menteri perdagangan nomor 38 tahun 2018 tentang penetapan jenis barang yang diangkut dalam program pelayaran publik untuk angkutan barang dari dan daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.

Bupati KKA, Abdul Haris dalam pengarahannya mengatakan, Kapal Tol laut dan Sahbandar adalah tonggak sebagai dukungan pemerintah, untuk daerah terpencil dan pesisir yang sulit untuk di jangkau, dengan adanya Kapal Tol Laut beroperasi di Anambas, kita merasa bersyukur.

“Saya sebagai pemerintah sangat mendukung dengan adanya tol laut yang dapat beroperasi di daerah kita dan untuk bongkar muat, kalau bisa cepat terselesaikan dan kalau masalah buruh kita harus profesional untuk menangani bongkar muat,” ucap Haris.

Selain itu Bupati juga menekankan kepada kordinator TKBM gimana cara pembongkaran di kapal Tol laut itu lebih baik kalau bisa dengan cara pengeroyokan tetapi bongkar muat tetap dilakukan dengan tertib.

“Kita selamatkan Kapal Tol laut ini, sistim pembongkarannya lebih cepat minimal 6 hari, dengan batas yang sudah di tentukan, untuk sistim bongkar muat di Tol Laut harus di utamakan, kalau bisa di bikinkan MoU dengan TKBM karena Tol Laut adalah program pemerintah pusat yang dapat membantu kesetabilan harga bagi masyarakat Anambas,” kata Haris.

Sementara itu Yoke Waluyadi Koordinator TBKM Pelabuhan Tarempa mengatakan, program pemerintah daerah dalam pelaksanaan kelancaran pengeluaran barang logistik tol laut yang ada di Pelabuhan Tarempa kami dukung penuh.

"Kami (TBKM) juga menyarankan agar dari  kabupaten dari pihak dinas perhubungan agar bisa juga mendukung kelancaran pengeluaran barang logistik tol laut karena jalan ditarempa untuk kendaraan tidak teratur dalam parkir kendaraan sehingga angkutan untuk pengeluaran barang macet dan lambat sampai ketujuan yang punya barang," ujarnya.

Kegiatan tersebut dihadiri antara lain : Catarina (Asisten II Pemda KKA), Suhato (Kacap Pelni Tarempa), Heri Sasongko (Nahkoda Pelni Logistik Nusantara), Dahlia Harisa (Kabid Perdagangan KKA), Dwi Arif Laksono (Kasubbag Program dan Keuangan KKA), Saradewi (Kasi Bina Pasar dan Pelayanan Usaha KKA), Jimmy (UPP Pelabuhan Tarempa), dan Mardoni (Perwakilan Dishub KKA).


Arthur

foto kiri, Sekcam Siantan,  Ling Sumindar dan Acla Panthia, Kabid Balitbangpeda.
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Kecamatan Siantan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Kelurahan Tarempa dan Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Siantan, Selasa.(25/2/2020).

Forum tersebut membahas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) serta membahas program yang akan diusulkan pada tahun anggaran 2021 mendatang. Kegiatan berlangsung di Aula Pertemuan Kantor Camat Siantan, Batu Tambun.

Kepala Bidang (Kabid) Penelitian dan Inovasi Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah (Balitbangpeda), H. Acla Fanthia, S.Sos, mengatakan bahwa Forum OPD untuk mempertajam rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

“Forum OPD ini untuk mempertajam Renja Perangkat Daerah," jelas Acla.

foto suasana saat rapat.
Acla juga menyampaikan bahwa ketika pengusulan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya, agar pihak OPD terkait, dapat mengusulkan usulan sebanyaknya. Dan setiap usulan yang diajukan juga  disertai dengan perencanaan.

"Untuk anggaran tahun berikutnya, diharapkan pihak OPD terkait agar dapat mengusulkan program dan kegiatan, yang sebanyak-banyaknya. Usulan tersebut juga harus disertai dengan perencanaan,” kata Acla.

Dalam penyampaian usul untuk Renja Perangkat Daerah, Lurah Tarempa, Syamsir, S. AP mengusulkan kendaraan dinas untuk operasional kantornya.

"Guna menunjang peningkatan kinerja. Kami dari Kelurahan Tarempa mengusulkan agar diadakan kendaraan dinas, untuk operasional kantor, sebab kendaraan dinas yang kami miliki sudah tidak layak lagi untuk dioperasikan,” ungkap Syamsir.

Syamsir juga menjelaskan bahwa usulannya tersebut sudah disampaikannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), serta menyurati Balitbanhpedda KKA.

“Beberapa waktu yang lalu kami sudah mengusulkan kepada pihak DPRD KKA, dan menyurati Balitbangpedda KKA, terkait kendaraan dinas ini,” sebut  Syamsir.


Arthur

foto kiri, Kepala Bappeda KKA, Adies Saputra dan Kepala BPS KKA, Donny Cahyo Wibowo.
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Donny Cahyo Wibowo, SST. M.Si memaparkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) KKA berstatus ”Sedang” sama dengan status pada tahun 2018 silam. Namun demikian IPM Kabupaten termuda di Provinsi Kepri ini pada tahun 2019 menunjukan grafik tumbuh 1,141 persen, dibandingkan tahun 2018 silam.

"Bahkan pertumbuhan IPM 2019 Kabupaten Kepulauan Anambas berada diposisi kedua setelah kabupaten Lingga untuk provinsi Kepri," kata Kepala BPS kepada awak media diruang rapat Kantor BPS, Jalan Soekarno-Hatta, Batu Tambunan, Tarempa Selatan, Selasa (25/2-2020).

Yang menariknya lanjut Donny, dengan pertumbuhan tersebut, peringkat Kabupaten Kepulauan Anambas melonjak tajam dengan naik peringkat menjadi 291 dari 515 Kabupaten/Kota yang ada di seluruh Indonesia pada tahun 2019. Sebelumnya Anambas duduk di posisi 309 di tahun 2018 silam.

“IPM Anambas tahun 2019 mencapai 68,48, angka ini meningkat sebesar 0,95 poin dibandingkan tahun sebelumnya,” ujarnya.

Kepala BPS juga menyampaikan, pertumbuhan tahun 2019 ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2013 silam.Ia menguraikan, bahwa IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat atau penduduk). Menurutnya, selain itu IPM juga merupakan salah satu target pemerintah dalam pembahasan pembangunan asumsi makro di DPR-RI

“IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU),” paparnya.

Lebih lanjut Donny menjelaskan, bahwa IPM merupakan indikator jangka panjang sehingga perlu berhati-hati dalam memaknainya. Peringkat atau rangking bukan satu-satunya ukuran kemajuan pembangunan manusia.

“Kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari kecepatan IPM dan status IPM,” jelasnya.

Ia juga mengaku bahwa rilis yang disampaikan saat ini merupakan yang perdana dilaksanakan, dan kedepan akan dicanangkan untuk dirilis biar publik mengetahuinya.

“Saya berpesan, saat ini BPS Sedang melaksanakan sensus penduduk secara on line, bagi penduduk yang memiliki akses untuk mendaftar karena akan berakhir pada 31 Maret,”pesannya.

Sementara itu, Adies Saputra, Kepala Bappeda Kepulauan Anambas mengungkapkan, upaya dan kerja keras pemerintah melalui program pembangunan dalam satu tahun terakhir.

“Sebetulnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah pertumbuhannya yang mecapai 68,48 karena tahun lalu kami menargetkan 66,7 dan pada tahun depan 67,23. Namun dari apa yang disampaikan, untuk tahun 2019 ini telah melampaui target tentu harus direvisi targetnya.

Pihaknya mengaku optimis di priode RPJMD mendatang IPM kepulauan Anambas masuk dalam kategori tinggi. Pencapaian ini adalah realita dari upaya dan kerja keras kepemimpinan Haris-Wan

“Kondisi Anambas yang ada pada saat ini tidak benar, bahwa pembangunan di Anambas itu stagnan,” ujar Adies.


Art/Yy

Senam Kesehatan Memperingati Hari Jadi Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Anambas. 
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemantau APBD dan APBN (FORTARAN) serta Pengurus Rumah Desa Sehat (RDS) menyelenggarakan beberapa kegiatan, dipelabuhan wisata Arung Hijau, Desa Tiangau, Kecamatan Siantan Selatan, Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), Minggu. (23/2/2020).

Acara kegiatan tersebut dalam rangka
memperingati empat (4) tahun masa kepemimpinan Bupati KKA (Haris-Wan).

Sejumlah kegiatan dilakukan pada HUT ke empat Haris-Wan ini diantaranya senam sehat, pemeriksaan kesehatan, pelepasan relawan fogging pembasmi nyamuk dan atraksi kesenian Randai.

"Selain itu kita juga menyerahkan bantuan kelambu kepada masyarakat desa Arung Hijau,” kata Drs.Yendi, Asisten III KKA yang hadir mewakili Pemkab.

Yendi juga mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan panitia acara.
"Kegiatan ini memberikan nilai positif kepada masyarakat, apa lagi dengan sumberdaya alamnya yang memiliki potensi untuk wisata di arung hijau ini," ujarnya.

Yendi menambahkan, Pemda berharap agar masyarakat membiasakan diri tidak membuang sampah ke laut, sehingga dengan pantai yang bersih akan menambah daya tarik orang untuk datang dan menikmati lokasi wisata tersebut.

"Acara seperti Ini perlu menjadi agenda tahunan karna dampak dari kegiatan ini dapat memancing kesadaran masyarakat untuk hadir dan berpartisipasi memajukan pariwisata di Arung Hijau," tukas Yendi.

Dikesempatan yang sama, H. TamarJohan, ketua panitia acara menyatakan, tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan ini diantaranya adalah untuk memeriksa kondisi kesehatan masyarakat, membudayakan masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dengan senam sehat.

"Selain itu dalam kegiatan tersebut juga ada wisata kuliner yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," ungkapnya.

Tamar Johan juga menambahkan bahwa kegiatan ini perlu dilakukan secara berkala, sehingga masyarakat yang hadir nantinya juga dapat menikmati potensi wisata yang ada.

‘’Kami juga menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang telah peduli dengan salah satu daerah yang memiliki potensi wisata disini (Arung Hijau) apalagi dengan telah dibangunnya pelabuhan pariwisata, sehingga dapat menambah daya tarik serta memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya Arung Hijau.’’ himbu Tamar Johan.

Tampak hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III, FKPD, Kepala OPD, PKK KKA, Kepala BAZNAS KKA, Lurah Tarempa, Kepala Puskesmas Tarempa, Tim Penggerak PKK KKA, Ketua DWP KKA, Kepala Desa Tiangau, BPD Desa Tiangau, PKK Desa Tiangau, TOMAS, beserta masyarakat Siantan Selatan.


Arthur

Sekda KKA, Sahtiar foto bersama dengan Donatur dan Pengurus Pesantren Khaira Ummah.
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar, SH.MM meresmikan penggunaan Mesjid pesantren Khaira Ummah di Rintis Desa Tarempa Selatan, Jum’at (21/02/2020).

Dalam sambutannya, Sahtiar mengupas kembali kilas balik pendirian pesantren pada sekitar lima tahun lalu.

“Saya masih ingat, pesantren ini dibangun dengan penuh perjuangan beberapa orang saja. Atas tekad yang bulat, alhamdulillah, hari ini kita dapat memanfaatkan pesantren ini, oleh anak-anak kita, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh lagi ke luar Anambas, untuk menunut ilmu agama,” kata Sahtiar.

Kemudian Sekda berpesan, kepada masyarakat Anambas, untuk turut memajukan pesantren khaira ummah dengan cara menyekolahkan anaknya di pesantren yang berdiri sejak tahun 2013 lalu itu.

Meski berlangsung sederhana, peresmian mesjid juga ditandai dengan prosesi tepung tawar dan sholat Jum’at perdana.

Sementara itu, donatur pembangunan mesjid khaira ummah, Ir Fachrizal mengaku sengaja merahasiakan sumbangannya itu karena tidak ingin dikait-kaitkan dengan politik pada Pilkada 2020 tahun ini.

“Ada beberapa alasan, mengapa saya dan keluarga tidak pernah menyampaikan ini kepada publik, pertama kami tidak ingin, sumbangan mesjid ini dikaitkan dengan rencana saya untuk maju pada Pilkada Anambas tahun 2020, kedua pembangunan mesjid ini untuk mewujudkan keinginan kakek saya Raja Baharuddin yang semasa hidupnya bercita-cita mendirikan mesjid, ketiga saya sendiri sudah bertekad untuk kembali membantu tempat kelahiran saya, sesuai dengan kemampuan kami dan keluarga,” ujar Ical.

Ia mengatakan, pembangunan mesjid itu mulai dirancang tahun lalu, dimana saat itu acara orang Anambas se-dunia balek kampung dan rombongan menyempatkan mengunjungi pesantren. Pada saat itu, pengelola pesantren, sangat berharap pembangunan mesjid bagi santri yang sedang menempuh pendidikan.

“Keberadaan mesjid ini sangat dibutuhkan oleh santri. Mesjid selain menjadi tempat ibadah, tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan. Walaupun ukurannya tidak seberapa, tetapi mudah-mudahan mesjid ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh santri,” harap Ir. Fachrizal.

(Art/Edy)

Kunker DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas ke Kota Surakarta. 
EXPOSSIDIK.com, Surakarta: Pimpinan dan sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Surakarta dalam rangka konsultasi tentang dasar hukum penerapan Kabupaten Layak Anak (KLA), pada Jum'at (21/2/2020).

Siti Bayu Khusnul Khotimah anggota DPRD KKA dari Partai Amanat Nasional (PAN) mengatakan, dari hasil Kunker tersebut, akan menjadi rujukan atau referensi bagi DPRD KKA mengambil keputusan melalui paripurna pengesahan Perda KLA.

"Konsultasi yang dilakukan ke kota Surakarta ini sebagai bentuk dukungan untuk merampungkan Peraturan Daerah (Perda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ke DPRD Anambas," kata Siti Bayu Khusnul Khotimah.

Diketahui sebelumnya, Perda tersebut telah diparipurnakan pada agenda penyampaian pandangan umum fraksi dan tanggapan/jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.

Fhoto Bersama Pemkot Surakarta dengan DPRD-KKA.
Setelah pertemuan tersebut, nantinya akan dibawa ke Anambas untuk dijadikan bahan rujukan dalam pengesahan Perda. Daerah Surakarta dianggap layak untuk dijadikan sebagai tempat konsultasi karena kota tersebut sudah sering mendapatkan pengharagaan sebagai kota layak anak.

“Kita memilih Kota Surakarta sebagai tempat kunjungan kerja. Mengingat kota ini sudah 3 kali mendapat penghargaan sebagai kota layak anak,” ujar Siti.

Dia menambahkan, Kota Surakarta akan menjadi rujukan atau refrensi untuk mengesahkan Perda Kabupaten Layak Anak nantinya.

“Kota Surakarta akan kita jadikan referensi atau rujukan dalam menerapkan Daerah Layak Anak di Kabupaten Anambas nanti,” ujarnya.

Selain berkonsultasi dengan pihak Pemkot Surakarta, rombongan juga langsung mengunjungi sekolah-sekolah yang akan dijadikan contoh dan tempat lainnya.

Kemudian Siti berharap kepada Pemkab Anambas agar dapat segera menyelesaikan akta kelahiran.

“Pemkab Anambas harus secepatnya menyelesaikan akta kelahiran. Karena masih banyak lagi yang belum mendapatkan akta kelahiran itu,” tambahnya.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut, perwakilan Pemkab Anambas, dan Pemprov Kepri.

(Art/Nas)

Goro Kelurahan Tarempa. 
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Kelurahan Tarempa menggelar gotong royong (GoRo) memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Kegiatan tersebut dimulai sekitar pukul 8.00 Wib,  dikawasan Kota Tarempa, Kecamatan Siantan. Jumat (21/02/20)

Kegiatan Goro ini dalam rangka memperingati HPSN, difokuskan di pantai pasir merah, melibatkan staf, aparatur Kelurahan, PKK, Komunitas Jaga Kampung (KJK) dan masyarakat, "demikian dikatakan Lurah Tarempa Syamsir kepada awak media.

Syamsir juga berharap, dengan kegiatan Goro ini timbul rasa kepedulian di masyarakat akan pentingnya kebersihan.

"Semoga rasa peduli masyarakat akan kebersihan dilingkungannya terjaga. Serta rasa peduli dan kesadaran masyarakat tumbuh agar tidak membuang sampah kelaut, sungai dan membuang sampah disembarang tempat," imbuhnya.

Syamsir juga mensuport kepada warga yang Goro dengan ajakan, "Ayo kita jaga kebersihan di lingkungan kita, agar virus jauh dan kesehatan terjaga, karena kebersihan adalah sebagian dari iman, " himbau Lurah Tarempa.


Arthur

Sekda KKA, Sahtiar dan Kepala Diskominfotik KKA, disaat pertemuan dengan sesama insan pers.
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Sahtiar, SH.MM Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) dan Kepala Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Japrizal, S.Kom.MA melakukan pertemuan dengan insan pers Anambas di ruang rapat kantor Bupati Anambas.Kamis (20/02/2020).

Pertemuan dengan semua insan pers yang bekerja di KKA tersebut membahas tentang, terkait kerjasama media dengan pemerintah daerah (Pemda) melalui Diskominfotik.

Japrizal, Kepala Diskominfotik mengatakan, pertemuan kita ini, membahas secara teknis pola kerjasama publikasi antara media dengan Pemda KKA.

"Karena pengelolaan anggaran ini baru diserahkan ke Diskominfotik, maka kami juga sedang menyusun dan membutuhkan masukan dari media pers mengenai sistem ataupun pola kerjasama yang akan diterapkan oleh Diskominfotik," kata Japrizal.

Sekda dan Kadisminpotik disaat membahas kerjasama publikasi dengan insan pers.
Sedangkan Hamka Lubis, sekretaris Diskominfotik menambahkan, pertemuan dengan media ini guna membahas pola kerjasama antara pemerintah dengan media adalah, dalam rangka mengedepankan asas keadilan dan profesionalitas dengan media itu sendiri.

"Kami memiliki semangat yang sama dengan kawan-kawan bahwa sudah saatnya kita mengedepankan asas keadilan dan sistim kerja yang profesional, dan kami sudah menyusun draft secara teknis seperti apa bentuk dan kriteria kerja sama ini, maka akan kita bahas bersama-sama," ujar Hamka.

Di kesempatan yang sama sekretaris daerah KKA, Sahtiar  yang menjadi pimpinan rapat mengatakan, meski penyusunan regulasi menjadi kewenangan dari pemerintah daerah, namun pihaknya tetap mengedepankan prinsip kebersamaan dengan media.

"Perlu teman-teman media ketahui, bahwa meskipun regulasi itu menjadi kewenangan kami, tetapi demi kebersamaan kita semua, kami meminta masukan dari kawan-kawan sekalian, namun begitu masukan pada hari ini, akan tetap kami sempurnakan untuk menjadi kebijakan pemerintah," jelas Sahtiar.

Sebelumnya kewenangan pengelolaan anggaran publikasi kepada media di Pemda dikelola oleh, Humas dan protokol KKA. Seiring dengan peraturan perundangan maka dihalikan ke Diskominfotik.

Dari seluruh insan pers Anambas yang diundang, terlihat yang hadir sebanyak 24 perwakilan setiap perusahaan media pers baik media cetak dan media online yang bertugas di wilayah Anambas serta jajaran staf Diskominfotik Anambas.


Arthur

Bupati dan Wabup KKA saat menghadiri kegiatan Festival Musik.
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Dalam rangka merayakan empat tahun masa kepemimpinan Abdul Haris dan Wan Zuhendra (Haris -Wan), Bupati dan wakil Bupati Kepulauan Anambas, sejumlah Musisi Anambas menggelar Festival Musik Anambas Soundnation dengan tema 'Hapus Perbedaan Melalui Musik'. Acara dilangsungkan di Lapangan Sepak Bola Sulaiman Abdullah, Tarempa, Selasa, (18/02/20).

Para Musisi Anambas yang tergabung dalam Anambas Soundnation, berinisiatif untuk ikut serta memeriahkan momentum empat tahun masa kepemimpinan Hairs -Wan tersebut. Ajang adu talenta di bidang seni musik itu, digelar selama dua malam dan melibatkan 16 peserta dari berbagai perwakiilan di Kabupaten Kepulauan Anamas (KKA).

Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris, SH mengatakan, kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan empat tahun kepemimpinannya. Kegembiraan (acara ini) yang dibagi dan diakomodir atas keinginan para pemuda/pemudi juga orang tua. Sebelumnya didatangkan Ustad Abdul Somad dan dari segi kesehatan sudah dilaksanakan gerak jalan santai dan pembagian doorprize di kecamatan Jemaja.

Festival Musik. 
Bupati juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dalam kegiatan yang dilaksanakan. Dia menyebutkan ada satu hal yang harus disampaikan, tidak cukup hanya dibidang musik saja, pemuda juga harus diberdayakan dari bidang lainnya, terutama sisi keagaamaan dan sosial masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas siap mendukung dan mendorong hal ini, mari bersama-sama dan bekerja sama supaya Anambas bisa maju dan bersaing dengan kabupaten lainnya,” imbahunya sembari memberi semangat kepada hadirin.

Dikesempatan yang sama Edo, panitia pelaksana (Panpel) mengatakan
aksi seni musik ini dipertunjukan tidak tanggung-tanggung. Pada malam penutupan acara, Anambas Soundnation mengundang bintang tamu yang cukup tersohor di kancah dunia musik tanah air, yaitu eks Gitaris Tiket Band, Teguh Dewanto.

Rencananya, Teguh Dewanto akan menampilkan 16 lagu. Salah satunya ialah lagu Bukan Rayuan Gombal yang dipopulerkan oleh Judika. Musisi lokal KKA juga akan turut serta berkolaborasi dalam penampilan tersebut.

“Malam penutupan besok kita akan menampilkan Bintang Tamu eks Gitaris Tiket Band, Teguh Dewanto. Kita juga akan berkolaborasi dengan dia, ” kata Ketua Panpel kegiatan, Edo,

Edo berharap acara Anambas Soundnation, dapat menghapus perbedaan melalui musik, sesuai dengan tema yang diusung. “Kita berharap dengan terselenggaranya acara musik ini, kita dapat menghapus perbedaan,” imbuhnya.

(Arthur)

Bupati KKA, Abdul Haris, SH (fhoto 2 dari kanan) menghadiri kegiatan.
EXPOSSIDIK.com, Anambas: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kepualauan Anambas (KKA), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pembaharuan Kebangsaan (FPK) di Aula Hotel Tropicall Inn,Tarempa, Rabu (19/02/20). Kegiatan itu merupakan upaya untuk meningkatkan toleransi antar agama, suku dan ras, yang ada di KKA.

Andi Agrial, Kepala Bakesbangpol KKA yang sekaligus sebagai Ketua Pelaksana kegiatan, dalam kata sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan itu dihadiri oleh seluruh Paguyuban yang berasal dari suku atau ras yang ada di KKA.

“Peserta acara ini yakni dari Paguyuban-paguyuban yang berasal dari suku dan ras yang ada di KKA," ungkap Andi Agrial.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kepulauan Anambas, Abdul Haris,SH juga menyampaikan bahwa Rakor FPK yang diselenggarakan tersebut sangat tepat untuk segea melakukan perbaikan, peningkatan dan pembaharuan kondisi bangsa yang pernah keruh dan retak.

Diketahui juga pada akhir-akhir ini dapat disaksikan dimedia massa maupun media elektronik, sering terjadi perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan antar suku, ras dan agama (SARA).

“Melalui Rakor ini, sangat tepat untuk segera dilakukan perbaikan, peningkatan dan pembaharuan kondisi yang pernah keruh akibat perbedaan SARA,” ujar Haris.

Haris memastikan bahwa pihak Pemeintah Daerah (Pemda) KKA sangat mendukung dan meyambut baik atas telah terselenggranya acara ini.

“Kami dari Pemerintah Daerah KKA, sangat mendukung dan menyambut baik atas terselenggaranya Rakor ini. Semoa ke depan dapat terus berjalan dengan baik," imbuh Bupati

(Arthur)

Peninjauan Bupati Karimun ke Proyek Pembangunan Mesjid Islamic Center Kundur. 
EXPOSSIDIK.com, Karimun: Bupati Karimun H. Aunur Rafiq didampingi Kadis PU Karimun Zulfan, Serta Kabag humas Karimun, Didi Irawan bersama rombongan lainnya, melakukan peninjauan terhadap pembangunan Masjid Islamic Center di Kelurahan Tanjungbatu, Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (4/2/2020).

Peninjauan ini di lakukan dalam rangka melihat seberapa jauh pembangunan yang sudah berjalan.

Rafiq mengatakan, setelah kita tinjau proyek pekerjaan Islamic Center. Ternyata sudah berjalan sesuai rencana dengan pekerjaan fisik lebih dari 80 persen. Oleh karena itu, pekerjaan Islamic Center ini ditargetkan Insyallah akan kita resmikan pada 27 Maret 2020 mendatang.

"Jika selesai pada 27 Maret nanti, insyaallah kita akan undang penceramah kondang. Kemudian menyatakan kesiapannya, dan menyesuaikan jadwal pembangunan Islamiq Center ini selesai," ungkap Rafiq.

Pembangunan Masjid Islamic Center ini adalah dalam impian pemerintah. Bagaimana membangun sebuah sarana ibadah sebagai pusat kegiatan keagamaan yang kelak akan menjadi kebanggaan masyarakat Kundur.

"Insyaallah Islamiq Center ini kedepannya akan terus kita kembangkan guna memakmurkan Masjid terbesar yang akan menjadi ikon serta sebuah kebanggaan masyarakat Kundur nantinya," tutur Rafiq.

Usai melakukan peninjauan Masjid Islamic Center, Rafiq beserta rombongan melanjudkan perjalanan mengunjungi Puskesmas Tanjungbatu.

Dalam hal itu, Rafiq mengatakan, Puskesmas Tanjungbatu ini akan kita jadikan RS Kundur tipe D, yang mana akan disejalankan dengan peresmian Puskesmas yang baru di bangun tepatnya di jln  Sei Besi, Kecamatan Kundur.

"Nanti, untuk pasien yang ada di RS Kundur, tidak semua pasien lagi harus buat rujukan ke Karimun. Terkecuali ada beberapa penanganan khusus karena RS di Kundur ini hanya tipe D sarana prasarananya atau Dokter spsialisnya tidak seluruhnya ada," tuturnya.

Rafiq juga bertujuan untuk memindahkan Puskesmas lama dan di jadikan RS tipe D. Sehingga sedikit mengurangi beban masyarakat Kundur.

"Rumh sakit tipe D ini akan kita siapkan 3 atau 4 dokter spesialis, diantaranya spesialis, Anak,  Kandungan dan penyakit dalam selebihnya pasien akan tetap di tangani di RSUD Karimun," kata Rafiq



Ahmad Yahya

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.