Ikrar Demarkadih Kasintel Kejari Tanjung Jabung Barat, Jambi
JAMBI, TANJAB BARAT | EXPOSSIDIK.com - Proses hukum dari kegiatan MTQ yang di duga fiktif pada Tahun anggaran 2015 yang berlokasi di Kecamatan Seberang Kota Tanjung Jabung Barat nampaknya masuh dipertanyakan. Karena, dua orang yang di duga kuat melakukan penggelapan dana tersebut masih bebas di luar.

Salah seorang warga Seberang Kota Tungkal yang enggan namanya disebutkan mengatakan, nampak sekali mereka yang di duga melakukan penggelapan dana fiktif ini tidak tersentuh hukum, ujarnya.

Kegiatan diketahui fiktif ini bermula diketahui, ketika adanya pemeriksaan rutin pihak BPK Jambi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana ketika itu Camat TO selisih paham dengan SA yang melaporkan kegiatan fiktif tersebut ke BPK, sedangkan SA selaku bendahara juga ikut melaporkan camat atas kegiatan fiktif tersebut.

Sementara, Kabag Keuangan Refi Yendri S. Sos yang lebih akrab dipanggil Uda Yen saat dimintai klarifikasinya terkait adanya kegiatan fiktif tersebut melalui via handphone di katakan bahwa pihak Camat TO dan SA telah diperiksa dan mengembalikan uang, termasuk adanya pemberian sanksi administratif.

Saat dikonfirmasikan ulang masih dengan masalah yang sama, SA yang ditemui di kediamannya mengatakan, memang benar kegiatan fiktif itu telah diperiksa pihak BPK, dimana dia bersama TO telah melakukan pengembalian uang kepada bagian keuangan.

"Akibat perbuatan ini, kami juga kena sanksi yaitu penurunan pangkat dan di geser dari kedudukan sebagai camat menjadi bendahara,” bebernya.

Di waktu yang berbeda, Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat melalui Kasintel Ikrar Demarkasih di dampingi Kasipidsus Budi Mulia ketika yang dikonfirmasi di ruang kerjanya mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap TO dan SA, namun ketika akan di periksa lebih dalam, ternyata keduanya telah melakukan pengembalian uang, terangnya.

Saat di tanya, berapa jumlah dana yang telah di kembalikan oleh kedua orang itu, Ikrar Demarkadih mengatakan dirinya tidak mengetahui secara persis.

"Kalau soal berapa jumlahnya saya tidak tahu persis, jadi anda bisa tanyakan langsung pada bagian Inspektorat," ujarnya.

Sampai berita ini di naikan, belum di ketahui persis berapa jumlah dana yang telah di kembalikan, mengingat Winarto selaku pelaksana tugas Inspektorat tidak berhasil di temui, termasuk ketika di SMS lewat phone selulernya juga tidak di jawab.


[Nov, Ud/sidik]

Syahrul SPd Wakil Walikota Tanjung Pinang
TANJUNG PINANG | EXPOSSIDIK.com - Wakil Walikota Tanjungpinang, H Syahrul, lakukan peninjauan langsung lokasi pelaksanaan program Pengentasan Kemiskinan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2016 di Kelurahan Tanjungpinang Barat, Selasa (31/1)

Sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Tanjungpinang, Syahrul mengunjungi beberapa lokasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), semenisasi, pembuatan drainase, serta mengunjugi warga kurang mampu yang mendapat layanan rujukan. 

Syahrul dalam kesempatan tersebut menuturkan bahwa program pengentasan kemiskinan merupakan program yang berasal dari dana sharing dari Pemerintah Provinsi Kepri dan APBD Kota Tanjungpinang.

Menurut Syahrul, untuk tahun 2016, penerima program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kota Tanjungpinang sebanyak 300 Kepala Keluarga yang terbagi di empat Kecamatan, sedang jumlah penerima RTLH terbanyak terdapat di wilayah Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur. 

Pada APBD tahun 2017 ini, terang Syahrul, Pemko Tanjungpinang telah menggangarkan program Kube dan UMKM, sementara untuk dana APBN akan langsung di salurkan ke Dinas Sosial.

"Saya sudah intruksikan kepada Lurah agar melakukan survey di wilayahnya masing-masing, supaya bantuan yang disalurkan tepat sasaran," ujarnya.

Ikut hadir dalam kunjungan tersebut, Staf Ahli Bidang Keuangan dan SDM, dr. Eka Hanasarianto, Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB, Rustam, SKM, M. Si, Kepala Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat, Ahmad Yani, Kadis Perdagangan dan Perindustrian, Juramadi Esram, Sekretaris Dinas Sosial Sujipto.


[Bo/red]

Wakil Bupayi Natuna dampingi Laksma I Nyoman Nesa
NATUNA | EXPOSSIDIK.com - Perwakilan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) RI, berkunjung ke Natuna dalam rangka menindaklanjuti wacana Presiden RI, Jokowi untuk percepatan pembangunan di Pulau Natuna.

Dari bandara, rombongan langsung bertolak ke Kantor Bupati Natuna dan langsung mengadakan pertemuan tertutup dengan Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti.

Setelah melakukan pertemuan dengan wakil bupati Natuna, Kemenko Polhukam Asisten Deputi IV Ketahanan Negara (Hanneg) Laksma TNI I Nyoman Nesa, melakukan konfrensi pers bersama wartawan.

I Nyoman Nesa dalam kesempatan tersebut menjelaskan ada tiga fungsi dari Kemenko Polhukam, diantaranya Koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang Polhukam.

"Kita datang ke Natuna melaksanakan tugas kerja, seperti meninjau langsung ke lapangan terkait perkembangan pembangunan di Natuna," ungkap I Nyoman Nesa di ruang rapat kantor Bupati Natuna, Selasa (31/1)

Menurut I Nyoman Nesa, Peninjauan ke lapangan dilakukan untuk lebih meyakinkan, meskipun sudah ada laporan secara tertulis. 

"Bukan tidak percaya dengan laporan secara tertulis, tapi peninjauan lapangan juga wajib dilakukan," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengatakan dalam waktu dekat ini Pemkab Natuna akan di undang ke Kemenko Polhukam untuk memaparkan secara rinci permasalahan-permasalahan yang ada di Natuna.

"Kita berharap kunjungan dari Kemenko polhukam, merupakan langkah awal untuk percepatan pembangunan Natuna ke depan," ujarnya.

Selain diikuti oleh Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti, konferensi pers ini juga di hadiri Kabag Humas Budi Darma. 


[Ma/sidik]

Gurhadi Pegawai BPN di sidangkan di PN Batam [foto: Expossidik.com]
BATAM | EXPOSSIDIK.com - Terdakwa Gurhadi bin Suardi Djadid Pegawai BPN bagian Kearsipan tersangkut kasus penipuan kembali di hadirkan untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (31/1).

Dalam amar putusannya, majelis hakim mengatakan bahwa terdakwa di dakwa oleh JPU dengan dakwaan alternatif, yaitu pasal 378 KIHPidana atau pasal 372 KUHPidana.

Karena dakwaan tersebut, maka majelis hakim akan memilih pasal mana yang tepat di gunakan pada terdakwa sesuai dengan perbuatannya.

Setelah melalui musyawarah, terang Syahrial Harahap, majelis memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah bersalah melakukan penipuan terhadap korban. Sehingga kepadanya layak diberikan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Memvonis terdakwa dengan hukuman selama 1 tahun 6 bukan di potong selama terdakwa di dakam tahanan.

Selain, memvonis terdakwa dengan hukuman badan, terdakwa juga di bebani biaya perkara sebesar Rp2000.

"Terdakwa di vonis selama 1,6 tahun penjara," baca Ketua Majelis Hakim Syahrial Harahap di persidangan.

Hal yang memberatkan bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan terdakwa juga pernah di hukum dalam kasus yang sama yaitu penipuan.

Sedangkan hal yang meringankan terdakwa mengakui bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab.

Atas vonis yang ringan tersebut terdakwa langsung menerima putusan majelis tersebut, yang di amini juga oleh JPU. Padahal terdakwa pernah di vonis hakim dalam kadus yang sana di tahun 2014.

Sidang di pimpin Hakim Ketua Majelis Syahrial Harahap di dampingi Topik dan Jasael sebagai anggota dengan JPU pengganti.


[Ag/sidik]

Terdakwa Sayudin dan Faizzal di persidangan [foto: Expossidik.com]
BATAM | EXPOSSIDIK.com - Terdakwa Sayudin dan Muhamad Faizzal Rizza terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di hadirkan untuk mendengarkan keterangan saksi dari penangkap di Pengadilan Negeri Batam, Selasa (31/1). 

Saksi penangkap dalam keterangannya mengatakan bahwa terdakwa di tangkap karena adanya laporan dari masyarakat atas kegiatan pengiriman TKW ke Malaysia tanpa izin.

"Ditangkapnya terdakwa dari laporan Pak Sani," ujar saksi penangkap di persidangan.

Karena laporan tersebut penyidik mengintai keberadaan dan berhasil menangkap kedua terdakwa saat berada di salah satu hotel di Batam.

"Terdakwa di tangkap di hotel yang mulia," terang saksi penangkap.

Saksi juga menerangkan bahwa dia pernah bertanya pada terdakwa, di kirim kemana saja TKW tersebut, terdakwa mengatakan di kirim ke Malaysia.

"Dari keterangan terdakwa di ketahui ada 2 orang yang sudah di kirim ke Malaysia yaitu Eni Rahayu dan Jumiah yang berasal dari Medan," ujarnya.

Dari pengiriman TKW tersebut, tambah saksi, terdakwa Sayudin dapat imbalan Rp3 juta per orang. Sedangkan Muhamad Faizzal sebagai agen dan boss yang menempatkan TKW di Malaysia.

Usai keterangan saksi penangkap, majelis hakim bertanya pada kedua terdakwa, apakah ada yang salah dari keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan keterangan saksi penangkap benar.

"Keterangan saksi penangkap benar semua yang mulia," ucap kedua terdakwa.

Sidang di pimpin Hakim Ketua Majelis Zulkifli di dampingi Hera dan Iman sebagai anggota dengan JPU Yogi SH. Sidang pun di tunda minggu depan dengan agenda tuntutan.


[Ag/sidik]

KARIMUN, KUNDUR | EXPOSSIDIK.com - Kepala Desa Lebih Kecamatan Belat Karimun terus berbenah di berbagai sektor diantaranya membenahi sektor infrastruktur jalan,semenisasi pembangunan pelabuhan dan panggung rakyat.

Imi merupakan komitmen kepala desa guna merelisasikan program yang telah dicananfkan penerintah pusat melalui Dana Desa (DD). Hal ini diungkapkan Jahmaluddin selaku Kades Leboh, Selasa (31/1).

Menurut Jahmaluddin pihaknya akan terus berusaha untuk merealisasikan program yang telah diwacanakan dengan semaksimal mungkin guna memajukan desa dan masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, terang Jamaluddin, di perlukan dana besar yang berasal dari sana desa.

Dia mencontohkan dalam pembangunan stadion mini, infrastruktur jalan maupun membangun perekonomian masyarakat desa melalui BUMDes.    

Karenanya, Jamaluddin berharap agar Pemkab Karimun bisa membantu dengan mengalokasikan dana APBD Karimun guna mewujudkannya, termasuk mengembangkan panggung rakyat yang menjadi perioritas utama bagi masyarakat sebagai daerah tujuan wisata.

"Saat ini yang di butuhkan guna menunjang sarana dan parasarana seperti lampu penerangan taman, paping blok dan sejumlah fasilitas lainnya," terang Jamaluddin.

"Alhamdulilah, program yang sudah direalisasikan ini akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan," tambahnya.


[Ah/sidik]

NATUNA | EXPOSSIDIK.com - Batu Rusia merupakan salah satu salah satu peninggalan bersejarah yang dimiliki Kabupaten Natuna. 

Peninggalan sejarah ini (Batu Rusia) terletak di pinggiran jalan menuju Desa Sepempang, kurang lebih tiga kilo meter dari Kota Ranai. Atau 15 menit jika ditempuh dengan sepeda motor atau mobil. Tepatnya berada di Dusun Beringin Jaya, Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur.

Keberadaan Batu Rusia mencatat bukti sejarah tentang orang-orang Rusia yang pernah ada  di wilayah itu beberapa tahun silam. 

Kabarnya, sekoci orang-orang Rusia  terdampar di sana karena kapalnya menabrak karang di laut Natuna setelah dihajar ombak besar. Untuk menandai keberadaannya, mereka mencorat-coret, membuat tulisan semacam grafiti di atas batu tersebut.

Cerita yang beredar dikalangan masyarakat Natuna, Batu Rusia bermula pada saat terjadi peristiwa pecahnya kapal milik Rusia yang kandas di depan Pulau Senoa, desa Sepempang. 

Kapal Rusia tersebut memuat 40 orang penumpang termasuk tiga perempuan. Setelah terombang-ambing dan berjuang ke luar dari kapal yang tenggelam itu, mereka akhirnya selamat dan berhasil mendarat di Desa Sepempang, yang tidak jauh dari Pulau Senoa. 

Kemudian, mereka berduyun-duyun menuju ke Kota Ranai untuk meminta bantuan tokoh masyarakat setempat bernama Tok Kaya A. Rasid. Karena kebetulan saat itu Ranai tengah panen padi, maka segala kebutuhan makanan orang-orang Rusia itu dijamin oleh Tok Kaya A. Rasid.

Sebelum kembali ke tanah airnya, orang-orang Rusia tersebut menyempatkan diri menulis kata-kata di Batu menggunakan belati mereka. 

Beberapa kata yang terukir oleh mereka di batu itu di antaranya adalah kalimat berbahasa Indonesia Selamat Tinggal serta gambar dan lambang USSR dalam ukuran yang cukup besar. Terdapat juga tulisan berbahasa Rusia “bre-che” yang bermakna cukur janggut, “zambiar” yang berarti ular serta “kuku-rasa” yang artinya gandum. Tulisan-tulisan itu hingga kini masih bisa ditemukan di Batu Rusia, meski sebagian sudah terlihat kabur.

Bentuk batunya sendiri mirip seperti buritan kapal tangker yang membelakangi pantai. Sekarang di kelilingi oleh pagar besi bulat stainless antikarat. Diapit oleh batu-batu besar lain yang berbentuk unik, cukup membuat penasaran kita untuk mendekati dan memanjatnya karena di atas batu-batu itu juga ditumbuhi pepohonan liar dengan akarnya yang berjuntaian hingga ke bawah. Sangat artistik dan unik untuk dijadikan objek foto.

Dari pantauan media ini, objek wisata yang begitu indah sekaligus peninggalan sejarah yang wajib dilindungi oleh pemerintah, kini tidak luput seperti tidak terurus. Salah satunya adalah rusaknya plang situs cagar budaya Batu Rusia.

Selain tidak dirawat rutin dengan baik, plang situs budaya pun terlihat rusak.

"Ini seperti dilempar orang dan hancur. Kasihan juga situs ini, sudah dipugar tapi tak diperhatikan, dibiarkan ilalang tumbuh, bahkan plangnya nya sudah dirusak orang," kata Doni warga Ranai yang berkunjung ke Batu Rusia.

[Wa/sidik]

BATAM | EXPOSSIDIK.com - DPRD Kota Batam mengadakan Rapat Paripurna terkait laporan Pansus pembahasan Raperda penanaman modal dan perlindungan tenaga kerja sekaligus pengambilan keputusan.

Yang dilanjutkan dengan laporan Pansus pembahasan ranperda perubahan Perda No.1 tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan restribusi parkir sekaligus pengambilan keputusan yang dilaksanakan di Ruang Utama, Senin (30/1).

Rapat paripurna ke VI Masa persidangan II di hadiri oleh 34 dari 50 anggota DPRD Kota Batam, dimana sebelumnya sempat di score selama 10 menit karena jumlah anggota dewan yang hadir hanya 27 orang.

"Karena jumlah anggota dewan baru 27 orang, maka rapat paripurna di score karena tidak memenuhi koarum, yaitu 2/3 dari Anggota dewan," ucap Nuryanto selaku pimpinan rapat.

Paripurna di pimpin Nuryanto selaku pimpinan di dampingi Zainal dan Iman yang di hadiri langsung Walikota Batam Rudi SE.

Ricky Indrakari dalam sambutannya terkait penanaman modal dan tenaga kerja mengatakan bahwa Pansus masih meminta masukan dari Pemko dan BP Batam untuk pembentukan Perda.

"Ini dilakukan agar ada payung hukum terhadap TKI, maupun penanaman modal di Kota Batam," bacanya.

Karenanya, terang Ricky, Pansus memerlukan masukan dari Pemko dan BP Batam, sambil menunggu kajian dari mempan agar Perda jadi sempurna.

Sementara itu, Udin Sihaloho saat membacakan ranperda penyelenggaraan restribusi parkir belum bisa menerapkan Perda kareba belum ada kesepakatan soal lokasi parkir.

"Dari hasil konsultasi, bahwa tidak di perbolehkan ada di pihak ketiga," terangnya.

Sedangkan untuk penerapan parkir berlangganan, Pansus beranggapan masih di perbolehkan hal itu bisa diketahui di daerah Jawa Timur melalui peraturan gubernur.

Karena itu, untuk penerapannya Pansus minta ada konsultasi dengan Badan Peneriksa Keuangan (BPK) maupun Kepolisian Daerah (Polda) Kepri dalam penerapannta.

"Atas pertimbangan tersebut, Pansus meminta waktu selama 60 hari kerja," ungkap Udin di akhir sambutannya.

Usai sambutan, Pimpinan Rapat Paripurna, Nuryanto mengaminkan permohonan Pansus tersebut dan memberikan waktu selama 60 hari.

"Terkait permintaan Pansus tersebut agar dilakukan perpanjangan terkait materi sebelum Perda disahkan apakah di terima," ucap Nuryanto

Kami terima, ucap seluruh anggota dewan yang menghadiri rapat paripurna.

Rapat pun akhirnya di tutup dan di ketok Palu oleh pimpinan rapat.

[Ag/sidik]

M Nizar Wabup Lingga
LINGGA | EXPOSSIDIK.com - Terkait adanya laporan Pungli di Rumah Sakit atas pemeriksaan terhadap calon pegawai negeri sipil di tanggapi langsung oleh M Nizar selaku Wakil Bupati Lingga, Senin (30/1).

Karenanya, Nizar meminta kepada semua CPN agar tidak terprovokasi  dan melakukan hal-hal yang justru merugikan pihak CPN itu sendiri. 

Menurut Nizar, pungutan untuk calon PNS memang belum memiliki dasar hukum, namun untuk mencek kesehatan tersebut membutuhkan biaya sesuai dengan aturan kesehatan yang di isyaratkan.

"Saya minta hal ini tidak diributkan, kareba kalau harus cek kesehatan itu memang ada biayanya, bahkan biayanya akan lebih membengkak jikalau harus cek kesehatan ke luar Dabo seperti ke Batam atau Tanjungpinang," beber Nizar.

Sebelumnya, terang Nizar, pihak Rumah sakit dan Dinas Kesehatan sudah meminta agar di lakukan perubahan Perbup untuk mengatur soal biaya cek kesehatan, karena tarif yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

"Tarif lama dianggap tidak sesuai lagi karena material untuk pengetesan kesehatan tersebut telah mengalami kenaikan harga," ujarnya.

Kemarin, terangnya, sudah ada dari pihak Dinkes meminta dilakukan perubahan perbup agar ada penyesuaian tarif, tapi hal tersebut masih di kaji sehingga belum sempat di tandatangani," tambah Nizar.

"Dengan Biaya Rp750 ribu yang di terapkan oleh Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit sebagai biaya medical cak up dianggap masih wajar, jika dibandingkan cek IP ke luar Lingga yang biayanya mencapai Rp2 jutaan," ujarnya.

"Bupati sudah menyampaikan secara tegas, jika ragu melakukan tes kesehatan dengan biaya 750.000 tersebut, maka pihaknya akan membuat kebijakan untuk melakukan tes kesehatan ke Kota Batam dengan peralatan yang lebih lengkap," tegas Nizar.

Sebelumnya, lebih kurang 15 orang CPN melaporkan ke tim Saber pungli bahwa telah terjadi pungutan liar untuk tes kesehatan sebesar Rp750 ribu yang dianggap tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Hal ini sudah ditanggapi positif oleh tim saber pungli yang di bentuk, namun saat ini proses hukum tersebut masih berkoordinasi dengan pihak Pemerintah daerah.

"Intinya, tujuan dari kenapa tes kesehatan di lakukan rumah sakit Dabo di Lingga adalah untuk meringankan biaya cek up CPNS," tutup Nuzar.


[Md/sidik]

Yanto Kepala SMK Migas Natuna [foto: Expossidik.com]
NATUNA | EXPOSSIDIK.com - Proses belajar mengajar sekolah menengah kejuruan (SMK) Migas Natuna dialihkan pada bangunan SMK Tekhnik. Hal tersebut diungkapkan Yanto selaku Kepala Kepala SMK Tehnik Natuna di Ruang kerjanya, Senin (30/1).

Menurut Yanto dialihkannya sekolah tersebut dikarena memanfaatkan bangunan SMK Tekhnik Natuna yang sudah lama tidak terpakai.

"Alasan kami menempati bangunan  ini untuk proses belajar mengajar, Salah satunya untuk memanfaatkan bangunan SMK Tekhnik yang lama tidak terpakai," ujarnya.

Yanto menuturkan adalah mubazir jika pembangunan yang sudah dibuat tidak dimanfaatkan.

Dikatakan Yanto, Sebelum dipindahkan kebangunan SMK Teknik, pihaknya sudah mendapatkan izin terlebih dahulu kepada pemerintah provinsi Kepri.

"Ini bangunan milik provinsi, jadi kami harus mendapat izin dulu kepada pemerintah provinsi sebelum menempati bangunan ini," ujarnya.

Yanto juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemerintah Provinsi dan Kabupaten,serta Desa dan Masyarakat desa ceruk yang antusias menerima keberadaan SMK Migas.

"Kami sangat bersyukur karena masyarakat Desa Ceruk juga membantu dalam membersihkan  SMK Migas yang baru ini, Dan ada juga siswa/siswi yang rumah nya dekat dengan SMK Migas pindah sekolah yang lama ke SMK Migas, Alasannya agar lebih dekat dengan rumah," ujar Yanto.

"Beginilah kondisi sekolah kami,masih banyak fasilitas yang belum tersedia misalnya listrik, Selain itu jauh dari keberadaan masyarakat," bebernya.

Yanti juga menambahkan bahwa Sekolah mendapatkan bantuan mobil transportasi antar jemput siswa dua unit, namun kendaraan transportasi tersebut saat ini rusak dan sedang diperbaiki.

"Jadi menunggu mobil tersebut dilerbaiki kami menggunakan mobil desa untuk sementara," jelasnya.

Dari pantuan expossidik.com bangynan baru yang ditempati SMK Migas sebagai proses belajar mengajar siswa sangat jauh (ditengah hutan) melewati jalan stapak yang kira-kira lebar nya sekitar 2 meteran dan tidak ada penerangan listrik.

Siswa SMK Migas Natuna Berjumlah 36 siswa dan 16 guru. Selain itu, SMK Migas ini baru berjalan 2 tahun dan belum mencetak alumni.


[Wa/sidik]

BATAM | EXPOSSIDIK.com - DPRD Kota Batam menerima Peserta Kunjungan Kerja (Kunker) dan konsultasi dari  DPRD Kota Pangkal Pinang dan Banten yang dilaksanakan di Ruang Serbaguna, Senin (30/1).

Rapat kunker di pimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Batam, Yudi Kurnain di dampingi Suparmi selaku pimpinan rombongan DPRD Kota Banten.

Perwakilan peserta kunker dari Pangkal Pinang menuturkan bahwa daerahnya memfokuskan pada Destinasi wisata, dimana untuk saat ini Bangka Belitung termasuk nominasi ke empat di Indonesia dalam pengembangan daerah wisata.

Dia juga mengungkapkan pada tahun 2017 APBD Pangkal Pinang sebesar Rp1,1 Triliun, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 200 milyar.

Selain hal tersebut, paparnya, Pemko Pangkal Pinang juga akan membangun Green Hospital yang nilainya sebesar 1,5 triliun agar bisa seperti di Penang dan Malaka.

"Dananya, diambil dari APBD sebesar 0,5 triliun, sedang sisanya di bantu oleh Pemerintah pusat," bebernya.

Sementara itu, peserta kunker Banten menanyajan persoalan penanganan parkir di Batam dan di jawab oleh Yudi Kurnain kasusnya sama.

"Untuk persoalan parkir tersebut, persoalannya sama seperti daerah lain, apalagi di Batam ada 2 pengelola yaitu Pemko Batam dan BP Batam," jelasnya.

Yudi menambahkan bahwa di tahun yang lalu pendapatan parkir yang di peroleh Pemko Batan sebesar 3,1 milyar, sedangkan pada tahun 2017 ini ditargetkan 30 milyar.


[Ag/sidik]

Rain Ketua LSM Kodat 86
BATAM | EXPOSSIDIK.com - Melihat proses penanganan dan peradilan kasus pidana yang melibatkan Direktur PT. Gandasari Resource, Hariadi alias Acok versus Dirut PT. Lobindo Nusa Persada, Yon Fredy alias Anton, Acok diibaratkan seperti menggali kuburnya sendiri. 

Pasalnya proses kasus pidana itu bersamaan dengan kasus perdatanya, yang kemudian ikrah terlebih dahulu dengan menghukum Acok untuk membayar Rp132 miliar kepada Anton dan negara, padahal awalnya Acok yang menggugat Anton. Begitu juga kemungkinan yang akan terjadi pada  akhir kasus pidananya, tidak mungkin putusan kasasi Mahkamah Agung akan bertolak belakang dengan putusan perdata yang sudah ikrah tersebut, apalagi fakta, bukti dan objek hukum yang digunakan sama.Demikian kesimpulan pernyataan Ketua Presidium LSM Kelompok Diskusi Anti 86 (Kodat 86), Cak Ta’in Komari, SS kepada wartawan (29/1) di Batam. 

“Tidak mungkin MA akan membuat putusan yang bertolak belakang dalam kasus pidana ini dengan kasus perdatanya yang sudah ikrah. Ini konyol. Bukan hanya Acok yang seperti menggali kubur sendiri, begitu juga dengan penegak hukumnya, mau direkayasa seperti apapun putusan di tingkat pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, karena hasil finalnya Hakim Agung MA-lah yang menentukan dengan putusan kasasi nantinya," kata Cak Ta’in.

Menurut Cak Ta’in, tidak mungkin pihak Anton akan menerima begitu saja andai divonis bersalah oleh PN Tanjungpinang. Dia pasti akan banding bahkan mungkin sampai kasasi hingga kasus hukumnya ikrah. 

“Inilah yang kami bilang seperti menggali kubur sendiri, bukan hanya Acok termasuk jaksa dan hakimnya," beber Tain.

Karena, terang Tain, Kasusnya sudah diperintahkan dihentikan oleh PN dan dinyatakan tidak layak oleh PT, tapi terus dipaksakan untuk dilanjutkan persidangannya. 

"Daripada menimbulkan hiruk pikuk dan kebingungan pada public, sebaiknya dihentikan saja sebagaimana perintah putusan sela PN Tanjungpinang dan putusan NO PT Pekanbaru,” saran Cak Ta’in.

Kodat 86 menilai banyak ditemukan kejanggalan dalam proses hukum kasus pidana penggelapan pembelian lahan yang dituduhkan kepada Yon Fredy alias Anton, Direktur PT. Lobindo Nusa Persada.

“Kami menangkap ada rekayasa hukum dan konspirasi jahat yang menginginkan Anton terpenjara dan menjadi miskin. Ada indikasi pelapor ingin memiskinan Anton,“ ujarnya.

Cak Ta’in melanjutkan, setidaknya ada dua hal yang paling mendasar yakni proses hukum pidana itu bertabrakan dengan proses hukum perdatanya. Bahkan penegak hukum juga tidak perduli putusan ikrah kasasi dari Mahkamah Agung (MA), sehingga memunculkan indikasi kedua yakni upaya mengaburkan bahkan menghilangkan tanggung jawab membayar sebesar denda Rp132 Miliar, dimana fee kepada PT. Lobindo senilai Rp32 Miliar dan negara Rp100 Miliar.

"Fakta hukumnya diputar balik. Mestinya Anton yang melaporkan Acok atas penipuan dalam hal ini, bukan sebaliknya Anton yang dilaporkan. Kasus ini benar-benar penuh tanda tanya, instrik, dan kepentingan. Apalagi sudah ada putusan kasasi MA, artinya sudah ikrah kasus hukumnya. Penggugat dihukum diperintahkan untuk membayar sesuai tuntutan rekonvensi kepada Anton dan negara," tambahnya.

Cak Ta’in mengingatkan, hakim itu wakil Tuhan di dunia ini dan wakil negara untuk memberikan keadilan hukum positif terhadap manusia. “Jika mereka tidak amanah sebagai wakil Tuhan tersebut, yakinlah Tuhan yang akan menghukum mereka cepat atau lambat," tegasnya.

Untuk itu, lanjut Cak Ta’in, pihaknya akan melakukan upaya-upaya yang dapat dilakukan dan menjadi ranahnya LSM. “Kami akan segera mempersiapkan surat resmi kepada pihak-pihak terkait yang bisa lebih memberikan rasa keadilan, Komisi Kejaksaan, Jam Was, dan Pengawas Hakim di MA maupun Komisi Yudisial. Kita lihat sajalah bagaimana perkembangannya," pesannya mengakhiri.


[red/sidik]
         

       

Rudi Tan Ketua Yayasan Vihara Bhadi Bakti Batam [foto:Expossidik.com]
BATAM | EXPOSSIDIK.com - Sambut Imlek 2568, Vihara Bhudi Bhakti jalan Pembangunan Blok VI Nagoya Batam, sejak Jumat di padati ribuan umat Budha dari berbagai sudut kota Batam, bahkan dari luar negeri, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Korea dan beberapa negara lainnya. Puncaknya, Sabtu pagi (28/1) 2017 bertepatan dengan tanggal perayaan Imlek dan awal tahun 2568 dalam peninggalan kelender Tionghoa.

Pengunjung tidak hanya dari umat Budha, tetapi juga dari elemen masyarakat penganut agama lain non Budha, turut meramaikan Vihara. Mereka ada yang sekadar melihat-lihat, dan berfoto di beberapa patung setiap kawasan Vihara dan Klenteng.

Vihara Bhudi Bhakti yang berlokasi antara kompleks Windsor dan blok VI itu,  kerap ramai dikunjungi wisatawan terutama umat Budha pada hari-hari besar keagamaan maupun hari-hari biasa. Hal itu di sebabkan karena Vihara Bhudi Bhakti merupakan Vihara tertua di kota Batam, dibangun sejak tahun 70-an dan diresmikan tahun 1986 oleh Kepala Badan Pelaksana otorita Batam saat itu Mayjen TNI Soedarsono Darmosoewito.     

Menurut Rudi Tan selaku Ketua Yayasan Vihara Bhadi Bhakti Batam kepada Expossidik.com menuturkan bahwa pembangunan Vihara di mulai sekitar tahun 70-an, dimana merupakan pindahan dari Sei Jodoh dan Batu Ampar.  Padahal, Vihara di Batu Ampar dan Sei Jodoh sendiri  dibangun sekitar tahun 1950-an. 

"Seiring dengan meningkatnya penduduk dan pembangunan pulau Batam, maka umat-pun semakin bertambah," jelas Rudi.  

Rudi juga mengatakan bahwa atas pertumbuhan penduduk tersebut, hingga kini jumlah umat Budha yang bersembahyang ke Vihara Bhudi Bhakti sekitar 30 ribu orang. "Hingga saat ini, sudah sekitar 30 ribuan orang," bebernya.

Ketika di tanya seputar adanya Klenteng di kawasan Vihara Bhudi Bhakti, Rudi menyebut, bahwa Klenteng tersebut merupakan tempat sembahyang umat Kong Hu Cu dan terpisah dengan umat Budha. 

"Pada dasarnya, umat Budha dan Konghucu itu sama hanya beda aliran," ungkap Rudi seraya memberi contoh seperti dalam Kristen ada Katolik dan Protestan. Demikian juga dengan Vihara Duta Maitraya Sei Panas,  masih satu aliran dengan Vihara Bhudi Bhakti dan hanya beda majelis saja.

Namun dengan Taoisme, menurut Rudi, alirannya juga beda dengan Budha. Menurutnya, aliran Taoisme yang berpusat di Taiwan itu tidak ada penganutnya di Vihara Bhudi Bhakti, maupun mungkin di Indonesia.

Rudi juga menambahkan, kendati Kong Hucu itu sama dengan Budha, namun tempat ibadahnya berbeda, dimana tempat ibadah Kong Hucu dikenal dengan nama Klenteng yang sementara masih menumpang di kawasan Vihara Bhudi Bhakti menunggu bangunan Klenteng di komplek Cahaya Garden selesai.  

"Untuk jelasnya, bisa ditanyakan kepada Pak Soedarmadi selaku Ketua Msjelis Konghucu Indonesia Batam (Makin)," jelas Rudi.

Dalam kesempatan itu, Rudi juga berharap di tahun Ayam 2017 perekonomian Batam bisa baik dan keamanan semakin kondusif. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada aparat keamanan dari Polresta Barelang, Polsek Batam Kota, Brimob juga Banser NU yang sudah ikut menjaga keamanan sejak Jumat di setiap sudut kawasan Vihara. 

Hasil pantauan di lapangan terlihat juga mobil Gegana Brimob yang siaga, sehingga suasana tetap aman dan lancar.


[Ar/sidik]

LINGGA | EXPOSSIDIK.com - Terkait luasnya Kecamatan Senayang terdiri atas 369 pulau yang tersebar, maka dirasakan sangat perlu untuk di mekarkan menjadi sebuah kecamatan baru. Hal ini di ungkapkan Bupati Lingga, Alias Wello di Daek Lingga kemarin.

Karenanya,Alias Wello menginstruksikan Bagian Tata Pemerintahan Setda Lingga merumuskan pemekaran Kecamatan Senayang menjadi empat kecamatan.

"Saya sudah instruksikan tim perumusnya dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Lingga dan camat setempat. Target saya, sebelum APBD Perubahan sudah harus terealisir," ujarnya.

Menurut Alias Wello, kebijakan pemekaran kecamatan ini merupakan langkah awal pemerintah daerah dalam menata pintu gerbang sebelah utara Kabupaten Lingga. Dengan kebijakan pemekaran ini dia yakin akan membuat percepatan pembangunan.

"Enam bulan ke depan sudah harus terbentuk agar langsung diakomodir dari APBD Perubahan," ungkapnya.

Dalam konsepnya, gugusan kepulauan Senayang yang terdiri dari 369 pulau memiliki potensi andalan yang berbeda-beda yang bisa di optimalkan untuk meningkatkan ekonomi dan pembangunan.

"Khusus untuk pulau besar Sebangka, akan di tumbuhberkembangkan menjadi pusat ekonomi baru," terangnya.

Pulau tersebut, terangnya, juga akan ditempatkan satu organiasasi perangkat daerah (OPD) mulai dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lingga, maupun UPTD DKP Provinsi.

"Sebangka ini akan menjadi kota baru. Ada sentra pertanian, perkebunan holtikultura, industri pengalengan ikan, tambak garam, budidaya perikanan, peternakan dan pariwisata," beber Alias Wello.


[Md/sidik]

NATUNA | EXPOSSIDIK.com - Suasana pelantar beton di Kampung Tua Penagi, Ranai, mulai padat dipenuhi oleh pengunjung untuk menyaksikan kemeriah perayaan imlek. Penagi saat Imlek tahun ini sangat indah karena di hiasi lampion-lampion merah yang terpasang pada tiang-tiang bambu.

Perayaan imlek disambut gembira oleh mayoritas masyarakat Tionghoa di Penagi. Salah satunya di Klenteng Pu Tek Chi yang terlihat kian cantik dihiasi pernak-pernik sambut perayaan tahun baru Imlek 2568. Hal ini di tuturkan salah seorang warga Tionghoa bernama Tiau Seng Tong.

Tiau Seng Tong menuturkan bahwa Penagi di zaman dahulu sangat luar biasa bila menyambut hari raya Imlek, di mana warga berkumpul untuk melakukan sembahyang.

"Ya cuma ini saja lokasi klenteng di Ranai, biasanya pada ngumpul di sini untuk sembahyang jelang imlek," tuturnya (27/1)

Menurut Tiau Seng Tong, sehari sebelum imlek dipastikan klenteng ramai didatangi orang yang akan sembahyang dari sore hingga tengah malam. Atraksi Barongsai selalu di mainkan untuk memeriahkan perayaan imlek tersebut. 

"Kita selalu menampilkan atraksi barongsai selama perayaan imlek untuk menghibur masyarakat," ucap Tiau Seng Tong.

Dari pantauan Expossidik.com, pelantar penagi banyak di penuhi oleh masyarakat Natuna yang sengaja untuk melihat dan nonton atraksi barongsai yang dilaksanakan di depan Klenteng Pu Tek Chi.

Tidak hanya warga Tionghoa,  warga lain pun terlihat ikut menyaksikan atraksi Barongsai tersebut, seperti yang di tuturkan seorang warga yang berinisial Wan.

"Kita senang aja melihat atraksi barongsai ini bang, karena atraksi ini sangat jarang di Natuna. Kita disini hanya untuk melihat bukan untuk merayakan," ucapnya


[Wanto/sidik]

Antasari Azhar [foto: istimewa]
JAKARTA | EXPOSSIDIK.com - Terkait soal grasi Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, yang telah dikabulkan permohonan oleh Presiden Joko Widodo, di tanggapi positif oleh Biro Pers Media dan Informasi sekretariat Presiden.

Dalam rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin di sebutkan bahwa Antasari hanya menyebut bahwa dirinya yang datang atas permintaan sendiri, dimana ingin menyampaikan ucapan terima kasih 

"Bapak Antasari hanya menyebut kedatangannya karena inisiatif sendiri, guna mengucapkan terima kasih atas permohonan grasinya yang telah dikabulkan Presiden," terang biro Pers.

 Sebelumnya, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor I/G/2017 terkait hal tersebut telah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 16 Januari 2017. Keppres tersebut kemudian diserahkan pada 23 Januari 2017 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Saat itu, usai pertemuan, sejumlah jurnalis yang tentunya menanti kabar seputar hasil pertemuan keduanya pun langsung mengerumuni Antasari. Namun Antasari enggan mengungkap hasil pertemuan tersebut.

"Sstt, mau tahu saja kamu," ucapnya sambil menempatkan jari telunjuk di depan mulutnya.


 [hms/red]

Lis lantik pejabat Eselon IV Kota Tanjungpinang
TANJUNG PINANG |  EXPOSSIDIK.com - Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah melakukan mutasi dan promosi jabatan guna terwujudnya efektivitas dalam pengelolaan organisasi.

Hal itu yang dikemukakan Lis Darmansyah usai melantik dan mengukuhkan 117 orang pejabat pengawas (Eselon IV) di Aula Lantai III Kantor Walikota Tanjungpinang, Jumat (27/1)

Menurut Lis, jabatan adalah sebuah amanah yang di berikan sebagai abdi negara yang mengabdi ke masyarakat. 

"Jabatan adalah sebuah amanah yamg diberikan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ternasuk menjalankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sumpah janji jabatan," ujarnya.

Dikesempatan tersebut, Lis juga mengingatkan kepada pejabat yang baru dilantik agar menjalankan tugasnya dengan amanah, termasuk janji yang diucapkan dalam sumpah jabatan.

"Intinya, mutasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan pelayanan, sekaligus penyegaran guna terciptanya suasana lingkungan kerja yang sehat," terang Lis.

Karena itu, Lis menegaskan agar para pejabat baru yang telah ditempatkan pada posisinya dapat menjadi agent of change, mampu membuat program inovatif yang bisa menjawab tantangan kedepan yang ada di masyarakat.

Pejabat yang dilantik dalam acara kali ini meliputi posisi Kepala Sub Bagian, Kasi, dan Sekretaris Lurah.


[hms/red]

Patrialis Akbar [foto istimewa]
JAKARTA | EXPOSSIDIK.com - Terkait tertangkap tangannya Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar oleh Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat Presiden RI Joko Widodo kecewa. Hal ini di ungkapkannya usai pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) di SMK Pengadih, Jogyakarta, Jumat (27/1).

"Saya kira seluruh negara ini pasti kecewa. Semua pasti kecewa," ujar Presiden

Menurut Jokowi, kekecewaan tersebut karena masih di temukannya tindakan korupsi di tubuh peradilan negara. 

Kekecewaan tersebut disampaikannya saat menjawab pertanyaan wartawan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap salah seorang hakim Mahkamah Konstitusi.

Karenanya, terang Jokowi, maka di perlukan reformasi di bidang hukum secara total harus dilakukan. 

Demikian juga komitmen penegakan hukum di tahun kedua pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dapat dipastikan akan semakin digencarkan, seperti dilansir dalam rilis Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo membenarkan informasi soal operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK tersebut. Selain seorang hakim Mahkamah Konstitusi, sejumlah orang lainnya juga turut di tangkap


[hms/red]

Mangundang Lumban Batu SH
BATAM I EXPOSSIDIK.com - Terdakwa Kompol Irvan Asido Siagian kembali di hadirkan untuk mendengarkan putusan dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Batam (26/1).

Atas dakwaan kepemilikan senjata api berikut beberapa butir peluru, Irvan Asido divonis dengan hukuman pidana penjara selama 7 bulan dan 15 hari.

Sidang terdakwa Irfan Asido di pimpin Hakim Ketua Majelis Tiwik didampingi Endi Nurindra Putra dan Egi Novita sebagai anggota dalam amar putusannya mengatakan, bahwa terdakwa terbukti bersalah tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan senjata api dan amunisi.

Atas musyarawah hakim, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irvan Asido Siagian dengan hukuman penjara selama 7 bulan dan 15 hari. "Terdakwa di vonis selama 7 bukan 15 hari," baca Tiwik di persidangan.

Selain itu, baca Tiwik, menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan barang bukti dipergunakan dalam perkara Samsir. 

"Membebankan terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5000," ujar Tiwik saat membacakan putusan.

Atas putusan itu, terdakwa yang di dampingi Oenasehat Hukum Mangundang Lumban Batu menyatakan banding. "Kami dari penasehat hukum menyatakan banding yang mulia," tegas Mangundang.

Usai persidangan Penasehat Hukum Mangundang Lumban Batu mengungkapkan alasannya mereka banding. Menurutnya, pihaknya banding karena tersangka utama yakni Samsir masiih belum diperiksa untuk dijadikan terdakwa.

"Ini tidak adil, masak terdakwa yang tidak bersalah di vonis bersalah. Makanya kita banding," ucap Mangundang sambil buru-buru meninggalkan Wartawan.


[Ag/sidik]

Terdakwa Yulianto
BATAM | EXPOSSIDIK.com - Terdakwa Yulianto terkait kasus pencurian kembali di hadirkan untuk mendengarkan tuntutan dari JPU Yogi di Pengadilan Negeri Batam, Rabu (26/1).

JPU dalam amar tuntutannya mengatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah bersalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau senahian milik orang lain.

Atas perbuatannya tersebut maka JPU menuntut terdakwa selama 2,6 tahun dan denda sebesar 2 milyar.

"Kami minta majelis hakim menuntut terdakwa dengan hukuman selama 2,6 tahun," baca Yogi SH di persidangan.

Usai pembacaan tuntutan, majelis hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ada pembelaan atas tuntutan tersebut. Terdakwa mengatakan ada pembelaan yang di bacakan secara langsung.

Selanjutnya, majelis pun bertanya pada JPU apakah menerima permohonan pembelaan terdakwa atas tuntutan itu. JPU mengatakan tetap pada tuntutan.

"Kami tetap pada tuntutan yang mulia," ucap Yogi.

Sidang di pimpin Hakim Ketua Majelis Zulkifli di dampingi Hera dan Iman dengan JPU Yogi SH. Sidang di tunda minggu depan dengan agenda putusan dari majelis hakim.


[Ag/sidik]

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.