Pada rapat paripurna direncakan membahas soal Laporan Badan Anggaran atas Pembahasan Ranperda APBD Kota Batam tahun anggaran 2018, sekaligus pengambilan keputusan.
Selain itu, Laporan Pansus berbahasan Ranperda Pendidikan Anak Usia Dini dan Holistik Integratif (PAUD HI) dan sekaligus pengambilan keputusan. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, diruang rapat paripurna, Jumat, 24 November 2017.
Nuryanto menyampaikan sesuai tata tertib, sahnya rapat paripurna sekurang kurangnya dihadiri 2/3 anggota dewan. "Dari 50 Anggota dewan yang sudah menandatangani 38 orang, sehingga memenuhi kuorum dan paripurna dapat dilaksanakan," ujarnya.
Saat menjelang pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batam 2018 sebesar Rp2,6 triliun, tiba-tiba Fraksi Gerindra menyatakan menolak dan meninggalkan ruang rapat paripurna (walkout).
Fraksi Gerindra menyebut alasan walkout sebagai bentuk protes atas APBD Batam 2018 yang dinilai tidak berpihak ke masyarakat. "Karena, Pokok Pikiran (Pokir) anggota legislatif dari Gerindra sebagian besar tidak diakomodir."
Menurut Harmidi, ketika amanah masyarakat tidak diakomodir, maka akan menjadi bumerang bagi Gerindra dikemudian hari.
Setelah melalui pembahasan panjang, akhirnya APBD Batam 2018 senilai Rp2,6 triliun disahkan, yang ditandai dengan ketuk palu oleh Ketua DPRD Batam Nuryanto minus fraksi Gerindra.
Sementara itu, laporan yang disampaikan Wakil Ketua I DPRD Batam, Zainal Abidin, dikatakan APBD Batam 2018 yang baru disahkan mengalami defisit sebesar Rp86 miliar. Dengan rincian pendapatan secara keseluruhan diproyeksi Rp2,541 triliun sementara belanja sebesar Rp2,627 triliun.
"Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp1,35 triliun, dana perimbangan Rp934 miliar serta pendapatan sah lainnya sebesar Rp248.8 miliar," katanya.
ALBERT ADIOS GINTINGS