EXPOSSIDIK.COM | Cerita Dibalik Peristiwa

Hakim Praperadilan PN Batam, Renni Pittua Ambarita

EXPOSSIDIK.com, Batam: Dorkas Lominori kalah disidang praperadilan melawan termohon Pemerintah RI Cq Polru Cq Polrestabes Barelang Kota Batam. Putusan tersebut dibacakan Hakim praperadilan Renni Pittua Ambarita diruang sidang Prof. R. Soebekti, Selasa (4/9-2018).

"Menolak seluruhnya permohonan praperadilan pemohon, kasus sah atau tidaknya penangkapan yang dilakukan Polresta Barelang dalam kasus dugaan penipuan," baca Hakim Renni Pittua.

Menurut Hakim praperadilan, penangkapan terhadap pemohon yang dilakukan oleh kepolisian sudah sesuai prosedur sebagaimana hasil laporan korban HR. Oleh Karen itu, kata Hakim Renni, sesuai Pasal 77 KUHAP Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Adapun pengajuan praperadilan yang diajukan oleh pemohon, adalah bahwa penahanan terhadap tersangka pemohon, bukanlah tindak pidana, melainkan perdata. Hal itu pun ditolak Hakim praperadilan, dan mengatakan bahwa penangkapan pemohon sudah sesuai dengan dua alat bukti. Dimana pemohon ketika dipanggil oleh pihak kepolisian, pemohon tidak mengindahkanya.

Sehingga, kata Renni Pittua, seluruh permohonan praperadilan yang diajukan oleh kuasa hukum pemohon, yaitu meminta ganti kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000 dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.0000, di tolak.

"Selain itu, hakim menolak, merehabilitasi nama baik Pemohon Dorkas dalam sekurang-kurangnya pada 2 Media Televisi Nasional, 2 Media cetak Nasional, 4 Harian Media Cetak Lokal, 6 Tabloid Mingguan Nasional, 6 Majalah Nasional, 1 Radio Nasional, dan 2 Radio Lokal," ujar Hakim Renni.

Diberitakan sebelumnya. Tipu uang Rp 250 juta, Dorkas Lominori masuk bui sel tahanan Polresta Barelang. Dorkas ditangkap Kepolisian Unit III Polresta Barelang diduga telah melakukan penipuan terhadap korban Hartono sebagai pelapor.

Saat beberapa awak media mengkonfirmasi diruang penyidik Unit III. Penyidik membenarkan, bahwa Dorkas telah ditangkap dan sudah ditahan di rumah tahanan Polresta Barelang. "Benar, Dorkas sudah ditahan,  kasus dugaan penipuan," kata salah seorang penyidik Polisi yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (11/8-2018).

Pantauan dilokasi ruang tahanan, terlihat rekan-rekan seprofesinya membesuknya, dan Dorkas terlihat sehat. Ditahan Dorkas akibat tidak mengindahkan panggilan kepolisian.

Sementara itu, Wakasat Polresta barelang yang dijumpai di Unit V Polresta Barelang, membenarkan bahwa Dorkas sudah ditahan. Namun, Wakasat enggan memberikan komentar tekait ditahannya Advokad Dorkas sekaligus merupakan Bacaleg salah satu partai di Batam.

“Oh ya tetapi bagusnya langsung aja dengan Kasatrskrim y,” ujarnya singkat.

Sadangkan sampai berita diunggah awak media belum berhasil mendapat jawaban kasatreskrim Polresta Barelang Kompol Andri Kurniawan saat dikomfirmasi melalui sambungan seluluarnya.

Hartono korban penipuan mengatakan, kasus ini sudah lama sejak ia laporkan, tapi ia lama menunggu proses hukum terkait laporanya atas penipuan yang dilakukan oleh Dorkas Lomi Nori.

"Laporan saya ke Polisi sudah cukup lama, 3 tahun 9 bulan sudah berjalan. Saya laporkan pada tanggal 5 November 2014 lalu dengan nomorTBL/121/XI/2014/SPKT-Kepri. Akhirnya tanggal 9 Agustus 2018 sekitar pukul 10.42 wib, Dorkas Lomi Nori di bawa ke Polresta Barelang untuk diperiksa dan langsung ditahan," ujar pengacara ini via telpon selulernya.

Ia mengatakan, Dorkas ia laporkan karena telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan karena menjual tanah seluas 1000 meter persegi di Nongsa dengan harga Rp250 juta. "Ternyata tanahnya tidak ada untuk diserahkan kepada saya,” tutur Hartono.

Hartono menceritakan awal pertama Dorkas melakukan penipuan terhadapnya. Tindak pidana penipuan ini bermula saat dirinya diperkenalkan dengan Dorkas oleh kliennya Andi. Lalu sekitar Desember 2012 Dorkas, menawarkan tanah seluas 1.000 meter persegi di Nongsa.

“Awalnya saya tidak mau beli. Tapi saya dipaksanya, dengan alasan menutupi kreditnya yang macet di BPR Danamon. Maka untuk menebus simpanan pinjam di BPR Danamon. Akhirnya saya mau beli dan pembayaran saya transfer ke rekeningnya langsung dan itu ada bukti transfernya,” kata Hartono.

"Uang saya transfer kerekeningnya secara bertahap. Ada empat kali saya transfer," tuturnya kembali.


Alfred

Kapolda Kepri, Irjend Pol, Andap

EXPOSSIDIK.com, Batam: Hari Ulang Tahun (HUT) ke-70 Polisi Wanita Republik Indonesia (Polwan RI) dilaksanakan di Temenggung Abdul Jamal, Senin (3/9-2018). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh, Kapolda Kepri, Inspektur Jenderal Polisi Andap Budhi Revianto, Sik.

Dan turut dihadiri oleh Wakapolda Kepri beserta Ibu, Bhayangkari Daerah Kepri beserta pengurus, Para Pejabat Utama Polda Kepri dan Kasatwil jajaran Polda Kepri, Para Perwira, Polwan jajaran Polda Kepri, para Bintara, dan Pegawai Negeri Sipil Polda Kepri serta para tamu undangan.

Dalam Amanat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D yang dibacakan oleh Kapolda Kepri menyampaikan Secara universal, kehadiran wanita dalam peran sebagai penegak hukum telah berjalan lama di banyak negara.

Bahkan sejak 1915, telah dibentuk International Association Of Women Police (IAWP) sebagai wadah organisasi Internasional guna memberikan pengembangan Profesionalitas, Mentoring, Pelatihan, serta pengakuan bagi petugas penegak hukum wanita di Indonesia, Polisi Wanita mulai dikenal sejak 1 September 1948, ketika 6 (enam) orang wanita tangguh dari Bukittinggi, Sumatra Barat, mengikuti pendidikan Inspektur Polisi, guna memenuhi kebutuhan tugas-tugas Kepolisian kala itu.

Hingga saat ini, Polisi Wanita Indonesia telah mencapai jumlah 24.029 orang atau 5,7% dari jumlah anggota Polri secara keseluruhan, dengan tingkat kepangkatan yang bervariasi mulai dari Brigadir Polri (79,72%), Pama Polri (12,18%), Pamen Polri (8,08%) dan Pati Polri (0,02%). Para polwan ini telah dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan strategis, seperti Wakapolda Kalbar (Brigjen. Pol. Dra. Sri Handayani), maupun jabatan lainnya di tingkat Polda.

"Polri juga mempercayakan para Polwan untuk menduduki jabatan Operasional seperti Kapolres, Wakapolres, Kapolsek, serta kasat di tingkat Polres," ujar Kapolda Kepri.

Lanjutnya, di usia yang ke-70 ini, konsistensi dan komitmen Polisi Wanita untuk terus berprestasi diharapkan dapat terus meningkat. Sebagai bagian dari SDM Polri, Polwan juga diharapkan bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan tugas Polri yang semakin kompleks, termasuk peran sertanya untuk turut mensukseskan pengamanan agenda kamtibmas.

P

Selaras dengan hal tersebut, peringatan HUT Polwan pada Tahun 2018 ini mengangkat tema “Polwan Promoter siap menyukseskan agenda Kamtibmas Tahun 2018 dan 2019”. Tema ini penting untuk diangkat, mengingat keberadaan polisi wanita yang sangat diperlukan dalam rangka mendukung tugastugas polri di tengah peningkatan eskalasi politik yang terjadi. Lebih dari itu, kehadiran polisi wanita juga diharapkan dapat turut mengangkat Citra Polisi di masyarakat, sebagaimana karakter wanita yang penuh dengan kelembutan, ketegasan, dan kedamaian.

"Saya meyakini bahwa Polisi Wanita Indonesia bisa menjadi bagian penting dalam mewujudkan Polri yang semakin Profesional, Modern, dan Terpercaya. oleh sebab itu, saya juga berharap kepada seluruh Polisi Wanita, untuk senantiasa mengasah diri dan meningkatkan motivasi serta keterampilannya. Saudari adalah srikandi-srikandi bhayangkari terbaik yang akan terus menerus memberikan pelayanan kepada bangsa ini," katanya.

Selesai pelaksanaan Upacara, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan berbagai atraksi dari para Srikandi Polisi, Atraksi diawali dari pertunjukan para polwan di bidang olahraga beladiri Muay thai, Boxer, dan Karate. Kapolda dan tamu undangan tampak kagum dan terhibur. Saat kelompok polwan pertunjukan karate memperagakan aksi melumpuhkan kawanan pereman.

Pertunjukan dilanjutkan dengan para Polwan Patroli Engku Putri menggunakan motor trail sambil menuruni bukit, serta menaiki tanjakan tinggi hampir dua meter. Dengan berboncengan, para Polwan yang duduk di posisi belakang dengan berdiri, dan memancungkan senjata menembak kearah atas sambil melintas di tenda tamu undangan. Kemudian dilanjutkan dengan atraksi polwan Ditlantas mengemudikan mobil dengan keahlian drift, dan juga menunggangi Motor Gede Patroli.

Dipenghujung acara Kapolda Kepri beserta pejabat utama dan tamu undangan turut turun kelapangan bergabung bersama para polwan berjoget Tobelo, tampak suasana kebersamaan dan kecerian pimpinan Polda Kepri yang bersatu dengan anggota Polri Polda Kepri Khusus nya para Polwan-Polwan Polda Kepri dan jajaran.

Humas Polda Kepri

Direktur Lalu Lintas BP Batam, Tri Novianta Putra (Tengah), Menjadi Narasumber

EXPOSSIDIK.com, Batam: Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Direktorat Lalu Lintas Barang menggelar “Sosialisasi Monitoring Pemasukan Distribusi Barang Kena Cukai melalui Tracking Sistem SIKMB BP Batam” kepada Perusahaan rokok dan minuman beralkohol (Mikol) di Hotel Bumi Surabaya, Surabaya pada Senin (3/8/2018) pagi.

Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Bambang Purwanto dalam sambutan dan arahannya mengatakan akan mengoptimalkan fungsi dan peran tracking sistem yang dimiliki pihaknya. Ia menilai sosialisasi ini penting dilakukan agar pihaknya dapat menganalisis dan memonitoring fasilitas pembebasan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Dari hasil evaluasi realisasi produksi dan penjualan hingga bulan Agustus persentasi masih rendah di bawah 50% hal ini masih belum patuhnya pelaku usaha untuk isi data di sistem," katanya.

“Kami sangat mengapresiasi bagi siapa saja pihak yang mentaati aturan dalam menjalankan usahanya di kawasan bebas Batam, baik pabrikan, distributor, dan importir khususnya dibidang produk mikol dan hasil tembakau (rokok) yang berada di Indonesia khususnya wilayah Jawa dan Bali mari kita bersama manfaatkan fasilitas pembebasan fiskal di kawasan khusus Batam,” tambahnya.

Ia meyakini BP Batam terus berupaya memberikan inovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pelaku usaha baik keamanan, kepastian hukum dan utamanya pelayanan usaha berbasis online. Menurutnya dengan tracking sistem Sistem Informasi Keluar Masuk Barang (SIKMB) BP Batam akan mempermudah dan mempercepat akses perizinan bagi pelaku usaha untuk kelancaran produksi dan perluasan usaha di Batam.

“Melalui SIKMB, penetapan kuota yang kita berikan akan dievalusi melalui unit terkait BP Batam dan survey, sebetulnya berapa yang dibutuhkan sehingga kita punya data lengkap kalau sekarang kita punya kuota 150 juta atau liter tapi tidak bisa terealisasi hingga akhir tahun untuk apa kita teruskan kuota itu,” ujarnya.

Bambang pun menghimbau agar para pelaku usaha dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pihaknya dan menekankan agar tidak melakukan kegiatan di luar aturan berlaku.

“Fasilitas pembebasan cukai itu diberikan hanya untuk kebutuhan Batam dan tidak boleh dikonsumsi keluar Batam atau dengan istilah merembes,” tegasnya.

Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam Tri Novianta Putra menilai pembebasan fiskal di wilayah kawasan bebas Batam banyak dimanfaatkan oleh perusahaan/industri di Wilayah Jawa terutamanya Surabaya, Bali, Malang Jawa Tengah dan sekitarnya dimana notabene panghasil perkebunan tembakau. Hal ini tentu menjadi perhatian pihaknya   untuk patuh terhadap implementasi peraturan Menteri Keuangan nomor 120/PMK.04/2017 tentang tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah diterapkan sebagai KPBPB dan pembebasan cukai.

“Kami hadir untuk memberikan sosialisasi tentang barang kena cukai dan tentu kemudahan sistem aplikasi mengenai tata cara penggunaan SIKMB dalam monitoring pemasukan dan distribusi barang kepada para perusahaan atau pabriknya,” ucapnya.

Novi menerangkan latar belakang pihaknya melakukan sosialisasi di kota Pahlawan itu dikarenakan hampir sebagian minuman berakohol dan rokok berada di Surabaya, Bali dan Jawa Tengah.

“Kenapa di Surabaya karena hampir sebagian minuman berakohol dan rokok berada di Surabaya, Bali dan Jawa Tengah, kita ingin pelaku usaha terutama pabrik mengisi data data produksinya ke dalam sistem tracking kita untuk yang mendapat kan fasilitas pembebasan cukai sehingga setiap dalam tahapan pergerakan barang dari pabrik hingga distributor dan agen di Batam terecord semua sehingga memudahkan fungsi BP Batam untuk monitor dan evaluasi terutama dikaitkan jumlah dan jenis yang sudah diberikan dalam konteks pembebasan cukai,” terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan dengan mengisi data produksi di sistem akan memberikan gambaran bagimana kebutuhan sesuai dengan skala ekonomi disamping peluang market yang terbuka lebar di Batam. “Produk mikol dan rokok di Batam marketnya cukup lumayan maka taatilah peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara Kasi Penindakan dan Penyidikan Kantor Bea dan Cukai Sidoarjo Aris Kurniawan mengapresiasi kegiatan sosialiasi tersebut. Ia berharap antara Bea cukai dan BP Batam lebih meningkatkan kerjasama dalam melakukan pengawasan.

“Harapannya bea cukai diberikan akses sebagai evaluasi mengingat keberadaan kami di tempat produsen untuk melihat apakah bisa produsen itu melaksanakan kuota seratus persen atau tidak dan bisa membandingkan kegiatan di pabriknya sendiri,” harapnya.

“Akan lebih baik lagi sistemnya bisa disatukan antara bea cukai dan BP Batam kalau saat ini kan masih harus mengirim surat tujuannya untuk efisiensi dan memudahkan koordinasi,” tambahnya.

Pada sosialisasi tersebut Direktur PTSP BP Batam Ady Soegiharto juga berikan paparan penerapan Online Single Window di Batam dengan dihadiri 77 tamu undangan terdiri dari 49 perusahaan rokok, 18 perusahaan mikol dan 10 instansi pemerintah.

Marketing Manager PT Batu Karang asal Malang, Guntur menilai tracking sistem BP Batam memudahkan perusahaannya untuk memonitor pergerakan barang hingga sampai tujuan.

“Pertama kita lakukan memang ada sedikit kesulitan tapi setelah mengikuti petunjuk yang ada kita lebih mudah bahkan kita juga ikut mengontrol rokok yang kita produksi, rokok yang kita kirim, persentasi berapa pencapaian dari kuota yng didapat sehingga kita dipermudah untuk pengontrolan ini,” ujarnya.

Disamping itu ia juga juga menyarankan agar setiap distributor atau mitra kerja nya dapat juga mengikuti dan bertanggung jawab melaksanakan aturan yang berlaku mengenai pembebasan cukai yang diberikan BP Batam.

“Ini juga merupakan tanggung jawab bagi distributor kami untuk mengikuti sistem ini artinya jangan sampai fasilitas yang sudah diberikan kepada kami itu terjadi persoalan di lapangan, kedepan BB Batam diharapkan dapat menilai perusahaan yang berpotensi dan mentaati peraturan ini dimana secara pembayaran pajak dan bea cukai itu layak dan taat sehingga bisa mendapat kuota yang lebih besar,” imbuhnya. (*)

Bupati Bintan, Apri Sujadi Berikan Kata Sambutan dihadapan anak sekolah

EXPOSSIDIK.com, Bintan: Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan telah menyiapkan anggaran sekitar 3 milyar rupiah guna pembangunan 1 Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-kanak (TK).

Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos mengatakan bahwa hal tersebut guna mendukung terhadap kebutuhan sekolah yang diperlukan oleh masyarakat. Dimana usulan pembangunan tersebut berdasarkan aspirasi masyarakat yang ingin agar anaknya dekat dengan lokasi sekolah.

"Tahun ini, dalam mendukung dan meningkatkan dunia pendidikan kita juga siapkan anggaran sekitar 3 milyar rupiah untuk membangun Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah SD dan TK Negeri. Usulan berdasarkan aspirasi masyarakat, yang ingin anaknya dekat dengan sekolah, selain itu lahan yang tersedia juga ikut mendukung," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tamsir, M.Pd saat dihubungi Senin (3/9) pagi menuturkan bahwa pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah SD dan TK Negeri dilakukan di dua lokasi berbeda. Untuk USB Sekolah Dasar dilakukan di Tanjung Uban, Kec Bintan Utara sedangkan untuk USB Sekolah Taman Kanak-kanak dibangun di Desa Toapaya Selatan, Kec Toapaya.

"Kita sudah tinjau kemarin bersama Bupati Bintan H Apri Sujadi, S.Sos , didua lokasi yang berbeda. Untuk Sekolah Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Toapaya Selatan ada lahan sekitar 3.000 meter persegi yang disiapkan. Adapun alokasi anggaran yang disiapkan untuk bangun Unit Sekolah Baru (USB) SD di Kecamatan Bintan Utara sebesar 2 Milyar Rupiah dan USB TK Negeri di Kecamatan Toapaya sebesar 1 Milyar Rupiah," tutupnya. (*)