EXPOSSIDIK.com, Kepri -- Gubernur Kepri, Nurdin Basirun mengatakan, Presiden merespon bagus dan langsung menginstruksikan Menteri terkait menindaklanjuti. "Permintan KEK yang kita tawarkan cepat direalisasikan," kata Nurdin.
Selain soal skim KEK untuk Batam Rempang Galang, kata Nurdin, pihaknya juga minta kejelasan soal wewenang antara Pemko dan BP Batam. Kalau segera diselesaikan, kata Nurdin, tampak kepastian hukum yang semakin jelas. Hal ini pasti meyakinkan kembali investor.
"Kita ingin cepat dan tak ada lagi kewenangan yang tumpang tindih. Presiden juga minta masalah ini cepat diselesaikan kementerian terkait," kata Nurdin.
Kata Nurdin, Presiden Joko Widodo menginginkan Kepri memberi konsetrasi penuh terhadap pengembangan setiap pulau.
Sain Gubernur H Nurdin Basirun, hadir juga dalam Ratas itu Sekdaprov HTS Arif Fadillah dan Kepala Bappeda Naharuddin. Tampak juga Wali Kota Batam HM Rudi dan Kepala BP Batam Hatanto.
Dalam pengantarnya, Presiden membuka dengan menyebutkan ekonomi Kepri tahun 2016 tumbuh 5,03 persen lewat sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi dan perdagangan. Sektor industri pengolahan bukan saja berperan sebagai mesin penggerak ekonomi daerah tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Meski begitu, Presiden melihat persentase pengangguran terbuka di Kepri masih cukup tinggi yakni sebesar 7,69 persen. Karena itu, menurut Presiden, di lapangan antara Gubernur, Walikota dan juga BP Batam harus satu, harus terintegrasi, sehingga kecepatan pelayanan kepada investasi kepada investor betul-betul bisa dilakukan.
“Ini memang memerlukan sebuah pertemuan yang lebih khusus lagi, memerlukan sebuah keputusan, sehingga kecepatan pelayanan yang diinginkan oleh investor yang selama ini saya dengar, betul-betul bisa diberikan,” kata Presiden.
AGRIPRANA
Selain soal skim KEK untuk Batam Rempang Galang, kata Nurdin, pihaknya juga minta kejelasan soal wewenang antara Pemko dan BP Batam. Kalau segera diselesaikan, kata Nurdin, tampak kepastian hukum yang semakin jelas. Hal ini pasti meyakinkan kembali investor.
"Kita ingin cepat dan tak ada lagi kewenangan yang tumpang tindih. Presiden juga minta masalah ini cepat diselesaikan kementerian terkait," kata Nurdin.
Kata Nurdin, Presiden Joko Widodo menginginkan Kepri memberi konsetrasi penuh terhadap pengembangan setiap pulau.
Sain Gubernur H Nurdin Basirun, hadir juga dalam Ratas itu Sekdaprov HTS Arif Fadillah dan Kepala Bappeda Naharuddin. Tampak juga Wali Kota Batam HM Rudi dan Kepala BP Batam Hatanto.
Dalam pengantarnya, Presiden membuka dengan menyebutkan ekonomi Kepri tahun 2016 tumbuh 5,03 persen lewat sektor industri pengolahan, pertambangan, konstruksi dan perdagangan. Sektor industri pengolahan bukan saja berperan sebagai mesin penggerak ekonomi daerah tetapi juga mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Meski begitu, Presiden melihat persentase pengangguran terbuka di Kepri masih cukup tinggi yakni sebesar 7,69 persen. Karena itu, menurut Presiden, di lapangan antara Gubernur, Walikota dan juga BP Batam harus satu, harus terintegrasi, sehingga kecepatan pelayanan kepada investasi kepada investor betul-betul bisa dilakukan.
“Ini memang memerlukan sebuah pertemuan yang lebih khusus lagi, memerlukan sebuah keputusan, sehingga kecepatan pelayanan yang diinginkan oleh investor yang selama ini saya dengar, betul-betul bisa diberikan,” kata Presiden.
AGRIPRANA