Januari 2016 | EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Pengadilan Negeri Batam Adakan Pisah Sambut

Expossidik.com Sabtu, Januari 30, 2016 Hukum

Aroziduhu saat memberikan kata sambutan (Foto: e-sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam mengadakan acara pengantar pindah tugas kepada hakim dan panitera PN Batam yang ditempatkan diberbagai daerah di luar Batam (29/01).

Dalam sambutan Ketua PN Batam, Aroziduhu Waruwu SH mengatakan bahwa dia meminta maaf atas segala kehilapan yang terjadi dalam menjalankan tugas di PN Batam, termasuk baru saat ini di selenggarakannya acara alih tugas.

Menurut Aroziduhu pindah tugas ataupun mutasi adalah hal biasa bagi para abdi negara mengingat hal tersebut merupakan pengabdian. Dia juga salut terhadap pegawai yang pindah tugas tersebut karena sudah bekerja dengan baik dan mendapat promosi jabatan.

"Saya berharap nama baik PN Batam akan terbawa pada tempat dimana rekan-rekan bertugas," ujarnya.

Dalam acara tersebut terdapat delapan belas (18) pegawai PN Batam terdiri dari panitera dan hakim yang pindah tugas, meliputi Khairul Fuad SH jadi Wakil Ketua Pengadilan Jakarta Barat, Hari Mariyanto SH jadi Ketua Pengadilan Serang, Merrywati TB SH jadi Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu.

Cahyono SH jadi Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Jarot Widiyatmo SH jadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Budiman Sitorus SH jadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, Arief Hakim Nugraha SH jadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Bumi.

Selain itu, Nenny Yuliannyi SH jadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Bali, Alfian SH jadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba, M Masnur SH jadi Panitera Pengganti Bangkinang, Ibnu Fauzi SH jadi Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sleman, M Teguh SH jadi Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu.

Sedangkan, Filizar SH sebagai Sekretaris Pengadilan Negeri Tanjung pinang, Romy Aulia Noor SH sebagai Panitera Muda Perdata Tanjung pinang, Sul Ahmad SH sebagai Panitera Muda Perdata Tanjung Balai Karimun, Azmiarti sebagai Kasub Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Tanjung pinang, Supriadi SH sebagai Panitera pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Herty Mariana Turnip SH sebagai Panitera pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun. (al/sidik)

Praperadilan Tidak Diterima, Djeng Ayu PK ke Mahkamah Agung

Expossidik.com Jumat, Januari 29, 2016 Headline , Hukum

Djeng Ayu Ajukan Peninjauan Kembali (Foto:e-sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Sidang PK (Peninjauan Kembali-red) terkait penetapan tersangka Titin Nurbaini alias Djeng Ayu oleh BPOM Batam di gelar di Pengadilan Negeri Batam (28/1). Dalam sidang tersebut, penasehat hukum dan Djeng Ayu menandatangani berita acara pemeriksaan.

Sidang PK terdakwa Djeng Ayu dipimpin Hakim Ketua Majelis Syahrial Harahap SH di dampingi Juli Handayani SH dan Candra SH sebagai anggota.

Menurut penuturan Babun Najib SH selaku Penasehat Hukum Djeng Ayu, penetapan kliennya oleh BPOM dinilsi telah menyalahi prosedure. Karena tidak puas dengan putusan tersebut maka Djeng Ayu selaku kliennya melakukan PK . Selanjutnya berkas tersebut melalui PN akan diajukan ke Mahkamah Agung.

"Inikan ngak bener, masak BPOM pake aturan sendiri. Seharusnya BPOM ketika menetapkan tersangka mengacu pada KUHAP sebagai pedoman," terang Babun.

Selain mengkritik BPOM, Babun juga mengkritik Hakim Vera Yetti Magdalena yang mengatakan bahwa penetapan tersangka Djeng Ayu bukan obyek dari praperadilan.

"Masak, hakim mengatakan bukan obyek praperadilan. Padahal perkara seperti ini sudah ada keputusan Makamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, apa dia nggak tahu," tanya Babun Najib SH.

Kasus Djeng Ayu versus BPOM seharusnya tidak perlu terjadi, karena persoalannya hanya sepele yaitu belum adanya ijin edar dari BPOM. Mengingat produk Djeng Ayu saat di pasarkan hanya test market dan merupakan produk dari pengusaha kecil dan menengah (UKM-red) yang seharusnya di bantu, bukan di cari-cari kesalahan, sesuai nawacita Jokowi.

Padahal, ijin yang lain seperti dari dinas kesehatan dan MUI sudah ada. Termasuk cek list bahwa Djeng Ayu sedang menjalankan proses menuju ijin BPOM. "Saya sedang urus untuk TRnya, tapikan harus melalui proses dan ceklistnya ada kok bahwa saya sedang urus," ucap Djeng Ayu.

Akankah Djeng Ayu versus BPOM ada jalan tengah. Kita tunggu saja, yang jelas untuk membenahi negeri ini memang harus di mulai dengan revolusi mental pejabat. Semoga. (Ag/sidik)

Hakim PN Batam Tolak Eksepsi Elvita Rosana

Expossidik.com Rabu, Januari 27, 2016 Hukum

Terdakwa Elvita di Persidangan (Foto : Al/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Saat mendengarkan putusan sela dari hakim yang dipimpin Hakim Ketua Majelis Sarah Lois didampingi anggota Hakim Endi Nurindra Noor dan Jasael, terdakwa Elvita tersangkut kasus kekerasan terhadap anak terdakwa digelar di PN Batam (27/01)

Sebelum sidang dimulai, Hakim Sarah Lois meminta supaya terdakwa Elvita berpakaian sama seperti tahanan lainnya, tidak ada pembedaan berpakain diruang sidang.

"Sidang sebelumnya sudah saya ingatkan supaya terdakwa menggunakan baju tahanan, sama seperti tahan lainya, jangan ditutup-tutupi dengan kerudung yang sangat lebar," tegur Sarah sebelum sidang dimulai.

Dalam amar putusan sela yang dibacakan hakim, mengadili, menolak eksepsi yang diajukan terdakwa melalui penasehat hukum. Bahwa pengadilan sudah tepat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU ) dan surat dakwaan dinilai secara formil serta sah secara hukum.

"Menolak eksepsi yang diajukan terdakwa dimana surat dakwaan sudah dinilai secara formil dan sah secara hukum," bacanya Hakim Majelis Sarah Lois di persidangan.

Usai dibacakan amar putusan sela, majelis majelis menyampaikan kepada terdakwa Elvita melalui penasehat hukumnya terkait hasil putusan tersebut. Penasehat hukumpun menjawab menerima dan lanjut ke pokok perkara.

"Hasil putusan sela yang dijatuhkan kami terima. Dan pokok perkara dlanjutkan di persidangan," ujar Elvita melalui penasehat hukum.

Sidangpun akan dilanjutkan (3/2) dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari KPPAD dan LPSK yang dihadirkan Yuri selaku JPU dari Kejati. (Al/sidik)

Bobby Jayanto Hadiri Sembahyang Keselamatan di Klenteng Kamboy

Expossidik.com Rabu, Januari 27, 2016 Bintan

Bobby Jayanto Hadiri Sembahyang Keselamatan
(Foto : Sapuan/sidik)

BINTAN, EXPOSSIDIK.COM - Kegiatan sembahyang keselamatan yang sering diselenggarakan setiap kelenteng atau vihara merupakan suatu tradisi masyarakat keturunan Tionghoa yang terus di restarikan di Kepri.

Di Klenteng Kamboy Kecamatan Toapaya untuk pelaksanaan sembahyang keselamatan mungkin kelenteng atau vihara yang terakhir menyelenggarakan kegiatan tersebut di tahun ini. Mengingat, menjelang tutup tahun baru imlek sembahyang keselamatan ini tidak diselengarakan lagi.

Pada kegiatan sembahyang keselamatan di Klenteng Kampung Kamboy Kecamatan Toapaya diramaikan dengan acara pentas music dan pelelangang untuk pengumpulan dana. Acara ini diselenggarakan selama dua malam dari tanggal 23 hingga 24 Januari 2016 lalu.

Asun selaku Ketua Pelaksana dari Sembahyang Keselamatan di Klenteng Kamboy Kecamatan Toapaya mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tradisi masyarakat Tionghoa yang dilakukan rutin secara turun temurun.

Menurutnya, karena merupakan tradisi masyarakat Tionghoa maka pelaksanaannyapun selalu meriah dan diikuti oleh pengusaha yang ingin ikut membatu klenteng dalam penggalangan dana lewat lelang.

Asun juga menambahkan bahwa Kelenteng Kampong Kamboy Kecamatan Toapaya saat acara sembahyang keselamatan lalu dihadiri ramai masyarakat setempat dan para undangan. Tidak ketinggalan, turut hadir Boby Jayanto, ungkapnya.

Hasil pantauan dilapangan pada malam pertama acara sembahyang keselamatan saat pentas terlihat artis dari luar negeri yaitu dari negara Malaysia yang turut meramaikan acara tersebut.

Tidak ketinggalan, kehadiran artis local menambah semaraknya acara sehingga menambah kemeriahan. Pangung musik pada acara sembahyang keselamatan berlangsung hingga pukul tiga pagi.

Sedangkan untuk malam kedua diadakan acara pelelangan yang memakan waktu cukup lama untuk menggalang dana. Seperti biasanya setiap tahun, hasil dari pelelangan tersebut digunakan untuk biaya perawatan kelenteng dan kegiatan lainnya.

Terlihat juga bahwa semua tamu disuguhkan minuman secara gratis oleh panitia dan acara berjalan sukses hingga usai. (Sapuan/sidik)

Aditya Berharap Kelurahan Belian Dapat Tambahan Anggaran

Expossidik.com Selasa, Januari 26, 2016 Batam , Headline

Aditya Guntur Lurah Belian yang Kreatif
(Foto : Albert/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota mengadakan acara musrembang untuk menampung aspirasi masyarakat, sehingga terberdayakan dan ikut andil dalam pembangunan di sekitar tempat tinggalnya. Hal ini diungkapkan Lurah Belian, Aditya Guntur Nugraha di Taman Pertemuan Perumahan Kurnia Djaya Alam (26/1).

Menurut Aditya, partisipasi dan peran serta masyarakat saat ini sangat di harapkan agar alokasi dana pembangunan tepat sasaran sampai ke tingkat kelurahan. Jadi, tujuan musrembang tingkat Kelurahan Belian adalah untuk menampung usulan dan aspirasi yang di mulai dari tingkat RT/RW.

Dia mengatakan segala permohonan warga dapat diusulkan melalui forum musrembang, dengan harapan usulan terwakili dan kedepannya Kelurahan Belian mendapatkan alokasi anggaran yang lebih dari tahun-tahun sebelumnya.

"Ya, harapan saya kedepan setelah musrembang adalah Kelurahan Belian mendapatkan anggaran yang lebih banyak, sehingga aspirasi warga terwakili semua," pintanya.

Sementara itu, Camat Batam Kota Ridwan mengungkapkan bahwa tujuan di adakannya musrembang adalah merupakan amanat dari UU, dimana perencanaan pembangunan berasal dari aspirasi bawah ke atas. Dengan begitu, pengalokasian dana dapat terukur dan dapat meningkatkan pembangunan di segala sektor.

Menurut Ridwan, Kelurahan Belian merupakan kelurahan yang terpadat penduduknya di Kecamatan Batam Kota. "Kalau tidak salah, jumlah warga belian ada sekitar 60 ribu KK," terangnya.

"Isya allah, tahun depan setelah Bapak Rudi dilantik menjadi Walikota Batam akan dilakukan usulan pemekaran kecamatan. Mudah-mudahan juga, Belian jadi satu kecamatan yang baru," harapnya.

Lurah Belian Aditya, utusan Bappeda, Camat Batam Kota Ridwan, Komisi III Roheijat dan Ganda Tiur Komisi IV

Ridwan juga menambahkan bahwa di Kecamatan Batam Kota terdapat 248 RT/RW dan jumlah warga yang terbanyak adalah di Kelurahan belian.

Selain itu, Roheijat anggota dewan dari Komisi III DPRD Kota Batam dalam acara tersebut mengatakan bahwa musrembang adalah salah satu trobosan usaha untuk membangun daerah yang terintegrasi, sehingga proyek bisa berkelanjutan.

Menurutnya, memang usulah dari masyarakat tidak bisa seluruhnya di kabulkan mengingat soal keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemko Batam, karenanya, musti ada scala prioritas, ujarnya.

"Saya, minta Lurah untuk menampung seluruh aspirasi warga dan memilih, mana yang menjadi scala prioritas," ucapnya.

Acara Musrembang Kelurahan Belian dihadiri Lurah Belian Aditya Guntur Nugraha, Camat Batam Kota Ridwan, utusan dari Bappeda, Anggota dewan dari Komisi III Roheijat, Anggota dewan dari Komisi IV Ganda Tiur, para SKPD, Babinsa, Kepolisian, LPM, ibu-ibu pengajian dan para undangan RT/RW se Kelurahan Belian. (Ag/sidik)

Haris Akan Benahi Anambas Jadi Lebih Baik

Expossidik.com Senin, Januari 25, 2016 Anambas

Abdul Haris Bupati Anambas terpilih

ANAMBAS, EXPOSSIDIK.COM - Dalam waktu dekat ini Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Anambas, Abdul Haris dan Wan Zuhendra berencana untuk menerapkan program 100 hari kerja. Hal tersebut diungkapkan Abdul Haris di kediamannya (24/1)

"Pembenahan harus di mulai dari sektor ketersediaan air bersih, listrik, telekomunikasi dan transportasi. Itu harus dijalankan, sebab kebutuhan yang mendasar bagi masyarakat Anambas,” jelasnya.

Menurut Haris, pihaknya akan melakukan pembenahan di lingkungan pemerintahan. Nantinya, kepala dinas harus menjalankan visi dan misinya dan tak ada lobi-lobi jabatan sehingga tidak ada beban.

”Siapapun orangnya yang akan dipilih, yang pastinya dapat menjalankan amanah rakyat sesuai dengan program kerja yang dijalankan,” tegasnya.

Dia juga menapik, bahwa jabatan kepala dinas hanya dipilih dari kalangan putra tempatan. Setiap kepala dinas tentunya memiliki kredibilitas yang kuat dan memiliki potensi yang dapat memajukan Kabupaten Kepulauan Anambas.

”Siapapun orangnya yang penting dapat bekerja sesuai amanah rakyat,” tambahnya.

Sumber : Tanjungpinangpos

Terdakwa Kasus Judi Gelper Tidak di Tahan

Expossidik.com Senin, Januari 25, 2016 Hukum

Rudi Oktaviano memberi kesaksian di PN Batam
(Foto : al/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Kasi Bidang Perijinan Sosial BPM-PTSP Kota Batam Rudi Oktaviano di hadirkan untuk memberikan kesaksian terkait kasus kejahatan perjudian dengan terdakwa Abdullah Bunga Lolong dan Joni di PN Batam (25/1).

Kasus perjudian terdakwa Abdullah Bunga Lolong dan Joni kembali digelar dipersidangan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang di hadirkan JPU Andi Akbar.

Dipersidangan Rudi menerangkan, adanya ijin yang dikeluarkan oleh BPM-PTSP Kota Batam di ajukan PT. Segar Alam Abadi, merk usaha Saga Games. Permainan itu berbentuk Time Zone, gelanggang permainan game anak-anak lokasi di Nagoya Hill Batam.

Menurut Rudi, dikeluarkan ijin gelanggang permainan anak-anak mengacu pada perda Kepariwisataan Kota Batam, dimana teknis dalam perdanya memasukkan koin dan keluar tiket, lalu tiket ditukarkan dengan hadiah. Dalam isinya hadiah ditukarkan apabila hadiah tambahan nilai koin, waktu dan barang.

"Ijin yang dikeluarkanya adalah ijin tanda jasa usaha pariwisata. Teknisnya dalam permainan dilarang adanya perjudian, namun realitas di lapangan saya kurang paham. Karenanya, saya diminta penyidik sebagai saksi ketika adanya penangkapan di lokasi Saga Games yang beralokasi di Nagoya Hill," papar Rudi.

Atas pernyataan saksi tersebut, kedua terdakwa membenarkannya, walaupun untuk teknisnya dilapangan berbeda dengan hasil Perda Kepariwisatawan Kota Batam yang disampaikan oleh saksi Rudi.

Pantauan saat di persidangan Pengadilan Negeri Batam, terdakwa Abdullah Bunga Lolong dan Joni masih menghirup udara segar dan tidak ditahan. (Al/sidik)

Nelsen Bur 'Berkelit' di Persidangan

Expossidik.com Senin, Januari 25, 2016 Hukum

Terdakwa Nelsen Bur di PN Batam (Foto : al/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Terdakwa Nelsen Bur kasus trafiking, ketika memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Batam selalu berdalih. Dalam persidangan kali ini di pimpin Hakim Ketua Majelis Wahyu Prasetyo dan di dampingi dua hakim anggota (25/1).

Dalam persidangan, Nelsen Bur menerangkan bahwa dia mendatangkan korban Fitri dan Nani dari yayasan untuk di pekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau penjaga di panti jompo yang di pesan oleh adiknya.

Nelsen Bur mencari tenaga kerja dari Jakarta, dimana perusahaanya jelas dan kenal dirinya mengenak Pit dari teman, sedangkan, korban Fitri datang ke Batam bersama dirinya. Sementara, untuk Nani, dia datang sendiri ke Batam dari Jakarta.

"Nani datang sendiri dari Jakarta ke Batam dengan menggunakan pesawat dan saya yang menjemputnya dari bandara. Sedangkan mengenai ongkos dan akomodasi lainnya saya yang tanggung," terang Nelsen Bur di persidangan.

Menurut Nelsen, soal pengurusan paspor dan KTP atas nama korban Fitri dan Nani diberikan kepada Taufik dengan tarif sekitar Rp4.5 juta. Niat pengurusan paspor di dasarkan atas adanya permintaan dari korban yang katanya ingin ke malaysia menjumpai orang tuanya.

"Makanya saya korban untuk uruskan paspornya. Paspor korban saya uruskan karena permintaan korban yang katanya mau jumpa orang tuanya di Malaysia. Masalah palsu atau tidak parpot tersebut saya tidak tahu," kelit Nelsen.

Ketika ditanya Hakim ketua Majelis Wahyu, mengapa korban tidak dipulangkan kalau sudah tahu bahwa korban masih usia 16 tahun, Nelsen mengatakan bahwa belum ada kepastian dari adiknya.

Sedangkan saat di tanya seputar ada tidaknya ijin penampungan TKI, Nelsen menyatakan bahwa dirinya tidak mempunyai ijin untuk usaha penampungan.

"Korban tidak dipulangkan ke yayasan karena belum ada kepastian dari adik saya, sedangkan mengenai seputar ijin penampungan memang tidak ada," jelasnya.

Dalam persidangan tadi, majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum Barnad terlihat emosi saat terdakwa Nelsen Bur berkelit dalam memberikan keterangan.

Sebelumnya saksi korban Fitri dan Nani sudah menerangkan bahwa mereka di paksa terdakwa Nelsen Bur untuk diberangkatkan ke Malaysia. Apabila tidak mau di berangkatkan maka harus membayar uang senilai Rp13 juta.

Sidang akan dilanjutkan kembali Hari Senin (1/2) dengan agenda mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. (Al/sidik)

Muslim Bidin, Pungutan di SMPN 28 Illegal

Expossidik.com Senin, Januari 25, 2016 Batam , Headline

Muslin Bidin Kadis Pendidikan Kota Batam
(Foto : Albert/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Kepala Dinas Pendidikan, Muslim Bidin menampik tudingan yang dialamatkan pada dinas pendidikan bahwa berjalannya kutipan di sekolah negeri mendapat restu dari dirinya. Hal ini diungkapkan Muslim Bidin di depan Kantor DPRD Batam usai rapat paripurna (25/1).

Menurut Muslim Bidin apa yang dilakukan Kepala Sekolah SMPN 28 melalui komite sekolah yang melakukan pungutan kepada wali murid dianggap illegal karena tidak dilaporkan pada dirinya selaku kepala dinas pendidikan.

"Pungutan itu , illegal karena saya tidak pernah menerima laporan adanya pungutan dari wali murid untuk pembangunan ruang kelas. Baik itu dari Kepala Sekolah SMPN 28 maupun komite sekolah," ucapnya.

Dia mejelaskan bahwa sesuai dengan Kepmen 60 Tahun 2011, memang komite sekolah di perbolehkan melakukan pungutan kepada wali murid untuk suatu kebutuhan di sekolah. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya harus di setujui oleh 90 persen wali murid sekolah tersebut. Jika tidak di setujui maka pungutan tersebut harus di batalkan.

"Ya itu, komite sekolah bisa saja melakukan kutipan atau pungutan tapi harus jelas dan di setujui minimal oleh 90 persen wali murid, itukan aturannya. Jadi, kalau tidak sampai minimal 90 persen maka pungutan tersebut illegal," ujarnya.

"Bukan hanya itu, walaupun sudah di tandatangani oleh 90 persen wali murid yang setuju, tapi hal ini juga harus dilaporkan pada saya selaku Kadis Pendidikan Kota Batam," papar Bidin

Terkait adanya pungutan pada 2015 lalu kepada wali murid SMPN 28 sebesar 100 ribu untuk pembangunan ruang WC sekolah oleh komite yang juga akan dilanjutkan pada tahun ini pungutan untuk pembangunan ruang kelas baru, Muslim mengatakan bahwa pihaknya belum pernah menerima laporan atas pungutan tersebut.

"Ya itu tadi, saya belum pernah menerima laporan baik dari Kepala Sekolah SMPN 28 maupun komite sekolah untuk pengutan tersebut, baik yang lalu, maupun yang sekarang sedang berjalan," ungkapnya.

Atas adanya pungutan di SMPN 28 yang melibatkan komite sekolah, Muslim Bidin meminta agar kepala sekolah cepat tanggap dan melaporkan adanya pungutan seperti ini ke dinas, pintanya. (Ag/sidik)

Warga Sambut Baik Pembangunan Pelabuhan di Penagi

Expossidik.com Senin, Januari 25, 2016 Natuna

NATUNA, EXPOSSIDIK.COM - PT Karya Tunggal Mulia merupakan pemenang tender proyek Pembangunan Pelabuhan di Kabupaten Natuna, Penagi. Proyek ini terlaksana dengan menggunakan anggaran dana APBN senilai 22 milyar, hal itu diungkapkan Iwan dan Dewa selaku tim pelaksana di lapangan (24/1).

Menurut mereka proyek pembangunan pelabuhan ini merupakan proyek tahap pertama dari pemerintah pusat. Dimana, proyek ini terlaksana di tahun 2015 dengan waktu kerja selama 100 hari.

"Syukurlah, untuk tahap pertama ini kami berhasil melaksanakannya dengan baik dan dengan waktu yang tepat sesuai dengan batasan hari yang telah ditetapkan sesuai dengan kegiatan proyek," kata Iwan.

Untuk jalan di pelabuhan, jelas mereka, di buat dua jalur yang luas agar kendaraan yang akan lalu lalang nantinya bisa bergerak dengan leluasa. Selain itu, pelabuhan ini rencananya akan digunakan untuk penyandaran Kapal Peni Perintis dan Roro.

Mereka juga menambahkan bahwa untuk tahun 2016, sekitaran pada bulan Maret proyek tahsap ke dua akan dilaksanakan kembali. "Mudah, mudahan dengan sudah terlaksananya proyek tahap pertama, maka tahap keduapun berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan baik," ujar mereka.

Sementara itu, masyarakat Penagi menyambut baik keterlibatan pemerintah pusat dalam membangun tol laut dengan pelabuhan di Penagi. Mengingat masyarakat Penagi selama ini untuk kegiatan transportasi laut menggunakan pelabuhan milik pertamina di Serlat Lampa.

Menurut salah seorang warga Penagi, warga merasa berterima kasih atas telah di bangunnya pelabuhan tersebut. Semoga untuk tahun berikutnya sarana dan fasilitas untuk pelabuhan di lengkapi agar transaksi perdagangan antar pulau bisa berjalan dengan baik.

Saya berharap, pemerintah dapat terus membantu pembangunan di daerah terluar seperti Natuna. "Ya, itu harapan saya salah satu warga Natuna," pinta Wan. (Her/sidik).

Eko Minta SKPD Gunakan Anggaran Sesuai Skala Prioritas

Expossidik.com Sabtu, Januari 23, 2016 Anambas

Eko Sumbaryadi

ANAMBAS, EXPOSSIDIK.COM - Pegawai Negeri Sipil (PNS-red) menyambut baik ungkapan Pejabat Bupati Kepulauan Anambas, Eko Sumbaryadi yang mengatakan bahwa tunjangan kesejahteraan mereka akan dibayarkan pada Januari 2016. Hal tersebut di ungkapkannya pada wartawan usai rapat penyerahan DPA di ruang aula Kantor Bupati Anambas (20/1).

Eko mengatakan bahwa Pemkab akan membayarkan tunjangan setelah SKPD mengajukan pencairan pada pihak keuangan Pemkab Anambas. Tunjangan yang akan di bayar meliputi kesra dan gaji honorer pegawai tidak tetap (PTT-red).

”Dalam waktu dekat pemkab akan membayarkan tunjangan kesejahteraan dan gaji honorer pegawai tidak tetap yang belum sempat dibayarkan,” jelas Eko.

Terkait hal itu, Eko mengakui sebelumnya memang ada keterlambatan pembayaran tunjangan dan gaji pegawai honorer, tapi hal ditu dimaklumi mengingat keuangan daerah defisit.

"Kita akui keuangan daerah defisit dan anggaran dari pusat belum dikucurkan. Tapi, sekarang anggaran sudah masuk ke kas daerah sekitar Rp212 miliar,” ungkap Eko.

Atas masuknya anggaran dari pusat tersebut, Eko meminta kepada seluruh SKPD dapat menggunakan anggaran dengan baik termasuk selektif memilih kegiatan yang akan dilaksanakan. Sehingga memilih yang scala prioritas, pintanya. ***

Versus BPOM, Jeng Ayu Minta Keadilan

Expossidik.com Jumat, Januari 22, 2016 Batam

Jeng Ayu ketika memberikan keterangan Pers di PN Batam

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Pengadilan Negeri Batam (22/1) mengagendakan sidang praperadilan yang diajukan Titin Nurbaini (Jeng Ayu-red) melawan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM-red) Kota Batam. Saksi yang di hadirkan BPOM Batam di pengadilan terkait penggeledahan dan penyitaan adalah Dian selaku Pegawai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS-red).

Di persidangan saksi Dian terlihat tegang, apalagi saat menanggapi pertanyaan Penasehat Hukum Titin, Babun Najib SH. Dalam kesaksiannya, Dian mengatakan bahwa penggeledahan, penyitaan makanan herbal dan penyegelan rumah Jeng Ayu di Casablanca tertanggal 9 September lalu, dikarenakan tidak ada izin edar dan di kenai pasal 197 UU N0. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Menurutnya, karena tidak ada izin edar maka pihak BPOM melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap obat-obatan herbat yang ada di rumah Jeng Ayu. Sedangkan, pada tanggal 10 September dilakukan pemeriksaan terhadap pihak PT Basima Asia Fasifik selaku distributor.

Dia mengungkapkan pihak BPOM melalukan penggeledahan dan penyitaan setelah melihat di website BPOM Pusat bahwa obat-obatan herbal milik Titin Nurbaini tidak memiliki izin edar dari BPOM. "Kami melakukan penggeledahan dan penyitaan karena tidak ada izin edar," terangnya di pengadilan.

Usai sidang praperadilan, penasehat hukum Jeng Ayu, Babun Najib SH di kantin pengadilan mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan BPOM terhadap kliennya sangat aneh dan telah menyalahi KUHAP.

Menurut Babun Najib SH, seharusnya BPOM dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan, sudah memiliki tersangka terlebih dahulu, baru betul. Ini khan tidak, mereka sekonyong-konyong menggeledah dan melakukan penyitaan.

Parahnya, papar Babun, surat pemberitahuan pelaksanaan ijin khusus penggeledahan dan penyitaan dari Pengadilan Negeri Batam tertanggal 17 September 2015. Sedang untuk ijin khusus penggeledahan No. 40/Pen-Pid/2015/PN.BTM tertanggal 17 September 2015. Dan, ijin penyitaan No. 915/Pen-Pid/2015/PN.BTM tertanggal 17 September 2015. Apakah ini sudah benar, ujarnya.

Selain itu, mengapa dalam waktu yang singkat selama 24 jam, pihak BPOM menetapkan Jeng Ayu sebagai tersangka. "Ini kan cukup aneh, kok dalam waktu 24 jam sudah langsung menetapkan tersangka. Ada apa ini, ada kesan permasalahan ini di gesa," paparnya.

Sementara, Jeng Ayu merasa dirinya telah di kriminalisasi oleh pihak BPOM Batam, akibat perlakuan tersebut, anaknya sempat sakit dan sock. Bukan itu saja, sampai saat ini dirinya merasa tertekan dan terdiskreditkan.

Untuk itu, dia akan memperjuangkan haknya sebagai warga negara yang diperlakukan secara sewenang-wenang oleh BPOM. "Saya akan berjuang terus, hingga persoalan ini tuntas, termasuk akan menuntut balik orang-orang yang telah menghancurkan saya," ujarnya.

"Iya lah, nanti satu-satu saya akan tuntut. Biarkanlah masalah praperadilan ini jalan dulu, berikutnya nanti perkara yang lain akan menyusul," terangnya.

Jeng Ayu juga heran mengapa banyak obat-obatan herbal yang belum memiliki izin dari BPOM beredar di pasaran, tapi tidak di razia. Hanya obat-obatan herbal miliknya saja yang di sikat. "Liat, ini fotonya obat-obatan herbal yang ngak ada ijin edar hanya P. IRT dan jual bebas di pasaran," terangnya sambil memberikan sampel barang pada Portal expossidik.com.

Atas adanya permasalahan ini, dia berharap praperadilan dan peninjauan kembali, dapat memberikan dirinya keadilan. "Iya, inilah harapan saya," ucapnya berharap. (Ag/Sidik)

Keseriusan Dishub Tertibkan Bahu Jalan Dipertanyakan Warga

Expossidik.com Jumat, Januari 22, 2016 Batam

Puluhan petugas Dishub Batam di turunkan tertibkan
bahu jalan (Foto : ag/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Dinas Pehubungan Kota Batam (21/1) menurunkan puluhan pegawainya guna menertibkan parkir liar yang menggunakan bahu jajan di depan Kantor Walikota dan Imigrasi. Penertiban seperti ini sudah pernah dilakukan beberapa kali, namun terkesan anget-anget tahi ayam dan buat sensasi saja mengingat pelaksanaannya tidak rutin.

Adanya bunyi sirine yang berbunyi, ternyanta memancing warga keluar dari berbagai kantor yang berada di sekitar lokasi tersebut untuk melihat apa yang terjadi. Setelah di lihat ternyata suara sirine itu bukan sirine dari pihak kepolisian yang biasa mengawal pendemo, tapi sirine mobil dishub.

"Kacau nih dishub bikin orang bingung aja, kiraiin ada demo lagi," jelas Teti warga yang sedang mengurus paspor di Kantor Imigrasi Batam Centre.

Diapun, menyambut baik atas adanya penertiban kendaraan yang parkir di bahu jalan. Tapi, dia merasa geram atas adanya bunyi sirine dari kendaraan dishub yang mengagetkan warga. "Kan bisa saja mereka menggunakan dengan toa untuk pengeras suara, tidak perlu dengan sirine, ujarnya.

Teti menambahkan bahwa dirinya trauma dengan bunyi sirine tersebut mengingat di tempat sekarang ini, merupakan lokasi demo. Jadi dia terbayang bahwa ada sirine berarti ada demo.

Yang lebih penting sekarang ini mas, jelasnya, bahwa kalau mau menertibkan kendaraan di bahu jalan harus serius dan kontinue, jangan anget-anget tahi ayam, kalau ada maunya saja menertibkan, terangnya.

"Saya selalu warga meminta Kadis Perhubungan Kota Batam serius menangani masalah ini dan bukan hanya sebagai sensasi supaya nantinya setelah Rudi SE dilantik jadi walikota maka dirinya terpilih kembali menjadi Kadis Perhubungan," pintanya. (Ag/sidik)

Kok Hock Liang Divonis 26 Bulan, JPU Banding Biar Ada Sensasi

Expossidik.com Jumat, Januari 22, 2016 Headline , Hukum

Terdakwa Kok Hock Liang (Foto : al/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Terdakwa Kok Hock Liang terkait kasus penipuan penjualan besi (scrap-red) divonis Hakim Ketua Majelis yang dipimpin Wahyu Prasetyo menjatuhkan hukuman selama 2 tahun 2 bulan dalam tahanan. Padahal, sebelumnya terdakwa dituntut JPU 2 tahun 6 bulan (21/1).

Sidang dimulai dengan agenda mendengarkan pembelaan (pledoi-red) dari terdakwa Kok Hock Liang yang dibacakan penasehat hukum Andi Wahyudi. Pihak penasehat hukum memohon pada hakim majelis supaya antara direktur dan komisaris di beri ijin untuk RUPS melalui pengadilan.

Selain itu, penasehat hukum juga meminta hakim untuk memberikan ijin berobat mengingat terdakwa tengah menderita sakit jantung yang membutuhkan perawatan intensif, pinta Andi dalam pledoinya di pengadilan.

Dalam nota pembelaan yang diajukan penasehat hukum juga menyampaikan permohonan pada majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili terdakwa dan memutuskan, menyatakan terdakwa Kok Hock Liang tidak terbukti secara melakukan tindak pidana sesuai dakwaan JPU, membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan, merehabilitasi nama baik martabat terdakwa dan menetapkan biaya perkara ditanggung negara.

Usai pembacaan nota pembelaan yang dibacakan penasehat hukum, hakim ketua majelis memberikan kesempatan pada JPU hal apa yang perlu untuk di tanggapi. Apakah ada yang mau ditanggapi JPU, tanya hakim. Tidak ada yang mulia, jawab JPU Wawan.

Sidangpun di skors sebentar mengingat hakim ingin ada putusan hari ini. Setelah berdiskusi sebentar antara ketua majelis dan anggota maka akhirnya sidangpun dilanjutkan dengan agenda putusan hakim.

Hakim Ketus Majelis memutuskan bahwa Terdakwa Kok Hock Liang terbukti bersalah terkait kasus penipuan penjualan besi (scrap-red) dan di vonis tahanan selama 2 tahun 2 bulan. Namun, karena jaksa banding maka putusan tersebut belum berkekuatsn hukum tetap.

"Karena jaksa banding maka putusan 2 tahun 2 bulan ini belum memiliki kekuatan hukum tetap," ucap hakim ketua majelis.

Usai persidangan, penasehat hukum terdakwa Kok Hock Liang angkat bicara pada wartawan dan mengatakan bahwa pledoinya tidak di tanggapi majelis hakiim. "Sia-sia saja dan nggak ada gunanya saya membuat pledoi, tapi tetap saja tidak dipertimbangkan majelis hakim," terangnya geram pada putusan majelis hakim.

"Seharusnya pengadilan itu independen, tapi kelihatannya nggak gitu. Mengingat barang bukti yang ada tidak dapat dibuktikan dan hanya fakta hukum saja yang di pertimbangkan hakim majelis," ujarnya.

"Dimana hanya ada 2 barang bukti yang diambil hakim yakni pelapor dan terlapor. Jadi hukum sebenarnya itu ada kekuasaan sama persis dengan polisi, dimana pledoi yang kami sampaikan tidak ada dipertimbangkan. Padahal, bukti-bukti dalam pledoi sudah kita lampirkan," papar Andi di PN Batam.

Sementara itu, JPU Wawan saat di tanya mengapa jaksa mengajukan banding padahal tuntutan hakim sudah maksimal, dia mengatakan bahwa hal itu merupakan kewenangan jaksa.

"Ya, itukan kewenangan jaksa, iya kan, biar ada sensasi di koran," ucapnya sambil tersenyum dan buru-buru meninggalkan wartawan yang ngepos di pengadilan. (al/sidik)

PH Tan Mei Yen Ajukan Eksepsi, Minta Hakim Menolak Semua Dakwaan

Expossidik.com Jumat, Januari 22, 2016 Hukum

Terdakwa Tan Mei Yen di PN Batam (Foto : al/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Penasehat Hukum terdakwa Tan Mei Yen alias Yvonne membacakan eksepsi di persidangan PN Batam (20/1). Dalam eksepsinya terdakwa Tan Mei Yen, melalui Penasehat Hukumnya Andi Wahyudi SH menyampaikan bahwa dakwaan JPU terkesan kabur (Obscurr Liebel-red) dan tidak memenuhi syarat materiel sebagaimana di pakai dalam pasal 143 ayat (2) sub b KUHAP.

Padahal, dalam pasal 134 KUHP menguraikan tidak disebut dasar tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa dengan secara rinci, uang sebesar Rp36, 87 M digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Uang tersebut digunakan untuk pembayaran utang perusahaan, sehingga terdakwa tidak mengerti dengan dakwaan yang didakwakan JPU. Dalam hal ini, JPU tidak cermat dan cerdas serta lengkap dalam menguraikan perbuatan yang dilakukan. Terdakwa melanggar pasal 378 KUHP tentang penipuan dinyatakan kabur dengan demikian batal demi hukum.

"Dakwaan yang dikenakan JPU di nyatakan kabur atau batal demi hukum, karena dakwaan JPU tidak lengkap dalam menguraikan perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana dinyatakan melanggar pidana pasal 378 KUHP," bacanya Shelvi,SH dan Naga Suyanto,SH di persidangan

Dia juga membacakan keberatan atas pengalihan status terdakwa, dimana awalnya sebagai saksi menjadi tersangka dan saat ini menjadi terdakwa. Sehingga, merugikan terdakwa Kok Hock Liang.

Dan sampai saat ini, ungkapnya, tidak ada salinan surat pemberitahuan penyidikan serta penetapan tersangka Tan Mei Yen dari kepolisian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 108 KUHAP.

Karenanya, dia memohon kepada hakim majelis yang memeriksa perkara ini untuk mempertimbangkan suatu ketentuan yang tidak dapat terpisahkan dari eksepsi yang ajukan, sebagaimana surat dakwaan JPU cacat materiel secara hukum.

Selanjutnya, menerima eksepsi selurunya, menyatakan dakwaan JPU batal demi hukum, menyatakan perbuatan terdakwa adalah perbuatan perdata, menyatakan dakwaan JPU tidak jelas dan kabur, membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan negara, mintanya.

Sidang terdakwa Tan Mei Yen dengan agenda mendengarkan eksepsi di pimpin Hakim Ketua Wahyu Prasetyo didampingi Yuli Hamdayani dan Tiwik sebagai anggota. (al/sidik)

Albert Johannes, Perompak Kapal Didakwa 4 Pasal

Expossidik.com Rabu, Januari 20, 2016 Headline , Hukum

Terdakwa Albert di PN Batam (Foto : al/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Sidang perdana kasus perompakan Kapal MT Orkim Harmony digelar di PN Batam (20/1) dengan agenda mendengarkan dakwaan JPU yang dibacakan Andi akbar dan Wawan.

Sementara terdakwa Albert Johannes didampingi penasehat kukumnya, Ade Yuliawan. Usai dibacakan dakwaan terdakwa, sidang dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi. "Eksepsi tidak ada yang kami sampaikan yang mulia, langsung aja pemeriksaan saksi," ujar Ade Yuliawan.

Dalam keterangannya, saksi Eddy Sunyoto TNI AL yang dihadirkan JPU Batam Andi Akbar dan Wawan menerangkan bahwa dirinya mengenal terdakwa ketika melakukan penangkapan kapal MT Sukses Bersama.

"Saya membawanya ke pos TNI AL Tanjung Riau dan kapal saya tangkap karena perintah pimpinan Lanal Batam. Dimana ketika itu kapal sedang sandar di Pelabuhan Tanjung Riau," terang Eddy

Terkait penangkapan Kapal Toagboat TB Malobo, dia tidak mengetahui. Sebelumnya dia diminta terdakwa Albert mengawal Kapal TB. Malobo mulai dari Pantai Stres sampai ke Batu Ampar dengan tujuan OPL dan jumlah ABK sebanyak 4 orang. "Pengawalan saya lakukan pada akhir bulan Mei 2015," ujarnya.

"Saya mengawal kapal karena disuruh terdakwa. Mengenai isi kapal, saya tidak mengetahui karena dalam pengawalan tersebut saya menggunakan kapal sped boat patroli TNI AL bersama Albert. Jadi, saya mengawal dibelakang Kapal Toagboat MT.Malobo," papar Eddy

Sementara saksi Agus selaku agen pelayaran mengatakan bahwa setahu dirinya kapal Toagboat TB Malobo digunakan untuk menarik kapal tongkang dan kapal yang rusak.

"Setahu saya, Kapal Toagboat MT Malobo berangkat ke Natuna untuk operasi ke Natuna. Mengenai Kapal dan terdakwa ditangkap saya baru tahu dari media. Ketika saya hubungi terdakwa dan Yopi, HPnya sudah tidak lagi aktif," ungkapnya di persidangan

Sidang kasus perompakan kapal ini dipimpin Hakim Ketua Majelis Wahyu Prasetyo dan didampingi anggota Yuli Hamdayani dan Tiwik.

Terdakwa kasus perompakan kapal di dakwa JPU dengan pidana pasal 445 jo pasal 55 ayat (1) ke -1, pasal 445 jo pasal 56ayat ke - 2, pasal 446 jo pasal 55 ayat (1) ke -1, pasal 446 jo pasal 56 ke -2 KUHP. (al/sidik)

Komisi IV Minta Keberadan Panti Asuhan Ditata Ulang

Expossidik.com Rabu, Januari 20, 2016 Parlemen

Komisi IV adakan rapat dengar pendapat (Foto :albert/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - DPRD Kota Batam (20/1) mengadakan rapat dengan pendapat dengan Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan, Bappeda dan perwakilan panti asuhan yang ada di Kota Batam.

Acara ini bertujuan untuk megetahui sejauh mana panti asuhan Batam sebagai LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak-red) menampung anak yatim piatu di wadahnya. Hal ini diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Ricky di ruang rapat Komisi IV.

Menurut Ricky adalah sangat penting bagi pemerintah, dalam hal ini Femko Batam untuk menata keberadaan panti asuhan sesuai aturan yang benar. Jangan kehadirannya hanya untuk mencari dana berupa bantuan dari pemerintah.

"Keberadaan pantia asuhan hendaknya di jalankan dengan benar di bidang sosial. Karenanya, saya meminta dinas sosial mereviu seputar pemberian bantuan pada panti asuhan agar tepat sasaran," ujarnya.

Kalau ada panti yang ingin membuat yayasan pendidikan maka mereka harus mengurus ulang ijin untuk pendidikan jangan serta merta menggunakan yayasan panti asuhan. "Jadi kedepan yayasan panti asuhan yang di bantu pemerintah harus sesuai dengan kreterianya," pinta Ricky

Sementara itu, M Yunus yang mendampingi Ketua Komisi IV mengungkapkan bahwa keberadaan panti asuhan sebagai LKSA di Kota Batam keberadaan harus di reviu. Mengingat sudah banyak panti asuhan yang telah beralih fungsi menjadi yayasan pendidikan maupun penitipan anak.

Dia juga memaparkan bahwa banyak panti asuhan nongol di Batam ketika ada alokasi bantuan dari pemerintah. "Giliran ada bantuan dari Pemko Batam banyak panti-panti yang nongol meminta bantuan," ucapnya.

Dia berharap pemilik panti asuhan sebagai LKSA ikut andil dalam mendidik para anak yatim piatu termasuk keberadaannya harus diikat dengan UU tentang perlindungan anak. "Jadi jangan ada lagi anak panti asuhan yang meminta pembayaran SPP maupun pakaian sekolah pada anak yatim piatu," jelasnya.

Salah satu peserta rapat juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 71 Yayasan Panti Asuhan yang terdaftar di Kota Batam. Dari jumlah tersebut sekitar 45 panti yang fokus di panti asuhan, selebihnya sekitar 35 yayasan berada di luar.

Sejak tahun ini, Dinas Sosial Kota Batam tidak mengeluarkan ijin panti baru. Hal ini dilakukan agar jumlah panti yang sudah ada bisa di tata dan di reviu.

Rapat dengar pendapat di Pimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Ricky di dampingi Moh Yunus di hadiri perwakilan dari Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan, Bappeda, Panti Asuhan Miftahul Ulum, Betesda Bahtera Misi, Vistos Kasih Ikhlas, Permete Batam dan Agape Pelita Bangsa. (Ag/sidik)

Rapat Paripurna, Fraksi HNB Minta Pemko Stabilkan Harga Sembako

Expossidik.com Rabu, Januari 20, 2016 Parlemen

Rapat Paripurna hasil reses 2015
(Foto : albert/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Rapat paripurna ke 3 DPRD Kota Batam (19/1) melaporkan hasil reses dewan pada masa Tahun 2015. Pada agenda ini di ikuti oleh 9 fraksi meliputi Fraksi PDIP, Olkar, Gerinda, Demokrat, Nasdem, PAN, Keadilan Sosial, Hati Nurani Bangsa dan Persatuan Keadilan.

Dari keseluruhan laporan reses fraksi, rata-rata memiliki inti yang sama, yaitu dewan yang berasal dari dapilnysa menerima masukan dan harapan guna evaluasi dan di teruskan ke pemerintah seputar harapan masyarakat tersebut.

Fraksi PAN dalam laporannya mengungkapkan bahwa tujuan dari reses adalah membangun aspirasi dari masyarakat sehingga dengan turunnya ke dapil masing-masing maka aspirasi mereka terwakili.

Dari hasil reses PAN terdapat aspirasi dari masyarakat yang meminta untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada, diantaranya masalah banjir, sistem pengangkutan sampah, draenase dan pembangunan ruang sekolah.

Senada dengan Fraksi PAN juga dilaporkan Fraksi Nasdem, dimana dalam laporan resesnya Pemko Batam memprioritaskan permasalahan penambahan ruang kelas baru dan menyuplai ketersedian air bersih terutama untuk masyarakat hinterland.

Fraksi Hati Nurani Bangsa yang di bacakan oleh Boby Siregar menekankan akan pentingnya asas pemerataan terhadap penyebaran anggaran Pemko Batam, mengiangat sistem penyalulan anggaran belum terukur. Termasuk di dalamnya, sistem Musrembang yang sudah berjalan selama ini kiranya lebih di tingkatkan sehingga sistem pengajuan pembangunan daerah bisa di ukur.

Menurut Boby Siregar selain dari dua masalah diatas yang juga patut untuk menjadi perhatian Pemko Batam adalah soal stabilitas harga sembako di pasar, terutama harga beras yang cenderung terus merangkak naik dan memberatkan masyarakat.

"Saya minta Pemko Batam bekerja dengan terjun ke lapangan melakukan operasi pasar agar bisa menekan harga beras yang terus merangkak naik," pintanya.

Sementara itu, Fraksi PKS dalam rangkumannya menyerap aspirasi dari hasil reses di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Untuk soal pendidikan, terutama pendidikan dasar Fraksi PKS meminta Pemko Batam untuk melskukan penambahan RKB, warga miskin yang belum sekolah dan pemberian beasiswa.

Sedangkan untuk bidang kesehatan Fraksi PKS menekankan pada perlunya di bangun posyandu serta kader petugas posyandu. Termasuk, peningkatan standar kesehatan di puskesmas sehingga masyarakat tidak perlu lagi ke rumah sakit. Tapi, cukup di puskesmas saja, paparnya.

Sidang di pimpin Imam Setiawan ST sebagai ketua didampingi H Rudi SE mewakili Walikota Batam. (Ag/sidik)

PDAM Natuna Tingkatkan Pelayanan

Expossidik.com Selasa, Januari 19, 2016 Natuna

Hendro, Kabag Umum PDAM Natuna

NATUNA, EXPOSSIDIK.COM - Untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, PDAM Natuna telah berbuat yang terbaik untuk memberikan kepuasan terhadap masyarakatnya. Hal itu diungkapkan Hendro selaku Kabag Umum PDAM Natuna (19/1) diruang kerjanya.

Menurut Hendro, untuk meningkatkan pelayanan diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam merealisasikannya. Kemajuan ini, terangnya tidak luput dari kerja sama dari seluruh karyawan PDAM serta dukungan masyarakat Natuna.

Selain itu, dia meminta kepada seluruh pemakai air PDAM agar menggunakan sebaik-baiknya air dengan sebaik-baiknya. "Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih maju dan memuaskan masyarakat," ujarnya.

Dia juga menambahkan bahwa pihak PDAM Natuna juga mendatangi masyarakat sejauh mana tanggapannya atas pelayanan PDAM. Dari beberapa warga yang datangi terungkap berbagai harapan mereka, diantaranya, mereka merasa senang atas tersalurnya air ke rumah mereka.

Salah seorang warga mengungkapkan bahwa pelayanan PDAM Natuna sudah lumayan baik. Tapi kalau bisa ditingkatkan agas masyarakat puas. "Pelayanan sudah bagus, kalau bisa ditingkatkan lagi," pinta warga. (Her/sidik)

Manager Pertamina Natuna Bantah Ada Permainan

Expossidik.com Selasa, Januari 19, 2016 Natuna

NATUNA, EXPOSSIDIK.COM - Keberadaan Pertamina Selat Lampa baru-baru ini mendapat sorotan masyarakat terkait adanya permainan dalam pendistribusian minyak di Natuna. Hal ini di bantah Jhony selaku Manager Pertamina Selat Lampa (19/1)

Menurut Jhony pihak pertamina telah mendistribusikan minyak tersebut sesuai aturan dan mekanisme dimana pertamina mengeluarkan minyak sesuai EO dan DO (deliveri Order-red).

"Kami mengeluarkan minyak sesuai EO dan DO yang ada," terangnya.

Terkait adanya permainan minyak di lapangan, Jhony, tidak berkomentar banyak. Dia meminta agar pangkalan minyak dan APMS menjalankan bisnisnya sesuai dengan aturan yang ada dan jangan macam-macam.

"Saya minta agar pangkalan minyak dan APMS saat melakukan bisnisnya sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang ada sehingga tak ada konplain dari masyarakat," pintanya.

Dia juga menambahkan bahwa selama ini pertamina selalu jadi korban atas adanya permainan di lapangan. Karenanya, kedepan untuk mengatasi timbulnya permasalahan ini kembali maka dia berharap adanya keterlibatan berbagai pihak, termasuk pangkalan minyak. (Her/sidik)

Jaksa Tuntut Kok Hock Liang 2 Tahun Kurungan

Expossidik.com Selasa, Januari 19, 2016 Headline , Hukum

Terdakwa Kok Hock Liang saat dihadirkan dipersidangan PN Batam (Foto : al/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Kasus penipuan terdakwa Kok Hock Liang di sidang di Pengadilan Negeri Batam dengan agenda mendengarkan tuntutan dari JPU Wawan (19/01). Sebelum persidangan dimulai, terdakwa Kok Hock Liang menolak persidangan untuk dilanjutkan, karena kondisi badannya kurang sehat.

"Kok Hock Liang kurang sehat yang mulia dan tidak tahan mengikuti persidangan untuk mendengarkan tuntutan," pinta Kok melalui penterjemah.

Sebelum sidang dimulai Penasehat Hukum terdakwa Kok Hock Liang, Naga dibacakan surat keterangan dari dokter yang dikeluarkan Rutan Barelang.

Sidang tetap dilajutkan oleh Hakim Ketua Majelis Wahyu Prasetyo, walaupun sudah ada surat keterangan dokter yang dikeluarkan dari Rutan Barelang yang dibacakan penasehat hukum yang isinya Kok Hock Liang perlu dirawat dan menjalani perobatan.

"Usai sidang ini, silahkan saudara bawa klien anda berobat. Dan untuk sidang selanjut tolong terdakwa dihadirkan," pinta Wahyu datar.

Sidang dilanjutkan dengan agenda membacakan amar tuntutan yang dibacakan JPU Wawan. Jaksa menuntut Kok Hock Liang selama 2 tahun dalam kurungan penjara dan menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penipuan.

Sidang dilanjutkan (21/01) dengan agenda mendengarkan tanggapan dari penasehat hukum. (al/sidik)

Terdakwa Akui Dokumen Kapal Viktory Samudra Dipalsukan

Expossidik.com Selasa, Januari 19, 2016 Hukum

Hariyanto, Billy dan Vivian saat memberikan kesaksian
di PN Batam (Foto : al/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Sidang kasus pemalsuan dokumen Kapal KLM Savira Jaya kembali disidangkan di Pengadilan Negeri Batam (19/01) terdakwa Suherman di gelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Vivian Chen selaku pemilik kapal, Billy dan Hariyanto.

Dalam keterangannya di pengadilan, saksi Vivian Chen mengatakan bahwa dirinya adalah pemilik kapal. Kapal tersebut dibeli dari Suherman melalui Billy. "Billy, saya suruh untuk mencari kapal dan pembayaran pembelian kapal langsung saya bayar melalui rekening bank dengan pembayaran cash," terang Vivi.

Sementara keterangan saksi Billy di sampaikan bahwa kapal dibeli dari terdakwa Suherman. Saat pengurusan dokumen di ketahui bahwa dokumen kapalnya palsu, dimana sebelumnya kapal tersebut namanya KLM. Safirah Jaya. Tapi, Suherman mengatakan bahwa dokumen kapal tidak bermasalah.

"Kapal KLM Safirah Jaya, saya beli dari Suherman atas nama saya sendiri dan nama kapal diganti menjadi KLM Viktory Samudra. Tapi, Grosse Akta belum selesai karena kapal masih perlu diperbaiki," ujarnya di persidangan.

Ketika balik nama ke Notaris, tambahnya, ternyata dokumen kapal yang diberikan terdakwa Suherman semuanya palsu. Harga kapal yang dibeli dari Suherman dengan nilai Rp820 juta dan uang itu saya transfer ke Suherman melalui rekening bank dengan dana cash dan dana itu semua dari Vivian Chen."jelas Billy

Akibat perbuatan terdakwa, Vivian Chen dirugikan sebesar kurang lebih 1 M. "Saya merasa rugi, dan besarnya kerugian saya sekitar 1 M," ungkap Vivian saat ditanyakan JPU Barnad. Suherman di dakwa dengan pasal 263 ayat (1) KUHP, pasal 378 KUHP.

Sidang di pimpin Hakim Ketua Majelis, Wahyu Prasetyo didampingi anggota majelis Yuli Hamdayani dan Tiwik dan dilanjutkan Selasa (26/01) dengan agenda pemeriksaan terdakwa. (al/sidik)

Penjambret Nekat, Korban Dilarikan ke Rumah Sakit

Expossidik.com Selasa, Januari 19, 2016 Batam

BATAM, EXPOSSIDIK.COM – Gerembolan penjambret Batam, ternyata mulai beraksi kembali di awal tahun 2016. Hal ini dibuktikan dengan adanya kejadian penjambretan di bilangan Kecamatan Batam Kota. Persisnya, depan Kantor Camat Batam Kota sekitar pukul 17.10 WIB (19/1) sore ini.

Akibat aksi penjambretan tersebut, korban yang berjenis kelamin perempuan dilarikan ke Rumah Sakit Elisabet yang dekat dengan kejadian perkara. Bukan itu saja, ibarat kata pepatah sudah jatuh ketiban tangga, korban juga menabrak kendaraan roda empat jenis avanza yang sedang parkir di bahu jalan.

Menurut saksi mata, kejadian bermula dari terjadi kejar-kejaran antara penjambret yang menggunakan kendaraan roda dua dengan korban yang juga menggunakan kendaraan roda dua BP 4223 ID. Dalam perjalanannya, penjambret menarik tas milik korban dan korban menabrak kendaraan roda empat jenis Avanza BP 1870 FP yang sedang parkir.

Ulah nekat penjambret ini, kendaraan korban dan Avanza yang terparkir di pinggir jalan rusak berat. Untuk kendaraan roda dua milik korban kondisinya bengkok berantakan, sedangkan kondisi Avanza kaca belakangnya pecah dan bempernya peot.

Polisi yang berada di tempat kehadian perkara saat dimintai keterangan seputar kejadian mengatakan bahwa dia belum mengetahui persis kejadian tersebut, mengingat mereka baru sampai di TKP (Tempat Kejadian Perkara-red). “Saya belum tahu persis kejadiannya, mengingat kami baru sampai di TKP,” jelas salah seorang petugas yang membawa kendaraan operasional kepolisian.

Diapun bertanya pada salah seorang warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Seorang warga mengungkapkan bahwa kejadian itu terjadi sekitar pukul 17.30 WIB dimana di korban di kejar penjambret dan akhirnya korbanpun menabrak Avanza yang terparkir di pinggir jalan.

Menurut salah seorang warga, dirinya mengetahui bahwa korban di jambret dan terjatuh setelah menabrak Avanza. Tapi, karena korban berdarah-darah dirinya tak berani mendekat. “Saya liat, tapi karena berdarah-darah saya nggak berani mengangkat korban,” terangnya pada polisi di lokasi kejadian.

Atas kejadian ini, salah seorang masyarakat Kota Batam berharap agar pihak kepolisian lebih intensif guna memberantas aksi penjambretan yang sudah mulai marak dan meresahkan belakangan ini. “Polisi saya minta untuk tegas memberantas aksi penjambretan, karena rata-rata yang jadi korban ada ibu-ibu,” pinta Ratna di TKP. (Ag/sidik)

Sidang Perampokan Kapal Tangker Dilanjutkan Senin Depan

Expossidik.com Senin, Januari 18, 2016 Hukum

Albert Johanes saat memberikan keterangan di PN Batam
(Foto : al/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Sidang kasus perampokan Kapal Tangker MT Orkim Harmoni dengan 4 orang terdakwa Harry Lahia, Imanuel Lassa, Hermuis Geze dan Albert Johanes di hadirkan JPU Wawan, di Pengadila Negeri Batam (18/1).

Dalam keterangannya, saksi Albert mengatakan bahwa mereka, keempat terdakwa hanya pekerja di OPL dan tidak melakukan aksi perompakan. "Karena mereka anak buah saya dan mereka tidak pernah merompak. Hal ini juga pernah saya bantah di penyidik, tapi penyidik bilang, di pengadilan saja kalau kau dibantah," ujar Albert di depan persidangan

"Mereka (ke empat terdakwa ) saya suruh ke OPL untuk bekerja mencari pembeli minyak dari kapal, tapi karena kapal yang mau ditunggu belum datang dan perkembangan selalu saya dapat dari Kasman, karena Kasman lah yang memberikan info pada saya," terang Albert.

Saat JPU Wawan bertanya terkait soal dokumen kapal TB Marofo dan kepemilikan senjata api yang ada di dalam kapal, Albert mengatakan bahwa dirinya adalah pemilik Kapal TB Marofo. Sedangkan mengenai surat-surat kapal sudah lengkap.

"Kapal itu, saya beli dari warga negara Thailand. Mengenai senjata api itu benar ada, mengingat ketika saya beli kapal, senjata api sudah ada dan hal itu saya sampaikan pada pemilik kapal supaya di ambil, tapi pemilik kapal bilang tidak apa-apa," jelasnya.

Makanya selama Kapal TB Marofo beroperasi, senjata api itu tidak pernah lagi saya tahu entah ada atau tidak, paparnya

Dia juga mengatakan bahwa terdakwa saya gaji 5 juta rupiah setiap bulan. Sedangkan, Kasman bertugas untuk mencari karyawan bagian enginering, karena kondisi kapal tersebut rusak saat itu di Pantai Stres.

"Sampai saat ini, saya masih membantah tentang pekerjaan yang dilakukan anak buah saya adalah merampok. Informasi yang saya dapat bahwa ada kapal tangker yang harus diperbaiki, maka kami terjun ke lokasi untuk meninjau agar dapat menentukan biaya," ujarnya.

Sidang di pimpin Hakim Ketua Majelis didampingi dua hakim anggota. Sidangpun akan dilanjutkan kembali (25/01) dengan agenda tetap yaitu mendengarkan keterangan Albert Johanes, mengingat waktu sudah kemaleman. (Al/sidik)

Kamalanathan Warga Malaysia Terdakwa Narkoba Jenis Sabu

Expossidik.com Senin, Januari 18, 2016 Headline , Hukum

Kamalanathan saat sidangkan di PN Batam
(Foto : al/sidik)

BATAM, EXPOSSIDIK.COM - Pengadilan Negeri Batam (18/1) menghadirkan terdakwa Kamalanathan kasus Narkotika jenis cristal (Sabu-red) dengan berat 94,8 gram. Pada sidang tersebut terdakwa terlihat menangis di depan Hakim Majelis dipimpin Yuli Hamdayani SH.

Pada sidang tadi, JPU Kejari Batam Rumondang menghadirkan saksi dari bea cukai dan kepolisian. Menurut keterangan saksi BC, tas yang dibawa terdakwa dimasukkan ke xray, ternyata dalam tas tersebut ada barang yang mencurigakan.

"Dalam tas terdapat barang jenis sabu dan sabu tersebut dibungkus di dalam plastik, sementara terdakwa masih menunggu dan berputar-putar di lokasi xray. Makanya, kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyerahkan ke polisi," terang Jhonroy saksi dari Bea dan Cukai.

Atas keterangan saksi yang dihadirkan JPU Batam, terdakwa Kamalanathan akhirnya mengakui semua keterangan saksi.

Kemudian, sidangpun dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa, dimana terdakwa Kamalanathan sempat berkelit ketika Hakim Ketua Majelis Yuli Hamdayani menanyakan terkait Narkotika jenis Sabu yang dibawa.

"Saya bawa tas dari Malaysia, berangkat lewat pelabuhan di Situlang Laut Johor tujuan Batam. Sebelum berangkat, tas yang saya bawa di ambil Ashiang, kemudian tas itu dikembalikan lagi pada saya,"jelas Kamalanathan warga negara Malaysia.

Selanjutnya, terdakwa disuruh Ashiang jumpa seseorang dan akan diberikan imbalan sebesar RM1500. Dan uangpun di beri RM300 pada terdakwa untuk biaya transpotasi ke Batam. "Saya mau di suruh Ashiang karena saya punya utang," ungkap terdakwa.

"Pada bulan November, saya mau ke Batam, mau buang pusing. Kebetulan ada saudara Ashiang yang nyuruh ketemu di Pelabuhan Situlang Laut. Setelah ketemu, Asjhiang membawa tas saya entah kemana," paparnya.

Terdakwa juga memaparkan bahwa ongkos pertama di berikan sebesar RM300, sedangkan akan diberikan sertelah balik dari Batam.

Dia juga menjelaskan bahwa dirinya tidak mengetahui apa isi tas yang di bawanya. "Jujur aja, bahwa barang yang di bawa tersebut ditak diketahui apa isinya," tambah Kamalanathan di persidangan.

Terdakwa Kamalanathan warga negara Malaysia di dakwa pasal 114 ayat (2), 113 ayat (2) dan 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sidangpun akan dilanjutkan kembali (21/1) dengan agenda mendengarkan tuntutan (Al/sidik)

EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Labels

Technology