EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

RDP Komisi III DPRD Kota Batam dengan Dinas Prekimtan Kota Batam.

EXPOSSIDIK.com, Batam: Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (31/7-2018), anggota DPRD Kota Batam Komisi III terlihat kesal mendengar, saat Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimtan) membacakan realisasi anggaranya.

Pasalnya, dari paparan Dinas Perkimtan tersebut, tidak satupun pokok pikiran (Pokir) dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) anggota Komisi III dilaksanakan.

Ketua Komisi III Nyanyang Haris Pratamura mengakui malu karena sering turun melakukan reses, tetapi hasilnya tak dilaksanakan. Padahal, masyarakat sudah berharap dengan anggota dewan yang menemui mereka.

"Kami malu Pak, kita reses turun ke lapangan dikira omong kosong. Sia-sia jadinya. Kita reses, Musrenbang anggaran dari pemerintah juga. Rasa malu kita ada Pak, Dewan ini tak bisa kerjakan ini," kata Nyanyang.

Ditempat yang sama, anggota Komisi III Sugito juga tampak kesal karena pokir tak terlaksana. Padahal 90 persen pokir Dewan ada di Dinas Perkimtan ini. Menurutnya masalah tunda salur dan tunda bayar urusan belakangan, yang penting pokir harus dilaksanakan walaupun di akhir tahun.

Aggota Komisi III lainnya, Jefry Simanjuntak, menambahkan dirinya punya pokir tak ada di atas Rp 200 juta tetapi datanya tak bisa diperlihatkan oleh Dinas Perkimtan sampai saat ini.

"Saya tak mengetahui mana datanya sekarang? Siapa yang mengubahnya. Saya tak ada melihat fisiknya. Kami rasa Komisi III ini tak ada mitra kerjanya dengan Perkimtan. Renja (rencana kerja) Pemko Batam tak kami ganggu, masa pokir tak ada dilaksanakan," ujarnya dengan suara tinggi.

Rohaizat, anggota Komisi III lainnya, mengaku bukannya tak percaya pokir bakal tidak dilaksanakan namun kenyataan di lapangan bisa saja ada kendala teknis. Sehingga Pokir dan Musrenbang tidak terlaksana.

"Satupun Pokir saya juga belum ada lihat. Bukannya tak percaya bakal di laksanakan tapi siapa tahu ada kendala di lapangan," sesalnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Perkimtan Wiratmoko mengatakan sampai saat ini Pokir Komisi III memang belum terlaksana karena masih dalam proses lelang.

"Sampai saat ini Pokir memang belum bisa terlaksana, termasuk juga jalan, dan lain sebagainya. Dikarenakan masih dalam proses lelang," jelasnya.

Sumber: Tribun Batam

Manager PT. Karya Bangun Mandiri Persada,  Syafril Muamar

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Proyek pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, pembangunan Masjid Agung di Kecamatan Siantan, sudah memasuki tahap pembangunan struktur.

Proyek pembangunan tersebut dianggarkan dari APBD Kabupaten Kepulauan Anambas tahun anggaran 2017 s/d 2019, melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dengan pagu anggaran RP 67.150.260.268.00 dan dikerjakan oleh PT. Karya Bangun Mandiri Persada.

"Pembangunan Masjid Agung ini dimulai pertengahan bulan April tahun 2018," kata Manager PT. Karya Bangun Mandiri Persada (KBMP), Syafril Muamar, ST, Senin (30/7-2018).

Syafril juga mengatakan, saat ini pengecoran pondasi, sloof, sebagian plat lantai, kolom dan dinding bagian basement lagi berjalan dikerjakan.

Ia berharap, semoga pengerjaan bangunan Masjid Agung, iklimnya mendukung. Karena rencananya, sampai akhir tahun ini, tahap pengerjaan struktur lantai Masjid dapat terealisasi.

"Saya mohon doa dan dukungan Pemda, Dewan serta masyarakat Anambas pada umumnya. Sehingga pekerjaan lancar dan selesai sebagaimana yang diharapkan," tutur Syafril Muamar kepada media ini.


Arthur

Bupati Bintan Sapa Warga Ibu-ibu di RSUD Bintan

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos tinjau pembangunan Gedung Unit Bangunan Transfusi Darah (UTD) di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bintan, Senin (30/7) pagi. Dalam peninjauan tersebut dirinya meminta kepada jajaran terkait untuk mengupayakan agar pembangunan tersebut dapat dilakukan tepat waktu.

Menurutnya, pembangunan tersebut saat ini sangat diperlukan untuk mengatasi persediaan darah di Rumah Sakit Umum Daerah. Dirinya juga mengatakan bahwa hal ini, juga sebagai bagian dari upaya untuk mengoptimalisasi berbagai pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan .

"Pembangunan Gedung Unit Tranfusi Darah di RSUD Kabupaten Bintan ini, untuk mendukung dan melengkapi sarana prasarana di bidang pelayanan kesehatan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dr. Gama Isnaini menjelaskan bahwa pembangunan Gedung UTD (Unit Transfusi Darah) telah menelan anggaran sekitar 3,1 Milyar Rupiah.

Anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2018. Dikatakannya juga bahwa bangunan Unit Tranfusi Darah tersebut, nantinya akan dilengkapi berbagai alat kesehatan dan juga sarana prasarana pendukung seperti genset dan juga 1 unit mobil operasional.

"Keseluruhan sarana prasarana Unit Tranfusi Darah diperkirakan akan menelan biaya 3,1 Milyar Rupiah," ujarnya.

Direktur RSUD Kabupaten Bintan dr. Benni Antomy, Sp An saat ditemui mengatakan, bahwa pihak rumah sakit sangat menyambut baik didirikannya Unit Transfusi Darah (UTD) di RSUD Kabupaten Bintan.

Kehadiran bangunan UTD tersebut, katanya, selain dapat meningkatkan mutu pelayanan, juga akan mempercepat proses pelayanan tranfusi daerah untuk pasien rumah sakit. 

"Pembangunan Gedung UTD ini , sangat penting.  Bagi RSUD Kabupaten Bintan, hal ini sangatlah berguna untuk mengantisipasi bilamana ada pasien gawat darurat yang memerlukan transfusi darah yang cepat," tutupnya.(*)

Bupati Bintan dan Istrinya Manortor di acara Pesta Gotilon HKBP Teluk Sebong Resort Tanjung Uban

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Didepan ribuan peserta HKBP Teluk Sebong Resort Tanjung Uban, Minggu (29/7) sore. Bupati Bintan Apri Sujadi mengharapkan agar dapat kiranya masyarakat Kabupaten Bintan bisa mendukung penuh setiap program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dikatakannya juga bahwa dukungan tersebut diperlukan tidak mengenal suku agama maupun bangsa.

"Kita semua harus bersinergi, kita pemerintah daerah memerlukan dukungan penuh bagi kesuksesan setiap program pemerintah," ujarnya disambut sukacita peserta yang hadir diagenda Pesta Gotilon Tahun Kesehatan dan Kebersihan HKBP.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bintan Apri Sujadi didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Bintan Ibu Deby Maryanti terlihat diberikan Kain Ulos Adat Suku Batak. Bupati Bintan juga didaulat untuk berbaur bersama sejumlah tokoh agama dengan menarikan tarian tor-tor.

"Kita sangat bersyukur bahwa Kabupaten Bintan memiliki keberagaman suku budaya dan agama. Keberagaman ini harus kita pertahankan, kita lestarikan dan kita jaga, jangan ada pertentangan satu sama lain, ciptakan keamanan dan toleransi antar sesama, demi persatuan dan kesatuan daerah yang kita cintai," tutupnya.(*)

Pipa Air Bocor

EXPOSSIDIK.com, Anambas: Warga Desa Tarempa Barat, RT 02/RW 02 Kecamatan Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas dikagetkan dengan keluarnya air 'terjun' di pagi hari yang membanjiri jalan.

Kejadian tersebut menjadi sorotan warga sekitar dikarenakan air tiba-tiba mengalir deras dari atas kebawah, sedangkan masyarakat didaerah tersebut sering mengalami krisis air.

Ketua RT 02 Desa Tarempa Barat, Masitah mengatakan kejadian tersebut terjadi pada pukul 7.30 Wib pagi, Jumat (27/7/2018), menyita perhatian masyarakatnya.

"Kejadian ini cukup menyita perhatian masyarakat saya, karena kami susah air, ternyata air ada," ujar Masitah kepada awak media ditempatkan kejadian.

Hal senada juga diungkapkan Murni warga RT 02 Desa Tarempa Barat mengatakan keperihatinannya atas kejadian tersebut.

"Sudah lebih dari satu bulan air umum tidak jalan, kami mengira sebelumnya memang air tidak jalan, rupanya kejadian tersebut membuktikan air jalan tapi tidak sampai kerumah warga," sesalnya.

Dari hasil pantauan awak media dilapangan, penyebab air terjun pagi hari itu berlangsung selama lebih kurang empat (4) jam yang membanjiri jalan kedondong dikarenakan pipa besar mengalami kebocoran.


Arthur

Rodi Hartono, Ketua DPC FKUI SBSI KKA

EXPOSSIDIK.com, ANAMBAS: Diduga akibat ketidak puasan dengan cara sistem rekrutmen pihak perusahaan dalam mencari tenaga kerja harian lepas. Dua orang lelaki pencari kerja tak dikenal ini, merusak kantor depan pintu PT. Medco Energy. Hingga mengakibatkan dua kaca pintu masuk kantor pecah, Rabu (25/7/2018) lalu.

Akibat kejadian tersebut, Ketua DPC FKUI-SBSI KKA, Rodi Hartono mengatakan, masalah ini timbul mungkin di sebabkan kurangnya kejelasan dan transparansi penerimaan tenaga kerja harian lepas, yang di lakukan oleh pihak PT. Primer Oil yang ada di PT. KKJJ Medco Energy dan SKK Migas tersebut. Menurutnya hal ini sangat disayangkan, namun disinilah peran pemerintah daerah selaku pemberi kebijakan.

"Harus punya poin-poin yang mengatur tentang ketenagakerjaan dan sesuai undang-undang ketenagakerjaan," jelas Rodi, Jumat,  (27/7-2018).

Rodi menyebut, yang perlu diperhatikan, baik pemerintah atau pelaku usaha adalah pembuktian. Bahwasanya usia produktif Anambas, tinggi dan tidak berimbang. Dengan kesempatan kerja dan wadah resmi, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, untuk perekrutan tenaga kerja.

"Pemerintah dan LPTKS yang memberi wadah serta izin dari kementerian,” ujar Rodi.

Rodi juga mengatakan, sekarang ini masih banyak PSC yang ada di bawah naungan SKK Migas dan Medco Energy yang mempekerjakan tenaga dari luar daerah, yang bersifat dan jenisnya bisa di kerjakan oleh pekerja lokal, seperti Scaffolder, Chopper dan lainnya.

"Seharusnya pemerintah dan PSC hanya membuat MoU tentang penempatan tenaga kerja lokal secara jujur, adil dan berimbang," pungkasnya.

Ditempat terpisah pihak PT. Primer Oil, Abu Hanifah, bidang Corporation Sosial Responbility (CSR) saat ditemui di kantornya belum bisa memberikan keterangan tentang perekrutan tenaga kerja yang di lakukan oleh pihaknya.

"Saya baru pulang cuti, jadi belum fokus untuk hal ini, namun insyaallah akan secepatnya kita akan konfirmasi terkait hal ini," ucap Hanifah.


Arthur

Sidang Perdana Terdakwa Erlina

EXPOSSIDIK.com, Batam: Sidang perdana terdakwa Erlina, Penasehat Hukum (PH) terdakwa, Manuel P Tampubolon ajukan eksepsi, terkait surat dakwaan terdakwa yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rosmarlian Sembiring di sidang perdana Pengadilan Negeri (PN) Batam,  Rabu (25/7-2018). Menurut Manuel, dasar hukum surat dakwaan terdakwa tidak berdasar.

Dalam surat dakwaan terdakwa Erlina, kasus perkara penggelapan, yang dibacakan JPU pengganti Samsul Sitinjak mengatakan, bahwa berdasarkan hasil audit keuangan yang dilakukan oleh saksi Beny (Maneger Marketing BPR Agra Dhana) dan saksi Bambang Herianto (Direktur Marketing BPR Agra Dhana ditemukan adanya pengalihan dana oleh terdakwa dari rekening milik BPR Agra Dhana di Bank Panin dengan nomor rekening 5537005869 dengan cara M-Bangking ke rekening milik terdakwa di Bank Panin dengan nomor rekening 5582000558 yang dirinci.

"Akibat perbuatan terdakwa yang melakukan pengalihan dana dari rekening Bank Panin milik Bank BPR Agra Dhana ke rekening pribadi milik terdakwa tersebut, terdakwa juga telah mendapatkan keuntungan yang mengakibatkan kerugian bagi Bank BPR Agra Dhana sebesar Rp 117.186.00,00," baca Samsul dihadapan Majelis Hakim Mangapul Manalu didampingi Hakim anggota Renni dan Rozza.

Lanjut Samsul membaca, penerimanaan bunga tabungan pribadi terdakwa di bank panin sebesar Rp 20.307.000,00. Pendapatan bunga tabungan Bank Panin milik Bank BPR Agra Dhana yang tidak diterima Bank BPR Agra Dhana sebesar Rp 19.587.000,00. Beban bunga deposita kepada pihak ketiga (nasabah BPR Agra Dhana) yang tidak diserahkan kepada BPR Agra Dhana sebesar Rp 77.292.000,00.

"Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. BPR Agra Dhana Kota Batam tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh Afif Alfarisi," baca Jaksa Samsul.

Menanggapi surat dakwaan terdakwa Erlina, terdakwa yang didampingi PH nya langsung menyampaikan, mengajukan eksepsi. "Kami mengajukan eksepsi yang mulia," ujar Manuel P Tampubolon,  PH terdakwa Erlina.

Menurut Manuel P Tampubolon, ia mengajukan eksepsi karena keberatan terhadap dakwaan Jaksa. Hal itu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 15/3/PBI/2013 tentang transparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan.

"Yang memiliki Kompetensi Absolut untuk melakukan audit laporan keuangan PT BPR Agra Dhana dan akuntan publik dan atau kantor akuntan publik yang terdaftar pada Bank Indonesia atau terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan Memiliki kompetensi sesuai dengan kompleksitas usaha Pihak yang Melaksanakan Kegiatan Jasa Keuangan," ujar Manuel diluar usai sidang.

"Tidak ada satupun dasar hukum yang membenarkan seorang Manager Marketing dan seorang Direktur Marketing melakukan audit terhadap laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat," ujar Maunel kembali.


Han

Terdakwa Warga Negara Malaysia Mafia 40 ribu butir Pil Ekstasi

EXPOSSIDIK.com, Batam: Sidang ke empat terdakwa pemilik pil ekstasi 40 ribu butir ditunda Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam yang dipimpin Mangapul Manalu didampingi Hakim anggota Taufik dan Rozza. Sebab Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rumondang tidak dapat menghadirkan saksi, Selasa (24/7-2018).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam, Mangapul Manalu pada persidangan sebelumnya, sidang kedua ke empat terdakwa, tanggal 17 Juli 2018, mempertanyakan barang bukti uang sejumlah $D 240 ribu yang di temukan dari ke empat terdakwa Warga Negara Malaysia yakni, Tiu Hu How, Ngo Chee Wei, Bong Hae Y uan dan Lee Bing Chong saat ditangkap BNNP Kepri di kamar 722 Hotel Planet Holiday.

"Dalam berkas surat dakwaan ke empat terdakwa, selain 40 ribu butir pil ekstasi,  ada uang sejumlah $D 240 ribu yang diamankan Ngo Chee Wei dan SAS (DPO). Dimana barang bukti uangnya. Kenapa tidak ada?," tanya Hakim Mangapul Manalu kepada tiga saksi penangkap BNNP Kepri yang dihadirkan JPU Rumondang pada persidangan lalu.

"Tidak tau dimana uangnya yang mulia. Sebab SAS (DPO) kabur ketika permisi ke kamar mandi mau buang air kecil. Kami berusaha mengejarnya, bahkan sempat mengeluarkan tembakan. Tapi pengejaran tak berhasil," jawab para saksi.

Ketiga saksi menerangkan, setelah mendapat laporan dari masyarakat, ketiga terdakwa sudah menjadi Target Operasi (TO). Mereka sudah di intai selama 2 minggu. Dan para terdakwa mengaku sudah pernah juga melakukan transaksi ditempat yang sama.

"Udah dua kali para terdakwa melakukan transaksi di tempat yang sama, pertama bulan Januari 2018, 30 ribu butir pil ekstasi, ke empat terdakwa berhasil, dan yang kedua ini bulan Februari 40 ribu butir," ujar saksi penangkap BNNP Kepri.

Masih lanjut saksi menerangkan, menurut pengakuan para terdakwa, mereka berperan sebagai penjemput biaya pembelian sejumlah $D 240 ribu dari pemesan SAS (DPO). Dan upah mereka para terdakwa yang diterima dari Ahao (Bandar Besar Narkoba Malaysia), RM 10 ribu," ujar saksi.

Saksi juga menyampaikan, ditangkapnya ke empat terdakwa berawal dari penangkapan terdakwa Ngo Chee Wei dan SAS (DPO) saat keduanya menghitung jumlah Pil ekstasi kiriman Ahao (DPO) di kamar 722 lantai 7 Hotel Planet Holiday Batam.

"Saat penggerebekan, terdakwa Ngo Chee Wei dan SAS (DPO) sedang menghitung Pil Ekstasi. Dan ditemukan sebanyak 28 bungkus Pil ekstasi, 1 bungkus terbuka di atas kasur dan 27 bungkus lagi ditemukan tersimpan di dalam tas. Satu bungkus isi nya 5 ribu butir," ujar para saksi.

Atas perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dari pasal yang dijeratkan, terdakwa terancam hukuman mati.


Han

Empat terdakwa penyeludup sabu 1,037 ton

EXPOSSIDIK.com, Batam: Sidang perdana empat terdakwa Warga Negara Asing asal Cina, Chen Hui , Chen Yi, Chen Mei Sheng dan Yao Yin Fa penyeludup sabu 1,622 ton, dan empat terdakwa warga negara Asing Taiwan, Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu, penyeludupan sabu 1.037 ton, di Pengadilan Negeri (PN) Batam terlihat dikawal ketat polisi, Selasa (24/7-2018)

Dalam sidang perdana yang berlangsung diruang utama (Kusumah Atmadja) pengadilan Negeri Batam, yang pertama disidangkan adalah terdakwa Warga Negara Asing asal Taiwan, penyeludup sabu 1.037 ton. Sedangkan penyeludup sabu 1,622 ton masih menunggu sidang perdananya.

Agenda sidang perdana penyeludup sabu 1.037 ton, agenda pembacaan dakwaan ke empat terdakwa asal Taiwan, yang dibacakan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sebelum dakwaan empata terdakwa asal Taiwan dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kejagung, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam Yang dipimpin Chandra didampingi Redite dan Yona Lamerosa Ketaren, terlebih dahulu menyampaikan kepada ke empat terdakwa, Chen Chung Nan, Chen Chin Tun, Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu.

"Apakah ke empat terdakwa mengetahui kenapa disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Batam ini," tanya Hakim Chandra kepada ke empat terdakwa.

Melalui penerjemah empat terdakwa. Terdakwa mengatakan, bingung dan tidak tau ada narkoba dalam kapal yang dinahkodainya.

"Kami bingung, tidak mengetahui ada narkoba dalam kapal," ujar ke empat terdakwa.

Usai dakwaan dibacakan oleh JPU Kejagung, Penasehat Hukum ke empat terdakwa mengatakan akan mengajukan eksepsi. "Karena dakwaan baru kami terima, maka kami perlu waktu yang mulia. Kami terkendala bahasa empat terdakwa," ujar PH terdakwa.

Alfred

Gedung PN Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Erlina tersangka yang diduga kasus penggelapan, melalui Kuasa Hukumnya ajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Batam, Senin (23/7-2018). Adapun permohonan tersebut tentang proses penyidikan tertanggal 09 April 2016 yang dilaporkan oleh Direksi BPR Agra Dhana ke Polresta Barelang.

Permohonan praperadilan tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq Kepala Kejaksaan Negeri Batam sebagai termohon I dan sebagai termohon II, Kepala Kepolisian Daerah Republik Indonesia Kepulauan Riau Cq Kepala Kepolisian Resort Kota Barelang Batam.

"Tadi surat permohonan praperadilan sudah kami masukkan. Dan itu diterima di bagian sistem online terpadu di Pengadilan Negeri Batam," kata Kuasa Hukum Erlina, Manuel P Tampubolon.

Surat praperadilan yang diajukan, kata Manuel, bahwa ada dua surat perintah penyidikan dalam SPDP. "Surat Perintah Penyidikan Nomor : sp,5idik/832.b/XIl/2017/Reskrim, Tanggal 7 Desember 2017, dan Surat Perintah Penyidikan Nomo.» ; sp.sidik/832.b(1)/X|I/2017/Reskrim, Tanggal 13 Desember 2017," terang Manuel.

Kemudian, lanjutnya, klienya tanggal 19 Maret 2018, berdasarkan keterangan penyidik Polresta Barelang belum ditetapkan sebagai tersangka. Yang Anehnya, klienya tidak terima, SPDP Nomor : B/285.a/|II/2018/Reskrim, Tanggal 19 Maret 2018, Erlina ditetapkan sebagai tersangka.

"Klien kami menerima lebih dari 30 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Sementara Putusan MK menyatakan Paling Lambat 7 hari," ujar Manuel.

Manuel menerangkan, Fakta terhadap kedua SPDP tersebut membuktikan bahwa penyidik Polresta Barelang sebagai termohon II tidak profesional dan tidak prosedural. Karena lebih dari satu tahun sebelum dibuatnya sprindik dan SPDP tersebut, hari Rabu tanggal 07 Desember 2016, dengan laporan Polisi yang sama, klienya dipanggil untuk datang ke Polresta Barelang Batam sebagai tersangka penggelapan.

Mauel juga menduga telah terjadi tindak pidana pemalsuan surat, karena sejak awal pemeriksaan klienya, seluruh surat menyurat yang dilakukan oleh penyidik, tidak pernah serta mencantumkan tentang undang-undang perbankan. Dan hanya mencantumkan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

"Penyidik, menurut cara yang diatur dalam undang-undang, mencari serta mengumpulkan bukti-bukti, dengan bukti itulah membuat terang tindak pidana, guna menemukan tersangka," ujar Manuel.

Seharusnya, Polda Kepri Kompetensi terhadap permasalahan perbankan (Lex Specialis). Kewenangan penanganan perkara perbankan diberikan kepada Subdit II Direktorat Kriminal Khusus Polda Kepri. Ini malah dilakukan pembiaran terhadap Unit III Satuan Reserse Kriminal Umum Polresta Barelang melakukan penyidikan terhadap perkara perbankan.

"Hal inilah mengakibatkan kemerdekaan klien kami dirampas. Sehingga dilakukan penahanan terhadap Erlina tersangka dalam kasus penggelapan dalam jabatan," tutur Manuel.

"Erlina ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil audit internal yang dibuat oleh Beny selaku Manager Marketing dan Bambang Hendrianto selaku Direktur Marketing PT BPR Agra Dhana yang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak sah," ungkapnya.


Alfred

Warga Tanjung Piayu dan Anggota Komisi I DPRD Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Warga Kampung Suka Damai, Tanjung Piayu, Batam dengar aspirasi bersama dua orang anggota DPRD Kota Batam, Komisi I. Kedatangan warga terkait penggusuran yang dilakukan oleh Tim Terpadu besok, Selasa (24/7-2018).

"Besok hari Selasa tanggal 24 Juli 2018, Kampung Suka Damai, Tanjung Piayu, Batam yang dihuni sekitar 360 Kepala Keluarga, akan digusur paksa oleh Tim terpadu Pemerintah Kota Batam," ujar warga kepada anggota DPRD Batam, Yudi Kurnain dan H. Fauzan, Senin (23/7-2018).

Dalam pertemuan mendadak itu, warga menyampaikan, sangat mengkwatirkan jika tim terpadu akan benar-benar melakukan penggusuran paksa.

"Tolonglah pak, bantu kami, kalau bisa diberikan keputusan hari ini. Karena besok kami akan digusur paksa oleh tim terpadu," pinta warga.

Sebenarnya, kata warga, bukan warga yang tinggal disana tak mau digusur, tapi mohonlah warga dimanusiakan, itu saja yang diminta warga. "Saya sudah 22 tahun tinggal di tempat itu, masa harus digusur begitu saja, sekali lagi, mohonlah kami dimanusiakan," ucap salah seorang warga yang sudah tampak lanjut usia ini.

Karena pertemuan tersebut bukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), maka anggota dewan yang menerima warga, tidak dapat menyimpulkannya. Namun ke dua anggota dewan itu memastikan akan membantu warga.

"Kita lihat saja besok, karena kami akan hadir di sana," kata Fauzan.

Mendengar jawaban anggota dewan itu, warga terlihat senang. Sebab mereka mendapat dukungan dari ke dua anggota dewan.


Al

Musofa, anggota DPRD Kota Batam

EXPOSSIDIK.com, Batam: Musofa, SE., anggota Komisi I DPRD Batam, akhirnya mengembalikan uang warga Ruli Blok D Tiban I, Sekupang. Dimana polemik relokasi kavling tak kunjung ada selama 2 tahun.

Dikutip dari Dinamikakepri.com, pengembalian uang yang ditagihnya dari warga pada tahun 2016 dari warga bekas gusuran Ruli Blok D Tiban I, Sekupang itu dilakukan di kediamannya di Tiban Dermot, Sekupang, pada Minggu (22/7) malam.

Dari 54 orang yang hadir saat itu, 10 orang diantaranya tidak mau menerima pengembalian uang tersebut.

"Uang mereka sudah saya kembalikan. Dari 54 orang, 10 orang lagi belum. Bagi yang belum menerima, uangnya akan saya titipkan ke RT, biar RT nya yang menyempaikan kepada mereka. Untuk selanjutnya, walaupun uang mereka sudah saya kembalikan, bukan berarti berhenti, saya tetap akan melanjutkan proses pengajuan kavling itu karena berkasnya sudah masuk ke BP Batam," kata Musofa ke awak media ini dengan disaksikan warga.

Bagi warga yang tidak menerima pengembalian uang muka kavling itu beralasan katanya masih sabar menunggunya sampai kavling yang dijanjikan Musofa di tahap II di Blok D itu, benar-benar ada.

"Ada yang mau, ada yang tidak, yang tidak mau menerima, katanya mereka masih sabar untuk menunggunya," ucap seorang warga usai menyambagi rumah Musofa, sembari beranjak pergi.

Kata Musofa sebelumnya, walau semua uang muka warga telah dikembalikannya, proses pengajuan kavling ke BP Batam itu tetap akan dilanjutkannya.

Mengingat uang sudah dikembalikan, tentunya warga tidak lagi punya hak untuk menuntut kavlingnya kepada Musofa, dan itu dibenarkan sebagian warga.

"Kalau uang sudah diterima, apa lagi dasar kita menuntut kavlingnya? Jelas tidak ada lagi. Yang jelas, yang enak itu dianya, dua tahun ditunggu tidak ada kabar, giliran sudah ribut gini, uangnya malah dikembalikan. Enak di dianya, padahal nama-nama kita masih dipakainya untuk mengambil lahan itu," kata warga lagi kesal.

Saat ditanya awak media ini kepada Musofa, apakah nantinya jika pengajuan alokasi kavling itu di setujui oleh BP Batam ia masih akan memberikan kavling itu kepada warga itu, atau akan dialihkan ke yang lain? jawab Musofa, nama-namanya itu tidak bisa dirubah lagi.

"Tak mungkin dialihkan mas! apalagi untuk dijual-jual, karena nama-nama yang sudah masuk itu tidak bisa dirubah lagi. Nama-nama warga itu nanti juga akan diverifikasi kembali BP Batam," terang Musofa memastikan.

Ketika ditanya lagi, mengapa selama 2 tahun ini ia tidak memberikan kabar tentang perkembangan pengajuan kavling tahap II itu ke warga, jawabnya karena ia selalu sibuk dengan kegiatan yang lain.

"Bukan tidak mau mengabari mas, disitukan ada tim, harusnya tim yang menginformasikannya ke warga dan lapor pada saya supaya ditindak lanjuti. Lagian bukan hanya itu saja yang saya urusi di Dapil saya. Ada daerah juga lainnya seperti Kampung Dangas dan Pasir Putih Batuaji," lanjutnya.

Mengenai uang muka sejumlah ratusan juta rupiah itu kata dia, baginya itu tidak ada apa-apanya.

"Baru ratusan juta saja sudah mencuat ke media, kecil kalilah itu. Bagi saya uang segitu tidak ada apa-apanya. Biar tahu saja mas! Aset saya miliar di Sei Tamiang, ada sapi di situ," ucapnya dengan nada meninggi, antara seperti kesal dan menyombongkan diri.

Pantuan media ini, pengembalian uang muka kavling itu tampak berjalan baik. Tetapi walaupun berjalan baik tampa debat, namun ekspresi setiap wajah warga yang keluar dari rumah Musofa terlihat kesal.

"Habis mau gimana lagi, orang bodoh seperti saya ini, memang nasibnya selalu seperti ini, selalu dibodohi orang terus," ucap seorang ibu tua berhijap berstatus janda usai ia menerima uang muka kavlingnya dari Musofa.

Sumber: Dinamikakepri.com

Tempat Penampungan Sementara Pedagang Pasar

EXPOSSIDIK.com, Karimun Kundur: Proses renovasi Pasar Rakyat Terpadu di Tanjungbatu Kundur mulai dilakukan, puluhan  pedagang pun mulai berjualan di tempat  penampungan sementara (TPS) Tanjungbatu, Senin (23/07/2018 ).

Wahid pedangang ikan mengatakan, hari pertama berjualan di tempat penampungan sementara, sangat menyenangkan. Dimana daganganya habis lebih awal. Dilokasi yang baru ini membuat pembeli merasa nyaman dan terbilang mudah  mencapai pedagang langganannya. Sebab, posisi berjualan berubah total sehingga tidak menyulitkan pembeli menemui langgananya.

"Kami para pedagang siap mendukung penuh renovasi pembangunan pasar, yang akan segera dibangun," ungkap Wahid.

Disisi lain, Wahid juga mengatakan pedagang pasar sangat merespon baik perogram yang sudah di canangkan pemerintah daerah Kabupaten Karimun maupun Provinsi. Di tambah lagi pihak pedagang sangat merasa nyaman dengan ada nya pasar sementara ini.  "Terlihat ramai pengunjung dan pembeli di hari pertama berjualan di tempat penampungan sementara ini," kata Wahid.

Hal senada juga disampaikan Brahim  pedagang pasar. Di hari pertama pindah ke TPS di nilai ramai pengunjung lokasi TPS Pasar cukup strategis wlau pun lokasi pasar agak sempit untuk berjualan.

“Yang penting aman dari panas dan hujan. Walaupun kondisinya pasar belum begitu normal. Masih banyak pedagang yang sibuk menata beberapa perlengkapan make up nya," ujar Brahim.

Pembangunan Pasar Rakyat Terpadu Kecamatan Kundur dikerjakan oleh PT .Batam Struktural Engineers   Dengan anggaran sebesar Rp 15.070.242.000 yang bersumber dari Dana APBD Kabupaten Karimun 2018/2019.

"Renovasi pembangunan akan dilakukan selama 660 hari," katanya.

AHMAD YAHYA

PMI Illegal diamankan Polairud Polda Kepri

EXPOSSIDIK.com, Batam: Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Drs. S. Erlangga menerangkan, Kepolisian Perairan dan udara Polda Kepri telah melakukan penangkapan terhadap 24 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal di Pantai Teluk Mata Ikan, Nongsa, Batam tanpa dilengkapi dengan Dokumen. Hal itu disampaikan
Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Kepri Kombes Pol Benyamin Sapta T. Sik., M.si, Minggu (22/7-2018).

"Kejadian peristiwa terjadinya perkara tentang Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal yang akan berangkat ke Negara Malaysia untuk bekerja melalui jalur gelap dan tanpa dilengkapi dengan dokumen," kata Erlangga dalam rilis Polda Kepri.

Tempat dan waktu kejadianya di pantai Teluk Mata Ikan Nongsa Batam, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018. Kemudian dilaporkan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib oleh Anggota Ditpolairud Polda Kepri. Dan tersangkanya masih dalam lidik.

"Pasal yang dilanggar, tindak pidana tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 81 jo pasal 69 jo pasal 86 huruf c jo pasal 72    huruf c Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat (1) Ke - 1 KUHPidana," ujarnya.

Kronoligis kejadiannya, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 19.00 Wib Tim Lidik Satrolda Ditpolairud Polda Kepri yang dipimpin oleh BRIPKA TEDY PRAYITNO mendapat  informasi dari masyarakat ada kegiatan akan memberangkatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia di sekitar Pantai Teluk Mata Ikan Nongsa Batam.

Kemudian Tim Lidik Satrolda Ditpolairud Polda Kepri menindak lanjuti informasi tersebut, sekira pukul 22.00 Wib Tim Lidik Satrolda Ditpolairud Polda Kepri melakukan penyergapan di Pantai Teluk Mata Ikan Nongsa Batam dan ditemukan 1 (satu) unit Speed Boat Tanpa Nama dengan bermesin tempel 2 x 200 PK dan mengamankan 2 (orang) Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan berangkat ke Malaysia dan 2 (dua) orang yang sedang melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) Speed Boat tersebut.

PMI Ilegal saat digiring Polairud Polda Kepri

Selanjutnya Tim Lidik Satrolda Ditpolairud Polda Kepri melakukan Pengejaran ke pinggir Pantai Teluk Mata Ikan Nongsa Batam dan menemukan 22 (dua puluh dua) orang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di gubuk yang di duga sebagai tempat penampungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebelum di berangkatkan ke Malaysia.  Selanjutnya Tim Lidik Satrolda Ditpolairud Polda Kepri membawa 1 (satu) unit Speed Boat Tanpa Nama bermesin tempel 2 x 200 PK beserta Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Mako Ditpolairuid Polda Kepri.

Keterangan Saksi OKI SAPRIADI, warga Jambi, berangkat dari Muara Tungkal menggunakan kapal ferry pada tanggal 18 Juli 2018 menuju Batam dengan cara menghubungi saudara Sumantri yaitu orang yang biasa mengantarkan TKI melalui jalur belakang atau illegal. Sampai di pelabuhan sekupang langsung menghubungi saudara sumantri melalui handphone dan disuruh langsung menuju tempat penampungan di Batu besar Nongsa. 

Sesampainya di tempat penampungan langsung bertemu saudara sumantri dan menyerahkan ongkos nyeberang ke Malaysia sebesar Rp.2000.000;dan terlihat para TKI lainnya sebanyak 22 orang yang akan menyeberang ke malaysia juga. Pada pukul 21.00 dijemput oleh anak buah sumantri dengan menggunakan mobil avanza menuju pantai teluk mata ikan, nongsa. Kemudian kami disuruh sembunyi di semak-semak tepi pantai agar tidak terlihat oleh petugas sambil menunggu speed boat datang namun pada saat kami bersiap untuk berangkat datang petugas Polairud Polda menangkap kami semua dan dibawa ke markas polair di sekupang.


Keterangan Saksi TAUFIK ARDIANSAH, warga Tulungagung, Jatim
Berangkat bersama 3 orang kawannya dari Tulungagung menggunakan pesawat lewat Surabaya. Sampai di batam menghubungi saudara SULTAN yaitu orang yang memiliki jaringan untuk mengantar para TKI menuju malaysia melalui jalur belakang atau illegal. Setelah membayar Rp.1.700.000 kepada SAUDARA SULTANpada saat bertemu di Bandara kemudian diantar  saudara SULTAN dengan menggunakan mobil AVANZA menuju pantai teluk mata ikan yang katanya lokasi tersebut milik saudara LAMPEK. Tepat pukul 19.00 wib tiba di pantai teluk mata ikan dan disuruh sembunyi di semak-semak tepi pantai bersama para TKI lainnya yang akan berangkat karena speedboat yang akan dipakai ke Malaysia belum datang.Sekitar 2 jam menunggu datang speed boat tersebut namun pada saat mengisi BBM datang anggota ditpolair polda langsung menangkap kami semua.

Keterangan Saksi TANWIR, Warga Lombok, Berangkat dari lombok menuju Batam pada tanggal 14 Juli 20018 dengan menggunakan pesawar bersama dengan 4(empat) kawan lainnya. Sampai di bandara Hang Nadim langsung menghubungi saudara JAMIL untuk meminta jemput karena sebelum berangkat sudah janjian terlebih dahulu. Setelah membayar uang sebesar Rp. 1.800.000; Langsung menuju ke penampungan yang tidak diketahui alamatnya untuk menunggu pemberangkatan.

Pada tanggal 18 Juli 2018 setelah 4 hari menunggu akhirnya ada kabar akan berangkat dan dimintai uang kembali sebesar Rp.1.800.000 untuk ongkos pembayaran speed boat ke Malaysia. Setelah sampai di pantai kami disuruh menunggu sembunyi di semak-semak bersama rombongan TKI lainnya agar tidak terlihat petugas. Namun pada saat akan berangkat datang petugas dari Ditpolair Polda menangkap kami semua dan membawa ke markas di Sekupang.

Dari hasil pemeriksaan para TKI terindikasi adanya jaringan besar yang memfasilitasi mulai dari tahap penjemputan di bandara, penampungan, mengantar ke pantai sampai dengan mengantar ke Malaysia. Atas  fakta-fakta tersebut Ditpolair Polda Kepri akan melakukan pendalaman dan penegakan hokum terhadap para fasilitator TKI illegal agar ke depan tidak terulang kembali.

"Barang bukti 1 (satu) unit speed boat warna biru bermesin tempel merk Yamaha 2 x 200 PK," tuturnya.

Humas Polda Kepri

Bupati Bintan, Apri Sujadi kunjungi Sekolah Dasar Negeri 3 Kec Bintan Timur

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Usai melepas Kontingen Popda Kabupaten Bintan,  Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengunjungi Sekolah Dasar Negeri 3 Kec Bintan Timur, Jum'at (20/7) pagi.

Kunjungan tersebut dilakukannya dalam usaha menemui orangtua murid serta melihat langsung proses belajar mengajar di sekolah. Dirinya bahkan terlihat melakukan dialog bersama sejumlah orangtua murid serta melihat langsung kondisi kelas dan bangunan sekolah.

"Tadi kita berdialog bersama sejumlah orang tua murid. Alhamdulillah, hingga saat ini program-program pemerintah mendapat respon yang baik," ujarnya.

Dikatakannya juga bahwa pada tahun 2018 ini, sekitar 6,1 Milyar Rupiah lebih, dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Fisik Tahun 2018 yang akan digunakan untuk merehabilitasi sejumlah bangunan fisik sekolah SD dan SMP yang ada di Kabupaten Bintan.

6,1 Milyar Rupiah tersebut, nantinya akan dialokasikan untuk sejumlah pekerjaan fisik meliputi pembangunan rumah dinas, rehabilitasi ruang kelas, rehabilitasi ruang majelis guru dan juga pembangunan jamban sekolah.

"Kita juga meninjau sejumlah sekolah-sekolah untuk kita lihat langsung , tentunya kita berharap secara bertahap keberlangsungan program pendidikan di Kabupaten Bintan akan semakin baik," tutupnya. (*)

Orang Tua Murid, Rolan Manalu

EXPOSSIDIK.com, Batam: Rolan Manalu, orangtua salah seorang murid yang mendaftar ke sekolah SMKN 1 Batam, mendatangi kantor DPRD Batam, (18/7-2018).

"Makaud kedatanganya ke DPRD Batam ini, setelah anak saya dinyatakan tidak lulus test ujian masuk ke sekolah SMKN 1 Batam. Agar anak saya bisa melanjutkan pendidikan ke SMK ini," ujar Rolan Manali.

Alasannya, ia tidak sanggup membiayai anaknya jika harus menuntut ilmu ke sekolah swasta. Ia tidak menampik, anaknya mendapat nilai rendah dari test yang dilakukan sekolah SMK Negeri 1 Batam.

Mengetahui ada orangtua siswa mendatangi kantor DPRD, Udin P Sihaloho, anggota DPRD Batam, mencoba menjembatani dan menjelaskan kepada orangtua siswa, bahwa untuk masuk ke SMK Negeri 1 Batam tidak bisa dipaksakan.

Untuk meyakinkan Rolan Manalu yang sedikit berkeras anaknya harus masuk SMK Negeri 1 Batam, Udin P Sihaloho, akhirnya menghubungi pihak sekolah SMK 1 Batam.

Namun, pihak sekolah dengan tegas menjelaskan, bahwa salah satu persyaratan untuk masuk ke SMK Negeri 1 Batam, harus memenuhi syarat. Sebab, SMK Negeri 1 Batam, sudah memiliki standar nilai masuk.

Terakhir Udin P Sihaloho, menyarankan kepada Rolan Manalu agar anaknya dimasukkan ke sekolah swasta. “Karena di Batam ini, ada juga SMK swasta yang memiliki jurusan mesin,” kata Udin P. Sihaloho.

Namun, Rolan Manalu, berdalih karena jurusan mesin yang dimaksudkan Udin P Sihaloho, bukan jurusan mesin yang diinginkan anaknya.

Sumber: Batamtimes.co

Bupati Bintan Bersama Warga Masyarakat Perkampungan

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Bupati Bintan H Apri Sujadi mengatakan, pemerintah daerah Kabupaten Bintan telah menganggendakan akan memasang Lampu Jalan bertenaga Solar Cell. Pemasangan lampu jalan solar cell akan ditempatkan dilokasi yang letaknya di jalan-jalan kawasan perkampungan dan  permukiman masyarakat.

"Rencana tersebut telah dialokasikan anggarannya melalui APBD Pemkab Bintan tahun 2018  sebesar 1,6 Milyar Rupiah. Dan ada beberapa lokasi jalan-jalan perkampungan dan permukiman penduduk yang jauh dari akses jaringan PLN , rencananya akan kita pasang lampu jalan bertenaga solar cell," ujar Apri, Rabu (18/7-2018).

Menurutnya, kegiatan tersebut sudah dialokasikan melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan. Ditambahkannya juga, dengan terobosan kegiatan tersebut diharapkan agar hal itu dapat mengurangi kebutuhan masyarakat terkait penerangan.

"Beberapa lokasi yang tidak terjangkau oleh aliran listrik PLN sudah kita data, ini berdasarkan kebutuhan masyarakat dilapangan," ujarnya.

Dikatakannya juga bahwa dengan alokasi anggaran 1,6 Milyar Rupiah rencananya ada sekitar 70 titik lebih yang akan diterangi lampu listrik solar cell.

"Lampu solar cell, diharapkan mampu memberikan jawaban bagi beberapa lokasi kawasan perkampungan dan permukiman yang tidak tersentuh jaringan listrik," tuturnya. (*)

Ketum AJO Indonesia, Rival Achmad, Sekjend, Zulfasli, Wasekjend, Hendrata Yudha Rapat Bersama Royal Enfield Commuty Donny Munir

EXPOSSIDIK.com, Jakarta: Bendera merah putih akan dikibarkan tepat pada 17 Agustus 2018  di puncak pegunungan Himalaya. Semangat nasionalisme itu menjadi titik puncak perayaan HUT RI . Sembilan orang pengendara motor asal Indonesia yang akan mengikuti Royal Enfield Himalaya Ride 2018.

Kegiatan touring penggemar motor besar mancanagara bergengsi ini akan mengambil rute dengan melewati India-Nepal, berbagai macam jenis jalanan, hutan, padang pasir hingga pegunungan tinggi dengan ketinggian  5000 mdpl. Malah ada beberapa rute yang benar-benar menguras kemampuan riders menaklukan jalanan off road.

"Padang pasir hingga lumpur kayaknya bakal menjadi menu sehari-hari. Belum lagi cuaca dingin dan tipis khas Himalaya, menjadi tantangan sendiri," ungkap Donny, Rabu (18/7-2018).

Donny Munir, salah seorang riders yang mengikuti kegiatan ini menyebutkan, touring sepeda motor besar itu diikuti lebih dari 15 negara.

"Riders Indonesia yang paling banyak diundang pada event ini. Kami akan manfaat event ini untuk menunjukkan semangat proklamasi, pantang menyerah dan keberagaman Indonesia," ujar Donny.

Donny dan 8 orang asal Indonesia yang mewakili komunitas pengguna sepeda motor besar, akan menggunakan sepeda motor jenis Royal Enfield Himalayan 500 cc, yang dikenal memiliki menaklukan medan ganas pegunungan.

Motor asal Inggris yang dibuat di India,  dibangun di atas rangka cradle split duplex yang dikembangkan Harris Performance untuk pengendaraan yang stabil dan lincah. Menggunakan suspensi belakang monoshock dengan jarak pijak 220 mm, mampu mengatasi kontur jalan di pegunungan.

Himalaya menggunakan mesin terbaru LS 410 yang memiliki torsi tinggi dan tenaga di RPM rendah. Sistem pengereman disediakan oleh cakram 300 mm di depan dan 240 mm di belakang. Berbekal tangki 15 liter, motor ini mampu menempuh jarak 450 kilometer dan 'menghirup' udara tipis di pegunungan tinggi.

Event Royal Enfield Himalaya Ride 2018 akan diikuti AJO Indonesia, sebagai official media dari Indonesia.

Ketua Umum DPP AJO Indonesia Rival Achmad Labbaika senang dengam event  internasional, apalagi riders Indonesia membawa semangat nasionalisme.

"Kita dukung event ini, karena ini adalah representasi dari semangat AJO Indonesia tentang kebanggaan dan semangat berdikari," ujar Rival.

Melalui Royal Enfield Himalaya Ride 2018 Bendera Merah Putih dan Bendera AJO Indonesia akan dikibarkan di Puncak Himalaya oleh Wasekjend Hendrata Yudha  bertepatan dengan hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 73  pada tanggal 17 Agustus 2018. (*)

Musda I AJO Indonesia Jawa Timur

EXPOSSIDIK.com, Mojokerto: Dewan Pengurus Daerah Aliansi Jurnalistik Online (DPD AJO) Indonesia Jawa Timur terbentuk. Hal ini ditandai dengan terlaksananya musyawarah daerah, yang digelar di bumi Majapahit Mojokerto, Selasa (17/7/2018).

Bumi Majapahit menjadi saksi atas terlaksananya Musyawarah Daerah(Musda) I DPD AJO Indonesia Jawa Timur ini  yang dihadiri sejumlah pemilik, pemimpin, dan wartawan media online yang ada di Provinsi Jawa Timur

Dalam Musda yang sederhana namun penuh keakraban ini berlangsung secara demokratis, sehingga terpilih Ketua DPD AJO Indonesia Jawa Timur Dengan mandat  No.018/SP-SC/DPP/AJO/VII/2018, yang dimiliki Sterring Commite (SC) Dea Melanie,SH, Sumidi, Sm.Hk Organizing Commite H.Achmad Taji, SH dan Sukat Asmoro, Ali Mustofa,SE, Sugandianto, Notulen Sugiono.

Musda pemilihan ketua berlangsung secara aklamasi dan mendapatkan Dea Melanie,SH ( Cendanaindonesia.com)  sebagai Ketua DPD.AJO Indonesia Jawa Timur periode pertama.

“Alhamdulillah, Musda berlangsung lancar dan kompak Semoga semua teman – teman diberbagai daerah di Jawa Timur  yang bergabung dan melalui AJO  Indonesia dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan bermanfaat tidak hanya bagi organisasi, namun juga masyarakat secara umum,” ujar Dea Melanie, Ketua DPD AJO Indonesia Jawa Timur, terpilih.

Untuk posisi Sekretaris DPD AJO Indonesia Jawa Timur disepakati Sumidi,SM.Hk (tarunamedia.com) dan Bendahara H.Achmad Taji,SH (kompaspublik.com)

“Semoga dengan hadirnya AJO di Jawa Timur dapat memberikan manfaatnya, dan mendukung pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat melalui kritik konstruktif di dalam karya jurnalis,” kata  Sumidi Sekretaris terpilih. Dengan terpilihnya kepengurusan ini , dalam waktu yang tidak terlalu lama akan melaksanakan deklarasi, pelantikan dan segera mengibarkan bendera AJO Indonesia di seluruh Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. (*)

Terdakwa Yong Tony dan Bonjer Pitun Usai Mendengarkan Putusan

EXPOSSIDIK.com, Batam: Yong Tony pernah bebas dari jeratan hukum kasus tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri (PN) Batam tahun 2016. Dalam kasus perkara tindak pidana pencurian tiga unit kontainer, terdakwa Yong Tony dan Bonjer Pitun alias Bombom akhirnya divonis Hakim PN Batam dengan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 8 bulan.

Dalam amar putusan yang dibacakan Hakim Majelis Mangapul Manalu didampingi Hakim anggota Taufik Nainggolan dan Rozza menyatakan terdakwa Yong Tony dan Bonjer Pitun alias Bombom terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyuruh melakukan pencurian.

"Mengadili, menjatuhkan hukuman terhadap kedua terdakwa kasus pencurian tiga unit kontainer dengan hukuman kurungan penjara selama 1 tahun 8 bulan," baca Hakim Mangapul Manalu, Selasa (17/7-2018).

Menurut Hakim Mangapul, kedua terdakwa ikut serta melakukan pencurian tiga unit kontainer milik saksi Arianti alias Bu Imam di Jembatan 2 Golden Fish. Kemudian, kedua terdakwa tidak pernah dihukum. Dan barang bukti tiga unit kontainer dikembalikan kepada pemiliknya, saksi Arianti.

Atas putusan yang dibacakan hakim tersebut, kedua terdakwa menyatakan terima. "Kami terima yang mulia," ujar terdakwa Yong Tony dan Bonjer Pitun. Hal senada juga disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pengganti Arie Prasetyo.

Sebelumnya, terdakwa Yong Tony dan Bonjer Pitun alias Bombom dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ryan Anugrah dengan hukuman kurungan penjara selama 2 tahun.

Dalam pokok perkara kedua terdakwa kasus pencurian 3 unit kontainer. Pada Jumat tanggal 2 Maret 2018, terdakwa Yong Tony dan Bonjer Pitun mendatangi Salmon Simbolon ditempat kerjanya di PT. Jasa Marindo Mandiri jembatan 2 Golden Fish dan menyampaikan hendak meminjam/ rental mobil crane untuk mengangkat kontainer berdasarkan perintah dalam 1 lembar surat jalan PT. Mega Trans Brother dari Cakang menuju PT. Logam Mulia di Sei Lekop.

Kemudian pertemuan tersebut telah sepakat dengan biaya rental satu unit mobil crane sebesar Rp 1.800.000, sehingga mengangkut tiga unit crane biayanya swbesar Rp 5.400.000. Setelah itu, kedua terdakwa, saksi dan dua orang supir langsung berangkat dari kantor PT. Jasa Marindo ke jembatan 2 Golden Fish sambil membawa 3 unit truk crane.

Saat 3 unit kontainer dibawa tanpa memiliki izin dari pemilik, Didik Hariadi dan Satuki memberhentikanya, dan mengatakan, bahwa 3 unit kontainer yang diangkutnya, milik  Arianti alias Bu Imam. Terdakwa Yong Tony dan Bonjer Pitun melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya. Kontainer tersebut, sebelumnya dibeli pemiliknya Arianti sebesar Rp Rp 21.000.000.


Alfred

RSUD Kabupaten Bintan Dapat Penghargaan Juara I

EXPOSSIDIK.com, Bintan: RSUD Kabupaten Bintan kembali meraih Juara 1 Promosi dan Konseling KB Kespro , KB Pasca Persalinan dan KB Pasca Keguguran Tingkat Provinsi Kepri Tahun 2018. Hal tersebut diketahui saat agenda Peringatan Hari Anak Nasional, Hari Keluarga Nasional Dan Bhakti Sosial TNI KB-KES Tingkat Provinsi Kepri Tahun 2018 di Relief Antam Kijang, Kec Bintan Timur, Senin (16/7) pagi.

Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos saat menghadiri agenda tersebut mengatakan bahwa dirinya menginginkan agar bidang kesehatan menjadi konsentrasi dalam pelayanan kepada masyarakat.

"Bidang kesehatan menjadi salah satu fokus kita bersama, penghargaan-penghargaan yang diterima harus dijadikan semangat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi," ujarnya.

Sementara itu, Dirut RSUD Kabupaten Bintan dr.Benny mengungkapkan rasa syukurnya karena berhasil meraih penghargaan tersebut. Menurutnya hal tersebut merupakan kerjakeras dari seluruh jajaran RSUD yang ada.

"Alhamdulillah ini berkas kerjakeras dan kerjasama seluruh jajaran dilingkungan RSUD Kabupaten Bintan, karena kerjasama yang baik tekun dan fokus satu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dirumah sakit, semoga prestasi ini menjadi pemicu untuk meningkatkan dalam mewujudkan keunggulan dalam pelayanan," tutupnya. (*)

Sidang Konfrontir Saksi-saksi

EXPOSSIDK.com, Batam: Delapan saksi dalam perkara terdakwa Tjipta Fudjiarta kasus penipuan, penggelapan dan keterangan palsu kepemilikan hotel BCC & Residence di konfrontir oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Batam. 8 saksi yang dihadirkan JPU yakni, Conti Chandra, Wie Meng, Hasan, Sutriswi, Andres, Elida Sibutian (Staf Notaris Anly Cenggana), Notaris Anly Cenggana, Notaris Saifuddin, Senin (16/7-2018).

Kehadiran saksi-saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri Batam, memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan sebelumnya, Conti Chandra, Wie Meng dan Hasan mengatakan, terdakwa Tjipta Fudjiarta tidak ada saat menandatangani akta 2,3,4 dan 5 di kantor Notaris Anly Cenggana. Sedangkan keterangan saksi Notaris Anly Cenggana, Notaris Saifuddin dan Elida Siburian (Staf Notaris Anly Cenggana), menyatakan bahwa terdakwa dan semua pihak pemegang saham hadir saat itu, dan menandatangi Akta 2,3,4, dan 5.

Majelis Hakim Tumpal Sagala yang didampingi Hakim anggota Taufik Nainggolan dan Yona Lamerosa Ketaren menanyakan kepada saksi Wie Meng dan Hasan. Apakah terdakwa Tjipta Fudjiarta hadir di kantor Notaris Anly Cenggana saat penandatangan akta?, terdakwa tidak ada, jawab Wie Meng dan Hasan.

"Tanggal 2 Desember 2011, saya ke kantor Anly Cenggana untuk menandatangani akta. Yang hadir saat itu, saya, Conti Chandra, Hasan dan Notaris Anly Cenggana, terdakwa tidak ada," jawab Wie Meng. Hal yang sama juga disampaikan oleh saksi Hasan.

Kemudian hakim Yona Lamerosa menanyakan akta yang ditandatanganinya, sebelum akta itu ditandatangani, apakah sudah ada konsepnya?. "Udah ada yang mulia, kami hanya tanda tangan aja, dan tidak ada dibacakan," ujar saksi Wie Meng dan Hasan.

Saksi Pemegang Saham

Sementara saksi Sutriswi mengatakan, ia tidak hadir pada tanggal 2 Desember 2011. "Saya ke Batam tanggal 4 Desember 2011, tanggal 5 Desember baru saya tandatangani akta itu di kantor Notaris Anly Cenggana," ujar Sutriswi.

Dilanjutkan saksi Wie Meng, Hasan, Sutriswi dan Andreas, bahwa mereka tidak pernah menerima uang dari terdakwa Tjipta Fudjiarta. "Tidak ada terima uang dari terdakwa. Semua urusan pembayaran kami terima dari Conti Chandra," ujar Wie Meng.

Kemudian, kata Conti Chandra, akta 2,3,4 dan 5, diserahkan Notaris Anly Cenggana kepadanya, dengan alasan Notaris, bahwa pada saat terdakwa datang nanti, tagihan dan pembayaran udah selesai.

Anehnya lagi, ketika Majelis Hakim bertanya kepada saksi Conti Chandra, Wie Meng dan Hasan, terkait keberadaan saksi Elida Siburian yang mengatakan hadirnya terdakwa dan semua pihak pemegang saham di kantor Notaris Anly Cenggana. Tiga pemegang saham tersebut mengatakan tidak kenal dengan saksi Elida Siburian.

"Tidak kenal saksi Elida Siburian yang mulia. Karena saat itu dia tidak ada," ujar Conti Chandra, Wie Meng dan Hasan.

Pertanyaan itu pun dipertegas hakim kepada saksi Notaris Anly Cenggana. Apakah terdakwa hadir saat itu?, kalau ada, dimana terdakwa duduk, sementara saksi Wie Meng, Conti Chandra dan Hasan mengatakan terdakwa tidak ada. "Saya lupa yang mulia, dimana terdakwa duduk," kata Anly Cenggana.

"Masa saudara saksi lupa dimana terdakwa duduk. Padahal itu kantor anda," tanya Hakim Taufik kepada Anly Cenggana.

Terkait pembatalan akte 89, terdakwa saat itu mengatakan mempelajari dulu akte itu.  Setelah itu, terdakwa mengatakan bahwa akte 89 dibatalkan dulu. Hal itu juga ditanyakanya kepada Notaris Anly Cenggana. Jika tak dibayar gimana, jawabnya ya habis sudah atau hangus, jadi hak milik terdakwa.

“Atas jawaban notaris itulah saya tidak setuju,” ungkap Conti Chandra.

Keterangan saksi Conti Chandra, Hasan, Wie Meng, Sutriswi dan Andreasi berbanding terbalik dengan pengakuan notaris Angly dan stafnya Elida Siburian.Yang mengatakan bahwa terdakwa Tjipta hadir di kantornya dan disaksikan para saksi pemegang saham hotel BCC.

Dari keterangan saksi Notaris Anly Cenggana dan Stafnya Elida Siburian, yang berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Wie Meng, Hasan, Conti Chandra dan Sutriswi. Sehingga diduga akar permasalahan antara Conti Chandra dengan terdakwa Tjipta Fudjiarta adalah Notaris Anly Cenggana dan Saifudin.

Sementara keterangan saksi notaris Saifuddin juga dibantah langsung oleh saksi Conti Chandra. Notaris Saifuddin mengatakan tidak pernah memanggil atau menghubungi saksi Conti untuk hadir di kantornya dalam rangka penandatanganan akte dan rapat RUPS. Ujar Saifuddin.

Menurut Conti Chandra bahwa, notaris Saifuddin yang menelepon atas perintah dari terdakwa Tjipta Fudjiarta. Sehingga saat itu saya hadir tapi tidak masuk ke kantor notaris Saifuddin. Tegas Conti Chandra.

Sementara saat rapat juga terdakwa Tjipta Fudjiarta tidak ada. Ini diakui saksi Wie Meng, Hasan, Andreasi dan Sutriswi. Pungkasnya


Han

Bantuan BP Batam Kepada Korban Rumah Kebakaran

EXPOSSIDIK.com, Batam: Badan Pengusahaan (BP) Batam memberikan bantuan kepada korban rumah kebakaran yang terjadi di lokasi Baverly RT.003/RW 028, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota waktu pagi pukul 03.00 WIB.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh melalui Kasi Publikasi Sazani kepada Camat Batam Kota dan Bendahara posko bantuan yang selanjutnya diserahkan kepada warga.

"Informasi kami terima bahwa saudara kita terkena musibah, dan Kepala BP Batam saat itu perintah langsung untuk ikut bersimpati terhadap masalah yang menimpa saudara kita di Baverly ini," kata Sazani usai memberikan bantuan di Posko Bantuan pada Sabtu (14/7-2018) sore.

Adapun bantuan yang diserahkan berupa 50 kotak mie instan, 100 kantong beras 5 kg, dan 100 kotak air mineral.

"Kepala BP Batam menyampaikan mewakili segenap keluarga besar BP Batam turut prihatin atas terjadinya musibah ini semoga warga yang mengalami musibah bisa melalui dengan sabar dan tabah," ucap Sazani menirukan pesan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.


Humas BP Batam