EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Jaksa Menunjukkan Barang Bukti Didepan Majelis Hakim dan Disaksikan Terdakwa dan PH nya

EXPOSSIDIK.com, Batam: Sidang pemeriksaan terdajwa Erlina di Pengadilan Negeri (PN) Batam, kasus perkara penggelapan dalam jabatan. Erlina, mantan Direktur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Agra Dhana tetap komit dan mengaku tidak merasa bersalah seperti apa atas tuduhan BPR Agra Dhana yang dilaporkan oleh Direktur Marketing, Bambang Herianto, dan didakwakan Jaksa dalam kasus perkara penggelapan dalam jabatan dan UU perbankan.

"Saya sebagai Direktur bisa mengeluarkan uang asal sesuai prosedur dan sesuai Standart Operasi Perusahaan (SOP) BPR Agra Dhana. Dan itu pun wajib ditandatangani dua pejabat, yaitu Dewan Komisaris dan Komisaris. Batas wewenang uang yang bisa saya keluarkan Rp 25 juta, diatas Rp 100 juta harus diketahui Direksi dan ditandatangani," kata Erlina saat pemeriksaanya sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Selasa (30/10-2018).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmarlina Sembiring dan Samsul Sitinjak menanyakan terdakwa bekerja di BPR Agra Dhana sejak tahun berapa. Erlina menerangkan, ia bekerja di BPR Agra Dhana sejak tahun 2008, menjabat sebagai Manager Marketing, kemudian tahun 2011, ia diangkat sebagai Direktur. "Direktur bertanggung jawab segala kegiatan, dan itu diawasi oleh Dewan Komisaris," ujarnya.

Anehnya lagi, walaupun tidak memiliki izin tertulis dari pimpinan Bank Indonesia (BI) sebagaimana yang dimaksud dalam UU Perbankan Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992, pasal 42 dan 47. Namun Jaksa tetap menunjukkan, mempertontonkan rekening terdakwa sebagai barang bukti didepan Majelis Hakim yang dipimpin Mangapul Manalu didampingi Hakim anggota Jasael dan Rozza.

Selain itu, Jaksa juga menunjukkan barang bukti berupa slip penyetoran uang dari Bank Panin. Namun Erlina menjawab, bukti slip setoran uang yang asli, harus tervalidasi Bank. "Dalam perbankan harus ada validasi Bank. Kalau seperti ini, saya juga bisa membuat seperti ini, dan validasi itulah yang sah," terang Erlina saat melihat barang bukti didepan Hakim.

Ditengah persidangan, Jaksa Rosmarlina Sembiring dan Samsul Sitinjak terkesan menekan terdakwa Erlina untuk mengakui perbuatanya, hingga alunan suara Rosmarlina Sembiring kuat memberikan pertanyaan kepada terdakwa.

"Ini persidangan bu, jangan kuat-kuat suara ibu, semua akan saya terangkan. Sejak saya dijadikan polisi sebagai tersangka, dan dilakukan pemeriksaan. Saya sudah sampaikan, dan tidak menjawab sebelum hasil audit akuntan publik dan dari OJK, namun penyidik polisi tetap melanjutkanya, bahkan saya juga ditekan pihak Direksi BPR Agra Dhana untuk membayarkanya Rp 1,3 milliar," kata Erlina.

Dalam perkara ini, kata Hakim Mangapul Manalu, terdakwa dilaporkan melakukan penggelapan sebesar Rp 4 juta, kemudian dalam surat dakwaan JPU berubah menjadi Rp 117.186.000. Dan terdakwa sudah melakukan pengembalian sebesar Rp 929 juta lebih. Kalau terdakwa tidak bersalah, mengambil uang, tanya Mangapul, kenapa terdakwa mengembalikan uang hampir 1 milliar?.

"Saya bukan mengembalikan yang mulia. Namun saya dipaksa untuk menyetor ke BPR Agra Dhana, hal itu setelah saya di nonaktifkan sebagai Direktur Utama. Saat itu, orang tua saya sakit, dan tidak mau menambah beban pikiran, makanya saya setor. Dan penyetoran itu saya lakukan secara bertahap yang mulia," terang Erlina.

Erlina juga merasa bingung, dimana sampai saat ini, ia belum mengetahui apa kesalahan yang dilakukanya sehingga ditekankan harus menyetorkan uang ke BPR Agra Dhana hampir 1 milliar. "Hasil audit keuangan sampai saat ini tidak bisa ditunjukkan. Jadi saya tidak tau apa kesalahan yang saya lakukan," tutur Erlina.

Lebih anehnya lagi, Hakim Jasael kembali memeprtanyakan penghasilan terdakwa Erlina selama bekerja di BPR Agra Dhana. "Berapa penghasilan, atau gaji saudara sebulan di BPR Agra Dhana, dan berapa pengeluaran yang saudara keluarkan, serta berapa disimpan?," tanya Hakim Jasael kepada terdakwa Erlina.

"Gaji saya kurang lebih Rp 40 juta diluar bonus. Saya bisa simpan 80% karena suami saya masih ada. Saya juga sudah bekerja selama 7 tahun," jawab Erlina.

Kemudian, Hakim Mangapul Manalu menyampaikan, jika terdakwa tidak mengaku bersalah, dan sudah mengembalikan uang kurang lebih 1 milliar, kenapa saudari terdakwa tidak melaporkanya, kenapa takut dipenjara.

"Sudah saya laporkan ke OJK Perwakilan Kepri yang mulia. Saya juga berharap saat itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat menunjukkan kesalahan yang saya lakukan dalam bukti audit keuangan BPR Agra Dhana. Yang ada hanya risalah rapat pertemuan saya dengan OJK. Saya juga minta klarifikasi mengenai uang yang saya setorkan ke BPR Agra Dhana, dicatatakan sebagai apa dalam pembukuan BPR," terang Erlina.

Dipersidangan yang terbuka untuk umum, Erlina membacakan hasil risalah rapat dengan OJK terkait klarifikasi antara Erlina dan BPR Agra Dhana dibulan Januari 2018 bahwa:

1. Erlina merupakan mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana mulai tahun 2011 sampai agustus 2015.

2. Erlina mantan Direktur Utama BPR Agra Dhana telah mengundurkan diri juli 2018, selanjutnya diminta menandatangani adanya metrik temuan pemeriksaan internal BPR Agra Dhana bulan juli 2015 sebesar Rp 405 juta.

3. Saudari Erlina posisi ketika itu sudah mengundurkan diri dari BPR Agra Dhana pada agustus 2015. namun masih diminta menyelasaikan laporan metrik.

.4. Agustus 2015 kembali saudari Erlina diminta menandatangani metrik temuan BPR Agra Dhana Rp257 juta dan dibulan yang sama juga kembali dipaksa melakukan pemabayaran Rp150 juta. namun melalui WA oleh Beni yang menjabat Direktur Utama.

5. Pada bulan agustus 2015 saudari Erlina diundang pemegang saham BPR Agra Dhana dihadiri saudari Supriadi, Herman dan saudari Jerry dan pertemuan dilaksakan di PT. Harada dan saudari Erlina diminta membayar Rp1,3 milyar.

Usai pembacaan risalah rapat dengan OJK, Hakim Mangapul malah bertanya, apakah saudari terdakwa siap dengan hal ini.

“Saya tidak berbuat salah yang mulia, dan saya siap menghadapinya,” tutur Erlina sebelum sidang ditutup.

Sidang pun ditutup, dan dilanjutkan pada persidangan selanjutnya, dengan agenda mendengarkan tuntutan dari JPU.

Diluar persidangan, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Manuel P Tampubolon menegaskan, dalam risalah rapat dengan OJK Perwakilan Kepri, tidak ada disinggung atau dituangkan adanya pengembalian dana dari Erlina ke BPR Agra Dhana. Dalam risalah itu, katanya, OJK menuangkan ada pembayaran dari Erlina sebanyak Rp 929.853.879 ke BPR Agra Dhana.

"Arti pengembalian dengan pembayaran sangat berbeda. Dalam risalah rapat dengan OJK Perwakilan Kepri yang diketahui Kepala OJK, Iwan M Ridwan, tertuang pembayaran bukan pengembalian," katanya.

Selain itu, Manuel juga menyoroti pertanyaan hakim yang menyoal mengenai keuangan pribadi terdakwa. "Mengenai validasi barang bukti yang ditunjukkan Jaksa tak ditanya, malah keuangan pribadi terdakwa yang dihitung hitung. Ini ada apa?," ungkap Manuel tersenyum.


Alfred

Terdakwa Warga Negara Taiwan Dituntut Mati

EXPOSSIDIK.com, Batam: Empat terdakwa penyeludup Narkoba jenis sabu dituntut tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kajagung RI) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, Kajari Batam, Dedie Tri Hariyadi dan Kasipidum Kejari Batam, Filpan Fajar D Laia, di Pengadilan Negeri (PN) Batam, dengan hukuman penjara "Pidana Mati", Selasa (29/10-2019).

Ke empat terdakwa Warga Negara Taiwan tersebut, yakni Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu telah menyeludupkan sabu sebesar 1,037 ton menggunakan MV Sunrise Glory (Sun De Man 66).

Dalam amar tuntutan yang dibacakan Tim Jaksa menyatakan, bahwa ke empat terdakwa Warga Negara Taiwan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menjadi perantara, menjual Narkotika. Hal yang sama juga kepada empat terdakwa Warga Negara Cina.

"Menuntut empat terdakwa warga Negara Taiwan, Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu dengan pidana Hukuman Mati," baca Tim JPU.

Kemudian dalam amar tuntutan Jaksa yang dibacakan secara bergantian, karena penuntutan terpisah, ke empat terdakwa warga negara Taiwan, selama persidangan selalu berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatanya menjadi perantara mengantar Narkotika, menggunakan kapal.

Fakta persidangan ke empat terdakwa Warga Negara Taiwan mulai dari pemeriksaan saksi-saksi dan ke empat terdakwa, dimana pada Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekitarpukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018, bertempat di perairan Indonesia di selat Philip pada koordinat 01” 08.218’N-103” 47.549”E diwilayah perairan Batam.

Ke empat terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika. Kemudian pada tanggal 27 januari 2018, terdakwa Cheng Chung Nan (Kapten Kapal) mengajak rekanya naik kapal MV. Sunrise Glory dari Penang Malaysia menuju Taiwan, dimana dalam kapal tersebut disimpan Narkotika jenis Shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 kantong plastic bening, setelah ditimbang beratnya sebesar 1.037.581,8 gram.

Dan ke empat terdakwa juga mengaku telah disuruh oleh Aho (DPO) untuk membawa kapal MV. Sunrise Glory tanpa memiliki dokumen yang sah, yang sudah dilengkapi persiapan dalam kapal, dan ke empat terdakwa mendapatkan upah sebesar 50.000 Dollar Taiwan.

Dan Narkotika jenis shabu sebanyak 41 karung plastic, di muat atau dimasukkan kedalam kapal pada saat kapal tersebut masih di Penang Malaysia dan akan dibawa ke titik koordinat kedua diperairan Philipina. Pada saat didalam kapal saksi Cheng Chung Nan mendapat telepon melalui handphone satelit dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dan terdakwa disuruh menulis oleh saksi Cheng Chung Nan mengenai koordinat dengan koordinat 13 05 117 35 dengan kode Dollar Hongkong nomor YC 603562.

Setelah itu terdakwa disuruh membawa kapal ke titik koordinat tersebut dan akan bertemu dengan kapal lain yang akan mengambil barang narkotika jenis shabu tersebut karena ada kode uang dollar Hongkong sebagai kodenya. Bahwa route yang dilalui terdakwa adalah dari Penang Malaysia menuju ke titik koordinat 9 10 96 30 yang posisinya di perairan Thailand – Myanmar tetapi sebelum sampai kapal rusak kemudian terdakwa menyuruh saksi Cheng Chung Nan untuk menelpon Bos yaitu Cho Tien Yu untuk minta kembali ke Penang Malaysia untuk perbaikan kapal di Penang Malaysia.

Namun , Cho Tien Yu melarang tidak boleh kembali ke Penang dan harus terus jalan pelan pelan menuju ke titik koordinat 13 05 117 35 yang posisinya di perairan Philipina karena di titik koordinat tersebut akan ada ketemu kapal yang akan mengambil barang untuk dibawa ke Taiwan.

Tetapi dalam perjalanan menuju ke perairan Filiphina tersebut kapal MV. Sunrise Glory (Shun De Man 66) atau Shun De Chin terdakwa bawa sudah tertangkap di selat Philip perairan Batam pada tanggal 7 Februari 2018.

Bahwa pada tanggal 07 Februari 2018 sekitar pukul 10.30 Wib saksi Denizal Hifzhan Abidin S.T.HAN dan saksi Arizona Bintara, S.T bersama dengan tim Angkatan laut dengan menggunakan KRI Sigurot 864 dari Dermaga Batu Ampar mendapat kontak bahwa ada kapal nelayan berbendera Singapura melintas di luar TSS dan memasuki perairan Indonesia di Selat Philip wilayah Batamdan pada koordinat 01” 08.218’N – 103” 47.549”E.

Kapal Sunrise Glory mengurangi kecepatan dan merapat ke KRI Sigurot 864, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut dan ditemukan kapal merupakan kapal ikan yang mengibarkan bendera singapura dengan dokumen kapal berasal dari Indonesia dan seluruh dokumen yang ada di kapal merupakan foto copy dan tidak ada dokumen asli karena seluruh dokumen asli MV. Sunrise Glory berada di Malaysia.

Dan dokumen yang ada di kapal tesebut didapatkan beberapa pelanggaran, tidak ada sticker barcode, tidak ada sertifikat kecakapan nahkoda, tidak sertifikat kecakapan KKM, tidak ada pelunasan pungutan pajak perikanan, tudak ada gross akte dan tidak menyertakan surat atau sertifikat yang asli. Selanjutnya pada pukul 15.30 Wib KRI Sigurot 864 diperintahkan untuk mengawal kapal MV. Sunrise ke pangkalan Lanal Batam di Batu Ampar Batam untuk dilakukan pemeriksaan.

Kemudian pada tanggal 9 Februari 2018 sekitar pukul 15.00 Wib kapal MV. Sunrise Glory dilakukan penggeledahan secara gabungan oleh TNI Angkatan Laut, BNN dan Bea Cukai. Lalu pada pukul 18.00 Wib ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu sebanyak 41 karung plastic yang berisi 1.019 kantong plastic bening dan setelah ditimbang seberat 1.037.581,8 gram.

Usai pembacaan tuntutan, Majelis Hakim yang dipimpin Chandra didampingi hakim anggota Reditte dan Yona Lamerosa mempersilahkan ke empat terdakwa untuk menyampaikan pembelaan (Pledoi). "Tolong sampaikan kepada ke empat terdakwa, supaya berkordinasi kepada Penasehat Hukum (PH) nya. Dan sidang kita tunda dua pekan pembacaan pledoi," sampainya Hakim Chandta kepada penerjemah bahsa terdakwa.


Alfred

Terdakwa Usai Mendengarkan Tuntutanya

EXPOSSIDIK.com, Batam: Melakukan pencurian dengan cara membegal Rahmawati (korban) hingga mengalami kerugian materi sebesar Rp 3 juta, dan patah tulang kaki kiri bagian dengkul hingga harus menjalani operasi pemasangan pen besi di bagian dalam dengan menerima 20 luka jahitan serta menjalani fisioterapi. Hendri Chaniago bin alm Ramli dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Susanto Martua dengan hukuman kurungan penjara selama 4 tahun.

Tuntutan tersebut dibacakan Susanto Martua, karena terdakwa terbukti melakukan pencurian dengan tindak kekerasan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 365 Ayat (2) ke-4 KUHP. Mengancam korban dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, sehingga dapat menguasai barang yang dicurinya.

"Menuntut terdakwa dengan hukuman kurungan penjara selama 4 tahun," baca Jaksa Martua dihadapan Majelis Hakim taufik didampingi Yona dan Rozza, Senin (29/10-2018).

Fakta persidangan, terdakwa melakukan pembegalan, Senin (9/42018). Dimana terdakwa bekerja sebagai tukang ojek. Akibat kepikiran untuk membayar kontrakan rumah, terdakwa berkeliling mencari penumpang, dan melihat korban yang sedang mengendarai sepeda motor sembari memegang ponsel.

Sehingga niat terdakwa muncul untuk mengambil ponsel korban, karena korban meletakkan barangnya di bagasi kiri motor maticnya. Kemudian pas di seputaran jalan depan Apartemen Harmoni Suit Lubukbaja, terdakwa mendekati motor korban dan mengambil ponsel korban dengan paksa. Dan terdakwa sengaja menabrak korban dari samping hingga membuat korban terjatuh, lalu terdakwa mengambil ponsel korban dan langsung melarikan diri.

Terdakwa walaupun terjatuh, tapi sempat melihat dan mengingat nomor polisi sepeda motor milik terdakwa. Lalu korban melaporkanya ke polisi. Tak lama berselang, terdakwa berhasil diamankan unit opsnal Polresta Barelang dengan barang bukti motor yang terdakwa gunakan saat membegal korban. Sementara ponsel milik korban sudah terjual dengan harga Rp 1,7 juta, dan habis dipergunakan terdakwa untuk membayar kontrak dan kebutuhan pribadi lainnya.

Terhadap tuntutan yang dijatuhkan JPU, terdakwa secara lisan memohon keringanan hukuman. Ia menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah. Selanjutnya, majelis hakim kembali menjadwalkan persidangan terdakwa dengan agenda putusan, pekan depan.


Alfred

Kapolda Kepri Pimpin Upacara Perigati Hari Sumpah Pemuda

EXPOSSIDIK.com, Batam: Kapolda Kepri, Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi Andap Budhi Revianto, Sik pimpin upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 di lapangan Upacara Polda Kepri, Minggu (28/10-2018). Upacara tersebut, turut dihadiri oleh Para pejabat utama Polda Kepri, Para Pamen, Pama, Bintara, Tamtama dan PNS Polda Kepri.

Dalam Pidato Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Imam Nahrowi yang dibacakan oleh Kapolda Kepri menyampaikan, hari ini hari yang sangat bersejarah bagi Bangsa Indonesia yang kita cintai ini, yaitu hari Sumpah Pemuda Ke-90 Tahun 2018. Hari Sumpah Pemuda Ke-90 kali ini mengambil tema “Bangun Pemuda Satukan Indonesia”.

"Tema ini diambil atas dasar pentingnya pembangunan kepemudaan untuk melahirkan generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak Mulia, Sehat, Cerdas, Kreatif, Inovatif, Madiri, Demokratis, Bertanggung Jawab, Berdaya Saing, Serta Memiliki Jiwa Kepemimpinan, Kewirausahaan, Kepeloporan, dan Kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Bintang dua ini.

Kemudian, lanjutnya, pesatnya perkembangan teknologi informasi ibarat dua mata pisau, Satu sisi ia memberikan jaminan kecepatan informasi sehingga memungkinkan para pemuda kita untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dalam pengembangan sumber daya serta daya saing.

Namun pada sisi yang lain perkembangan ini mempunyai dampak/negatif, informasi-informasi yang bersifat destruktif mulai dari hoax, hate speech, pornografi, narkoba, pergaulan bebas hingga radikalisme dan terorisme juga masuk dengan mudahnya apabila kaum muda tidak dapat membendung dengan filter ilmu pengetahuan serta kedewasaan dalam berbangsa dan bernegara.

"Tahun 2019 bangsa indonesia akan menggelar hajat besar pesta Demokrasi untuk memilih dan menentukan Pimpinan Nasional dan Daerah yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legeslatif baik DPR RI, DPD RI, DPRD TK.I dan DPRD TK. II. Untuk itu peran dan tanggung jawab pemuda dalam mensukseskan proses pemilihan umum nanti, amat sangat dibutuhkan. Partisipasi aktif pemuda dalam pemilu 2019 perlu ditingkatkan untuk mewujudkan pemilu yang damai, kredibel, dan berkualitas," ujarnya.

Kalau pemuda generasi terdahulu mempu keluar dari jebakan sikap-sikap primordial suku, agama, ras dan kultur, menuju persatuan dan kesatuan bangsa, maka tugas pemuda saat ini adalah harus sanggup membuka pandangan ke luar batas-batas tembok kekinian dunia, demi menyongsong masa depan dunia yang lebih baik.

“Wahai Pemuda Indonesia, Dunia Menunggumu, Berjuanglah, Lahirkanlah Ide-Ide, Tekad, Dan Cita-Cita, Pengorbananmu Tidak Akan Pernah Sia-Sia Dalam Mengubah Dunia”. Bangun Pemuda, Satukan Indonesia!.

Humas Polda Kepri

Pesawat Lion Air Hilang Contact

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Pesawat type B737-8 Max dengan Nomor Penerbangan JT 610 milik operator Lion Air yang terbang dari Bandar Udara Soekarno Hatta Banten menuju Bandar Udara Depati Amir di Pangkal Pinang dilaporkan telah hilang kontak pada 29 Oktober 2018 pada sekitar pukul 06.33 WIB.

Pesawat dengan nomor registrasi PK-LQP dilaporkan terakhir tertangkap radar pada koordinat 05 46.15 S - 107 07.16 E. Pesawat ini berangkat pada pukul 06.10 WIB dan sesuai jadwal akan tiba di Pangkal Pinang pada Pukul 07.10 WIB. Pesawat sempat meminta return to base sebelum akhirnya hilang dari radar.

Pesawat yang membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA sampai saat ini telah hilang kontak selama kurang lebih 3 jam.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub saat ini tengah berkoordinasi dengan BASARNAS, Lion Air selaku operator dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Perum LPPNPI untuk melakukan kegiatan pencarian dan penyelamatan terhadap pesawat JT 610.

Humas Dirjen Perhubungan Udara

Ahli Perbankan OJK Pengawas BPR Kepri, Mohammad Rizki Memberikan Keterangan Sidang Perkara Terdakwa Erlina

EXPOSSIDIK.com, Batam: Usai perdebatan penahanan terdakwa Erlina, Majelis Hakim Mangapul Manalu yang didampingi hakim anggota Jasael dan Rozza melanjutkan sidang pemeriksaan keterangan ahli perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mohammad Rizki (Pengawas BPR Kepri) di Pengadilan Negeri (PN) Batam, Rabu (24/10-2018).

Menurut keterangan ahli OJK M Rizki, ia berpendapat berbeda dalam kasus Erlina. Dimana tidak seluruhnya membenarkan apa yang dituduhkan Jaksa untuk pembuktian dipersidangan.

"Sesuai UU perbankan, pasal 49 ayat 1 huruf a dan b dijelaskan dimana Komisaris, direktur sampai pengawai bawah dapat dipidana bila diketahui membuat, mencatat transaksi palsu di Bank tempatnya bekerja," Kata Saksi Ahli OJK M Rizky.

Selain itu, saksi ahli juga tidak mengetahui secara detail pokok perkara Erlina yang mulanya dijerat pasal penggelapan dalam jabatan sehingga beralih ke UU Perbankan sesuai dakwaan Jaksa. Padahal keterangan ahli di berkas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

"Saya tidak tahu persis namun saat itu ketika di BAP Kepolisian, pasal tersebut bukan perbankan," ujarnya membenarkan.

Semetara itu, PH Terdakwa Manuel P Tompulon lebih menfokuskan alat bukti yang tidak ada serta keterangan saksi dipersidangan yang mengatakan tidak ada hasil audit internal BPR Agra Dhana.

Selain itu, peran OJK dalam mengawasi BPR serta hasil pemeriksaan audit khusus OJK yang sifatnya rahasia dijadikan barang bukti yang dijelaskan Afif pekan lalu dipersidangan .

"Apakah bisa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) khusus OJK dapat dijadikan alat bukti kepolisian karena sifatnya rahasia, serta apakah dibenarkan rekening nasabah di bentangkan dan dibuka dipersidangan tanpa izin Bank Indonesia (BI)?, karena sesuai UU Perbankan pasal 40, 42, 47, dijelaskan akibatnya, dan dapat dipidanakan," tanya Manuel P Tampubolon ke ahli.

Terkait pertanyaan tersebut, saksi ahli berusaha berlagak pinplan, seolah tidak mengetahui mengenai kerahasian rekening nasabah di suatu Bank. Namun ahli hanya menjawab, bahwa LHP khusus OJK memang bersifat sangat rahasia .

"Hasil audit khusus memang rahasia tetapi bisa diminta jika dibutuhkan diperadilan," ujar ahli berpendapat.

Sementara itu, terkait barang bukti, Jaksa yang tidak bisa dibuktikan dipersidangan dimana hanya berdasarkan pencatatan serta trecing- trecing tidak bisa dijawab ahli OJK.

Sidang dilanjutkan majelis hakim ketua Mangapul Manalu didampingi hakim anggota Jasael dan Rozza pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa Erlina.


red/di

Manuel P Tampubolon PH Terdakwa Erlina dan Hakim Cek Penahanan Erlina Lebih 1 hari

EXPOSSIDIK.com, Batam: Sebelum dimulai pemeriksaan keterangan ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rabu (24/10-2018). Terkuak dipersidangan kasus dugaan penggelapan dalam jabatan, terdakwa mantan Direktur BPR Agra Dhana Erlina, belum tentu mengetahui adanya terjadi kesalahan pencatatan maupun jurnal, dan itu bisa merupakan tanggung jawab Manager operasional.

Dimana, seharusnya dalam kasus perkara terdakwa Erlina, terkesan dipaksakan. Padahal, masih ada penanggung jawab lainnya yang seharusnya masuk penjara, Komisaris dan Manager Operasional BPR Agra Dhana.

Sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memasukkan UU Perbankan. Dan yang paling disayangkan saat ini terungkap lagi dipersidangan, bahwa perpanjangan penahanan Erlina oleh hakim merubah no register perkara 612/PID.B/2018/PN.BTM menjadi perkara No 612/Pis.Sus/2018/PN.Btm, di pengadilan Tinggi Pekanbaru.

Ironisnya, lagi, penahanan Erlina oleh majelis hakim maksimal 30 hari sesuai pasal 26 ayat (1) KUHAP. Tapi oleh Hakim Mangapul Manalu dibuat 31 hari, sehingga diperpanjang wakil ketua PN 60 hari sebagaiman pasal 26 ayat (2) total penahanan terdakwa Erlina sudah menjadi 91 hari, melebihi batas maxsimal yang ditentukan oleh KUHAP. Namun dalam hal ini, saat dipertanyakan Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Majelis Hakim Ketua Mangapul Manalu justru berdalih salah ketik dan sedang diperbaiki di Pengadilan Tinggi.
Bahkan, dipersidangan, Majelis Hakim Ketua terkesan emosional sambil mengatakan, bahwa PH dapat memasukkan dalam pledoinya nanti, karena Majelis Hakim tidak akan mengurangi satu hari pun nantinya hak-hak terdakwa.

Namun, PH terdakwa tetap mempertanyakan hal perpanjangan penahanan Erlina karena menyangkut nasib terdakwa yang sudah dilanggar hak-hak asasinya.

"Seharusnya terdakwa bebas demi hukum yang mulia, karena perpanjangan penahanan terdakwa terhitung 91 hari, dan itu sesuai KUHAP yang telah dilanggar. Dan kami minta terhadap panitera, hanya kami terima Baru surat permohonan," kata Manuel P Tampubolon dihadapan Majelis Hakim Mangapul Manalu serta Jasael dan Roza, diruang sidang Gandasubrata PN Batam.

Namun setelah dihitung bersama-sama dipersidangan, total penahanan terdakwa 91 hari. Dan itupun diakui oleh Majelis Hakim Mangapul Manalu.

Red/di

Bupati Bintan, Apri Sujadi Tinjau Lahan Parkir RSUD Bintan untuk di Semenisasi

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Akhir tahun 2018 ini, Dinas PUPR Kabupaten Bintan akan melakukan pembangunan semenisasi beton bertulang untuk lahan halaman parkir di RSUD Bintan. Adapun luas lahan yang akan dikerjakan seluas 500 Meter Persegi.

"Lahan parkir RSUD Bintan yang akan dikerjakan seluas 500 M2, spesifikasi semen beton bertulang," ujar Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bintan Junirianto.

Dirinya mengatakan bahwa pekerjaan pembangunan lahan parkir RSUD Bintan menjadi kewenangan Dinas PUPR Kabupaten Bintan yang dianggarkan melalui APBD-P Pemkab Bintan tahun 2018 dengan alokasi anggaran mencapai Rp 443 juta rupiah.

Sementara itu, Direktur RSUD Bintan dr. Benny Antomy saat ditemui di RSUD Bintan, Kijang, Kec Bintan Timur, Rabu (24/10) siang menuturkan bahwa pembangunan lahan parkir diyakini dapat  memenuhi ekspektasi masyarakat terkait  ketersediaan lahan parkir di rumah sakit bagi pasien yang datang untuk  berobat. 

"Bulan Juli 2018 kemarin , Pak Bupati telah meninjau lokasi parkir RSUD Bintan , ia minta agar pekerjaan lahan parkir dapat dituntaskan sebelum akhir tahun 2018 ini, mengingat animo masyarakat untuk program berobat gratis yang cukup tinggi," tutupnya.


Bintan

Surat Penetapan Penahanan Terdakwa Erlina yang Ditandatangani Hakim Mangapul Manalu

EXPOSSIDIK.com, Batam: Majelis hakim ketua Mangapul Manalu diduga kangkangi Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait masa penahanan terdakwa mantan Direktut BPR Agra Dhana yang melebihi 91 hari sesuai pasal 26 ayat (1) KUHAP.

Kesalahan berawal dari keluarnya surat penahanan hakim majelis terhadap terdakwa Erlina selama 30 hari dengan nomor register 612/Pid.B/2018/PN Batam pada tanggal 17 Juli s/d  16 Agustus 2018 yang dihitung dengan kasat mata teryata 31 hari bukan 30 hari sehingga melanggar KUHAP.

Selanjutnya, surat perpanjangan penahanan oleh wakil ketua PN Batam sampai 15 oktober 2018 dengan penetapan nomor register perkara yang sama yaitu 612/Pid.B/2018/PN Batam.
Namun perkara Pidana Umum dengan dakwaan Pengelapan dalam jabatan dengan terdakwa  Erlina belum juga selesai digelar di PN Batam. Sementara masa tahanan Erlina habis ditanggal 15 oktober 2018.

Ironisnya, Majelis hakim ketua didampingi hakim anggota Jasael dan Rozza tetap melakukan persidangan ditanggal 16 Oktober 2018 dengan alasan baru mengajukan permohonan perpanjangan tahanan Erlina ke Pegadilan Tinggi Pekanbaru.

Padahal sesuai pasal 29 ayat (1) KUHAP terdakwa Erlina seharusnya bebas demi hukum tetapi sidang tetap dilanjutkan dan anehnya terdakwa tetap mengunakan baju tahanan diruang sidang Gandasubrata PN Batam pada tanggal 16 oktober 2018 lalu.

"Sesuai KUHAP terdakwa Erlina bebas demi hukum tetapi kenyataannya tetap ditahan dan dipersidangan hakim sesuai peryataannya PN Batam sudah biasa menahan terdakwa hanya berdasarkan surat permohonan penahanan," Kata PH terdakwa Manuel P Tampubolon di Batam Centre. Selasa (23/10-2018).

Selain itu, Kata Manuel P Tampubolon, terdakwa Erlina perpanjangan penahanan Erlina tertuang dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam, perpanjagan penahanan terdakwa langsung selama 60 hari.

Jelas sangat bertentangan  dengan ketentuan pasal 29 ayat (4) yang menyatakan perpanjangan penahanan ketua Pengadilan Tinggi harus dilakukan bertahap, yaitu sebagaimana tertulis pada ayat (2) adalah 30 hari, dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari.

"Intinya peryataan majelis hakim dipersidangan terkait perpanjangan tahanan terdakwa cukup dengan surat permohonan jelas telah melanggar ketentuan pasal 29 KUHAP dan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)," jelasnya.

Manuel menambahkan, pihaknya belum menemukan satu aturan yang membenarkan majelis hakim Pengadilan Negeri bisa menahan seorang terdakwa padahal penetapan perpanjangan penahanan belum ada.

Dalam hukum, jika proses awal sudah salah, maka proses selanjutnya juga akan salah alias cacat hukum. Hal ini juga yang dia temukan selama mendampingi Erlina menghadapi proses hukum atau persidangan di PN Batam.

"Saya belum bicara mengenai fakta-fakta sidang dan lainnya. Ini masih bicara masa penahanan, sudah melanggar KUHAP. Bagimana keadilan mau ditegakkan, jika pada proses penahanan saja sudah tak sesuai aturan," tutupnya, sambari mengelengkan kepala.


(red/di)

Tiga Terdakwa Pembawa Sabu dalam dubur Jalani Sidang Pemeriksaan

EXPOSAIDIK.com, Batam: Sidang beragendakan pemeriksaan tiga terdakwa kasus perkara Narkotika 724 gran di Pengadilan Negeri Batam yakni, terdakwa Zulkifli alias Zul bin M.Nusyah, M.Thamrin alias Tamrin bin Tarmizi, dan Ali Murtala alias Ali bin Abdul Gani, Selasa (23/10-2018).

Terungkap dipersidangan saat pemeriksaan para terdakwa, ketiga terdakwa akan berangkat ke Surabaya melalui Bandara Hang Nadim Batam, Juli lalu. Kemudian, petugas keamanan Bandara mencurigai gerak-gerik para terdakwa yang sedang berjalan, mengangkang dan wajah tampak pucat. Setelah di interogasi, ketiganya mengaku membawa sabu yang disimpan dalam dubur.

Menurut ketiga terdakwa, mereka mendapat perintah dari Zulfan (DPO) yang merupakan orang suruhan Maoh (DPO). Masing-masingnya dijanjikan upah yang berbeda-beda sesuai jumlah sabu yang mereka bawa.

"Saya bawa 3 paket sabu dijanjikan upah Rp 9 juta, Tamrin 5 paket sabu upahnya Rp 15 juta, dan Ali 2 paket sabu upahnya Rp 5 juta. Tapi baru dibayar masing-masing Rp 4 juta, dan Ali Rp 1 juta," terang terdakwa Zulkifli yang dibenarkan dua terdakwa lainnya dihadapan Majelis Hakim Renni Pitua, Martha, dan Egi.

Kemudian dilanjutkan Tamrin, ia bersama Zulkifli sudah 7 kali membawa sabu yang disimpan di dalam dubur atas perintah dari orang yang sama.

"6 kali sebelumnya diantar ke Lombok dengan upah setiap kali jalan Rp 5 juta perorang, dan baru kali ini bawa sabu ke Surabaya yang upahnya lebih besar," ujar Tamrin.

Sedangkan terdakwa Ali mengaku, ia baru pertama kali ikut membawa sabu bermodus dalam dubur itu. Mereka (dua terdakwa) teman sekampung (Aceh). "Saya minta cari kerjaan karena butuh uang. Ditawarkan kerjaan ini dan saya bersedia," ucapnya.

Ketiga terdakwa pun mengaku telah membawa sabu dalam dubur yang dikemas dalam kondom. Kemudian memasukkan dalam dubur masing-masing.

Saat penangkapan perkara ini selain sabu di dalam dubur, juga ditemukan satu paket sabu di kosan mereka yang berada di Legenda Evenue Batamcenter. Sehingga total barang bukti mencapai 724 gram sabu.

Usai mendengar keterangan para terdakwa, majelis hakim kembali menjadwalkan persidangan tiga terdakwa dengan agenda tuntutan dari jaksa Kadek, pekan depan.


Alfred

Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Terdakwa Erlina

EXPOSSIDIK.com, Batam: Terungkap lagi fakta dalam berkas perpanjangan penahanan terdakwa mantan Direktur BPR Agra Dhana, Erlina, kasus perkara penggelapan dalam jabatan BPR Agra Dhana. Sehingga sampai saat ini, Erlina masih mendekam dalam jeruji besi Lembaga Permasyarakatan Perempuan klas II B Batam. Dimanakah keadilan Hak Azasi Manusia (HAM).

Kata Manuel P Tampubolon, perpanjangan penahanan terdakwa Erlina yang diajukan Pengadilan Negeri (PN) Batam dan ditandatangani oleh Hakim Majelis Mangapul Manalu bukan 90 hari, melainkan jadi 91 hari. Hal itu, menurutnya, dalam surat perpanjangan penahanan pertama terdakwa oleh ketua PN Batam, terhitung tanggal 17/8-2018 sampai taggal 15/10-2018.

"Inilah yang saya maksud, perpanjangan penahanan terdakwa sudah melebihi KUHAP. Harusnya, tanggal 16/8-2018 terdakwa dinyatakan bebas demi hukum," ujar Manuel P Tampubolon di Warung kopi Batam Center.

Menurut PH terdakwa Erlina, perpanjangan penahanan terdakwa selama 91 hari, tidak ada dasar hukum yang membenarkan penahanan Hakim PN Batam selama 91 hari, karena KUHAP pasal 26 ayat (1) dan (2) telah mengatur selama 30 hari, bukan melainkan jadi 31 hari. Akhirnya penahanan Hakim pun salah semua, tanggal 15/8-2018 habis penahanan terdakwa, tapi perpanjangan yang dikeluarkan tanggal 17/8-2018 sampai tanggal 15/10-2018.

Lanjutnya, walaupun perpanjangan penahanan terdakwa Erlina, yang ditandatangani Hakim Mangapul Manalu, tanggal 17/7-2018 sampai 16/8-2018, sistem itu tidak bisa membuat penahanan itu selama 31 hari.

"Seperti ini sistem. Makanya langsung muncul di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Batam, penahanan terdakwa Erlina dengan nomor perkara 612/PID.B/2018/PN.BTM berakhir pada 14 Desember 2018, itu adalah 30 hari terhitung sejak penahanan terdakwa," ujar Manuel.

"Harusnya, PN Batam tetap membuat tanggal 15/8-2018. Karena apa, kalau mengikut surat yang dikeluarkan oleh Hakim Mangapul Manalu, otomatis ini tidak bisa lari. Jadi kalau dihitung penahanan terdakwa Erlina dari kemarin, terhitung sampai tanggal 15/10-2018 kemarin, itu sebenarnya 91 hari," tegas Manuel P Tampubolon kembali.

Kemudian, kata Manuel, perpanjangan kedua yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru tanggal 16/10-2018 sampai dengan tanggal 14/12-2019 selama 60 hari sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 29 ayat (4) KUHAP yang menyatakan, perpanjangan penahanan ketua PT harus dilakukan secara bertahap, yaitu sebagaimana tertulis pada ayat (2) adalah 30 hari, dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari.

"Dilihat dari perpanjangan penahanan terdakwa yang dikeluarkan Hakim Mangapul sudah sangat jauh jelas keliru. Jadi tanggal 16/8-2018 status terdakwa itu apa?. Masa tahanan habis tanggal 15/8-2018, kemudian diperpanjang tanggal 17/8-2018. Dimana lagi letaknya HAM itu," terang Manuel.


Alfred

Murid SD Swasta, Yayasan Melati Baloi Kebun Belajar di Loby DPRD Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Siswa murid SD kelas 3, 4, 5 dan 6 dari sekolah swasta Yayasan Melati Baloi Kebun, berjuang mencari ilmu di loby gedung DPRD Kota Batam. Dimana gedung sekolahnya telah digusur oleh pihak Developer di Batam, tanggal 17 September 2018 lalu, Senin (22/10/2018) siang.

Walaupun duduk dilantai selama belajar, terkesan ingin mempermalukan pemerintah Kota Batam dan lembaga DPRD Kota Batam yang tidak peduli terhadap pendidikan di Kota Batam.

"Pemko Batam dan DPRD sudah memberikan solusi kepada pihak Yayasan agar para murid-muridnya itu didaftarkan sekolah negeri tampa dipungut biaya, namun tidak dilakukan oleh pihak yayasan. Artinya kita sudah melakukan upaya yang terbaik menunggu ada izin pengalokasian lahan untuk pembangunan sekolah untuk Yayasan itu dari dinas pendidikan," kata Aman anggota DPRD Batam yang membidangi pendidikan.

Ketika ditanya, apakah dalam hal ini ada dugaan exploitasi, Aman menjawab dugaan itu ada.

Keberadaan murid-murid SD itu setiap hari kerja ada di Gedung DPRD Batam dengan tujuan yang tidak jelas, jawabnya ada dugaan melakukan exploitasi terhadap anak.

"Sudah diberikan solusi tetapi tidak dilakukan. Kalau beginikan yang kasihan anak -anak itu. Kita lihat begitu cara belajarnya, jelas tak mungkin bisa maksimal. Untuk kepentingan yayasan, saya menduga ada exploitasi anak dalam hal ini. Saya meminta baiknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Propinsi Kepri agar juga bisa ikut memperhatikan hal ini," tegas Aman.

Menurut Farkos Yuschosri guru pengajar murid-murid dari yayasan Melati itu, saat mengajar ketika dikonfirmasi kepada awak media ini mengatakan, mengakui dengan cara belajar mengajar yang dilakukannya ke muridnya saat itu, memang tidak maksimal.

"Cara belajar ini jelas tidak maksimal, Tapi mau gimana lagi, sekolah kami telah digusur pengembang. Gedung sekolah dibongkar dan semua alat belajar habis tidak lagi," ujar Farkos Yuschosri.

Kata dia, mereka juga memiliki untuk melakukan proses belajar mengajar di lobi gedung DPRD Batam tersebut.

Selain itu ia juga mengakui Pemko Batam dan DPRD Batam telah memberikan solusi kepada pihak yayasannya supaya murid-murid itu didaftarkan sekolah megeri.

Sebelum menghakhiri, Farkos Yuschosri juga berharap agar gedung sekolah cepat dibangun agar murid-murid didiknya dapat belajar seperti biasanya.

Terkait dugaan adanya exsploitasi anak dalam proses belajar mengajar di lobi gedung DPRD Batam seperti yang diucapkan Aman Komisi IV DPRD Batam, Ketua Komisioner KPAI Daerah Batam Eri Syahrial ketika ditanya apa tanggapannya, Eri mengatakan, pihaknya akan kembali turun untuk melihatnya.

"Ya, kita akan kembali turun melihatnya sebab kalau itu terus berlanjut, takutnya jadi exploitasi anak pula. Menurut penelusuran kami, untuk hak anak sudah dipenuhi karena Pemko Batam sudah memberikan solusinya agar anak-anak itu didaftarkan ke sekolah negeri tampa dipungut biaya, namun tidak dilakukan," jawab Eri Syahrial melalui selularnya.

Kata dia lagi, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah kenapa anak-anak itu masih belajar seperti itu, sedangkan hak anak untuk belajar sudah diberikan solusinya.

"Kita akan kroscek lagi, dan mau tahu sebenarnya apa tujuan anak-anak dibuat belajar seperti itu, mereka belajar di situ juga tidak ada izinnya. Nah, apakah yang dilakukan untuk kepentingan anak atau untuk kepentingan yang lain? Kita juga mau tahu," tutupnya.

Alfred

Ketua DPD Kepri Partai Demokrat, Apri Sujadi saat Pelantikan Pengurus Partai Demokrat Kecamatan Teluk Bintan

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kepri Apri Sujadi mengapresiasi kinerja pihak kepolisian khususnya untuk Polresta Tanjungpinang dan Polresta Balerang usai pihak kepolisian berhasil meringkus pelaku pembobolan uang partai.

Hal tersebut dikatakannya usai agenda Sarasehan Partai Demokrat sekaligus Pelantikan Pengurus Partai Demokrat Kecamatan Teluk Bintan di Lapangan Sepakbola, Kelurahan Tembeling Tanjung, Minggu (21/10-2018).

"Tentunya kita sangat berterimakasih atas kerja keras aparat kepolisian yang dengan sigap berhasil meringkus pelaku pembobolan," ujarnya singkat.

Diketahui, Partai Demokrat telah kehilangan uang sebanyak Rp 130 juta rupiah usai aksi pembobolan yang terjadi didepan Kantor Partai Demokrat Prov Kepri, Jl. Aisyah Sulaiman Ruko Green View 8 A, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang, Kamis (19/10) siang kemarin. Pelaku berhasil membobol Mobil Taruna BP 1970 TY yang dikendarai Sekjen DPP Partai Demokrat Kepri Remon.

"Iya baru diinformasikan bahwa sudah ditemukan pelakunya di Punggur, Batam. Tentunya kita ucapkan terima kasih atas kinerja pihak kepolisian, juga berharap agar semua pelaku segera ditangkap, karena informasi yang berkembang berdasarkan CCTV, jumlah pelaku lebih dari 1 orang," ujar Remon menimpali.

Sarasehan Partai Demokrat sekaligus Pelantikan Pengurus Partai Demokrat Kecamatan Teluk Bintan di Tembeling, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepri Apri Sujadi memberikan sejumlah tugas penting kepada para kadernya dimana salah satunya tugas wajib bahwa seluruh kader partai Demokrat wajib memenangkan agenda Pileg dan Pilpres yang akan segera dihadapi.

"Pertama, seluruh para kader harus berjuang menjaga NKRI. Karena ideologi partai ini selaras dengan ideologi bangsa. Amanah kedua, harus terlaksana dengan baik, bahwa kita harus memenangkan Pileg dan Pilpres yang akan diselenggarakan kedepan," tutupnya didepan ratusan simpatisan Partai Demokrat Kecamatan Teluk Bintan.

Humas Pemkab Bintan

Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan Terdakwa Erlina yang dikeluarkan PN Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Pengadilan Negeri (PN) Batam kembali melakukan kesalahan dimana dalam perpanjangan surat resmi penahanan terdakwa Erlina merubah nomor register perkara 612/Pid.B/2018/PN menjadi  Pidsus no 612/Pis.Sus/2018/PN.Btm, yang diajukan ke Pengadilan Tinggi (PT) Pekanbaru, Riau, hingga sampai saat ini belum ada dipegang oleh keluarga dan PH terdakwa.

"Salinan surat resmi perpanjangan penahanan terdakwa Erlina yang dimohonkan Pengadilan Negeri (PN) Batam kepada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, belum ada kami terima," ujar PH terdakwa, Manuel P Tampubolon.

Akibatnya, kata Manuel, seharusnya terdakwa bebas demi hukum kembali terzolimi, sehingga penahanan terdakwa dirutan dapat dikatakan ilegal. Kemudian, yang lebih anehnya, pihak Rutan Batam pun belum menerima salinan resmi perpanjangan Penahanan terdakwa Erlina dari PN Batam.

Dan ada dugaan oknum hakim bermain dalam kasus ini. Sehingga nomor register perkara terdakwa dari pidana umum jadi pidana khusus dipertanyakan, karena nomor register perkara merupakan identitas terdakwa dan tidak boleh diubah.

"Sampai detik ini kami belum menerima salinan resmi perpanjangan tahanan Erlina, hanya baru permohonan perpanjangan ke PT Pekanbaru dan itu seharusnya kami dapat kalau memang ada," kata Manuel P Tompubolon di Batamcentre. Kamis(18/10-2018).

Manuel P Tampubolon menyikapi hal ini, ia sudah menemui Kepala Lembaga Permasyarakatan Perempuan klas II B Batam, Mulyani dan mengatakan sampai saat inipun belum menerima secara resmi Perpanjangan penahanan terhadap terdakwa Erlina, hanya PN Batam memberitahukan melalui via email.

"Kalapas pun mengakui belum menerima salinan secara resmi hanya menerima email dari PN Batam."

"Sehingga status Penahanan Erlina saat ini dapat dikatakan cacat hukum dan seharusnya bebas demi hukum," ujarnya.

Selain itu, lanjut Manuel P Tompubolon, kejanggalan lain yang dia temukan terkait perpanjangan penahanan ini, Langsung dilakukan 60 hari. Padahal sesuai dengan pasal 29 ayat (4) KUHAP, perpanjangan dapat dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi secara bertahap.

"Artinya perpanjangan PT dilakukan pertama selama 30 hari dan kemudian 30 hari. Bukan Langsung 60 hari seperti yang diunggah PN Batam di SIPP," tegasnya.

Disinggung mengenai upaya hukum yang akan dilakukan, Manuel, menyampaikan akan menempuh sesuai amanat pasal 29 ayat (7) KUHAP. Di mana, dalam ayat (7) itu diberikan ruang untuk megajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA).

"Secepatnya, saya akan kirim surat keberatan ke MA, sesuai amanat pasal 29 ayat (7) KUHAP," tutupnya.

Semetara itu, Kepala Lembaga Permasyarakatan Perempuan Klas IIB Batam, Mulyani saat dikonfirmasi awak media membenarkan bahwa sampai saat ini belum menerima salinan perpanjangan tahanan Erlina dan hanya baru melalui email yang dikirim staff PN Batam.

"Kamipun secara resmi belum menerima salinan nya, namun baru melalui via email," ujarnya.


Red/Adi

AJO Indonesia Kepri Melakukan Penggalangan Dana

EXPOSSIDIK.com, Batam: Peduli bencana alam pasca gempa dan stunami di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi tengah, anggota dan ketua Aliansi Jurnalistik Online (AJO) Indonesia DPD Kepri, melakukan penggalangan dana dari masyarakat Batam yang ada di persimpangan  jalan lampu merah Nagoya, Batam, Rabu (17/10) sore.

"Kegiatan sosial yang kami lakukan merupakan bentuk kepedulian AJO Indonesia DPD Kepri terhadap saudara-saudara kita yang mengalami musibah di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi tengah pasca gempa dan stunami beberapa waktu lalu, artinya kita ikut merasakan apa yang mereka rasakan saat ini," ujar Jonni Pakkun, Ketua AJO Indonesia DPD Kepri.

Fhoto Bersama Pengurus DPD AJO Indonesia Kepri

Dikatakan Jonni, untuk pengalangan donasi tersebut rencananya akan dilakukan hingga Rabu (24/10/2018), karena sesuai dengan ijin yang diberikan Dinsos.

Untuk kegiatan ini DPD AJO Indonesia kepri memiliki tagline #AJOIndonesia4Palu

"Kita ucapkan trimakasih Banyak pada masyarakat pada hari ini telah terkumpul Donasi sebanyak Rp 426,000.Hanya dalam waktu setengah jam pengumpulan Donasi, katanya

Penggalangan Donasi

Pantuan media ini, masyarakat yang berkendara, tampak begitu antusias memberikan sumbangannya.

Bagi masyarakat, Kepri dan Batam khususnya bagi yang mau menyalurkan Donasi bantuan bisa disalurkan langsung ke posko Peduli Tsunami & Gempa #AJOIndonesia4Palu, yaitu dikantor perwakilan DPD AJO INDONESIA Kepri Komplek Ruko Tunas 2 Blok 2 A-2 (Batam center). (*)

Bupati Bintan Temui Lansia

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos dan Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam MM menemui sejumlah Lansia ( Lanjut Usia ) di Mesjid Baiturrahman, Kp.Teluk Asah, Desa Berakit, Kec Teluk Sebong, Senin (15/10) siang. Kehadiran dua pimpinan daerah Kabupaten Bintan tersebut, sekaligus bersilaturahmi dan mendengar siraman rohani.

"Mereka ( lanjut usia ) merupakan ayah, ibu, kakek dan nenek kita, mereka merupakan warga negara yang pernah berkontibusi dan berjasa, pada hidup dan kehidupan bangsa ini " ujarnya

Selain itu, dalam sambutannya dirinya menceritakan sedikitnya terkait program pemerintah daerah. Dirinya juga sudah meminta agar beberapa dinas terkait mampu mengorganisir kegiatan-kegiatan yang melibatkan lansia.

"Kemaren sudah kita sampaikan , selain kita berikan bantuan, kita juga meminta seperti di posyandu-posyandu sebaiknya mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan lansia seperti senam bagi lansia" ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bintan Drs H Dalmasri Syam MM yang juga selaku Ketua Komda Lansia Bintan mengatakan bahwa lansia menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pemerintah daerah.

"Saat ini sudah kita terapkan, bahwa setiap pelayanan pemerintahan lansia harus diberikan prioritas" tutupnya.

Kunjungan Pimpinan BP Batam ke MenPAN-RB

EXPOSSIDIK.COM, Batam: Menteri PAN-RB, Komjen Syafruddin didampingi oleh Asdep Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah Kementerian PAN-RB, Nanik Murwanti menerima kunjungan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo dan jakaran di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, pada Rabu pukul 11.00 WIB (17/10).

Pada kunjungan tersebut, Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo didampingi oleh Deputi 1 Bidang Administrasi Umum, Purwiyanto, Deputi 2 Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Yusmar Anggadinata, dan Deputi 5 Bidang Pelayanan Umum, Bambang Purwanto menyampaikan bahwa kunjungan pimpinan BP Batam tersebut terkait dengan pembahasan rencana restrukturisasi organisasi BP Batam, yaitu pembentukan Biro Ekonomi Kreatif dalam sususan organisasi BP Batam.

Rencana pembentukan Biro Ekonomi Kreatif ini merupakan bagian dari program BP Batam dalam mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah kawasan FTZ Batam dimana hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Pasal 3 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

“Pembentukan SOTK Biro Ekonomi Kreatif merupakan bagian dari program BP Batam dalam merealisasikan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam, dan itu juga merupakan bagian dari rencana anggaran anggaran BP Batam di tahun 2019, dan BP Batam berharap keinginan tersebut dapat segera direalisasikan,” jelas Lukita.

“Dalam pembahasan tersebut, BP Batam berharap dengan adanya Biro Ekonomi Kreatif BP Batam dapat menjalankan berbagai terobosan baru dalam meningkatan perekonomian Batam khususnya terkait dengan program pengembangan industri pariwisata dan ekonomi mikro, menengah, industri kreatif serta sektor pendukung lainnya.” ucapnya.

Dalam pertemuan ini, Menteri Syafruddin menyambut baik kunjungan BP Batam dan mengatakan bahwa tim Kementerian sudah mengkaji dan mendalami  rencana pembentukan Biro Ekonomi Kreatif BP Batam dan menyampaikan bahwa SOTK yang diajukan BP Batam sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun Peraturan tentang Kelembagaan.

“SOTK ini sudah dipelajari dan dimatangkan oleh pihak Kementerian, dan dalam waktu dekat kita akan berkoordinasi bersama dengan BP Batam untuk segera menyetujui dan merealisasikan dan mengesahkan SOTK tersebut sebelum tahun 2019”.

Dalam pembahasan tersebut juga dibahas mengenai pengajuan pengesahan pasal-pasal dan peraturan kepegawaian agar dapat segera dimatangkan oleh Tim Kementerian dan Tim BP Batam guna menghindari penyimpangan tugas dan program kerja dari masing-masing biro yang nantinya ada di strukturisasi BP Batam.


Humas BP Batam

Perbedaan Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan dengan di SIPP

EXPOSSIDIK.com, Batam: Majelis hakim Pengadilan Negeri Batam diduga  memanipulasi data register perkara Pidum 612/Pid.B/2018/PN Batam terdakwa Erlina, dimana dalam Permohonan Perpanjangan dengan register perkara nomor sama namun Pidsus no612/Pis.Sus/2018/PN.Btm.

Parahnya, Pengadilan Negeri Batam belum menerima hasil persetujuan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan hanya baru pengajuan surat permohonan perpanjangan tahanan Erlina yang diajukan 11 Oktober 2018 diterima PH terdakwa Manuel P Tampubolon.

Hal ini diakui Majelis Hakim Ketua Mangapul Manalu disaat menggelar sidang Erlina dalam egenda mendegarkan Saksi fakta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Afif  bahwa masih tahap pengajuan perpanjangan penahanan dan salah seorang hakim Anggota Jasael pun mengatakan hal ini sudah biasa.

"Ya baru permohonan perpanjangan dan hal sudah biasa disini," Kata Mangapul yang dibenarkan Hakim anggota Jasael. Selasa(16/10).

Sungguh aneh kasus terdakwa Erlina yang bergulir dipersidangan selama 90 hari di PN Batam yang belum kelar akibat seringnya penundaan, parahnya sampai detik ini majelis hakim masih belum mendapat perpanjangan pengadilan tinggi Pekanbaru.dimana seharusnya Erlina bebas demi hukum.

"Surat permohonan pengajuan perpanjangan penahanan dari PN Batam ke PT dimanipulasi pada klasifikasi perkara. Yang diregister di PN Batam, pidana biasa, tetapi pada pengajuan dibuat jadi pidana khusus. Ini pemalsuan surat negara," tegas Manuel, usai menerima surat pengajuan permohonan perpanjangan penahanan dari PP PN Batam.

Masih kata Manuel, kejanggalan lain yang dia temukan terkait perpanjangan penahanan ini, langsung dilakukan 60 hari. Padahal sesuai dengan pasal 29 ayat (4) KUHAP, perpanjangan dapat dilakukan Ketua Pengadilan Tinggi secara bertahap.

"Artinya perpanjangan PT dilakukan pertama selama 30 hari dan kemudian 30 hari. Bukan langsung 60 hari seperti yang diunggah PN Batam di SIPP," tegasnya.

Disinggung mengenai upaya hukum yang akan dilakukan, Manuel, menyampaikan akan menempuh sesuai amanat pasal 29 ayat (7) KUHAP. Di mana, dalam ayat (7) itu diberikan ruang untuk megajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA).

"Secepatnya, saya akan kirim surat keberatan ke MA, sesuai amanat pasal 29 ayat (7) KUHAP,"
tutupnya.

(red/di)

Terdakwa Erlina Didampingi PH nya Saat Menjalani Sidang

EXPOSSIDIK.com, Batam: Polemik kasus dugaan penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa Erlina makin aneh terkuak di fakta persidagan Pengadilan Negeri Batam, pasalnya tak satupun saksi -saksi dihadirkan JPU dipersidangan mengatakan terdakwa terlibat seperti yang dituduhkan BPR Agra Dhana.

Ironisnya, kasus Erlina bermulai dari laporan kepolisian LP/473/IV/Kepri/SPKT-Polresta Barelang atas laporan dugaan penggelapan terdakwa senilai Rp4 juta oleh Direktur marketing Bambang Herianto. Namum dalam P21 bertambah pasal perbankan dan oleh Jaksa Hendarsyah kala itu dalam dakwaaanya beralih menjadi kerugian diderita BPR Agra Dhana jadi Rp117 juta.

Parahnya, Terdakwa Erlina sudah membayar Rp 929 juta akibat diduga BPR Dhana Agra memeras terdakwa tampa menjelaskan berapa utang yang seharusnya ditanggung terdakwa dan kasus Erlina terkesan dipaksakan masuk bergulir ke persidangan PN Batam.

Anehnya, Dakwaan JPU terkesan Sumir alias tak jelas sehingga membuat Penasehat Hukum terdakwa Manuel P Tampubolon and Patner melakukan Esepsi atas dakwaan JPU, namun lagi-lagi majelis hakim melakukan putusan sela perpendapat lain bahwa Esepsi PH terdakwa sudah masuk materi walaupun dakwaan JPU tanpa barang bukti.

Namun, sidang terdakwa Erlina berlanjut dan JPU telah menyiapkan saksi dan bukan saksi pelapor. Serta anehnya lagi, JPU terkesan sudah mengetahui hasil putusan hakim karena begitu putusan sela lanjut sudah menyiapkan saksi untuk diperiksa diruang sidang Gandsubrata PN Batam.

"Aneh begitu putusan sela lanjut, jaksa sudah siapkan saksi untuk diperiksa dipersidangan, seolah-olah sudah tahu putusan hakim, namun kami masih percaya atas putusan hakim tersebut,"
kata PH Terdakwa Manuel P Tampubolon beberapa waktu lalu.

Sementara itu, dalam fakta persidangan dimana JPU Rosmalina menghadirkan saksi Manager Marketing BPR Agra Dhana Benni dipersidangan membantah barang bukti hasil pemeriksaan keuangan bukanlah hasil pemeriksaan dirinya yang dijadikan barang bukti oleh JPU.

"Alat bukti hasil laporan Internal Audit BPR Agra Dhana tidak ada dan audit akuntan publik juga tidak ada, yang ada hanya laporan metrik saya," kata Benni.Rabu (05/09) lalu.

Hal yang sama juga diungkapkan saksi Manager Operasional Agra Dhana , Sari, juga membantah alat bukti JPU mengunakan laporan audit tidaklah ada dan hanya ada laporan berdasarkan
trecing dan hal sama juga terjadi terhadap dua saksi dihadirkan JPU yakni, Fitria dan Sutra.

Dimana, membantah bahwa diperintahkan langsung oleh Terdakwa Erlina memindahkan dari rekening BPR Agra Dhana ke rekening Pribadi terdakwa dan mengaku atas printah manager operasional Sari.

"Ada dua kali menyetorkan uang tunai tetapi itu smeua melalui printah Sari bukan terdakwa Erlina kala itu sebagai Direktur BPR Agra Dhana," kata Fitria, Rabu (19/09) lalu.

Sidang berlanjut JPU Menghadirkan Saksi dari teller Bank Panin, Bank BCA, Bank Bubu, dimana JPU Syamsul dan Rosmalina dengan gamblang membeberkan transaksi rekening pribadi terdakwa Erlina tampa mendapat izin tertulis Bank Indonesia (BI) sesuai aturan UU Perbankan.

Parahnya, Majelis hakim ketua Mangapul pun turut mengupas aliran dana rekening pribadi terdakwa Erlina tanpa memiliki izin tertulis dari pimpinan BI. Dimana ketiga penegak hukum tersebut dapat dijerat pasal perbankan bahkan bisa diperjara bila tidak  mendapat izin dari BI sesuai UU tersebut.

Hal yang sama juga dilakukan saksi Bank Panin, Bank BCA dan bank Bubu yang seharusnya melindungi rahasia nasabah, namun faktanya membeberkan tampa izintertulis BI.

Parahnya lagi, dalam kasus ini, Jaksa penuntut umum (JPU) dalam fakta persidangan tidak dapat menghadirkan saksi pelapor yang dijadikan saksi dalam BAP kepolisian yang merupakan
Direktur Marketing BPR Agra Dhana Bambang Herianto dan hanya berlasan sudah tidak tinggal lagi ditempat yang lama setahun lalu sesuai surat keterangan RT/RW setempat dan diketuhui oleh Kelurahan.

Dan anehnya, saksi pelapor Bambang Herianto pernah dipanggil kepolisian dibulan May 2018 untuk menambah keterangan di berkas kepolisian. Apakah Bambang Herianto disuruh lari? agar kasus ini tidak terungkap dugaan konspirasi permainan BPR Agra Dhana?.

Adi

Fhoto Bersama Tim Pemain Sepak Bola

EXPOSSIDIK.com, Karimun/Kundur: PS. Putra Kundur sebagai tim tuan rumah berhasil menahan imbang PS AS Abadi Pekan Baru Riau, dalam laga perdana Liga 3 Indonesia Regional Sumatera yang berlangsung di Stadion Mini Abd Manaf Tanjung Batu, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Minggu (14/10/2018).

Pada laga ini dihadiri Gubernur Kepulauan Riau ( Kepri ) H. Nurdin Basirun, Camat kundur Eri Novali jadinata, serta pejabat lainnya.

Nurdin, ketua umum PSSI Kepulauan Riau ( Kepri ) mengatakan, sungguh sangat luar biasa para pemain PS. Putra Kundur (Tuan Rumah),  penuh dengan kesabaran dan bisa menahan imbang dari pemain PS. AS Abadi, beberapa pancingan dari PS. Abadi sangat luar biasa.

"Namun pemain kita masih bisa menahan emosi, tentu kita memberikan apresiasi pemain PS. Putra Kundur yang mampu membentengi tembok pertahanan. Saya berharap, PS. Putra Kundur sebagai tuan rumah, terus bersemangat dan konsisten untuk melaju ke zona berikutnya," ujar Nurdin.

Ribuan suporter PS. Putra Kundur memadati Stadion Mini Abd Manaf Tanjung Batu, guna mendukung dan memberikan semangat untuk para pemainnya sebagai tuan rumah.

Pelatih PS. Putra Kundur, Venki Kusriadi, merasa lega dengan keberhasilan tim PS. Putra Kundur yang sudah bermain sangat baik. Ia katakan, lawan berat mereka (PS. Putra Kundur) bukanlah PS. Abadi, namun lawan yang berat itu adalah diri mereka  sendiri.

"Dilaga berikutnya, tim kami optimis akan memenangkan pertandingan, dan insyaallah akan lanjud ke zona berikutnya," tutur Venki.

Dalam laga pertandingan, berjalan selama 90 menit, hingga babak akhir skor tertap imbang (0-0).

Disamping itu, Tim lawan PS. AS Abadi, Subra, mengapresiasi sportivitas yang di tunjukkan pemain dan tivosi pendukung PS. Putra Kundur. Tensi pemain pada laga tersebut cukup tinggi, dan situasi hingga laga akhir berjalan aman. Meskipun ngotot tapi ia salut pemain dan suporter PS. Putra Kundur sangat menjunjung tinggi sportivitas meski bermain dikandang sendiri.

"Semoga pencapaian sportivitas semacam ini terus ada di laga laga berikutnya. Saya mengaku sedikit kecewa dengan hasil imbang yang diraih PS. AS Abadi. Kendati demikian, saya berharap laga selanjutnya di kandang sendiri, insyaallah kita optimis pasti menang," ungkapnya.

Ahmad Yahya

Bank Panin Cabang Pelita, Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Bank Panin Cabang pelita Kembali mangkir di Panggil Pengadilan Negeri Batam terkait kasus gugatan penolakan kredit nasabah PT. Glory Point senilai Rp 2 Milyar. Kamis(11/10).

Bank Panin Cabang Pelita Batam, diduga tidak taat hukum mengabaikan panggilan pengadilan. Parahnya Bank Panin sebagai tergugat akibat membatalkan pengajuan kredit 8 konsumen dengan alasan pemberitaan salah satu media harian cetak bahwa izin PT. Glory Point di bekukan Pemko Batam.

Dalam sidang, Kamis tanggal (11/10-2018), majelis hakim Chandra melakukan mediasi, namun perwakikan Bank Panin cabang Pelita tidak hadir sedangkan tergugat 1 Pemko Batam dan Harian Batam Post hadir dipersidangan .

"Sudah tiga kali dipanggil pengadilan secara tertulis, namun tidak bisa hadir, sedangkan tergugat 1 dan 2 hadir dan taat hukum. Ada apa pihak Bank Panin dengan Hakim, sehingga mereka (Bank Panin Cabang Pelita) tidak mau hadir," kata Nasip Siahaan merupakan kuasa hukim PT.Glory Point usai persidangan di PN Batam.

Kata Nasib, gugatan terhadap Bank Panin Cabang Pelita karena pembatalan pengajuan kredit rumah konsumen secara lisan dan melalui WA marketing ibu Leni bekerja di Bank tersebut.

"Kok melalui pemberitaan salah satu media harian dasarnya membatalkan kredit kepemilikan rumah terhadap konsumen kami, padahal izin kami tidak benar dibekukan dan sudah ada bantahan dari perusahaan serta di muat di media tersebut. Akibat ulah Bank Panin Cabang Pelita, Batam, klien saya mengalami kerugian sebesar Rp 2.636.400.000 dari konsumen," ungkap Nasib.

Anehnya lagi, lanjut Nasib, pihak Bank Panin Cabang Pelita, ibu Leni menyampaikan secara lisan melalui whatshap (WA) kepada konsumen, yang menyampaikan kepada konsumen, bahwa belum bisa mengajukan kredit karena ada pembekuan izin dari Pemko Batam.

"Jelas kami dirugikan Bank Panin Cabang Pelita. Konsumen tidak mau mengkredit akibat pemberitahuan ibu Leni ke konsumen," ujarnya.

Tidak hadirnya Bank Panin Cabang Pelita, Batam, selama sidang gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Batam berlangsung. Pimpinan Cabang Bank Panin saat dikonfirmasi lewat via WA, terkait tidak hadirnya selama sidang, belum ada jawaban. Hingga berita ini diturunkan.


Adi

Laka Laut Kapal Feri MV. voc Batavia

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Kapal Feri MV. Voc Batavia milik PT. Global Line
rute Tarempa-Tanjungpinang tabrak kapal super Tanker MT. Pacific Crown di laut lepas. Laka laut tersebut berada dialur pelayaran pada posisi 01°42.885 U -104°42.616 T, Kamis (11/10-2018).

Kapal MV. Voc Batavia, Tonage : 1368/GGa. GT yang dikapteni Zainal bermuatan jumlah penumpang 153 orang Warga Negara Indonesia. Sedangkan nama Kapal MT. Pacific Crown tidak diketahui benderanya dan diduga sementara jenis kapal Super Tanker.

Kronologis kejadianya, pukul 13.10 Wib kapal MV. Voc Batavia dengan kecepatan 23 Knot jarak pandang ke laut 700 Meter. Kemudian pukul 13.14 Wib Pada jarak pandang 500 meter 1 buah kapal tanker terlihat. Namun MV. Voc Batavia masih pada kecepatan 23 Knot kemudian pada jarak 100 meter baru nahkoda MV. Voc Batavia menurunkan kecepatan kemudian benturan terjadi dengan MT. Pacific Crown.

Sementara pukul 13.18 Wib diketahui 1 orang penumpang (posisi di luar atas lambung kiri MV. Voc Batavia) menjatuhkan diri ke laut akibat benturan. Selanjutnya kapal MV. Voc memutar haluan kapal untuk melaksanakan evakuasi 1 orang penumpang atas nama Ta'ali terjatuh ke laut. Selanjutnya penumpang dapat diselamatkan oleh ABK kapal MV. Voc Batavia menggunakam Lifeboat.

Pukul 13.20 Wib Abk mesin MV. Voc Batavia melaksanakan pengecekan ruang mesin kapal dengan hasil tidak ada kerusakan. Kemudian pukul 13.24 Wib Kapal MV. Voc Batavia melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Pinang (Dermaga Sri Bintan).

Saat kejadian, terjadi kerusakan dilambung kiri kapal, bagian atas rusak pecah/retak hingga bagian dalam kapal sepanjang 1.5 Meter. Reling bagian atas lambung kapal rusak berat, Tiang anjungan patah, Lambung kiri samping haluan kapal rusak parah dan satu orang penumpang menjatuhkan diri kelaut pada saat benturan dan sudah  diselamatkan, korban mengalami sesak/susah nafas (diduga masih trauma) dan masih dalam penanganan seadanya selama dikapal.

Keterangan Korban melompat kelaut karena panik kapal sudah menabrak dan lambung atas kapal rusak pada reling sehingga korban spontan melompat kelaut.

Kesimpulan, pada Saat MV. Voc Batavia melaks pelayaran cuaca dalam kondisi cerah pada saat di laut anambas, namun pada saat sudah mendekati laut bintan cuaca hujan deras sehingga mengakibatkan jarak pandang minim.

Arthur